Image default
Berita Utama

Berbeda Pandangan Hilirisasi Meski Satu Partai

Jika ada yang bertanya dan mengkritisi pada forum dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta (Rabu,8/11/2023), paling tidak paparan dalam tulisan ini bisa menjawab pertanyaan; Kenapa tidak hilirisasi sektor kelautan?. Sektor keunggulan kita pertanian dan perkebunan, sawit misal, mengapa tidak dihilirisasi?. Indonesia sudah punya kebun, pabrik kelapa sawit, dijual selesai. Kok tidak ada bicara komestik dan farmasi dari situ? Yang dua ini tingginya minta ampun, kenapa tidak ada ?

 

Oleh Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir
Litbang Indonesia Bebas Masalah

 

PERINGATAN: Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca. Kami menyarankan anda tidak meneruskan membacanya. Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh Penegak hukum Indonesia, Pemerhati Kebijakan Indonesia dan Lembaga-lembaga Kontrol Sosial se-Indonesia

 

Kontroversi .or.id: Indonesia berusaha mencapai hilirisasi komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki, tidak hanya pada komoditas mineral, tetapi juga komoditas nonmineral, hasil pertanian, dan kelautan. Proses hilirisasi juga harus melibatkan transfer teknologi dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT), serta meminimalisasi dampak lingkungan.

Pemerintah telah menetapkan visi jangka panjang Indonesia Maju 2045, yakni Indonesia menjadi negara maju pada 2045 atau tepat setelah 100 Tahun Kemerdekaan RI.

Seperti ini lagi jaman nya cheat Slot Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu (16/8). Presiden menuturkan, ekonomi hijau dan hilirisasi merupakan window of opportunity bagi Indonesia untuk meraih kemajuan, dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi EBT.

“Kaya Sumber Daya Alam saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan”, tegas Presiden.

Diketahui bersama bahwa, Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam itu, jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat besar bagi bangsa. Jawaban dari pengelolaan yang baik itu adalah melalui hilirisasi.

Sederet manfaat kebijakan hilirisasi industri bisa didapat, mulai dari meningkatnya nilai tambah, meningkatnya perekonomian, meningkatnya penerimaan negara, menyubstitusi barang impor, menarik investasi, menghasilkan devisa, hingga menyerap banyak tenaga kerja dari bangsa sendiri.

Diharapkan, Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan hilirisasi juga didorong untuk dapat mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

 

Menjadi prioritas

Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan hilirisasi telah menjadi prioritas dan kini semakin terlihat hasilnya.

Pemerintahan sekarang pun tidak main-main dengan isu hilirisasi tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program hilirisasi industri.

Bahkan, saat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan gugatan Uni Eropa soal keputusan Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel dan ditambah Dana Moneter Internasional (IMF) menentang kebijakan hilirisasi tersebut, Indonesia tidak gentar.

 

Tahapan hingga fondasi

Untuk bisa mencapai tahapan tersebut, pemerintah telah mulai membangun fondasi berupa pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing Indonesia. Sementara itu, berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing Indonesia di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia.

Untuk menjalankan amanat tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerapkan kebijakan industrialisasi berbasis hilirisasi yang memberikan berbagai manfaat, baik dalam bentuk nilai tambah industri, penerimaan negara, serta kesejahteraan masyarakat.

Dicontohkan pada hilirisasi nikel, Kemenperin menghitung potensi nilai tambah pada industri smelter nikel yang dapat memproduksi hingga produk hilir. Dibandingkan harga nikel ore mentah yang sebesar USD30/ton, apabila diolah hingga menjadi MHP, nilai tambah komoditas tersebut dapat meningkat hingga 120,94 kali atau mencapai USD3.628/ton.

Untuk mengoptimalkan peningkatan nilai tambah dengan mengolah komoditas menjadi produk-produk hilir, Kemenperin melakukan langkah-langkah menghadirkan industri, di antaranya melalui :

  1. Promosi investasi bagi produk hilir termasuk dengan insentif fiskal dan nonfiskal,
  2. Perluasan kerja sama internasional untuk mengisi pasar ekspor baru, serta
  3. Memperkuat kemampuan negosiasi dan posisi dalam upaya menghadapi tekanan dari perdagangan dan diplomasi internasional.

Pada sektor industri agro, Kemenperin mengupayakan hilirisasi dapat menghasilkan produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi komoditas kelapa sawit menghasilkan oleo food complex yang merupakan produk-produk baru pangan modern yang sehat dan bernutrisi. Kemudian, biomaterial complex yang juga dapat memacu penguasaan teknologi dan komersialisasi industri biomaterial baru untuk substitusi impor, serta bahan bakar nabati berbasis sawit (biodiesel, green diesel, green fuel, biomass) sebagai bahan bakar EBT untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

 

Indikator pencapaian

Indikator terdekat ditunjukkan pada pencapaian program hilirisasi kelapa sawit ditunjukkan oleh perubahan komposisi ekspor antara bahan baku dan produk olahan.

  • Pada 2015, komposisi ekspor minyak sawit meliputi 18% CPO dan 6 % CPKO, sisanya 61% produk refinery serta 15% produk lainnya.
  • Pada tahun 2022, komposisi ekspor bahan baku mengalami penurunan menjadi 2% CPO dan 4% CPKO, dan selebihnya merupakan produk hilir, yang meliputi 73% produk refinery dan 21% produk lainnya. Industri kelapa sawit berkontribusi sebesar 3,5 persen terhadap PDB nasional.

Industri manufaktur juga didorong untuk memanfaatkan EBT untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan.  Tercatat, beberapa kawasan industri telah berinvestasi pada penyediaan listrik dengan EBT, baik yang berasal dari:

  • Pembangkit listrik tenaga air (PLTA),
  • Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS),
  • Maupun sumber EBT lainnya.

Kemenperin bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan Eco Industrial Park (EIP) atau kawasan industri ramah lingkungan yang berimplikasi penting terhadap pelestarian lingkungan dalam sektor perindustrian.

Untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung berjalannya hilirisasi, Kemenperin mengakselerasi Pembangunan SDM industri yang produktif, kompeten dan berdaya saing global di era transformasi digital.

Dengan terus memperhatikan perkembangan teknologi dan juga dinamika di dunia internasional, kita harus terus beradaptasi terhadap paradigma dari waktu ke waktu yang semakin berkembang, antara lain terkait EBT dan digitalisasi, untuk menghasilkan green product.

Keberhasilan hilirisasi membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, seperti :

  1. Ketersediaan infrastruktur,
  2. Energi,
  3. Logistik,
  4. Perizinan,
  5. Fasilitas fiskal, maupun
  6. Keamanan

 

Nilai tambah

Bagi Indonesia, siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, tidak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor barang mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi, karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri.

Nilai tambah yang didapat dari kebijakan hilirisasi memang demikian besar. Data Kemenperin menyebutkan jika berupa bijih nikel, hanya dihargai 30 dolar AS per ton, maka saat diolah lebih lanjut menjadi nickel pig iron (NPI), harganya naik 3,3 kali lipat menjadi 90 dolar AS per ton.

Selanjutnya, apabila berupa ferronickel, harga nikel ore naik 6,76 kali atau menjadi 203 dolar AS per ton, lalu menjadi produk nikel matte naik 43,9 kali lipat menjadi 3.117 dolar AS per ton, dan dijadikan mix hydro precipitate (MHP) sebagai bahan baku baterai meningkat 120,94 kali menjadi 3.628 dolar AS per ton.

Bahkan, nantinya jika ada ada pabrik baterai yang mengubah bijih nikel menjadi LiNiMnCo di Indonesia maka nilai tambahnya bisa mencapai 642 kali lipat.

Saat ini, terdapat 34 smelter nikel yang sudah beroperasi dan 17 smelter sedang dalam konstruksi yang tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Banten.

Investasi yang telah tertanam di Indonesia dari smelter tersebut sebesar 11 Miliar dolar AS atau Rp165 Triliun untuk jenis pyrometalurgi dan 2,8 miliar dolar AS atau Rp 40 Triliun untuk hydrometalurgi yang memproduksi MHP sebagai bahan baku baterai.

Keberadaan smelter-smelter tersebut turut mendongkrak perekonomian daerah. Di Sulteng, pertumbuhan ekonomi meningkat dari rata-rata tujuh persen, menjadi 15 persen. Serupa di Maluku Utara, sebelumnya rata-rata pertumbuhan di angka 5,7 persen, setelah hilirisasi menjadi 23 persen dalam setahun.

Dari tingkat penyerapan tenaga kerjanya, untuk Sulteng, dari 1.800 naik menjadi 71.500 tenaga kerja. Sementara, di Maluku Utara, sebelum hilirisasi hanya tercatat 500 tenaga kerja dan kini melonjak menjadi 45.600 pekerja.

Setelah menghentikan ekspor bijih nikel, pemerintah pun bersiap melanjutkan kebijakan hilirisasi bahan mineral lainnya, yakni tembaga dan bauksit. Terbaru, pemerintah juga berencana menghentikan ekspor gas alam cair (LNG) untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.

 

GDP 10 kali lipat pada 10 tahun mendatang 

Ada dua hal penting yang menyebabkan Indonesia bisa melompat menjadi negara maju, yakni pengembangan sumber daya manusia karena adanya bonus demografi serta hilirisasi industri.

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023), Presiden Jokowi kembali menyoroti kebijakan hilirisasi tersebut.

Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan hilirisasi sumber daya alam bakal meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Berdasarkan hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun mendatang, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta atau 10.900 dolar AS per tahun.

Pada 2022, pendapatan per kapita per tahun di angka Rp71 juta. Sementara, dalam 15 tahun mendatang, proyeksi pendapatan per kapita Indonesia mencapai Rp217 juta atau 15.800 dolar AS per tahun dan 22 tahun ke depan, bakal mencapai Rp331 juta atau 25.000 dolar AS per tahun. Angka-angka positif itu terkonfirmasi dari nilai tambah yang didapat dari hilirisasi.

Saat nikel diekspor dalam bentuk bijih atau bahan mentah, nilai yang diperoleh negara hanya Rp 17 Triliun. Namun, setelah dilakukan hilirisasi, nilainya melonjak berlipat-lipat menjadi Rp 510 Triliun.

Ke depan pemerintah berkomitmen tidak hanya mengekspor nikel dalam bentuk bahan baku baterai, tetapi produk lebih ke hilir, seperti stainless steel dan baterai listrik, yang selanjutnya dapat menghasilkan produk berupa peralatan kesehatan, dapur, kedirgantaraan, dan kendaraan listrik. Semua produk hilir itu tentunya bakal memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar lagi.

 

Tiga sektor

Secara keseluruhan, pemerintah menyatakan akan fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri di tiga sektor, yakni agro, bahan tambang dan mineral, serta migas dan batu bara.

Di sektor bahan tambang dan mineral, pemerintah memberi prioritas pada lima komoditas, yaitu bijih tembaga, bijih besi, dan pasir besi, bijih nikel, bauksit, serta logam tanah jarang.

Industri petrokimia juga menjadi sasaran pemerintah melalui sejumlah pembangunan pabrik petrokimia skala raksasa, di antaranya di Cilegon, Banten; Muara Enim, Sumsel; dan Teluk Bintuni, Papua Barat.

Sementara, untuk hilirisasi industri berbasis agro, pemerintah melakukan hilirisasi produk kelapa sawit menjadi oleofood complex untuk pangan dan nutrisi; oleochemical and biomaterial complex, yang di antaranya sebagai bahan kimia dan pembersih; dan bahan bakar nabati berbasis sawit, seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomass.

Ke depan, hilirisasi industri akan mencakup pula produk buah kelapa dan rumput laut.

Indikator keberhasilan program hilirisasi industri kelapa sawit tergambar dari komposisi ekspor antara bahan baku dan produk olahan.

Data Kemenperin menunjukkan saat hilirisasi industri kelapa sawit dijalankan pada 2007, ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mencakup 60 persen dari total ekspor kelapa sawit nasional.

Pada 2015, komposisi ekspor minyak sawit turun menjadi 18 persen CPO dan 6 persen crude palm kernel oil (CPKO), yang keduanya merupakan bahan baku industri, dan sisanya sebesar 61 persen berupa produk refinery serta 15 persen produk lainnya.

Lalu, pada 2022, komposisi ekspor bahan baku mengalami penurunan lagi menjadi 2 persen CPO dan 4 persen CPKO, sementara ekspor produk hilir mengalami peningkatan signifikan, yakni 73 persen produk refinery dan 21 persen produk lainnya.

Selanjutnya, pada 2010, kapasitas pabrik pengolahan CPO hanya 25 juta ton. Namun, melalui kebijakan hilirisasi, kapasitas refinery meningkat tiga kali lipat menjadi 75 juta ton pada 2022.

Keberhasilan hilirisasi sawit juga tercermin dari kapasitas terpasang pabrik biodiesel yang kini mencapai 17,5 juta ton per tahun, industri oleofood 2,7 juta ton per tahun, dan industri oleokimia mencapai 11,6 juta ton per tahun.

Pada akhir 2007, produk hilir turunan kelapa sawit dan minyak sawit yang dihasilkan di Indonesia hanya 54 jenis, kini sudah menjadi 179 jenis, yang antara lain meliputi produk oleofood dan oleochemical.

Dengan manfaat yang begitu banyak bagi negara, maka sudah sepatutnya kebijakan hilirisasi industri terus didorong agar semakin berkembang dan konsisten dijalankan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Maju pada 2045

 

Telah memiliki ketergantungan

Pentingnya hilirisasi industri diakui sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika negara-negara lain telah memiliki ketergantungan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh negara maju tersebut.

Hilirisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks.

Sebut saja Taiwan dan Korea Selatan. Kenapa mereka bisa melompat menjadi negara maju?. Karena memiliki produk yang sangat dibutuhkan oleh negara lain, oleh perusahaan-perusahaan besar di negara lain, baik Amerika maupun Eropa.

Diketahui bahwa Indonesia memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi negara maju. Salah satunya melalui ekosistem industri kendaraan listrik dimana semua komponen yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik ada di Indonesia.

EV baterai, baterai mobil listrik yang nantinya ekosistem ini akan menjadi ekosistem besar, menjadi produsen mobil listrik, karena nikel Indonesia memiliki, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, bauksit kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada semuanya di Indonesia.

Indonesia akan mendapatkan banyak penerimaan dan manfaat nyata dari hilirisasi industri. Nikel misalnya, nilai perdagangannya mengalami peningkatan dari Rp.17 Triliun menjadi Rp.450 Triliun setelah kebijakan larangan ekspor mentah diberlakukan oleh pemerintah, belum lagi pendapatan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari pajak karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari bea ekspor, dari royalti dan seterusnya.

Dari satu produk saja negara mendapatkan penerimaan, mendapatkan pendapatan, dan ditransfer lagi ke daerah, ditransfer untuk dana desa, ditransfer untuk bantuan sosial, dan lainnya.

 

Kritik populis program hilirisasi

 

Peningkatan investasi

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rifky Setiawan menyampaikan bahwa hilirisasi pertambangan Indonesia dapat menjadi peluang dan langkah menuju masa depan.

“Kinerja penanaman modal asing (PMA) 2022 mencetak rekor tertinggi, hilirisasi industri mendorong peningkatan investasi yang lebih merata. Kontribusi sektor sekunder (manufaktur) terus mengalami peningkatan seiring dengan hilirisasi dan share investasi PMA di luar Jawa juga terus mengalami peningkatan”, jelas Rifky dalam acara Infrastructure Business Forum dalam rangka Main Event Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Lebih lanjut, Rifky menyampaikan bahwa kinerja ekspor turunan nikel pada 2022 tumbuh 43 persen dibandingkan pada 2017. Oleh karena itu, fokus kebijakan selanjutnya diarahkan pada pengembangan industri baterai dan electric vehicle (EV). Di samping itu, adanya hilirisasi juga meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

 

Realisasi investasi kuartal

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada kuartal III-2023 sebesar Rp 374,4 triliun. Realisasi ini tumbuh 21.95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) dan tumbuh 7% dibandingkan kuartal sebelumnya (qtq).

Dari realisasi tersebut, penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 196,2 triliun (52,4%) tumbuh 16,2% secara yoy dan 5,3% secara qoq.Sisanya adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 178,2 triliun (47,6%), tumbuh 28,2% yoy dan qoq 9%.

Berdasarkan kewilayahan, maka porsi terbesar masih berada di luar pulau luar Jawa dengan 51% atau Rp 190,9 triliun dan Jawa 49% atau Rp 183,5 triliun. Maka, Sepanjang Triwulan III 2023 Investasi Menyerap (TKI) mencapai 516.467 orang.

Untuk kuartal III-2023 ini, terdapat lima besar sektor yang paling diminati dilihat secara terpisah, realisasi PMA dan PMDN terbesar ada di sektor yang berbeda.

  • Dari sisi PMA, asing lebih senang investasi di Industri logam, barang logam, bukan mesin dan peralatannya angkanya mencapai US$ 3.3 Miliar atau 24,5% dari total investasi.
  • Sementara dari PMND sektor yang diminati adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp 24,8 Triliun atau 13,9%.
  • Dari sisi lokasi terbesar realisasi investasi, untuk PMA terbesar masih di Jawa Barat dengan realisasi mencapai US$ 1,8 Miliar atau 13,7%.
  • Sementara DKI Jakarta menempati posisi pertama lokasi PMDN dengan nilai investasi mencapai Rp 34,2 Triliun.

Selain itu, dari sisi negara yang ‘doyan’ investasi di Indonesia masih Singapura dengan total investasi pada kuartal III-2023 ini mencapai US$ 4,4 Miliar.

 

sepanjang berjalannya tahun 2023 (Januari-September) realisasi investasi mencapai angka Rp 1.053,1 Triliun. Dengan catatan angka ini tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan. Jika dirincikan lagi total PMA mencapai Rp 559,6 Triliun (53,1%) dan total PMDM mencapai Rp 493,5 Triliun (46,9%).

 

Sepanjang tahun berjalan ini investasi luar pulau jawa menempati proporsi terbesar yakni mencapai Rp 545,8 Triliun (51,8%), sementara untuk pulau Jawa mencapai Rp 507,3 Triliun (48,2%). Dengan total penyerapan TKI menembus angka 1.365.648 orang sepanjang Januari-September.

Untuk investor asing pada Januari-September 2023 adalah:

  1. Singapura dengan investasi menembus US$ 12,1 miliar disusul degan
  2. China (US$ 5,6 miliar),
  3. Hongkong (US$ 5,2 miliar),
  4. Jepang (US$3,3 miliar), dan
  5. Amerika Serikat (US$2,4 miliar).

Komposisi tersebut berbanding terbalik dibandingkan Januari-September 2022 yakni :

  1. Singapura,
  2. China,
  3. Hongkong,
  4. Jepang, dan
  5. Malaysia.

 

Hilirisasi berbasis sumber daya mineral

Mengurangi ketergantungan

Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha khususnya sektor manufaktur di dalam negeri agar aktif menjalankan program hilirisasi industri. Upaya strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor sekaligus sebagai langkah mengurangi defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

“Hilirisasi dan industrialisasi benar-benar digenjot dan digalakkan. Utamanya sektor hasil-hasil tambang, sehingga kita tidak perlu lagi kirim (ekspor) bahan baku mentah. Ini harus dihentikan. Jadi, kita harus berani beralih, dengan mengirim barang dalam bentuk setengah jadi atau jadi,” kata Presiden Joko Widodo pada acara CEO Forum di Jakarta beberapa tahun lalu. (Selasa (27/11).

Saat ini sudah ada berbagai teknologi guna mempermudah pelaksanaan program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut untuk mengolah komoditas batu bara.

 

Hilirisasi berbasis migas

Membawa efek berantai

Hal senada juga disampaikan Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa aktivitas industrialisasi konsisten membawa efek berantai yang positif bagi perekonomian nasional, selain peningkatan nilai tambah, juga memacu pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari ekspor.

“Tidak ada satu negara maju di dunia yang tanpa melalui proses industrialisasi”, tegasnya.

Airlangga menyebutkan data United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dari 15 negara yang kontribusi industri manufakturnya terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas 10 persen.

“Kita sering mendengar deindustrialisasi itu karena kontribusi ke PDB harus di atas 30 persen. Kalau kita melihat data UNIDO, ekonomi negara di dunia yang di atas 30 persen itu tidak ada”, ungkapnya.

 

Sektor prioritas Hilirisasi

Tidak hanya nikel

Hilirisasi hanya berfokus pada komoditas tambang seperti nikel, sedangkan potensi hilirisasi di Indonesia sangat besar dari berbagai sektor.

“Kalau bicara hilirisasi sekarang seolah-olah nikel. Saya kira pemahamannya belum tuntas”, ujar Ganjar Pranowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta.(Rabu,8/11/2023).

Potensi hilirisasi lainnya bisa didapat dari sektor perkebunan, kelautan, farmasi, bahkan kosmetik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan potensi komoditas dalam negeri untuk program hilirisasi.

“Kenapa tidak hilirisasi sektor kelautan?. Sektor keunggulan kita pertanian dan perkebunan, sawit misal, mengapa tidak dihilirisasi?. Kita sudah punya kebun, pabrik kelapa sawit, dijual selesai. Kok tidak ada bicara komestik dan farmasi dari situ? Yang dua ini tingginya minta ampun, kenapa tidak ada?”, papar Ganjar.

 

Hilirisasi Masih Menjadi Fokus Utama

Hingga kuartal III-2023 ini, hilirisasi tampak menjadi primadona investor. Pemerintah Indonesia saat ini memang tengah fokus untuk terus meningkatkan kinerja sektor industri manufaktur karena menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, salah satu kebijakan strategis yang tetap dijalankan adalah hilirisasi industri.

Bagaimana tidak, pemerintah menilai bahwa multiplier effect atau dampak berganda dari aktivitas hilirisasi industri yang telah terbukti nyata, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja.

BKPM juga mengungkapkan bahwa pada kuartal III-2023 ini total nilai investasi realisasi hilirisasi mencapai Rp 114,6 triliun atau 30,6% dari total realisasi investasi kuartal III-2023.

Secara kumulatif, total Nilai realisasi hilirisasi menembus Rp 266,0 triliun pada Januari-September 2023. Nilai tersebut setara dengan 25,3% dari total Realisasi investasi Januari – September 2023.

Sebagai catatan, hilirisasi merupakan salah satu ambisi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Semakin tingginya realisasi investasi di sektor hilirisasi menunjukkan ambisi besar Jokowi mulai membuahkan hasil.

Sementara jika menilik data Januari-September 2023, total nilai realisasi hilirisasi mencapai Rp 266 Triliun atau 25,3% dari total realisasi investasi sepanjang periode tersebut.

Sebagaimana diketahui, Setelah bertahun-tahun lamanya Indonesia bergantung pada ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah, ketergantungan tersebut menyebabkan Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan yang tinggi ketika harga komoditas jatuh.

Sebelumnya investasi juga belum merata, sebagian besar penanaman modal asing (PMA) masih terkonsentasi di Pulau Jawa. Saat ini, sektor hilirisasi menjadi kontributor utama dalam peningkatan investasi asing.

Secara spasial, hilirisasi juga mendorong investasi lebih berkualitas dan mendorong industrialisasi di Indonesia Timur. Ekonomi daerah mampu tumbuh lebih tinggi pasca penerapan kebijakan hilirisasi.

Sebagai catatan, dalam investasi tentu ada take and give. Indonesia akan memprioritaskan investor yang mau turut membantu memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam mengelola sumber daya mineral. Harus ada transfer teknologi,

 

* Seluruh informasi yang ada di kontroversi disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum  
Kontroversi Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Sebuah upaya menggelorakan semangat menuju cita-cita Indonesia yang lebih baik.

Banyak yang Indonesia punya, banyak pula yang Indonesia perbuat. Semua harus disampaikan dan perlu disebarkan. Agar kita tahu dan mau berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Menjadi lebih baik, terpandang di mata dunia
Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

 

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

“Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PASAL 28 Huruf “F” Dijelaskan Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan Segala Jenis Saluran yang tersedia.

“Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 BAB II PASAL 3 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
“(1)Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dan instansi atau lembaga yang terkait.
“(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB 1 Pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS “BAB ll (PASAL 2) “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berarsas kan prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan, Dan Supremasi Hukum.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS BAB ll (PASAL 3 Angka 1) “PERS nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB II PASAL 4. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan PERS “(1).Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
“(2).Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
“(3).Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
“(4).Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

Ingin Berkontribusi?

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

 Kontroversi

Kanal Data dan Berita Kontroversi Mencerahkan

Sebuah media kontroversi yang mempromosikan penyajian dan pembahasan topik-topik terkini  yang progresif dan kontekstual. Hadir sebagai respon atas maraknya pembahasan topik-topik yang kaku dan konservatif

Kontroversi tidak memberikan saran atau panduan untuk melakukan menyimpang atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Kontroversi dirancang untuk memberikan informasi dan solusi yang berguna dan etis. Kontroversi mendukung praktik yang sesuai dengan hukum dan etika dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data.

Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penyimpangan atau pelanggaran hukum lainnya yang tersuguh dalam pemberian informasi kontroversi, Anda harus berkonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga bantuan hukum hukum yang berwenang untuk mendapatkan saran yang tepat dan sesuai dengan hukum dan etika.

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun.Dalam setiap pemberitaan (cetak maupun online), redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi.

Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita,Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

Para Researcher Indonesia Bebas Masalah yang tergabung dalam Judicial Research Society tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini dan telah mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki afiliasi diluar afiliasi akademis maupun diluar tempat bekerja yang telah disebut di atas.

 

.



Produk  Hukum NU

 

AMALIYAH NU

BUKU DAN KITAB

SEJARAH

  1. Ilmu Sejarah
  2. Pengantar Ilmu Sejarah
  3. Liputan Khusus Majalah Tempo : Republik  Di Mata Indonesianis
  4. Mansia dan Sejarah
  5. Tatanan orde baru
    1.  

    Isu-isu Masyarakat Digital Kontemporer

    Strategi Kewirausahaan Digital

 

Wawasan Islam

  1. Proses Revolusi Islam ; Sayyid Abul A’la Al-Maududi
  2. Agama Islam dan Politik
  3. Gerakan Sempalan di Indonesia
  4. Orang Nusantara Naik Haji
  5. Komunisme Musuh Islam Sepanjang Sejarah
  6. Asas-asas Islam
  7. Beberapa Studi Tentang Islam
  8. Cara Hidup Islam
  9. Dasar-dasar Islam
  10. Beberapa Pelajaran Dalam Amal Islami
  11. Empat Istilah Dalam Al-Qur’an
  12. Menuju Madinatul Munawwarah
  13. Hand Book Imarah Islam Indonesia
  14. Perang Salib Vs Perang Sabil : Abdul Qadir Djaelani
  15. Intelijen Nabi
  16. Sirah Nabawiyah – Said Ramadhan Al-Buti
  17. Karen Amstrong – Sejarah Tuhan
  18. Ibn Katsir – Tafsir Ibn Katsir juz 1 [35.4 MB |download], juz 2 [19.6 MB |download], juz 3 [13.4 MB |download], juz 4 [15.6 MB |download], juz 5 [16.7 MB |download], juz 6 [23.3 MB |download], juz 7 [18.5 MB |download], juz 8 [15.7 MB |download], juz 9 [17.9 MB |download]
  19. Halumma Ila Mardhatillah, Ibnu Bahasan, Maramedia Publishing, 2010
  20. Terjemah Ta’alim Muta’allim Karya Syaikh Az-Zarnuji

 

 


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Anggaran Covid-19 yang berpeluang untuk dikorupsi

Penulis Kontroversi

Gunawangsa Sebut Pembangunan Jalan Asem Bagus Proyek Pemkot untuk Jalan Umum

Penulis Kontroversi

Kades Se-Kecamatan Dukun Wajib Pasang Papan Informasi Penggunaan Dana Desa

Penulis Kontroversi

Leave a Comment