Image default
Dinamika Lamongan Kupas tuntas

Rampas Objek Fidusia: BFI Finance Kebal Hukum ?

Setelah Obyek jaminan fidusia berhasil dirampas, PT. BFI Finance keluarkan surat konfirmasi pelunasan dan penjualan barang dengan maksud dan tujuan konsumen diwajibkan melunasi kreditnya secara keseluruhan dengan ditambah beban biaya penarikan barang sebesar 14 juta tanpa nego, agar konsumen terjepit dan tidak ada pilihan selain menyerahkan haknya kepada kreditur.

 

Oleh Tiron
Team Investigasi Rampas Objek Fidusia

 

Kontroversi.or.id” Perusahaan pembiayaan didirikan bertujuan suport pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan penataan ekonomi kerakyatan, apalagi saat pandemi Covid-19 melanda, banyak pelaku usaha bangkrut, pemerintah membuat kebijakan relaksasi kredit atau kelonggaran pembayaran kredit dan larangan tarik barang bagi Finance dan larangan lelang jaminan bagi bank.

Sangat berbanding terbalik pelaksanaan lapangan, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan tarik barang dan lelang, banyak perusahaan Finance dan Bank yang melanggar, bahkan dengan menghalalkan segala cara finance melakukan eksekusi tarik barang.

Dasar Finance melakukan eksekusi tarik barang adalah keterlambatan pembayaran
konsumen, jika konsumen telah membayar keterlambatan angsurannya barang yang sudah ditarik akan dikembalikan kepada konsumennya.

Jaminan Fidusia yang dijaminkan konsumen berupa BPKB Kendaraan, jaminan tersebut adalah milik bersama, sebagian milik Finance dan sebagian milik Konsumen, sedangkan Obyek Jaminan adalah sepenuhnya milik konsumen.

Jika terjadi penarikan pada obyek jaminan, adalah pelanggaran, terkecuali obyek jaminan diserahkan secara suka rela oleh konsumennya sendiri, penyerahan obyek jaminan secara sukarela tidak memerlukan pendampingan kepolisian dan tidak dipeelukan penetapan pengadilan, namun jika konsumen tidak mau menyerahkan obyek jaminan secara sukarela, dalam penarikan obyek jaminan tidak sukarela diperlukan pendampingan kepolisian dan penetapan pengadilan, sebab Obyek jaminan seluruhnya milik konsumen

Berbeda dengan cara pelaksanaan eksekusi Obyek jaminan fidusia Ala PT. BFI Finance terhadap Obyek Jaminan Mobil Suzuki Ertiga Hybrid No.Pol W 1802 EA yang dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan, merampas hak konsumen berupa Obyek jaminan fidusia, dilakukan dijalan tanpa menunjukan legalitas dan arogan menyerupai perampokan. Dan setelah Obyek jaminan fidusia berhasil dirampas, PT. BFI Finance keluarkan surat konfirmasi pelunasan dan penjualan barang dengan maksud dan tujuan konsumen diwajibkan melunasi kreditnya secara keseluruhan dengan ditambah beban biaya penarikan barang sebesar 14 juta tanpa nego, agar konsumen terjepit dan tidak ada pilihan selain menyerahkan haknya kepada kreditur.

Terjadinya Eksekusi Obyek Jaminan, ketua umum LSM ILHAM Nusantara angkat bicara dan berikan edukasi masyarakat, bedakan antara Jaminan dengan Obyeknya, jaminan Fidusia adalah milik bersama sebagian milik kreditur dan sebagian milik konsumen, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia adalah milik konsumen sepenuhnya, maka dari itulah eksekusi dibagi menjadi dua ada eksekusi yang sifatnya sukarela dan ada eksekusi non sukarela

Eksekusi sukarela merupakan penyerahan Obyek jaminan dan seluruh dokumennya secara sukarela dari konsumen kepada Kreditur, dalam pelaksanaan eksekusi sukarela tersebut bisa dengan cara konsumen datang sendiri ke kantor kreditur atau konsumen meminta kreditur datang ketempat konsumen untuk penyerahan obyek jaminan fidusianya

Sedangkan Eksekusi Non Sukarela merupakan Eksekusi karena adanya perlawanan konsumen, perlawanan yang dimaksud adalah jika sudah adanya putusan pengadilan yang berbunyi penyerahan obyek jaminan fidusia, namun konsumen melawan putusan pengadilan tersebut, kreditur bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, untuk pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan oleh juru sita pengadilan atau pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang undangan tentunya dalam pelaksanaan eksekusi tersebut wajib didampingi oleh kepolisian, dikhawatirkan konsumen melawan dan menggunakan kekerasan.

Berdasarkan putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 wanprestasi tidak bisa dinyatakan sepihak oleh PT. BFI Finance, dan diperlukan putusan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan obyek fidusia,

Namun yang kita lihat pelaksanaan dilapangan berbanding terbalik, eksekusi obyek jaminan menggunakan pihak ketiga dengan cara melawan hukum dan tidak ada penetapan pengadilan juga tidak didampingi oleh kepolisian, hal tersebut kerap terjadi karena pelaksanaan undang-undang hanya dipahami sepotong-sepotong, ini adalah tugas kita bersama agar keadilan, kenyamanan dan kemerdekaan setiap orang dapat dijamin oleh undang-undang.

Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Ala PT. BFI Finance yang dilakukan oleh PT. Cakra, merupakan perbuatan melawan hukum sebab dalam pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara arogan, merampas, dan setelah obyek dikuasai konsumen dipaksa melunasi hutangnya secara seluruhnya.

Perlakuan Eksekusi ala PT. BFI Finance jelas melanggar ketentuan Pidana pasal 368 KUHP JO 372 KUHP, 378 KUHP JO 365 KUHP

Perilaku PT. BFI Finance yang membuat konsumen tidak dapat memilih atau tidak diberikan pilihan, dan pengambilan obyek jaminan fidusia jelas melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 ayat 3 huruf e tentang larangan bagi pelaku usaha yang berbunyi ” memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan”.

Namun PT. BFI Finance seperti Perusahaan yang dengan sengaja melawan peraturan perundang-undangan atau menganggap perusahaan yang KEBAL HUKUM

Kami akan peringatkan PT. BFI Finance, besuk kamis 03 November 2022 kami akan Demonstrasi ke dua di Kantor PT. BFI Finance Lamongan, dengan tuntutan Kembalikan Obyek jaminan fidusia berupa mobil W 1802 EA kepada Konsumen dan kami akan mengadukan atas dugaan Fraud PT. BFI Finance ke Otoritas Jasa Keuangan, dan ke Ditjend Perlindungan Konsumen di kementerian perdagangan serta ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Kami harap PT. BFI Finance mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan eksekusi obyek jaminan fidusia, jika tidak mau mematuhi aturan hukum kami akan melakukan upaya hukum dengan cara yang kami anggap benar dan sesuai undang-undang demi untuk tegaknya pelaksanaan hukum di Negara kita dan demi suksesnya program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi pasca Covid-19 bukan malah menciptakan kemiskinan gaya baru ala PT. BFI Finance

PT BFI FINANCE KEBAL HUKUM!!!

Perusahaan pembiayaan didirikan bertujuan suport pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan penataan ekonomi kerakyatan, apalagi saat pandemi Covid-19 melanda, banyak pelaku usaha bangkrut, pemerintah membuat kebijakan relaksasi kredit atau kelonggaran pembayaran kredit dan larangan tarik barang bagi Finance dan larangan lelang jaminan bagi bank.

Sangat berbanding terbalik pelaksanaan lapangan, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan tarik barang dan lelang, banyak perusahaan Finance dan Bank yang melanggar, bahkan dengan menghalalkan segala cara finance melakukan eksekusi tarik barang.

Dasar Finance melakukan eksekusi tarik barang adalah keterlambatan pembayaran
konsumen, jika konsumen telah membayar keterlambatan angsurannya barang yang sudah ditarik akan dikembalikan kepada konsumennya.

Jaminan Fidusia yang dijaminkan konsumen berupa BPKB Kendaraan, jaminan tersebut adalah milik bersama, sebagian milik Finance dan sebagian milik Konsumen, sedangkan Obyek Jaminan adalah sepenuhnya milik konsumen.

Jika terjadi penarikan pada obyek jaminan, adalah pelanggaran, terkecuali obyek jaminan diserahkan secara suka rela oleh konsumennya sendiri, penyerahan obyek jaminan secara sukarela tidak memerlukan pendampingan kepolisian dan tidak dipeelukan penetapan pengadilan, namun jika konsumen tidak mau menyerahkan obyek jaminan secara sukarela, dalam penarikan obyek jaminan tidak sukarela diperlukan pendampingan kepolisian dan penetapan pengadilan, sebab Obyek jaminan seluruhnya milik konsumen

Berbeda dengan cara pelaksanaan eksekusi Obyek jaminan fidusia Ala PT. BFI Finance terhadap Obyek Jaminan Mobil Suzuki Ertiga Hybrid No.Pol W 1802 EA yang dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan, merampas hak konsumen berupa Obyek jaminan fidusia, dilakukan dijalan tanpa menunjukan legalitas dan arogan menyerupai perampokan. Dan setelah Obyek jaminan fidusia berhasil dirampas, PT. BFI Finance keluarkan surat konfirmasi pelunasan dan penjualan barang dengan maksud dan tujuan konsumen diwajibkan melunasi kreditnya secara keseluruhan dengan ditambah beban biaya penarikan barang sebesar 14 juta tanpa nego, agar konsumen terjepit dan tidak ada pilihan selain menyerahkan haknya kepada kreditur.

Terjadinya Eksekusi Obyek Jaminan, ketua umum LSM ILHAM Nusantara angkat bicara dan berikan edukasi masyarakat, bedakan antara Jaminan dengan Obyeknya, jaminan Fidusia adalah milik bersama sebagian milik kreditur dan sebagian milik konsumen, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia adalah milik konsumen sepenuhnya, maka dari itulah eksekusi dibagi menjadi dua ada eksekusi yang sifatnya sukarela dan ada eksekusi non sukarela

Eksekusi sukarela merupakan penyerahan Obyek jaminan dan seluruh dokumennya secara sukarela dari konsumen kepada Kreditur, dalam pelaksanaan eksekusi sukarela tersebut bisa dengan cara konsumen datang sendiri ke kantor kreditur atau konsumen meminta kreditur datang ketempat konsumen untuk penyerahan obyek jaminan fidusianya

Sedangkan Eksekusi Non Sukarela merupakan Eksekusi karena adanya perlawanan konsumen, perlawanan yang dimaksud adalah jika sudah adanya putusan pengadilan yang berbunyi penyerahan obyek jaminan fidusia, namun konsumen melawan putusan pengadilan tersebut, kreditur bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, untuk pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan oleh juru sita pengadilan atau pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang undangan tentunya dalam pelaksanaan eksekusi tersebut wajib didampingi oleh kepolisian, dikhawatirkan konsumen melawan dan menggunakan kekerasan.

Berdasarkan putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 wanprestasi tidak bisa dinyatakan sepihak oleh PT. BFI Finance, dan diperlukan putusan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan obyek fidusia,

Namun yang kita lihat pelaksanaan dilapangan berbanding terbalik, eksekusi obyek jaminan menggunakan pihak ketiga dengan cara melawan hukum dan tidak ada penetapan pengadilan juga tidak didampingi oleh kepolisian, hal tersebut kerap terjadi karena pelaksanaan undang-undang hanya dipahami sepotong-sepotong, ini adalah tugas kita bersama agar keadilan, kenyamanan dan kemerdekaan setiap orang dapat dijamin oleh undang-undang.

Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Ala PT. BFI Finance yang dilakukan oleh PT. Cakra, merupakan perbuatan melawan hukum sebab dalam pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara arogan, merampas, dan setelah obyek dikuasai konsumen dipaksa melunasi hutangnya secara seluruhnya.

Perlakuan Eksekusi ala PT. BFI Finance jelas melanggar ketentuan Pidana pasal 368 KUHP JO 372 KUHP, 378 KUHP JO 365 KUHP

Perilaku PT. BFI Finance yang membuat konsumen tidak dapat memilih atau tidak diberikan pilihan, dan pengambilan obyek jaminan fidusia jelas melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 ayat 3 huruf e tentang larangan bagi pelaku usaha yang berbunyi ” memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan”.

Namun PT. BFI Finance seperti Perusahaan yang dengan sengaja melawan peraturan perundang-undangan atau menganggap perusahaan yang KEBAL HUKUM

Kami akan peringatkan PT. BFI Finance, besuk kamis 03 November 2022 kami akan Demonstrasi ke dua di Kantor PT. BFI Finance Lamongan, dengan tuntutan Kembalikan Obyek jaminan fidusia berupa mobil W 1802 EA kepada Konsumen dan kami akan mengadukan atas dugaan Fraud PT. BFI Finance ke Otoritas Jasa Keuangan, dan ke Ditjend Perlindungan Konsumen di kementerian perdagangan serta ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Kami harap PT. BFI Finance mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan eksekusi obyek jaminan fidusia, jika tidak mau mematuhi aturan hukum kami akan melakukan upaya hukum dengan cara yang kami anggap benar dan sesuai undang-undang demi untuk tegaknya pelaksanaan hukum di Negara kita dan demi suksesnya program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi pasca Covid-19 bukan malah menciptakan kemiskinan gaya baru ala PT. BFI Finance


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital

admin

JANJI PT. BFI FINANCE: SANGGUP HADIRKAN PELAKU EKSEKUSI, FAKTANYA COLLECTION YANG PERINTAHKAN EKSEKUSI DAN MARKETING YANG LEAPPING

admin

Jadi Saksi Kasus Korupsi Dana UMKM Rp. 116,8 Miliar KPK Panggil Syarief Hasan

admin

Leave a Comment