Jadi Saksi Kasus Korupsi Dana UMKM Rp. 116,8 Miliar KPK Panggil Syarief Hasan

KPK memanggil mantan Menteri Koperasi dan UMKM Syarief Hasan. Syarief dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat.

“Hari ini pemeriksaan saksi TPK terkait penyaluran dana bergulir fiktif oleh lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2012-2013, tersangka K”, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada awak media. (Rabu,4/1/2023).

Ada dua orang saksi yang dipanggil KPK hari ini. Selain Syarief Hasan, KPK memanggil pihak swasta bernama Endang Suhendar.

“Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK atas nama Endang Suhendar, wiraswasta, dan Syariefuddin Hasan”, ujar Ali.

Pihak Kemenkop Telah Diperiksa
KPK sebelumnya mencecar pihak Kemenkop UKM. Penyidik KPK meminta keterangan Suparno selaku Pengawas Koperasi Utama di Deputi perkorperasian atau Inspektorat Kemenkop UKM.

Ali Fikri menyebut, Suparno diperiksa penyidik KPK. Dia diminta bersaksi soal pengawasan Kemenkop UKM terhadap penggunaan dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Jawa Barat. (Jumat,23/12/2022).

“Suparno hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengawasan yang dilakukan Kementerian Koperasi atas penggunaan dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang saat itu dikelola oleh Tersangka Kemas Danial”, kata Ali Fikri.

Selain itu, kata Ali, penyidik KPK meminta seorang pihak swasta bernama Endang Suhendar untuk bersaksi. Endang diperiksa terkait pengetahuannya soal aliran uang yang diterima Kemas Danial.

“Endang Suhendar hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran uang yang diterima tersangka Kemas Danial”, ujar Ali.

KPK menetapkan empat tersangka kasus tersebut, yaitu KD, Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti (Kopanti) Jabar Dodi Kurniadi (DK), Sekretaris II Kopanti Jabar Deden Wahyudi (DW), dan Direktur PT Pancamulti Niagapratama (PN) Stevanus Kusnadi (SK).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada 2012, SK selaku Direktur PT PN menemui KD dengan maksud menawarkan bangunan Mal Bandung Timur Plaza (BTP) yang kondisi bangunannya belum selesai seratus persen.

Tawaran SK itu, antara lain agar KD dapat membantu dan memfasilitasi pemberian pinjaman dana dari LPDB-KUMKM. KD menyetujui penawaran tersebut dan merekomendasikan SK untuk segera menemui Andra A. Ludin selaku Ketua Pusat Kopanti Jabar agar bisa mengkondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar.

Sesuai arahan KD, selanjutnya Andra A. Ludin meminta DK mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp90 miliar ke LPDB-KUMKM yang digunakan untuk pembelian kios di Mal BTP seluas 6.000 meter persegi yang akan diberikan kepada 1.000 pelaku UMKM.

KPK mengungkapkan data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif, namun tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir DW.

Agar penyaluran dana bergulir segera terealisasi, KD kemudian membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti dan memedomani analisa bisnis dan manajemen risiko.

Untuk periode 2012-2013, KPK menyebut telah disalurkan pinjaman dana bergulir kepada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar Rp116,8 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama 8 tahun.

Adapun uang sebesar Rp116,8 miliar tersebut seluruhnya kemudian di-“autodebet” melalui rekening bank milik Kopanti Jabar dan selanjutnya dibayarkan ke rekening Bank PTPN milik SK sebesar Rp.98,7 miliar.

KPK mengungkapkan dikarenakan pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan SK hanya sebesarRp.3,3 miliar dan masuk kategori macet sehingga KD mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun.

KPK menduga KD selanjutnya menerima uang sekitar Rp13,8 miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mal BTP dari SK. Sedangkan DK dan DW diduga turut menikmati dan mendapatkan fasilitas berupa mobil dan rumah dari Kopanti Jabar.

Adapun dalam perkara ini, KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) di Jawa Barat. KPK menduga perbuatan para tersangka merugikan negara Rp. 116,8 miliar.

 

 

Kenali Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi

Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir KUMKM Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

 

Harapan dibentuknya LPDB-KUMKM

1. Dengan dibentuknya LPDB-KUMKM diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir kepada Koperasi dan UMKM, LPDB juga merupakan salah satu Lembaga yang menjadi prioritas dalam Progam Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. LPDB menyediakan bantuan dana dengan bunga yang cukup rendah dibandingkan lembaga keuangan  komersial atau memberikan  pinjaman tanpa disertai agunan (untuk pembiayaan kelompok).
3. LPDB dapat meringankan masyarakat di bidang UMKM yang selama ini mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan  komersial dengan bunga yang cukup tinggi.

 

Prosedur peminjaman LPDB

Syarat administrasi menurut Pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi yang telah berbadan hukum
2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut
3. Legalitas pengurus dan pengawas
4. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir
5. Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili

 

Syarat administrasi menurut Pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No. 011/PER/LPDB/2011 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan menengah sebagai berikut :

1. Usaha yang akan dibiayai layak secara bisnis.
2. Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
3. Memiliki laporan keuangan yang terstruktur 2 (dua) tahun terakhir, dengan keuntungan positif.
4. Memiliki laporan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jumlah pinjaman diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
5. Memiliki kantor dan/atau lokasi usaha dengan status yang jelas
6. Dari persyaratan yang ada diatas, paling banyak persyaratan yang tidak memenuhi namun mendapatkan bantuan dari LPDB adalah Koperasi / UMKM tidak memiliki badan hukum dan / atau tidak memiliki laporan keuangan / tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.

 

Bagaimana apabila mengalami Piutang Macet?

Piutang LPDB-KUMKM termasuk lingkup Piutang Negara. Oleh karena itu, terhadap Piutang LPDB-KUMKM yang tidak dapat ditagih, LPDB-KUMKM akan melakukan pembinaan terlebih dahulu dan selanjutnya apabila tetap tidak dapat ditagih, maka akan dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut.

Pengurusan Piutang Negara adalah proses kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk mengurus piutang negara dalam rangka penyelamatan keuangan negara.

 

Jika Debitur LPDB di tengah jalan macet:

1. Penyerahan pengurusan piutang negara tersebut dilengkapi dengan persyaratan seperti resume dari penyerah piutang dengan sebelumnya harus sudah diteliti terlebih dahulu secara seksama baik mengenai besarnya jumlah piutang macet maupun tentang keadaan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan debitur / penjamin hutang, surat tertulis sebagai upaya dari penyerah piutang dalam menagih utang,
2. memenuhi kelengkapan dokumen dokumen yang diperlukan, seperti surat perjanjian kredit, kuitansi pembayaran, dan hal lain.
3. Pengurusan Piutang Negara di KPKNL, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dilakukan oleh Seksi Piutang Negara, dan dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) yang besarnya ditetapkan oleh undang-undang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai PP No.03 tahun 2018 tentang Tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam penanganan pengurusan piutang macet, PUPN mempunyai kewenangan khusus parate eksekusi yaitu kewenangan untuk menerbitkan keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti sehingga dapat dilaksanakan sendiri tanpa meminta bantuan dari lembaga peradilan.

 

Keputusan-Keputusan tersebut yaitu:

1. pembuatan Pernyataan Bersama (PB),
2. Surat Paksa (SP),
3. Surat Perintah Penyitaan (SPP),
4. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS).

Di dalam Surat Paksa terdapat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila dalam jangka waktu 1×24 jam penanggung hutang belum menyelesaikan kewajibannya, maka dengan kekuatan parate eksekusi dapat dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik penanggung hutang untuk selanjutnya dapat dilakukan proses lelang.

 

Selain Keputusan tersebut PUPN mempunyai kewenangan melakukan:

1. Penyanderaan/Paksa Badan (Gijzeling/Liftdwang),
2. Pencegahan bepergian ke luar wilayah Indonesia
3. dan lain-lain.

Proses pengurusan pada PUPN ini diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian piutang yang maksimal sehingga dana tersebut dapat disalurkan.

 

Buka suara sebelumnya 

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan saat ini pihaknya terus menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar penyaluran dana bergulir dapat tepat sasaran dan mencegah pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

Apalagi saat ini ada banyak kasus terkait penyimpangan penggunaan dana bergulir pada 2012 lalu, dan telah dilakukan penahanan empat orang tersangka oleh KPK. Supomo menyatakan bahwa pihaknya mendukung proses hukum yang berjalan agar diusut hingga tuntas oleh KPK.

“Kami tentu akan mendukung tugas KPK dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan dana APBN yang dipercayakan untuk dikelola oleh LPDB-KUMKM dan sekaligus sebagai deterrent effect atau upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi”, kata Supomo beberapa waktu yang lalu . (Jumat, 16/9/2022).

saat ini LPDB-KUMKM telah melakukan serangkaian transformasi dan manajemen risiko mulai dari tata kelola layanan, pendampingan, hingga pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana bergulir.

“Dalam masa kepemimpinan kami, Direksi LPDB-KUMKM mengedepankan terwujudnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko,” jelas dia..

Prinsip GCG yang dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM meliputi lima hal, mulai dari:

1. transparansi,
2. akuntabilitas,
3. tanggung jawab,
4. independensi, dan
5. integrity.

Supomo menjelaskan, dari sisi transparansi saat ini LPDB-KUMKM sebagai lembaga negara yang ditugaskan dalam menjalankan penyaluran dana bergulir tentu GCG mutlak dilakukan.

“GCG ini tentu kami jalankan, kami selalu memberikan informasi mengenai progres penyaluran dana bergulir, program maupun kebijakan strategis, hingga menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat kepada publik,” kata Supomo.

Selanjutnya dari sisi akuntabilitas, Supomo menegaskan pihaknya tidak main-main dengan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan, dan dapat dibuktikan secara jelas.

“Akuntabilitas ini kami tuangkan dalam Indeks Kinerja Utama atau IKU yang merupakan pengukuran kinerja untuk semua jajaran LPDB-KUMKM yang konsisten dengan sasaran target yang diberikan negara, serta memiliki sistem reward and punishment yang disepakati bersama”, jelasnya.

Kemudian, Supomo melanjutkan, dari sisi tanggung jawab, LPDB-KUMKM juga sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana bergulir.

 

Hal ini tertuang dalam prinsip LPDB-KUMKM yakni Tri Sukses,

1. sukses penyaluran,
2. sukses pemanfaatan, dan
3. sukses pengembalian.

“Dana bergulir yang kami salurkan berasal dari APBN, dimana harus dijalankan secara prundent. Implementasi prinsip prundent atau kehati-hatian ini kami jalankan melalui proses bisnis yang ketat,” tambah Supomo.

Adapun bisnis proses yang ketat ini dijalankan melalui beberapa fase penyaluran dana bergulir, dimulai dari tahap screening aspek persyaratan kelengkapan dokumen calon mitra LPDB-KUMKM, kemudian proses legal review yakni pengecekan legalitas dokumen persyaratan calon mitra.

Kemudian, berlanjut pada analisa bisnis mulai dari kesehatan koperasi yakni sehat dari sisi tata kelola dan bisnis, hingga kesesuaian antara laporan keuangan dan fakta-fakta di lapangan.

“Pengecekan kami lakukan melalui dokumen dan juga kunjungan lapangan. Hal ini guna memastikan kesesuaian antara dokumen dan fakta di lapangan, dalam upaya mengedepankan validitas data dan fakta. Kami fokus pada pembiayaan dana bergulir yang memberikan dampak seluas-luasnya pada peningkatan perekonomian masyarakat”, tambah Supomo.

Untuk peningkatan mutu layanan, LPDB-KUMKM juga telah melaksanakan penerapan manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Tuv Nord Certification untuk bidang pelayanan penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir.

“Tentunya kami tidak akan berhenti dan akan terus melakukan inovasi serta transformasi layanan, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui kelembagaan koperasi dan UMKM”,  jelas Supomo.

 

Tak Ada Perjanjan Fiktif

Kuasa Hukum mantan Direktur LPDB KUMKM, Kemas Danial, Mohammad Muchsin membantah adanya perjanjian penyaluran dana bergulir fikif yang dibuat oleh kliennya. Muchsin mengeklaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah paham.

“Sepanjang yang kami tahu, kami dalami, itu mestinya tidak difiktifkan, karena perjanjian pembiayaan di depan notaris”, kata Muchsin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. (Rabu, 21 September 2022).

KPK menuding Kemas dan para tersangka dalam penyaluran dana bergulir ini membuat 506 data penerima yang fiktif. Lembaga Antikorupsi menduga tindakan para tersangka membuat negara merugi Rp116,8 miliar.

Muchsin membantah tudingan dari KPK itu. Menurutnya, kliennya tidak mungkin membuat data fiktif karena rekening penerima dana bergulir dalam data yang dituding fiktif oleh KPK berbeda.

“Ada dokumennya, ada perizinannya, identitas para pelaku UMKM, makanya kami belum paham fiktifnya di mana? Bahkan transferan pencairan dana itu langsung ke rekening masing-masing para pelaku UMKM,” ujar Muchsin.

KPK juga dinilai salah dalam membuat penghitungan kerugian negara. Pasalnya, kata Muchsin, ada pengembalian dana yang dilakukan oleh para pelaku UMKM yang datanya disebut fiktif.

Beberapa pelaku UMKM yang masuk ke dalam data itu juga memberikan jaminan.

“Mestinya kalau ada jaminan, kerugian negara kan belum kelihatan, orang ada jaminan kok”, tutur Muchsin.

 

Salah kaprah ?

Muchsin menilai KPK salah kaprah dalam menetapkan Kemas sebagai tersangka. Pasalnya, dia memiliki data yang menyebutkan para pelaku UMKM penerima dana bergulir itu tidak fiktif.

“Sesuai data yang kami lihat UMKM-nya ada, misalnya di dalam perjanjian notaril itu ada namanya, ada pelaku usahanya”, ucapnya.

 

Target Vs Realisasi

Pencapaian Target menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun di tahun 2022

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan dapat menyalurkan dana bergulir sebesar Rp. 1,8 Triliun di tahun 2022.

Sementara realisasi penyaluran dana bergulir hingga saat ini telah mencapai Rp.1,17 Miliar artinya tinggal tersisa tiga bulan lagi untuk dapat memaksimalkan penyaluran kepada para pelaku UMKM di tahun lalu.

Untuk pola konvensional penyalurannya sudah mencapai Rp 636 miliar, sementara pola syariah penyalurannya sudah mencapai Rp 532 miliar dengan jumlah mitra di 2022 mencapai 129 mitra, yang meliputi 79 mitra konvensional dan 50 mitra syariah.

“Tentunya kita mendorong UKM untuk naik kelas seperti yang diarahkan oleh pemerintah. Jadi penyaluran kita dari Rp 500 juta sampai Rp 250 miliar dengan syarat seperti memiliki usaha produktif, status kantor jelas, pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas pinjaman/pembiayaan sebelumnya”, jelas Supomo di Jakarta. (Rabu,14/9/2022).

LPDB juga disebut telah melakukan transformasi digital seperti pengajuan proposal pinjaman maupun pembiayaan dapat dilakukan melalui online.

Hal tersebut guna maksimalkan monitoring dan evaluasi mitra LPDB-KUMKM di daerah, serta membantu pelaku Koperasi dan UMKM dalam mendapatkan informasi terkait pengajuan permohonan pinjaman/pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM.

“Semua urusan keuangan LPDB baik internal maupun eksternal menggunakan basis teknologi. Tentunya ini akan efisien tanpa mengeluarkan banyak biaya dari calon mitra. Ini LPDB kan ada di Jakarta, bagaimana mengakses yang di ujung Indonesia misalnya di Kupang yasudah kita pakai e-proposal, kita juga ada call center yang bisa memandu”, ungkap Supomo.

Untuk pengawasan terhadap Koperasi yang bermasalah, LPDB mengakui bahwa pihaknya memiliki SOP yang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari NPL di tahun ini tercatat berada diangka 0,18%. Sementara itu, Program Inkubator Wirausaha dari LPDB-KUMKM memberikan fasilitasi akses pembiayaan dana bergulir melalui program inkubasi kepada koperasi potensial.

Seperti di Provinsi Lampung, salah satu lembaga inkubator yang bekerja sama dengan LPDB-KUMKM yakni Siger Innovation Hub melakukan inkubasi dan pendampingan kepada Koperasi Sarana Bangun Lampung (Sabalam).

Selain dengan Siger Innovation Hub, LPDB-KUMKM juga melakukan pendampingan dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang membidangi sektor koperasi dan pertanian.

Koperasi Sarana Bangun Lampung (Sabalam) Lampung mendapatkan pinjaman dana bergulir sebesar Rp 4,5 miliar. Adapun dana bergulir tersebut akan digunakan oleh Koperasi Sabalam untuk penguatan modal kerja, termasuk budi daya tanaman porang yang saat ini menjadi salah satu komoditi ketahanan pangan nasional dan berorientasi ekspor.

Menurut Supomo, saat ini pembiayaan kepada koperasi sektor riil yang memiliki bidang usaha atau produk berorientasi ekspor terus ditingkatkan mulai dari sektor pangan, perikanan, peternakan, hingga perkebunan.

Hal ini dilakukan agar membantu pertumbuhan perekonomian nasional, mendorong program ketahanan pangan nasional, subtitusi impor bahan pangan, dan pengendalian laju inflasi yang berdampak pada neraca perdagangan nasional hingga nilai tukar rupiah.

Melalui lembaga inkubator Siger Innovation Hub, Koperasi Sabalam juga akan dikembangkan untuk menjadi bagian dari rantai pasok atau (value chain) untuk wilayah Sumatera.

Selain itu juga ada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq mendapatkan total pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp17,3 miliar pertama pada tahun 2020 sebesar Rp 6,3 miliar dan kedua Rp 11 miliar dengan tiga tahap pencairan pertama sebesar Rp 4,2 miliar, kedua Rp 2,8 miliar, dan ketiga Rp 4 miliar.

Kopontren Al-Ittifaq telah membentuk lembaga inkubator bernama Alif Learning Center (ALEC) dalam upaya mendukung korporatisasi petani dan memajukan kemandirian ekonomi pondok pesantren.

Menurut Supomo, dampak ekonomi ini yang akan terus pihaknya hasilkan melalui guliran pembiayaan dari LPDB-KUMKM, akan banyak pelaku UMKM terbantu akses permodalan dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan.

“ini merupakan salah satu keberhasilan dari program inkubasi LPDB, sebab selain fasilitasi akses pembiayaan, ada juga pendampingan dari sisi tata kelola manajemen usaha, kelembagaan, hingga pemasaran,” imbuhnya.

 

Untuk link Aplikasi Android Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen tinggi dalam mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional. Hal ini tercermin pada Pilar 2 Kerangka Struktural Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021 – 2025 yaitu Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan terdapat program ‘Memperluas Akses Keuangan dan Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat’. Pilar 2 tersebut selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan arah strategis peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dituangkan dalam Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025.

Arah strategis dalam SNLKI 2021 – 2025 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan beberapa program strategis SNLKI 2013 dan SNLKI (Revisit 2017), hasil SNLIK tahun 2019, analisis SWOT dan evaluasi strategi untuk meningkatkan literasi keuangan, rekomendasi dari berbagai pihak serta implementasi kebijakan literasi keuangan di negara lain.

Untuk kesinambungan, arah strategi dalam SNLKI 2021 – 2025 disusun berdasarkan 3 pilar program strategis SNLKI (Revisit 2017) yaitu Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak, serta Akses Keuangan. Ketiga program strategis yang menjadi dasar dari SNLKI ini disusun atas beberapa hal. Pertama, konsep dasar literasi keuangan bukan hanya didasarkan pada tiga aspek literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, melainkan meliputi pula aspek sikap dan perilaku. Kedua, dalam kenyataannya, literasi keuangan sangat berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga perlu adanya keselarasan dan kesinambungan antara kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Ketiga, pencapaian strategi literasi dan inklusi keuangan lebih efisien dilakukan secara bersama-sama sehingga tujuan pencapaian keuangan untuk memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

• Permohonan Izin usaha dari OJK
• PERMOHONAN PENDAFTARAN. KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

_{Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu}

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

7. Formulir Penetapan WP Non Efektif.xls	52 KB
8. Formulir Pengaktifan Kembali WP Non Efektif.xlsx

• Irfan Choirie SH: Melongok Ketergesaan Polisi Menetapkan Tersangka
• Undangan Mediasi BPN Mojokerto Dapatkan Apresiasi Dari LSM Ilham Nusantara
• Menguak Potongan Dana BOS SDN dan SMPN di Gresik Rp.500.000 – 700.0000 per Bulan
• Wacana Halaman Pemkab untuk Pertamini
• Jurnal the Proceedings of the National Academy of Sciences.
• Kepala Desa Baru, Muda dan Energik, Cetuskan Solusi Pemberdayaan Masyarakat Desa
• Menjadi Miliarder Tanpa Modal Versi 2022
• MCP ala KPK Vs Mendagri
• G20 : Pemulihan, Mismatch Pajak Multinasional, Hybrid
• Kelembagaan Ideal: LPNK Vs LNS
• Memperkuat Desa Melalui RPJM
• Manfaatkan Domain go.id Untuk Mafia
• Memaksakan Ombrometer/OBS
• Global Firepower: Militer RI Terkuat se-ASEAN atau Salah Index ?
• Potensi Untung Bisnis E-Wallet Pemodal Besar, BUMD, hingga Bumdes
• UU IKN: Prioritas atau Kepentingan?
• UU HPP: NIK Pengganti NPWP, Skema Pajak, Pajak UMKM Terbaru
• Keresahan Dibalik Tumbangnya Media Sosial
• Pantura Tenggelam: Diskursus dan Mitigasinya
• Data Kekayaan Rahasia Para Elit Dalam PPP Papers
• Kuatkan Pengelolaan Digital Payment, DJPb Adakan Sharing Session dengan Department of Treasury AS
• Mengurai Kebocoran Data Aplikasi e-Hac dan PeduliLindungi
• Mempersempit Ruang Inefisiensi Anggaran Lewat RUU HKPD
• Cara Murah Mencegah Stroke
• Mengurai 23 Indikator/Indikator yang Melekat Keluarga Sejahtera
• PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI
• Amandemen: Kilas Balik, Paradoks, GBHN, Membunuh Demokrasi dan Kepentingan Siapa ?
• Diskursus Inflasi: Pengendalian, Dampak, Hitungan, Faktor, Komponen, Indikator dan Cara Pemerintah Mengatasinya
• Infodemi dan Pandemi Demi Siapa?
• Menghabiskan Uang: Tanda berbenah, Tipe kepribadian ataukah Hedonisme murni ?
• Menilik Kesiapan Indonesia Siap Ber-Crypto Currency
• Bedah Rasa Ke-5 Dalam Sejarah Manusia
• Debu: Kenali, Identifikasi, Kendalkan, Waspadai Penyakitnya, Mikro Organisme Sebelum Manusia
• Gosip dan Kontrol Sosial
• Resmi Tunda Pilkades ~ Pilkades PAW Hingga Potensinya
• Perubahan Hari Libur Nasional 2021
• Kontroversi Sir Timothy John “Tim” Berners-Lee Yang Tidak Memantenkan WWW atau World Wide Web
• Ditambah Minus Rekening Bersama
• Puree: Buah Lokal untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat
• Telemedicine dan Obat Gratis Pasien Isoman Diperluas ke Berbagai Wilayah
• Obat dan Makanan yang Harus Dihindari Pasien Covid-19 saat Isolasi Mandiri di Rumah
• Penambang Bitcoin di China Ramai-ramai Jual GPU dengan Harga Murah
• 4 Fokus Utama Indonesia Digital
• 4 Kepentingan Orang Lain
• Izin Usaha Bisnis Online
• Gerakan Merdeka Belaja r
• Teknik Membuat Business Plan Lengkap Plus Contoh Beberapa Versi

Produk  Hukum NU

• 9 Pedoman Berpolitik Warga NU
• Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ke-33 NU
• Archive Test Miftahu
• Fikih Kebencanaan Perspektif NU
• Fiqih Pemulasaaran Jenazah Pasien Covid-19
• Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara
• Hasil-hasil Muktamar Ke-32 NU
• Hasil-hasil Muktamar Ke-33 NU
• Hasil-hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017
• Munas-Konbes NU 2012 Kempek Cirebon
• Peraturan Organisasi 2012

AMALIYAH NU

• Amaliah NU dan Dalilnya
• Kitab Wirid Istighotsah Karya KH M Hasyim Asyari

BUKU DAN KITAB

• Piagam Nahdlatul Wathan
• Download Terjemah Sahih Bukhori (pdf):
  – Jilid 1
  – Jilid 2
  – Jilid 3
  – Jilid 4
  – Jilid 5
  – Jilid 6
  – Jilid 7
• Qurrotul Uyun Terjemah Indonesia PDF

SEJARAH

1. Ilmu Sejarah
2. Pengantar Ilmu Sejarah
3. Liputan Khusus Majalah Tempo : Republik  Di Mata Indonesianis
4. Mansia dan Sejarah
5. Tatanan orde baru
6. Buku Reformasi dan Jatuhnya Suharto
7. 1. Bung Karno Pejambung Lidah Rakjat Indonesia
   2. Pesan Dakwah M.Natsir
   3. Kata Mutiara Bung Karno
   4. Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim (Majalengka)
   5. Jalan Juang Ulama Muda : K.H. Wahid Hasyim
   6. Jalan Kehidupan M. Natsir
   7. Peran Besar Bung Kecil : Biografi Sutan Syahrir
   8. Kisah Hidup Dipa Nusantara Aidit (D.N. Aidit)
   9. Misteri Letkol Untung : Yang Terbaik Lalu Terbalik
   10. Meluruskan Sejarah Kartosoewirjo Bersama Irfan S Awwas (Audio)
   11. M.Natsir Di Panggung Sejarah Republik – Lukman Hakim (Editor)
   12. Riwayat Soeharto di Majalah Tempo
   13. [HOT] Edisi Khusus Majalah Tempo 14 Oktober 2013 : RAHASIA-RAHASIA ALI MOERTOPO
   14. Babad Tanah Jawi
   15. Sejarah Kerajaan Tatar Sunda (Kumpulan Tulisan Pangeran Wangsakerta)
   16. Sejarah Kerajaan Banten
   17. Kebangkitan Pemuda
   18. Hikayat Tanah Hindia
   19. Jaman Bergerak di Hindia Belanda : Mozaik Bacaan Kaum Pergerakan Tempo Doeloe
   20. ETOS POSTMODERN
   21. Catatan Sejarah
   22. Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia
   23. Mendajung Antara Dua Karang, Drs. Mohammad Hatta, Sidang BPKNP 2 September 1948
   24. Sejarah Perkembangan Pemurnian Islam di Indonesia oleh HAMKA (1958)
   25. Negara Islam Indonesia : Fakta Sejarah dan Perkembangannya
   26. Sejarah Perjuangan Umat Islam
   27. Daur Ulang Militan di Indonesia
   28. Tipologi Gerakan Sempalan di Indonesia
   29. Peran Tarekat Dalam Islamisasi Indonesia
   30. Sejarah Pasca Kemerdekaan (.ppt)
   31. Lajur Kanan Sebuah Jalan Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan (Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940 – 1962)
   32. Bencana Ummat Islam Indonesia tahun 1980-2000
   33. Catatan Hitam Lima Presiden
   34. A Short History of Indonesia : The Unlikely Nation (Bahasa Inggris)
   35. Sejarah, Ideologi Dan Karakter Gerakan Islam Politik Di Indonesia
   36. Daftar Isi Intel oh Intel
   37. Pengantar Intel oh Intel
   38. Intel oh Intel Jilid Satu
   39. Intel oh Intel Jilid Dua
   40. Evolusi Intelijen Indonesia

    

Isu-isu Masyarakat Digital Kontemporer

Strategi Kewirausahaan Digital

 

Wawasan Islam

1. Proses Revolusi Islam ; Sayyid Abul A’la Al-Maududi
2. Agama Islam dan Politik
3. Gerakan Sempalan di Indonesia
4. Orang Nusantara Naik Haji
5. Komunisme Musuh Islam Sepanjang Sejarah
6. Asas-asas Islam
7. Beberapa Studi Tentang Islam
8. Cara Hidup Islam
9. Dasar-dasar Islam
10. Beberapa Pelajaran Dalam Amal Islami
11. Empat Istilah Dalam Al-Qur’an
12. Menuju Madinatul Munawwarah
13. Hand Book Imarah Islam Indonesia
14. Perang Salib Vs Perang Sabil : Abdul Qadir Djaelani
15. Intelijen Nabi
16. Sirah Nabawiyah – Said Ramadhan Al-Buti
17. Karen Amstrong – Sejarah Tuhan
18. Ibn Katsir – Tafsir Ibn Katsir juz 1 [35.4 MB |download], juz 2 [19.6 MB |download], juz 3 [13.4 MB |download], juz 4 [15.6 MB |download], juz 5 [16.7 MB |download], juz 6 [23.3 MB |download], juz 7 [18.5 MB |download], juz 8 [15.7 MB |download], juz 9 [17.9 MB |download]
19. Halumma Ila Mardhatillah, Ibnu Bahasan, Maramedia Publishing, 2010
20. Terjemah Ta’alim Muta’allim Karya Syaikh Az-Zarnuji

1. Hukum peradilan militer
2. Hukum acara peradilan
3. Minimum Essential. Force (MEF)
4. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Buku fiqih terbaru gratis

1. Menjawab Hujatan Musiman Untuk Hajatan Musiman
2. A-Z Ziarah Kubur Dalam Islam
3. Saat Tradisi Menjadi Dalil
4. Masuk Neraka Gara-gara Puasa Rajab?

Kejawen

1. Kejawen
2. Sangkan paraning dumadi
3. Babad tanah jawi

• Penerima Subsidi Gaji 2021: Calon, Tahapan, Syarat, Cara Cek Lewat WhatsApp, Siapa yang lolos?
• Fenomena gelombang Panas Indonesia
• RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Keniscayaan Melawan Ancaman Kekerasan Seksual
• Wartawan TV Dan Media Nasional Dikorbankan, Pidana Penyiaran Dan UU Pers Terabaikan

• 

• 

There is no ads to display, Please add some