Satgas Nusantara: Perbedaan, Mengulang, Berlebihan, Apa yang Baru?

Jika tujuan pembentukan Satgas Nusantara sebatas mencegah informasi palsu alias hoaks. Ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum polisi menempatkan isu politik identitas seolah-olah menjadi sebuah kejahatan atau tindakan melawan hukum. Sejak kapan politik identitas menjadi kejahatan di mata hukum, atau dianggap sebagai kejahatan Pemilu?

^{_{Oleh: Tiara}
Team Investigasi Reportase Indonesia Raya}

Sukses Polri siap mengamankan Pemilihan Presiden (Pilpres)  tahun silam membuatnya ingin mengulang kesuksesan tersebut yaitu de upayanya alih-alih menguatkan dengan membangkitkan peran dan fungsi Satgas Nusantara.

“Kita lakukan penguatan, Satgas Nusantara tetap diberlakukan, bahwa dikuatkan. Sehingga apa yang dikhawatirkan di pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan legislatif itu bisa kita atasi”, ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal di Hotel Cosmo Amarossa Jalan Pangeran Antasari Cilandak Jakarta Selatan tahun silam (Selasa, 31/7/2018).

Subsatgas kemitraan, contohnya merekatkan silaturahmi dengan para ulama, tokoh agama. Para tokoh dirangkul untuk menyampaikan pesan-pesan positif, toleransi. Ini yang diberdayakan Binmas

Review Satgas Silam

Penguatan itu dengan membentuk 4 subsatgas di bawah Satgas Nusantara yang membidangi:

1. Kemitraan,
2. Manajemen media,
3. Manajemen sosial dan
4. Penegakan hukum (gakkum).

“Subsatgas kemitraan, contohnya merekatkan silaturahmi dengan para ulama, tokoh agama. Para tokoh dirangkul untuk menyampaikan pesan-pesan positif, toleransi. Ini yang diberdayakan Binmas”,  kata Iqbal.

Sementara itu, subsatgas Manajemen Sosial di bawah polisi intel dan Subsatgas Penegakan Hukum di bawah Bareskrim. “(Contoh kerja Subsatgas Gakkum) Itu kalau ada misalnya hoax, ditangkap pelakunya. Itu hanya lima persen dari upaya pengamanan,” ucap Iqbal.

kita sudah lakukan mekanisme strategi pengamanan di berbagai lokasi. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kita jamin aman, kondusif bersama masyarakat

Peran satgas hingga pengembangan operasi lainnya

Selain memaksimalkan peran satgas, Polri juga mempersiapkan Operasi Mantap Praja yaitu untuk memastikan kesiapan pengamanan di seluruh wilayah.

“Operasi Mantap Praja kita sudah siap, apalagi menghadapi pendaftaran capres, cawapres tanggal 4 sampai 10, kita sudah lakukan mekanisme strategi pengamanan di berbagai lokasi. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kita jamin aman, kondusif bersama masyarakat”,  tutur Iqbal.

Kalau kita menunjukkan perbedaan yang ada, perbedaan kita banyak sekali, nah ini akan menjadi cikal bakal hingga terjadinya perpecahan. Seharusnya, dari perbedaan yang ada, kita angkat menjadi kebersamaan

Angkat Perbedaan Jadi Kebersamaan

Polri menilai, menjelang Pemilu serentak, perpecahan merupakan ancaman yang mudah muncul. Untuk itu, Polri mengajak setiap masyarakat menjaga stabilitas keamanan. Caranya dengan menjadikan perbedaan menjadi kebersamaan.

“Kalau kita menunjukkan perbedaan yang ada, perbedaan kita banyak sekali, nah ini akan menjadi cikal bakal hingga terjadinya perpecahan. Seharusnya, dari perbedaan yang ada, kita angkat menjadi kebersamaan. Nah inilah yang akan mempersatukan kita ke depan untuk menjadi negara yang besar dan maju”, ujar Kepala Satgas Nusantara Polri Irjen Gatot Edi dalam diskusi publik bertajuk Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta Pusat Tahun silam. (Minggu, 30/12/2018).

ada tiga syarat yang sudah dimiliki Indonesia, yaitu jumlah populasi kita yang besar. Ini merupakan mesin produksi yang bisa menggarap sumber daya yang kita miliki

Identitas Indonesia sebagai negara besar dan maju 

Edi mengatakan Indonesia sebenarnya sudah mampu menjadi negara yang besar dan maju. Sebab, menurutnya, beberapa hal yang menjadi identitas negara maju sudah dimiliki Indonesia.

“Bangsa dan negara ini diberi kesempatan untuk menjadi negara maju seperti negara lainnya, ada tiga syarat yang sudah dimiliki Indonesia, yaitu jumlah populasi kita yang besar. Ini merupakan mesin produksi yang bisa menggarap sumber daya yang kita miliki. Dan kita memiliki sumber daya yang sangat banyak di mana mesin produksi ini bisa mengelola sumber daya dan membuka lapangan kerja buat semua anak bangsa ini”,  ucapnya.

“Dan terakhir, bagaimana kita melihat luasnya wilayah kita, ini merupakan gagasan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar. Kita sudah punya syaratnya, tiga syarat kita punya”, lanjut Edi.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 lalu, ia menilai politik identitas, hoaks, hingga ujaran kebencian menjadi penyebab utama perpecahan di masyarakat. Sehingga Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara sebagai bentuk cooling system

Cegah Polarisasi-Hoaks Pemilu 2024

Mabes Polri bakal membentuk ulang Satuan Tugas (Satgas) khusus bernama Satgas Nusantara untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Satgas tersebut dibentuk untuk mencegah polarisasi dan memberantas hoaks terkait Pemilu 2024.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 lalu, ia menilai politik identitas, hoaks, hingga ujaran kebencian menjadi penyebab utama perpecahan di masyarakat.

“Sehingga Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara sebagai bentuk cooling system”, ujarnya kepada awak media. (Minggu,19/6/2022).

Satgas Nusantara juga akan melakukan sosialisasi serta peningkatan literasi terkait Pemilu di masyarakat. Selain itu, mereka akan menegur pihak-pihak yang menyebarkan konten-konten bermasalah atau memecah belah masyarakat.

Ini masih kita godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana prasarana yang digunakan

Penegakan hukum jika tidak mau berhenti 

Satgas Nusantara juga akan melakukan penegakan hukum apabila pihak yang memicu polarisasi tak mau berhenti meski diberi peringatan. Meskipun, kata dia, upaya preventif dan humanis tetap lebih diutamakan.

“Diingatkan, sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu”, jelasnya.

Dedi menjelaskan Satgas Nusantara tersebut akan diluncurkan bersamaan dengan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Targetnya, Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Ini masih kita godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana prasarana yang digunakan”, jelasnya.

“Insyaallah dalam waktu dekat akan disampaikan bahwa operasi Mantap Brata di seluruh Indonesia”, sambungnya.

Sebelumnya, Polri bakal menggelar operasi khusus yang diberi sandi Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu dan pilkada 2024 mendatang.

Dedi mengatakan operasi diawali dengan merumuskan pengamanan untuk setiap tahapan pemilu. Ia menyinggung bahwa setiap tahapan akan memiliki potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, kata dia, Korps Bhayangkara akan menyiapkan skema pengamanan yang tepat agar proses pemilu serentak dapat berlangsung aman dan demokratis.

Karena tujuan kita berpolitik adalah untuk mencari pemimpin nasional tentunya harus dilakukan dengan cara-cara baik-baik, ada program positif hal-hal seperti itu

Gandeng KPU dan Bawaslu

Mabes Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengamankan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024.

“Kita selalu pesankan, kita selalu sosialisasikan yang harus kita jaga adalah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, hilangkan hal-hal yang sifatnya berdampak pada polarisasi”, kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Listyo mengingatkan agar masyarakat tetap fokus dalam tujuan utama Pemilu 2024 mendatang, yakni mencari pemimpin negara dengan cara yang baik.

“Karena tujuan kita berpolitik adalah untuk mencari pemimpin nasional tentunya harus dilakukan dengan cara-cara baik-baik, ada program positif hal-hal seperti itu”, jelasnya.

Lebih lanjut, Listyo mengatakan sampai saat ini pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait pengamanan penyelenggara pemilu. Mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa (14/6) lalu.

Berlebihan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Anggota DPR RI Fadli Zon menilai rencana Polri membentuk satuan tugas politik identitas yang disebut Satgas Nusantara merupakan langkah yang berlebihan.

Adapun, Satgas Nusantara bertugas untuk mengawal seluruh proses Pemilu 2024 agar terhindar dari politik identitas.

Fadli mengaku setuju jika tujuan pembentukan Satgas Nusantara sebatas mencegah informasi palsu alias hoaks. Namun, ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum polisi menempatkan isu politik identitas seolah-olah menjadi sebuah kejahatan atau tindakan melawan hukum.

“Sejak kapan politik identitas menjadi kejahatan di mata hukum, atau dianggap sebagai kejahatan Pemilu?”, ujarnya. (Rabu,29/6/2022).

Bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negala secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik-identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa?

Dasar hukum dan dasar akademik politik identitas=kejahatan 

Fadli menambahkan bahwa diperlukan dasar-dasar hukum dan dasar akademik yang menempatkan politik identitas sebagai sebuah kejahatan.

“Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab karena sebagai orang yang belajar ilmu politik dan teori pembangunan, saya diajari bahwa wacana ethno politics, misalnya, justru bagian dari teori kritis,” imbuhnya.

Fadli memjelaskan bahwa dahulu dengan alasan pembangunan Pemerintah seolah boleh melakukan apa saja terhadap masyarakat lokal, termasuk menggusur mereka dari teritori yang merupakan lingkungan hidup, sosial, kultural dan ekonominya. Tapi praktik itu kemudian dikritik oleh wacana ethno politics.

Menurutnya, secara akademis konsep politik identitas bersifat netral. Dalam banyak kasus, sambung Fadli, politik identitas justru digunakan sebagai wacana inklusif untuk membela kelompok termarjinalkan.

“Menurut saya bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negala secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik-identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa?”, ujarnya.

• Untuk link Aplikasi Android Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen tinggi dalam mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional. Hal ini tercermin pada Pilar 2 Kerangka Struktural Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021 – 2025 yaitu Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan terdapat program ‘Memperluas Akses Keuangan dan Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat’. Pilar 2 tersebut selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan arah strategis peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dituangkan dalam Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025.

Arah strategis dalam SNLKI 2021 – 2025 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan beberapa program strategis SNLKI 2013 dan SNLKI (Revisit 2017), hasil SNLIK tahun 2019, analisis SWOT dan evaluasi strategi untuk meningkatkan literasi keuangan, rekomendasi dari berbagai pihak serta implementasi kebijakan literasi keuangan di negara lain.

Untuk kesinambungan, arah strategi dalam SNLKI 2021 – 2025 disusun berdasarkan 3 pilar program strategis SNLKI (Revisit 2017) yaitu Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak, serta Akses Keuangan. Ketiga program strategis yang menjadi dasar dari SNLKI ini disusun atas beberapa hal. Pertama, konsep dasar literasi keuangan bukan hanya didasarkan pada tiga aspek literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, melainkan meliputi pula aspek sikap dan perilaku. Kedua, dalam kenyataannya, literasi keuangan sangat berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga perlu adanya keselarasan dan kesinambungan antara kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Ketiga, pencapaian strategi literasi dan inklusi keuangan lebih efisien dilakukan secara bersama-sama sehingga tujuan pencapaian keuangan untuk memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

• Permohonan Izin usaha dari OJK
• PERMOHONAN PENDAFTARAN. KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

_{Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu}

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

• Irfan Choirie SH: Melongok Ketergesaan Polisi Menetapkan Tersangka
• Undangan Mediasi BPN Mojokerto Dapatkan Apresiasi Dari LSM Ilham Nusantara
• Menguak Potongan Dana BOS SDN dan SMPN di Gresik Rp.500.000 – 700.0000 per Bulan
• Wacana Halaman Pemkab untuk Pertamini
• Jurnal the Proceedings of the National Academy of Sciences.
• Kepala Desa Baru, Muda dan Energik, Cetuskan Solusi Pemberdayaan Masyarakat Desa
• Menjadi Miliarder Tanpa Modal Versi 2022
• MCP ala KPK Vs Mendagri
• G20 : Pemulihan, Mismatch Pajak Multinasional, Hybrid
• Kelembagaan Ideal: LPNK Vs LNS
• Memperkuat Desa Melalui RPJM
• Manfaatkan Domain go.id Untuk Mafia
• Memaksakan Ombrometer/OBS
• Global Firepower: Militer RI Terkuat se-ASEAN atau Salah Index ?
• Potensi Untung Bisnis E-Wallet Pemodal Besar, BUMD, hingga Bumdes
• UU IKN: Prioritas atau Kepentingan?
• UU HPP: NIK Pengganti NPWP, Skema Pajak, Pajak UMKM Terbaru
• Keresahan Dibalik Tumbangnya Media Sosial
• Pantura Tenggelam: Diskursus dan Mitigasinya
• Data Kekayaan Rahasia Para Elit Dalam PPP Papers
• Kuatkan Pengelolaan Digital Payment, DJPb Adakan Sharing Session dengan Department of Treasury AS
• Mengurai Kebocoran Data Aplikasi e-Hac dan PeduliLindungi
• Mempersempit Ruang Inefisiensi Anggaran Lewat RUU HKPD
• Cara Murah Mencegah Stroke
• Mengurai 23 Indikator/Indikator yang Melekat Keluarga Sejahtera
• PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI
• Amandemen: Kilas Balik, Paradoks, GBHN, Membunuh Demokrasi dan Kepentingan Siapa ?
• Diskursus Inflasi: Pengendalian, Dampak, Hitungan, Faktor, Komponen, Indikator dan Cara Pemerintah Mengatasinya
• Infodemi dan Pandemi Demi Siapa?
• Menghabiskan Uang: Tanda berbenah, Tipe kepribadian ataukah Hedonisme murni ?
• Menilik Kesiapan Indonesia Siap Ber-Crypto Currency
• Bedah Rasa Ke-5 Dalam Sejarah Manusia
• Debu: Kenali, Identifikasi, Kendalkan, Waspadai Penyakitnya, Mikro Organisme Sebelum Manusia
• Gosip dan Kontrol Sosial
• Resmi Tunda Pilkades ~ Pilkades PAW Hingga Potensinya
• Perubahan Hari Libur Nasional 2021
• Kontroversi Sir Timothy John “Tim” Berners-Lee Yang Tidak Memantenkan WWW atau World Wide Web
• Ditambah Minus Rekening Bersama
• Puree: Buah Lokal untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat
• Telemedicine dan Obat Gratis Pasien Isoman Diperluas ke Berbagai Wilayah
• Obat dan Makanan yang Harus Dihindari Pasien Covid-19 saat Isolasi Mandiri di Rumah
• Penambang Bitcoin di China Ramai-ramai Jual GPU dengan Harga Murah
• 4 Fokus Utama Indonesia Digital
• 4 Kepentingan Orang Lain
• Izin Usaha Bisnis Online
• Gerakan Merdeka Belaja r
• Teknik Membuat Business Plan Lengkap Plus Contoh Beberapa Versi

Produk  Hukum NU

• 9 Pedoman Berpolitik Warga NU
• Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ke-33 NU
• Archive Test Miftahu
• Fikih Kebencanaan Perspektif NU
• Fiqih Pemulasaaran Jenazah Pasien Covid-19
• Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara
• Hasil-hasil Muktamar Ke-32 NU
• Hasil-hasil Muktamar Ke-33 NU
• Hasil-hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017
• Munas-Konbes NU 2012 Kempek Cirebon
• Peraturan Organisasi 2012

AMALIYAH NU

• Amaliah NU dan Dalilnya
• Kitab Wirid Istighotsah Karya KH M Hasyim Asyari

BUKU DAN KITAB

• Piagam Nahdlatul Wathan
• Download Terjemah Sahih Bukhori (pdf):
  – Jilid 1
  – Jilid 2
  – Jilid 3
  – Jilid 4
  – Jilid 5
  – Jilid 6
  – Jilid 7
• Qurrotul Uyun Terjemah Indonesia PDF

SEJARAH

1. Ilmu Sejarah
2. Pengantar Ilmu Sejarah
3. Liputan Khusus Majalah Tempo : Republik  Di Mata Indonesianis
4. Mansia dan Sejarah
5. Tatanan orde baru
6. Buku Reformasi dan Jatuhnya Suharto
7. 1. Bung Karno Pejambung Lidah Rakjat Indonesia
   2. Pesan Dakwah M.Natsir
   3. Kata Mutiara Bung Karno
   4. Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim (Majalengka)
   5. Jalan Juang Ulama Muda : K.H. Wahid Hasyim
   6. Jalan Kehidupan M. Natsir
   7. Peran Besar Bung Kecil : Biografi Sutan Syahrir
   8. Kisah Hidup Dipa Nusantara Aidit (D.N. Aidit)
   9. Misteri Letkol Untung : Yang Terbaik Lalu Terbalik
   10. Meluruskan Sejarah Kartosoewirjo Bersama Irfan S Awwas (Audio)
   11. M.Natsir Di Panggung Sejarah Republik – Lukman Hakim (Editor)
   12. Riwayat Soeharto di Majalah Tempo
   13. [HOT] Edisi Khusus Majalah Tempo 14 Oktober 2013 : RAHASIA-RAHASIA ALI MOERTOPO
   14. Babad Tanah Jawi
   15. Sejarah Kerajaan Tatar Sunda (Kumpulan Tulisan Pangeran Wangsakerta)
   16. Sejarah Kerajaan Banten
   17. Kebangkitan Pemuda
   18. Hikayat Tanah Hindia
   19. Jaman Bergerak di Hindia Belanda : Mozaik Bacaan Kaum Pergerakan Tempo Doeloe
   20. ETOS POSTMODERN
   21. Catatan Sejarah
   22. Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia
   23. Mendajung Antara Dua Karang, Drs. Mohammad Hatta, Sidang BPKNP 2 September 1948
   24. Sejarah Perkembangan Pemurnian Islam di Indonesia oleh HAMKA (1958)
   25. Negara Islam Indonesia : Fakta Sejarah dan Perkembangannya
   26. Sejarah Perjuangan Umat Islam
   27. Daur Ulang Militan di Indonesia
   28. Tipologi Gerakan Sempalan di Indonesia
   29. Peran Tarekat Dalam Islamisasi Indonesia
   30. Sejarah Pasca Kemerdekaan (.ppt)
   31. Lajur Kanan Sebuah Jalan Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan (Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940 – 1962)
   32. Bencana Ummat Islam Indonesia tahun 1980-2000
   33. Catatan Hitam Lima Presiden
   34. A Short History of Indonesia : The Unlikely Nation (Bahasa Inggris)
   35. Sejarah, Ideologi Dan Karakter Gerakan Islam Politik Di Indonesia
   36. Daftar Isi Intel oh Intel
   37. Pengantar Intel oh Intel
   38. Intel oh Intel Jilid Satu
   39. Intel oh Intel Jilid Dua
   40. Evolusi Intelijen Indonesia

    

    

Isu-isu Masyarakat Digital Kontemporer

Strategi Kewirausahaan Digital

Wawasan Islam

1. Proses Revolusi Islam ; Sayyid Abul A’la Al-Maududi
2. Agama Islam dan Politik
3. Gerakan Sempalan di Indonesia
4. Orang Nusantara Naik Haji
5. Komunisme Musuh Islam Sepanjang Sejarah
6. Asas-asas Islam
7. Beberapa Studi Tentang Islam
8. Cara Hidup Islam
9. Dasar-dasar Islam
10. Beberapa Pelajaran Dalam Amal Islami
11. Empat Istilah Dalam Al-Qur’an
12. Menuju Madinatul Munawwarah
13. Hand Book Imarah Islam Indonesia
14. Perang Salib Vs Perang Sabil : Abdul Qadir Djaelani
15. Intelijen Nabi
16. Sirah Nabawiyah – Said Ramadhan Al-Buti
17. Karen Amstrong – Sejarah Tuhan
18. Ibn Katsir – Tafsir Ibn Katsir juz 1 [35.4 MB |download], juz 2 [19.6 MB |download], juz 3 [13.4 MB |download], juz 4 [15.6 MB |download], juz 5 [16.7 MB |download], juz 6 [23.3 MB |download], juz 7 [18.5 MB |download], juz 8 [15.7 MB |download], juz 9 [17.9 MB |download]
19. Halumma Ila Mardhatillah, Ibnu Bahasan, Maramedia Publishing, 2010
20. Terjemah Ta’alim Muta’allim Karya Syaikh Az-Zarnuji

1. Hukum peradilan militer
2. Hukum acara peradilan
3. Minimum Essential. Force (MEF)
4. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Buku fiqih terbaru gratis

1. Menjawab Hujatan Musiman Untuk Hajatan Musiman
2. A-Z Ziarah Kubur Dalam Islam
3. Saat Tradisi Menjadi Dalil
4. Masuk Neraka Gara-gara Puasa Rajab?

Kejawen

1. Kejawen
2. Sangkan paraning dumadi
3. Babad tanah jawi

• Penerima Subsidi Gaji 2021: Calon, Tahapan, Syarat, Cara Cek Lewat WhatsApp, Siapa yang lolos?
• Fenomena gelombang Panas Indonesia
• RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Keniscayaan Melawan Ancaman Kekerasan Seksual
• Wartawan TV Dan Media Nasional Dikorbankan, Pidana Penyiaran Dan UU Pers Terabaikan

Zionisme dan Konspirasi

1. Global Conspiracy
2. Kabbalah dan Ksatria Templar
3. Doktrin Zionisme
4. Freemansory Mistis Files
5. Strategi Kaum Pagan Menuju The New World Order
6. Zionisme Gerakan Menaklukan Dunia
7. Serba Singkat Tentang Rotary Club
8. Jaringan Gelap Freemasonry
9. Jejak Freemason dan Zionis di Indonesia, Herry Nurdi
10. Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764 – 1962 (Full Versi)
11. Talmud Kitab Hitam Yahudi
12. The Diary Of Dajjal
13. Freemasonry in Indonesia from Radermacher to Soekanto 1762-1961
14. Knights Templar, Knights of Christ
15. Kebangkitan Freemason di Indonesia; di Balik Kerusakan Agama-agama

 

TAREKAT MASON BEBAS

1. Bagian kesatu (12,2 Mb)
2. Bagian kedua (13,8 Mb)
3. Bagian ketiga (6,73 Mb)
4. Bagian ke-empat (27,2 Mb)
5. Bagian kelima (30,6 Mb)
6. Bagian ke-enam (7,98 Mb)

Komunisme di Indonesia

1. Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Bagian Pertama
2. Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Bagian Kedua
3. Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Bagian  Ketiga
4. Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Bagian Keempat
5. Misteri Supersemar “Detak Files”
6. Kitab Merah : Kumpulan Kisah Tokoh G30SPKI
7. Kesaksianku Tentang G30S Dr. H. Soebandrio
8. BUKU | THESIS oleh : Tan Malaka
9. Sarekat Islam Dan Gerakan Kiri Di Semarang
10. Amir Syarifudin Antara Negara dan Revolusi
11. Soe Hok Gie : Catatan Seorang Demonstran

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

• Pengkajian Bukti Kapal Van Der Wijck Yang Karam di Brondong Lamongan Tahun 1936
• Serba-Serbi Hybrid Gairah Baru Usai Pandemi
• Peristiwa korban penganiayaan Jurnalis oleh oknum LSM LRM-GAK telah memasuki tahapan penyidikan

• Amatlah miris, salah seorang wartawan senior dikroyok salah satu oknum LSM
• Kades Kadungrembug Gelar Musyawarah Dengan Pemohon PTSL dan Pemohon Menyatakan Tidak Ada Pungli 
• Moh Nalikan Resmi Dilantik Sebagai Sekda Lamongan, Berikut Penjelasannya

 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Kontroversi.or.id. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

 

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.

Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

 

Ruang ASN

• MERITOKRASI CARA KASN AWASI SISTEM MERIT DEMI TERWUJUDNYA ASN KELAS DUNIA

Baca juga :

• Mengurai Persoalan Pelaksanaan Vaksinasi Di Daerah
• Gotong Royong, Kunci Suksesnya PPKM Level 4
• Manfaat Secondment, Knowledge Management dan Sinergi di Kementerian Keuangan
• Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
• 9 Aspek Keuangan Negara dalam UU Cipta Kerja Terkait Peningkatan Investasi

• Buku ilmu makrifat jawa sangkan paraning dumadi.pdf

• PMK SBM TA 2022 (dapat diunduh)
• Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L) Tahun Anggaran 2021

Attachment	Size
210710-Laporan Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19_FINAL.pdf	582.03 KB

Referensi desa

1 UU No 6 th 2014 Tentang Desa
2 PP No 043 th 2014 Tentang DESA
3 PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan ttg PP 43 th 2014
4 PP No 60 th 2014 Tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN
5 Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
6 Permendes PDTT 16 TAHUN 2019 Tentang MUSYAWARAH DESA
7 Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Hasil Survei Infid keengganan masyarakat melakukan test covid-19

• Laporan Survei Warga 6 Kota + ISBN.pdf
• Ringkasan Survei-L.pdf

Bursa kerja :

• Lowongan CPNS Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
• Lowongan Kerja The Coca Cola Company

Read Offline Sample for BUSINESS PLAN

• BISNIS PLAN XIOMAYDownload
• PPT PROPOSAL BISNISDownload

• Terkait D’Lagoon, Anggota Dewan Minta Satpol PP Tegakkan Perda
• Serapan OPD Tak Maksimal, Silpa APBD Gresik Capai Rp 177 Miliar
• Silakan LP2B diperuntukan Lain, AKD Bahas Bersama Pimpinan Dewan Gresik, Ini Penjelasannya
• “Samtaku” diharapkan dapat menjawab permasalahan sampah di Lamongan
• Bupati Lamongan Yuhronur Bakal Melantik  Sekda Baru Hari Ini
• Bangkitkan Potensi Desa wisata, Desa sumberejo Sajikan Wisata Petik Buah Semangka
• Renungan muharram dalam acara detik pergantian tahun baru Hijriyah
• Lamongan Bisa Jadi Inspirasi untuk Melawan Covid-19
• SKK Migas Memulai Eksplorasi Diwilayah Beru Lamongan
• Menko PMK RI Kunjungi Gudang Farmasi Dinkes Gresik
• Lima Pejabat Resmi Daftarkan Diri sebagai Sekda Lamongan, Ini Penjelasannya

_{Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu}

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

• Solusi Sengketa Merek dengan Nama Domain

Baca juga (bisa di-klik) :

• Kabar tertangkapnya oknum BA ini membawa angin segar terhadap insan media di kabupaten Lamongan.
• Pengacara Kasus Kekerasan Pada Jurnalis: Pihak BA Diduga Coba Pelintir Berita
• Berakhir Mediasi akses Jalan Raya di Benjeng Gresik, awalnya ditutup Kini dibuka Kembali
• Kejari Periksa Perangkat Desa Roomo Terkait Dugaan Korupsi Selama ADD 3 Tahun
• 18 Pejabat Pemkab Gresik Di Rotasi, Kata Bupati Eranya Berjuang
• Rotasi/Mutasi Jilid-1, 483 Pejabat Berganti Posisi
• Polisi Berikan Hadiah Kepada Sepasang Pengantin Baru
• Upacara Bendera Peringati HUT RI Ke-76 Dilakukan secara Khidmat dan Sederhana diTengah Masa Pandemi, Ini Penjelasannya
• Lembaga Amil Zakat (LAZ): Baznas, Lazisnu, Lazismu, YDSF, Nurul Hayat, Yatim Mandiri, dan ACT dirikan 5 Posko Bantuan PPKM Darurat di Gresik
• Bupati Gresik Bersama Kapolres, Dandim 0817 Tinjau Pusat Vaksinasi Untuk Semua di Gedung WEP
• Bupati Gresik Bagikan Paket Obat dan Vitamin untuk Warga Isoman
• Dinkes Gresik Berikan Obat dan Vitamin Gratis Bagi Warga Isoman
• Komisi D DPRD Meminta Jangan Sampai Ada Penolakan Pasien
• Gotong Royong Tanpa RTLH/Bedah Rumah Yang Roboh di Ngasin Gresik

 

• Diduga Ditilap: Penyaluran Bantuan PKH di Gresik, Terungkap Ada Duit Bansos
• PERUSAKAN ASSET KABUPATEN KECEROBOHAN PEMERINTAH DESA WOTAN
• MIRIS, ANGGOTA DPRD RANGKAP CALO SEKOLAH
• LSM ILHAM NUSANTARA SOROTI SISWA TITIPAN DEWAN, BENTUK PENGKERDILAN SDM DI DUNIA PENDIDIKAN
• LSM ILHAM Nusantara Sikapi PUNGLI SMP di Gresik
• LSM ILHAM Nusantara Geram Atas Pungli 1 Miliaran Rupiah Oleh Sekolah Di Gresik
• Harga Satuan Kubikasi P3TGAI berbeda, LSM ILHAM Nusantara Akan Bedah Kasus
• LSM ILHAM Nusantara Telusuri Anggaran Bangunan Irigasi Senilai ± Rp.3 jutaan Per meter
• Cairnya program BPNT membuat dilema bagi pedagang kecil
• LSM Ilham Nusantara: Mempertanyakan Keterbukaan Informasi Publik Jalan Petung
• LSM ILHAM Nusantara pertanyakan Fungsi DPRD yang telah kesampingkan pengaduan
• LSM Ilham Nusantara Sebut Petak Umpet DPRD Gresik Terkait Aplus

Seluruh gambar dibawah ini bisa diklik untuk mendapatkan peluang dan  manfaat

• Gerbang Gresik: “Mengapa ada dua wadah ?”, Abpednas Perjuangkan Kenaikan Tunjangan BPD
• DPRD Gresik Tampung Aspirasi, Undang Abpednas sebagai wadah resmi BPD
• SINAU BARENG Abpednas Gresik, sejalan program Gerbang Gresik (GG) terhadap pembangunan desa
• BPD Ketagihan hadirnya ABPEDNAS di Desa, Kedamean – Gresik
• BPD Driyorejo tetap kompak bersinergi membangun desa.

PANDUAN CONSTITUTIONAL DRAFTING TAHUN 2021

• Piroksikam atau Piroxicam
• Estrogen Vs Fitoestrogen

SILAHKAN KLIK GAMBAR-GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI/MANFAAT LAINNYA

Ganti lewat pengaturan, kecamatan, cek data dasar Jumlah KK & Anggota Keluarga di Desa Anda. Sudahkah sesuai jumlahnya atau desa anda ada/tidak ada dalam daftar Kementerian Dalam Negeri, Dirjen bina pemerintahan desa ?

Baca juga:

• Kades se-Jawa-Bali Curhat ke KSP Soal Penanganan COVID-19

• Lowongan Kerja Shopee Indonesia

• Bupati Yani, Ingatkan Cara Penanganan menurunkan Pasien Terpapar Covid dan Tekan Angka Kematian
• Lewat program KKN yang didukung oleh kementerian riset teknologi UNISLA kembangkan potensi wisata situs pataan
•  Bupati Lamongan Gelar sholat Idul Adha di rumah dinas, Warga diminta Patuhi Prokes
• Penjualan hewan kurban Meroket Jelang Idul Adha
• PPKM Darurat Penjualan Hewan Kurban di Lamongan Melonjak
• Bhabinkamtibmas dan Babinsa Bagikan Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid Desa Balongpanggang Gresik

• Waspada Penipuan Sumbangan Mengatasnamakan Wali Kota Surabaya

Bursa kerja :

Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait

•  indonesia.go.id
•  Badan Pemeriksa Keuangan
•  Komisi Pemberantasan Korupsi
•  Kementerian PAN-RB
•  Kementerian Keuangan

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Daftar Isi

• Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19
• Pelaksanaan pemberian vaksinasi
• Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
• PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)
• Kesimpulan
• Share this:
• Related

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

•  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
•  Persiapan dan Koordinasi
•  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
•  Penyusunan Pedoman teknis
•  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
•  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
•  Peningkatan Jejaring Pelayanan
•  Sistim Informasi Manajemen
•  Penyusunan Mikroplanning
•  PelaksanaanVaksinasi
•  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
•  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

1. Pendaftaran
2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
5. Penyuntikan
6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

• Pelayanan posbindu 5 jam/hari
• Waktu pelayanan 15 menit
• 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.

Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
   monev
3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

•  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
•  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
•  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
•  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
•  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
•  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
• mobilisasi komitmen pemerintah daerah

 

• Belajar HTML dan CSS

• 
• 
• 
• 
• 

•