Oleh : Abetnego Tarigan
Deputi II KSP
Pada daftar login menulis sendiri pojok kanan atas kontroversi
Comunication & Mass Serving Beurau Indonesia Bebas Masalah
Kantor Staf Presiden (KSP) terus berupaya mengurai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah sekaligus berusaha mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Issue vaksinasi
Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan bahwa pihaknya selama 3 pekan terakhir melakukan pemantauan penanganan COVID-19 di 12 provinsi.
“Salah satu isu pemantauan yang banyak mendapat perhatian tinggi adalah vaksinasi“, kata Abetnego dihubungi awak media di Jakarta, Sabtu (21/08/2021).
Permasalahan berbeda-beda
Abetnego menyebutkan permasalahan vaksinasi antara satu daerah dan daerah lain berbeda-beda.
Namun, dari berbagai temuan KSP, beberapa permasalahan yang kerap dihadapi daerah, antara lain: pertama, berkaitan dengan manajemen stok dan distribusi vaksin di daerah.
Distribusi perlu perbaikan
Dikatakan pula bahwa koordinasi antara penugasan pemerintah daerah dan penugasan TNI/Polri dalam hal distribusi vaksin masih perlu dilakukan perbaikan.
Lebih lancar pada TNI/Polri
Ditemukan kejadian aliran distribusi vaksin lebih lancar pada TNI dan Polri. Hal ini, menurut dia, berbeda dengan dari provinsi ke kabupaten.
“Ada juga (provinsi) yang menginformasikan bahwa vaksin sudah habis. Akan tetapi, menurut pencatatan kementerian seharusnya masih ada di provinsi tersebut. Isu manajemen stok dan distribusi vaksin ini sangat penting,” kata Abetnego.
Ketersediaan sumber daya manusia
Permasalahan kedua, lanjut dia, mengenai ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan vaksinasi.
Belum mempertimbangkan wilayah prioritas
Adapun pemasalahan ketiga adalah mengenai distribusi vaksin di daerah yang belum mempertimbangkan secara baik faktor urgensi, wilayah mana yang perlu menjadi prioritas pelaksanaan vaksinasi.
Kasus tinggi Vs Mobilitas tinggi
Menurut dia, persoalan ketiga sangat dipengaruhi kekhawatiran pemimpin daerah atas pandangan berlaku tidak adil. Padahal, penentuan prioritas wilayah sangat penting di tengah keterbatasan yang terjadi saat ini.
“Misalnya, dengan kriteria wilayah dengan kasus tinggi dan mobilitas penduduk yang tinggi,” ujarnya.
Upaya untuk menjawab persoalan
Untuk menjawab sejumlah persoalan tersebut, KSP telah melakukan berbagai upaya, yakni:
- pertama, melaporkan hasil temuan di lapangan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Selanjutnya, disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden secara langsung maupun melalui rapat kabinet.
- Kedua, memberikan masukan untuk skenario pelaksanaan vaksinasi dalam upaya penguatan kapasitas vaksinasi di daerah. Selain bidan dan tenaga kesehatan serta TNI/Polri yang sudah digerakkan, KSP mengusulkan adanya pengerahan tenaga medis lain, seperti dokter gigi dan tenaga farmasi yang dilatih untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi.KSP telah melakukan berbagai pertemuan dengan organisasi profesi di bidang kesehatan untuk melihat peluang penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan vaksinasi.Abetnego mengatakan bahwa isu ini menjadi krusial karena dalam waktu-waktu ke depan vaksin dalam jumlah besar akan segera masuk ke Tanah Air.”Jadi, harusnya sudah mempersiapkan sumber daya yang memadai,” katanya lagi.
- Upaya ketiga yang dilakukan KSP adalah mendukung dan menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait atas permasalahan-permasalahan vaksinasi yang terjadi di daerah agar ada respons yang lebih cepat dari pemerintah pusat.Dalam vaksinasi ini, KSP memandang perlu terus berupaya memberikan dukungan yang maksimal kepada pemerintah daerah agar tercapai target-target vaksinasi.
Ingin Berkontribusi?
Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.
- Mengurai Persoalan Pelaksanaan Vaksinasi Di Daerah
- Gotong Royong, Kunci Suksesnya PPKM Level 4
- Manfaat Secondment, Knowledge Management dan Sinergi di Kementerian Keuangan
- Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- 9 Aspek Keuangan Negara dalam UU Cipta Kerja Terkait Peningkatan Investasi
Attachment | Size |
---|---|
210710-Laporan Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19_FINAL.pdf | 582.03 KB |
Baca juga :
- Bangkitkan Potensi Desa wisata, Desa sumberejo Sajikan Wisata Petik Buah Semangka
- Renungan muharram dalam acara detik pergantian tahun baru Hijriyah
- Lamongan Bisa Jadi Inspirasi untuk Melawan Covid-19
- SKK Migas Memulai Eksplorasi Diwilayah Beru Lamongan
- Menko PMK RI Kunjungi Gudang Farmasi Dinkes Gresik
- Lima Pejabat Resmi Daftarkan Diri sebagai Sekda Lamongan, Ini Penjelasannya
There is no ads to display, Please add some