Image default
Kupas Tuntas Peristiwa

MIRIS, ANGGOTA DPRD RANGKAP CALO SEKOLAH

Perlakuan oknum anggota DPRD seperti ini tidak bisa dibiarkan, sebab dengan power jabatannya menitipkan siswa titipannya ke sekolah sudah otomatis kepala sekolah tidak bisa berkutik, dikarenakan penuhnya kuota sebelum adanya siswa titipan tersebut pihak sekolah akhirnya terpaksa mengotak-atik untuk menggugur siswa yang sebelumnya sudah mendaftar meskipun persyaratan sudah mencukupi

 

Oleh : Charif Anam
Ketua LSM ILHAM Nusantara

 

Sekolah merupakan wadah belajar bagi siswa, dan merupakan kebutuhan bagi setiap insan manusia agar terkikis dari kebodohan, sebab belajar adalah kewajiban setiap manusia.

Pasca sekolah dasar siswa melanjutkan kejenjang berikutnya, ada yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan ada juga yang melanjutkan ke madrasah tsanawiyah. Begitu juga siswa yang telah lulus dari SMP atau MTS ada yang melanjutkan ke jenjang berikutnya ke sekolah menengah atas atau ke sekolah kejuruan.

 

Aturan pendaftaran siswa

Aturan pendaftaran siswa baru masuk sekolah lanjutan tingkat pertama tersebut telah diatur oleh yang namanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Online. Semua calon siswa wajib mendaftar secara online dengan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh sekolah yang dituju.

 

Permendikbud No. 1 Tahun 2021

Sekolah memberlakukan jalur seleksi peserta didik baru berdasarkan ketetapan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, & Teknologi terkait aturan PPDB 2021 melalui Peraturan Mendikbud No. 1 Tahun 2021. Aturan ini berlaku untuk jenjang SD hingga SMK.

  1. Perubahan batas usia SD minimal 7 tahun & persentase jalur zonasi SD 70%.
  2. Pemerintah Daerah bisa melibatkan sekolah swasta dalam PPDB yang mekanismenya diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.
  3. Perpindahan kuota penyandang disabilitas dipindahkan dari jalur zonasi ke afirmasi, dengan kuota minimal 15%. Diharapkan penyandang disabilitas lebih leluasa memanfaatkan kuota yang lebih besar untuk jalur afirmasi.
  4. Peserta PPDB tidak lagi bisa menggunakan surat keterangan domisili (SKD) sebagai pengganti Kartu Keluarga dalam persyaratan seleksi. SKD hanya diizinkan untuk kondisi tertentu, misalnya peserta yang terdampak bencana.
  5. Jalur prestasi SMP, SMA & SMK tidak lagi menggunakan nilai Ujian Nasional (UN), tapi diganti dengan nilai rapor yang dilampirkan surat keterangan peringkat rapordari sekolah asal.
  6. Jalur perpindahan tugas orang tua memanfaatkan sisa kuota yang dapat dialokasikan sekolah tempat orang tua atau wali mengajar maksimal 5%.
  7. SMK harus memprioritaskan jalur afirmasi dan disabilitas minimal 15% dari kuota dan zonasi sekitar sekolah maksimal 10 % kuota.
  8. Jika daya tampung sekolah di wilayah zonasi peserta tak tersedia, maka peserta bisa disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau pemerintah daerah terdekat.

 

Calo sekolah

Dikarenakan sebagian walisiswa takut anaknya tidak dapat masuk melalui jalur yang ditentukan oleh sebab lain bisa kuota penuh dan lain sebagainya, orang tua siswa cenderung tidak mau ribet, hal tersebut dimanfaatkan oleh Calo sekolah.

 

Motif calo sekolah

Calo sekolah kebanyakan dari guru asal sekolah siswa yang mempunyai koneksi dengan sekolah tujuan siswa baru tersebut, dan ada juga orang-orang terdekat kepala sekolah lanjutan yang ambil bagian menjadi Calo sekolah

Calo sekolah akan mengambil keuntungan jasa yang diinkludkan dengan biaya pendaftaran siswa baru, sehingga biaya pendaftaran siswa baru jadi melambung tinggi.

Biaya pendaftaran siswa baru bervariasi setiap sekolah, yang meliputi seragam dan atribut lainnya yang merupakan almamater sekolah. Dari biaya pendaftaran siswa baru yang ditentukan oleh sekolah ditambah dengan biaya jasa Calo yang rata-rata kisaran satu juta rupiah persiswa.

 

Hasil jutaan ?

Kesempatan untuk menjadi Calo Sekolah dengan hasil jutaan rupiah tersebut menggiurkan oknum anggota DPRD untuk meminta jatah dirinya untuk membawa dan menitipkan siswa baru ke sekolah sesuai dengan daerah pemilihannya.

Kepala sekolah segan untuk menolak siswa titipan oknum anggota DPRD tersebut, sehingga dirinya terpaksa harus menerima siswa titipan tersebut dan mengkorbankan siswa lainnya yang sebelumnya sudah masuk atau dengan kata lain siswa titipan tersebut menggeser posisi siswa lainnya yang sudah mendaftar sebelumnya.

 

Pengakuan beberapa sumber

LSM ILHAM Nusantara yang peduli pendidikan lakukan investigasi ke beberapa sekolah di Kabupaten Gresik dan mendapatkan pengakuan dari sumber terpercaya bahwa adanya siswa titipan oknum anggota DPRD Gresik dari daerah pemilihan oknum anggota dewan tersebut.

Ketua umum LSM ILHAM Nusantara kepada awak media menyampaikan, “perlakuan oknum anggota DPRD seperti ini tidak bisa dibiarkan, sebab dengan power jabatannya menitipkan siswa titipannya ke sekolah sudah otomatis kepala sekolah tidak bisa berkutik, dikarenakan penuhnya kuota sebelum adanya siswa titipan tersebut pihak sekolah akhirnya terpaksa mengotak-atik untuk menggugur siswa yang sebelumnya sudah mendaftar meskipun persyaratan sudah mencukupi”.

Hal tersebut ibarat Buah SIMALA KAMA buat sekolah. Budaya seperti ini harus diberangus.

“Kami akan segera adukan ke presiden, Ombudsman, menteri pendidikan serta pihak berwenang lainnya. Demi untuk kemerdekaan di dunia pendidikan”, pungkasnya (14/10/2021).

 

 

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

Ingin Berkontribusi?

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.

Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

 

ARTIKEL TERKAIT (bisa di-klik)

Kampus Bitcoin (bisa diklik)

 

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.

Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

 

Ruang ASN
Baca juga :

Baca juga :

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

Baca juga (bisa di-klik) :

Seluruh gambar dibawah ini bisa diklik untuk mendapatkan peluang dan  manfaat

SILAHKAN KLIK GAMBAR-GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI/MANFAAT LAINNYA



Ganti lewat pengaturan, kecamatan, cek data dasar Jumlah KK & Anggota Keluarga di Desa Anda. Sudahkah sesuai jumlahnya atau desa anda ada/tidak ada dalam daftar Kementerian Dalam Negeri, Dirjen bina pemerintahan desa ?

Baca juga:

Bursa kerja :

Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait




Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

  •  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
  •  Persiapan dan Koordinasi
  •  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
  •  Penyusunan Pedoman teknis
  •  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
  •  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
  •  Peningkatan Jejaring Pelayanan
  •  Sistim Informasi Manajemen
  •  Penyusunan Mikroplanning
  •  PelaksanaanVaksinasi
  •  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
  •  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

  1. Pendaftaran
  2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
  3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
  4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
  5. Penyuntikan
  6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

  • Pelayanan posbindu 5 jam/hari
  • Waktu pelayanan 15 menit
  • 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

  1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
  2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
  3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
  4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
  5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
  6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
  7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
” alt=”” />

Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

  1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
  2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
    monev
  3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
  4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
  5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
  6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

  •  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
  •  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
  •  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
  •  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
  •  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
  •  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
  • mobilisasi komitmen pemerintah daerah



  • Banner Hoax

 

Boleh share dan copy paste

Jika kau sudah membaca tulisan ini kau sudah mendapatkan pahalanya,
namun bila kau menyebarkannya dan orang lain mendapatkan manfaat juga maka akan dilipat gandakan pahalamu Insya Allah

Bisa daftar login menulis sendiri kontroversi.or.id pojok kanan atas untuk mendapatkan akses tayang sendiri

Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf sembari menunggu persetujuan google play store untuk aplikasi android


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Kapolres Gresik Beri Penghargaan Kepada Nur Khalim Atas Kesabarannya Mengajar

Penulis Kontroversi

PPKL Gelar RAT KSPPS Nurul Hidayah Syariah di Metatu Benjeng

Penulis Kontroversi

Berantas Peredaran Narkoba Diwilayah, Satresnarkoba Polres Gresik Berhasil Amankan Pengedar Narkoba

Penulis Kontroversi

Leave a Comment