Image default
Berita Utama Politik & Pemerintahan Uncategorized

Waspada BLT El-Nino Menjelang Pilpres/Pemilu

Prospek ekonomi dunia memang makin redup dan tak bisa diterka arahnya. Ancaman stagflasi global tak hanya datang dari lonjakan harga pangan, tapi juga harga minyak yang mulai terkerek oleh memanasnya konflik di Timur Tengah. Di sisi lain, sektor perdagangan dan finansial juga masih tertekan akibat lesunya perekonomian Cina dan berlanjutnya pengetatan moneter Amerika Serikat

Oleh Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir
Litbang Indonesia Bebas Masalah

 

PERINGATAN: Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca. Kami menyarankan anda tidak meneruskan membacanya. Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh Penegak hukum Indonesia, Pemerhati Kebijakan Indonesia dan Lembaga-lembaga Kontrol Sosial se-Indonesia

 

Kontroversi.or.id: Pemerintah Indonesia secara resmi memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, inisiatif proaktif yang dirancang untuk meringankan dampak dari tekanan ekonomi akibat gangguan iklim.

Bantuan sosial ini alih-alih bertujuan memitigasi dampak pelemahan ekonomi global dan fenomena El Nino, kebijakan itu justru diliputi aroma kepentingan politik menjelang pemilihan presiden 2024.

Kebijakan tersebut diperuntukkan keluarga yang terdaftar total hingga 18,8 juta keluarga penerima manfaat, akan mendapatkan Rp.400 ribu yang dibagi menjadi dua tahap pencairan, masing-masing sebesar Rp.200 Ribu pada bulan November dan Desember 2023. ribu per bulan. Khusus Desember, pemerintah menambah alokasi bantuan beras 10 kilogram kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

 

Bernilai 13,4 Triliun

Seluruh seluruh paket kebijakan mitigasi dampak pelemahan ekonomi dan El Nino tersebut memakan anggaran sedikitnya Rp. 13,4 Triliun. Angka ini di luar upaya percepatan realiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini targetnya ditingkatkan menjadi Rp. 297 Triliun.

Paket kebijakan diatas disiapkan pemerintah seakan tampak mulia. Instrumen fiskal digelontorkan untuk mencegah menopang konsumsi masyarakat. Tapi niat baik pemerintah pantas diragukan. Pertanyaannya, mengapa paket insentif pajak dan bantuan El Nino baru digulirkan sekarang?. Padahal gejolak ekonomi global sebetulnya sudah bisa dirasakan jauh-jauh hari dan fenomena El Nino pada pertengahan Mei 2023 lalu, dan diteruskan Juni 2023 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) cenderung melorot dengan indikasi kian merosotnya daya beli masyarakat.

Faktanya, harga bahan pangan naik dan penurunan produksi dalam negeri hingga seretnya importasi telah memicu kelangkaan pasokan dan kenaikan harga beras.

Lambannya respons pemerintah menangani berbagai permasalah tersebut pada akhirnya justru berpotensi menyebabkan kebijakan terbaru tak efektif dan tak optimal memitigasi dampak pelemahan ekonomi dan El Nino.

Penambahan alokasi bantuan sosial juga masih dihantui potensi penyaluran tak tepat sasaran. Yang paling sederhana, Kementerian Keuangan menyebut tambahan bantuan beras akan didistribusikan kepada 21,3 juta KPM. Sedangkan Badan Pangan Nasional menyebut pemutakhiran data hanya mencatat 20,6 juta keluarga penerima bantuan. Kalaupun perbedaan angka ini dianggap tak bermasalah, akurasinya juga tetap meragukan karena merujuk pada data Kementerian Sosial yang sejak lama bermasalah.

Pemerintah seharusnya merencanakan kebijakan mitigasi dampak pelemahan ekonomi global secara terukur, transparan, dan akuntabel. Penyiapan program bantuan yang terkesan dadakan dan serampangan saat ini hanya akan memantik kekhawatiran bahwa pemerintah tak bersungguh-sungguh.

Sebaiknya, kecurigaan adanya kepentingan elektoral justru mencuat. Kecurigaan itu tak berlebihan, karena rentan dimanfaatkan oleh penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya lewat pemilihan umum.

 

Banyak Masalah

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku menemukan banyak masalah di Kementerian Sosial sejak menduduki jabatan tersebut.
Risma menjelaskan, masalah utama di Kemensos ialah perihal data ganda bantuan sosial (bansos) dan skema program bantuan yang berbelit. Temuan itu juga dilaporkan oleh KPK, BPKP, dan BPK langsung ke pihaknya.

 

Potensi Kerugian Negara

Potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih dari Rp. 523 Miliar per bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima bansos yang dilakukan bersama pemerintah daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bersama pemerintah daerah telah berhasil diperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru, yang sudah mendapatkan bansos sebanyak 15.294.921 jiwa dan yang diusulkan masuk DTKS saja sudah ada sebesar 4.473.332 jiwa.

Dalam program yang bertajuk Interoperabilitas Data Antar K/L untuk Akurasi Data Penerima Bantua terungkap potensi kerugian negara penyaluran bansos sebesar Rp. 140 miliar per bulan dapat diselamatkan bersama dengan kerja sama KPK, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Dari data tersebut sebanyak 493.137 penerima bansos yang gajinya diatas UMK, di antaranya 23.879 ASN dan 13.369 data yang terdaftar pada Ditjen AHU, sudah dikembalikan ke daerah untuk diverifikasi ulang.

Mensos mengungkapkan sejak menjabat sebagai Mensos, ia telah menerima banyak masukan dari BPK, BPKP dan lembaga lainnya terkait upaya pembersihan DTKS sehingga pada Agustus 2023 sebanyak 68. 211.528 data sudah ditidurkan.

 

Bisa Picu Risiko Buruk Bencana

El Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya dan La Nina adalah fenomena yang berkebalikan dengan El Nino. Akhir-akhir ini, fenomena El Nino dan La Nina berlangsung lama di sebagaian wilayah, salah satunya di Australia.

Fenomena El Nino bisa meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Hal ini memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum.

Sementara ketika La Nina terjadi, Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan SML ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum.

Fenomena El Nino dan La Nina yang berkepanjangan dialami oleh Australia. Dr Georgy Falster dari Universitas Nasional Australia (ANU) mengatakan kondisi ini dapat terjadi karena adanya perubahan sirkulasi Walker di Pasifik yakni pergeseran pola atmosfer di atas Samudera Pasifik.

“Sirkulasi atmosfer di atas Samudera Pasifik telah berubah. Ini berarti di masa depan kita bisa melihat peristiwa La Niña atau El Niño yang lebih panjang karena aliran atmosfer di atas Samudera Pasifik beralih lebih lambat antara fase La Nina dan El Nino”, ucapnya dikutip dari laman resmi ANU.

Dr Falster yang juga meneliti fenomena ini di Universitas Washington, St. Louis, juga mengatakan fenomena El Nino dan La Nina yang berkepanjangan dapat memperburuk kekeringan, kebakaran, hujan, dan banjir.

Di sisi lain, tim peneliti Internasional dari Universitas Hawai jugatelah menemukan bahwa letusan gunung berapi juga menjadi salah satu penyebab sirkulasi Walker melemah.

“Pasifik tropis mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap iklim global. Memahami bagaimana Pacific Walker Circulation dipengaruhi oleh perubahan iklim akan memungkinkan masyarakat di seluruh Pasifik dan sekitarnya untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam beberapa dekade mendatang”, kata Sloan Coats dari Universitas Hawai.

 

Cara Cek Penerima BLT El Nino Tahun 2023

Ada dua cara yang bisa dipakai. Pertama, melalui laman Kemensos

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

  • Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
  • Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
  • Masukkan nama calon penerima manfaat sesuai KTP.
  • Ketik 4 huruf kode yang tertera di kotak kode.
  • Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru.
  • Klik tombol CARI DATA. Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat sesuai data yang diinput.

 

Kedua, cek melalui aplikasi Cek Bansos

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

  • Download Aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.
  • Buat akun baru dengan mengisi kolom data diri yang disediakan.
  • Lampirkan swafoto, serta foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos.
  • Setelah data berhasil diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password.
  • Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data.
  • Klik Cari Data.

 

* Seluruh informasi yang ada di kontroversi disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum  

Kontroversi Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Sebuah upaya menggelorakan semangat menuju cita-cita Indonesia yang lebih baik.

Banyak yang Indonesia punya, banyak pula yang Indonesia perbuat. Semua harus disampaikan dan perlu disebarkan. Agar kita tahu dan mau berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Menjadi lebih baik, terpandang di mata dunia
Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

 

 

* Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

Ingin Berkontribusi?

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

 Kontroversi

Kanal Data dan Berita Kontroversi Mencerahkan

Sebuah media kontroversi yang mempromosikan penyajian dan pembahasan topik-topik terkini  yang progresif dan kontekstual. Hadir sebagai respon atas maraknya pembahasan topik-topik yang kaku dan konservatif

Kontroversi tidak memberikan saran atau panduan untuk melakukan menyimpang atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Kontroversi dirancang untuk memberikan informasi dan solusi yang berguna dan etis. Kontroversi mendukung praktik yang sesuai dengan hukum dan etika dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data.

Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penyimpangan atau pelanggaran hukum lainnya yang tersuguh dalam pemberian informasi kontroversi, Anda harus berkonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga bantuan hukum hukum yang berwenang untuk mendapatkan saran yang tepat dan sesuai dengan hukum dan etika.

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun.Dalam setiap pemberitaan (cetak maupun online), redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi.

Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita,Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

Para Researcher Indonesia Bebas Masalah yang tergabung dalam Judicial Research Society tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini dan telah mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki afiliasi diluar afiliasi akademis maupun diluar tempat bekerja yang telah disebut di atas.


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Kapolres Gresik Hadiri Pembukaan Latihan Pra OPS Mantap Brata Semeru 2018

Penulis Kontroversi

2 Desa Serentak Gelar Penetapan dan Pengambilan Nomor Urut Calon

Penulis Kontroversi

IPAL Tahu ~ Batik Jogja Gagal Lelang

Penulis Kontroversi

Leave a Comment