Image default
Berita Utama

Data Kekayaan Rahasia Para Elit Dalam PPP Papers

Pandora, Panama dan Paradise Papers lebih cenderung menguak transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detik mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lainnya.

 

Oleh : Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir
Editor: Moh Ardi

 

Saat ini dunia sedang dihebohkan oleh Pandora Papers yang mengungkap kebocoran data mengenai skandal penggelapan harta kekayaan dan penggelapan pajak orang-orang terkaya dan penguasa dunia.

Pandora Papers disebut sebagai tsunami data yang mengungkap 11,9 juta rekam data dari 14 perusahaan keuangan offshore yang berbeda.

Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ) sebagai pihak yang memperoleh data tersebut mengungkapkan, bocaran data pada Pandora Papers mengungkap rekam jejak elit dunia yang memanfaatkan wilayah atau negara surga pajak (tax havens) untuk membeli properti dan menyembunyikan aset mereka. Dengan demikian, para elit global tersebut bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak di negara asal mereka.

Setidaknya hingga saat ini, 11,9 juta data tersebut menyebut 330 nama politisi, 130 miliarder yang ada di daftar Forbes, selebriti, pelaku tindak kejahatan penipuan, hingga gembong narkoba dan keluarga kerajaan dan pemuka agama.

Panama Papers dan Paradise Papers
Sebelumnya, kasus kebocoran data serupa juga pernah diungkap oleh ICIJ, yakni Panama Papers dan Paradise Papers.

Simak Penjelasannya sebagai berikut:

Panama Papers

Diberitakan oleh salah satu media, hasil investigasi Panama Papers yang terungkap pada tahun 2016 berdasarkan pada 2,6 terabyte data dari 11,5 juta dokumen yang bersumber dari satu pihak saja, yakni sebuah firma hukum Mossack Fonsesca yang menyediakan jasa pengelolaan aset perusahaan yang berlokasi di Panama.

Dokumen Panama Papers pertama kali diperoleh surat kabar Jerman, Suddeutsche Zeitung sebelum akhirnya diteruskan kepada ICIJ.

Data yang berada pada Panama Papers meliputi transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detik mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lainnya.

Kala itu, beberapa pejabat dunia yang namanya tersangkut dalam Panama Papers, seperti Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga Pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani memutuskan mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Sementara itu, pejabat Indonesia yang namanya juga disebut dalam Panama Papers yakni Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz dan Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

 

 

Paradise Papers

Paradise Papers diungkap ke publik pada tahun 2017. Investigasi Paradise Papers didasarkan pada kebocoran data dengan ukuran sebesar 1,4 terabite pada 13,4 juta file dari satu firma hukum offshore, Appleby, serta konsultan jasa yang berbasis di Singapura Asiaciti Trust.

Di dalam dokumen itu juga ada rincian 19 perusahaan terdaftar yang dikelola oleh pemerintah yurisdiksi rahasia atau surga pajak.

Beberapa temuan yang diungkap dalam Paradise Paper termasuk di antaranya bagaimana Twitter dan Facebook menerima ratusan juta dollar AS investasi yang tak dipublikasikan namun bisa ditelusuri kembali ke institusi-institusi keuangan Rusia, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional seperti Apple dan Nike, serta jutaan pound sterling real estate Ratu Inggris yang telah diinvestasikan di Caymand Island.

 

 

Skala Pandora Papers lebih besar

ICIJ di dalam publikasi mereka menyebutkan, Pandora Papers memiliki skala dan tantangan yang lebih besar ketimbang dua publikasi sebelumnya, Panama Papers dan Paradise Papers.

Sumber data Pandora Papers berasal dari 14 perusahaan offshore yang memiliki cara berbeda dalam mengorganisir dan mempresentasikan informasi.

Dalam satu dokumen, terkadang terdiri atas email dan dokumen yang disimpan bertahun-tahun.

Beberapa sumber data telah mendigitalkan dokumen mereka, sementara beberapa lainnya masih dalam bentuk kertas yang discan.

Bahasa yang digunakan pada setiap dokumen pun beragam, mulai dari Inggris, Spanyol, Rusia, Prancis, Arab, Korea, dan bahasa lainnya.

Pandora Papers mengumpulkan informasi yang bersumber dari lebih 27.000 perusahaan dan 29.000 pihak yang disebut sebagai penerima manfaat dari 11 sumber informasi atau lebih dari dua kali lipat penerima manfaat yang berhasil diidentifikasi lewat Panama Papers.

Pandora Papers pun menghubungkan kegiatan offshore para politisi dan pejabat publik lebih banyak dua kali lipat dari Panama Papers.

Pada Pandora Papers, tercatut nama lebih dari 330 politisi dan pejabat publik yang berasal dari 90 negara dan wilayah serta termasuk di dalamnya nama 35 pemimpin negara baik yang masih menjabat atau sudah lengser.

Bocoran data terbaru yang terungkap dalam Pandora Papers juga mengungkap informasi dari yurisdiksi yang sebelumnya tak dapat diungkap karena data yang terlalu sedikit, seperti Belize, Cyprus, dan South Dakota.

Entitas hukum yang dilayani oleh perusahaan keuangan penyedia jasa, termasuk di dalamnya perusahaan, yayasan, dan perusahaan pengelola dana seluruhnya terdaftar sejak tahun 1971 hingga tahhun 2018.

Laporan tersebut juga menunjukkan, para penyedia jasa dan klien memindahkan bisnis mereka dari satu wilayah ke wilayah lain setelah terjadi investigasi dan perubahan peraturan di wilayah sebelumnya.

 

200 Negara, 330 Politisi dan 130 Milyader

Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ) mengungkapkan dokumen Pandora Papers yang berisi data terkait kekayaan rahasia para elit kaya di lebih dari 200 negara dan wilayah di dunia.

Para elit yang terdiri atas orang terkaya di dunia hingga pejabat publik dan politisi ini memanfaatkan negara-negara yang menjadi surga pajak atau tax haven dan menggunakan perusahaan off shore untuk membeli properti dan menyembunyikan aset kekayaan mereka.

Hal itu digunakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak hingga hal lain yang mungkin lebih buruk.

Dikutip dari laman resmi ICIJ disebutkan, terdapat sekitar 330 Politisi dan 130 Milyader yang ada dalam daftar Forbes yang namanya disebutkan dalam Pandora Papers. (4/10/2021)

Selain itu juga ada selebriti, pelaku tindak kejahatan penipuan, hingga gembong narkoba dan keluarga kerjaan serta pemimpin agama yang namanya juga disebutkan di dalam daftar tersebut.

Di antara 330 politisi di tersebut, sebanyak 35 di antaranya adalah mantan atau pimpinan tinggi suatu negara yang masih menjabat.

 

Adakah dari Indonesia?

Berdasarkan data Pandora Papers, meski tak tercatat nama pimpinan negara, terdapat dua politisi Indonesia yang masuk di dalam daftar itu.

Hingga saat ini, di dalam publikasi yang diunggah di laman ICIJ, belum disebutkan nama dari kedua politisi asal Indonesia tersebut.

ICIJ pun menyebutkan berencana bakal merilis daftar lengkap perusahaan dan sosok yang terdapat dalam Pandora Papers akhir tahun ini.

Beberapa nama yang hingga saat ini sudah dirilis di antaranya yakni Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis, hingga Presiden Kenya Uhuru Kenyatta.

Mantan pempimpin negara yang masuk dalam daftar tersebut salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Secara lebih rincinya, berikut adalah daftar 35 pimpinan dunia yang disebut dalam Pandora Papers:

  • Pempimpin Negara
  • Raja Yordania Abdullah II
  • Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis
  • Presiden Gabon Ali Bongo
  • Presiden Kenya Uhuru Kenyatta
  • Presiden Kongo Denis Sassou-Nguesso
  • Perdana Menteri Pantai Gading Patrick Achi
  • Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati
  • Perdana Menteri Uni Emirat Arab Mohammed bin Rashid Al Maktoum
  • Presiden Republik Dominika Luis Abinader
  • Presiden Ekuador Gillermo Lasso
  • Presiden Montonegro Milo Djukanovic
  • Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy
  • Eqir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani

Mantan Pemimpin Negara

  • Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair
  • Mantan Pempimpin Hong Kong CY Leung
  • Mantan Pemimpin Hong Kong Tung Chee-hwa
  • Mantan Perdana Menteri Mozambik Aires Ali
  • Mantan Perdana Menteri Bahrain Shseikh Khalifa bin Salman Al Khalifa
  • Mantan Perdana Menteri Kolombia Cesar Gaviria
  • Mantan Presiden Honduras Porfirio Lobo
  • Mantan Presiden El Salvador Alfredo Cristiani
  • Mantan Perdana Menteri Yordania Abdelkarim Kabariti
  • Mantan Presiden El Salvador Fransisco Flores
  • Mantan Perdana Menteri Yordania Nader Dahabi
  • Mantan Presiden Paraguai Horacio Cartes
  • Mantan Perdana Menteri Haiti Pedro Pablo Kuczynski
  • Mantan Presiden Panama Juan Carlos Varela
  • Mantan Perdana Menteri Georgia Bidzina Ivanishvili
  • Mantan Perdana Menteri Mongolia Sukhbaataryn Batbold
  • Mantan Presiden Panama Ricardo Martinelli
  • Mantan Presiden Panama Ernesto Perez Balladares
  • Mantan Presiden Kolombia Andres Pastrana
  • Mantan Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab
    Emir Qatar Sabah Al Ahmad Al Sabah
  • Mantan Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jassim Al Thani

 
 

 

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

Ingin Berkontribusi?

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.

Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

 

ARTIKEL TERKAIT (bisa di-klik)

Kampus Bitcoin (bisa diklik)

 

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.

Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

 

Ruang ASN
Baca juga :

Baca juga :

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

Baca juga (bisa di-klik) :

Seluruh gambar dibawah ini bisa diklik untuk mendapatkan peluang dan  manfaat

SILAHKAN KLIK GAMBAR-GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI/MANFAAT LAINNYA



Ganti lewat pengaturan, kecamatan, cek data dasar Jumlah KK & Anggota Keluarga di Desa Anda. Sudahkah sesuai jumlahnya atau desa anda ada/tidak ada dalam daftar Kementerian Dalam Negeri, Dirjen bina pemerintahan desa ?

Baca juga:

Bursa kerja :

Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait




Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

  •  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
  •  Persiapan dan Koordinasi
  •  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
  •  Penyusunan Pedoman teknis
  •  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
  •  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
  •  Peningkatan Jejaring Pelayanan
  •  Sistim Informasi Manajemen
  •  Penyusunan Mikroplanning
  •  PelaksanaanVaksinasi
  •  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
  •  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

  1. Pendaftaran
  2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
  3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
  4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
  5. Penyuntikan
  6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

  • Pelayanan posbindu 5 jam/hari
  • Waktu pelayanan 15 menit
  • 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

  1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
  2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
  3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
  4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
  5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
  6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
  7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
” alt=”” />

Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

  1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
  2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
    monev
  3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
  4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
  5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
  6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

  •  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
  •  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
  •  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
  •  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
  •  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
  •  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
  • mobilisasi komitmen pemerintah daerah



  • Banner Hoax

 

Boleh share dan copy paste

Jika kau sudah membaca tulisan ini kau sudah mendapatkan pahalanya,
namun bila kau menyebarkannya dan orang lain mendapatkan manfaat juga maka akan dilipat gandakan pahalamu Insya Allah

Bisa daftar login menulis sendiri kontroversi.or.id pojok kanan atas untuk mendapatkan akses tayang sendiri

Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf sembari menunggu persetujuan google play store untuk aplikasi android


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Kendaraan Berlebih Muatan dan Dimensi Dilarang Menyeberangi Merak

Penulis Kontroversi

Menkominfo Rudiantara Minta Maaf Apabila Kebijakannya Mengganggu

Penulis Kontroversi

Jalan Gubeng Surabaya ambles sedalam 8 meter

Penulis Kontroversi

Leave a Comment