Ini bukan menjadi pekerjaan rumah (PR) satu pihak, melainkan menjadi PR bersama, untuk itu jangan sampai ada masalah.Kembali dia menegaskan, tolak ukurnya masyarakat harus sejahtera
Reporter Arto
Editor Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir
Kontroversi.or.id-Gresik: Validasi dan sinkronisasi data bagi penerima keluarga manfaat (KPM), sangat diperlukan, utamanya bantuan pemerintah dari kementerian sosial pusat untuk warga kurang mampu.
Namun kenyataan yang terjadi, bantuan ini belom seluruhnya tersentuh, lantaran mereka yang mampu masih menerima bantuan.
Sedangkan kurang mampu masih menunggu giliran kapan mereka mundur dengan ikhlas dari bantuan bantuan pemerintah,
Saat dikonfirmasi ketua Komisi IV H.Mochammad saat dikonfirmasi mengatakan, data data yang masuk di dinas Sosial harus valid.
Untuk itu segera melakukan musyawarah desa (Musdes), dimana Musdes ini dibuatkan berita acara.
Ketika sudah ada berita acara musdes, lalu disampaikan pada masyarakat.
Selama ini masyarakat merasa ditebang pilih oleh desa, dengan adanya berita acara ini, insya allah masyarakat tidak masalah.
“Terhadap penyampaian ke dinas sosial, itu nanti hasilnya masih sama, maka dinas sosial akan kami panggil”, ucapnya
kenapa, supaya bisa mereallisasikan apa apa yang sudah dilaksanakan oleh desa.
Baik melalui musyawarah dusun (Musdus) maupun musyawarah desa (Musdes), karena mengenai persoalan data ini sudah lama.
Sehingga adanya data data valid yang dilakukan pihak Dinsos , dengan begitu kepala desa tidak kerepotan lagi.
“Mengapa ?, karena sudah disampaikan, begitu menurut informasi yang kami terima”, tutur ketua Komisi IV
H.Muchammad akrab dipanggil Cak Muh ini menekankan Musdes harus melibatkan semua unsur masyarakat, baik tokoh masyarakat , perwakilan masyarakat, BPD, lembaga lembaga yang ada di desa, RT,RW harus di undang semua.
Anggota dewan dari Partai PKB dapil Cerme-Duduksampeyan ini, mengungkapkan, Bahwasanya BPNT diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Sedangkan yang merasa ekonominya cukup sudahlah ikhlaskan, berikan kesempatan pada masyarakat yang membutuhkan.
Pihaknya mengatakan,; atas nama komisi IV berpesan, kepada seluruh masyarakat kabupaten Gresik, bahwa kemiskinan di Gresik tidak cenderung turun, malah cenderung naik.
Ini diakibatkan masyarakat yang ekonomi sudah mapan tidak mau keluar dari bantuan tersebut.
Disisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah harus masuk, ini menambah angka kemiskinan.
Cak Muh berharap kepada masyarakat, merasa dirinya sudah mampu, sudahlah ikhlas keluar dari bantuan bantuan pemerintah.
Terlebih lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini yang berpenghasilan rendah, jelasnya
Senada, Muchammad Zaifudin menerangkan terkait komoditi yang bisa diambil dikecamatan iya dimanfaatkan, tidak harus ambil diluar.
Ia mencontohkan padi, karena Balongpanggang adalah hasil padinya berlimpah iya harus dimanfaatkan,
Sementara komoditi lain kalau di Balongpanggang ada, iya ambil saja, kenapa harus ambil diluar, jika komoditi tidak ada, baru bisa ambil luar,
Zaifudin beranggapan supaya apa, perekonomian di wilayah Balongpanggang bisa tumbuh dan bergairah serta semuanya sejahtera,
Selanjutnya ia juga menceritakan, bahwa dirinya bertemu dengan pihak Bank BNI agar e warung yang abal abal ditertibkan.
“Hanya e-warung yang resmi yang punya toko boleh menyalurkan, karena aturannya seperti itu”, pungkasnya.
Kepala dinas Sosial Umi Khoiroh menambahkan, terpenting antara Legislatip, eksekutip dan masyarakat sudah sama persepsinya.
Umi Khoiroh juga melakukan konselling buat desa terkait masalah kesejahteraan sosial diselesakan bersama, di Balai Desa Mojogede, Kecamatan Balongpanggang, Gresik. Rabu, (28/12).
Diawali dari tatanan desa RT,RW, dusun, desa, kecamatan sampai kabupaten semuanya satu frekwensi.
Seorang dokter yang pernah jabat Kabid pencegahan dan pengendalian di dinas kesehatan Gresik, menyampaikan masalah kesejahteraan adalah masalah bersama, yang harus diselesaikan.
“Ini bukan menjadi pekerjaan rumah (PR) satu pihak, melainkan menjadi PR bersama, untuk itu jangan sampai ada masalah.Kembali dia menegaskan, tolak ukurnya masyarakat harus sejahtera”, tutup kadisos Gresik.
Diketahui dalam Diskusi menyamakan persepsi antara Legislatif, eksekutif dan Masyarakat, yang digelar di balai desa Mojogede kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, Rabu,(29/12/2021)
Dihadiri Komisi IV DPRD Gresik yang membidani kesejahteraan masyarakat, mereka adalah ketua komisi IV Mochamad fraksi PKB, Abdullah Munir fraksi Gerindra, Atek Fraksi Golkar, dsn Muchamad Zaifudin fraksi Gerindra.
Juga kepala dinas Sosial Gresik Umi Khoiroh, camat Balongpanggang M.Yusuf Ansyori, Sekcam Afandi, Serta sejumlah pendamping PKH, TKSK kecamatan dan kepala desa Mojogede Ngadiono, juga kasi kesra Desa Ngampel, Ngasin dan Kesra Mojogede serta sejunlah agen penyelur BPNT juga hadir.
Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf
Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui
Ingin Berkontribusi?
Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.
Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.
Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.
Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.
Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.
- Kepala Desa Baru, Muda dan Energik, Cetuskan Solusi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- MCP ala KPK Vs Mendagri
- G20 : Pemulihan, Mismatch Pajak Multinasional, Hybrid
- Kelembagaan Ideal: LPNK Vs LNS
- Memperkuat Desa Melalui RPJM
- Manfaatkan Domain go.id Untuk Mafia
- Memaksakan Ombrometer/OBS
- Global Firepower: Militer RI Terkuat se-ASEAN atau Salah Index ?
- Potensi Untung Bisnis E-Wallet Pemodal Besar, BUMD, hingga Bumdes
- UU IKN: Prioritas atau Kepentingan?
- UU HPP: NIK Pengganti NPWP, Skema Pajak, Pajak UMKM Terbaru
- Keresahan Dibalik Tumbangnya Media Sosial
- Pantura Tenggelam: Diskursus dan Mitigasinya
- Data Kekayaan Rahasia Para Elit Dalam PPP Papers
- Kuatkan Pengelolaan Digital Payment, DJPb Adakan Sharing Session dengan Department of Treasury AS
- Mengurai Kebocoran Data Aplikasi e-Hac dan PeduliLindungi
- Mempersempit Ruang Inefisiensi Anggaran Lewat RUU HKPD
- Cara Murah Mencegah Stroke
- Mengurai 23 Indikator/Indikator yang Melekat Keluarga Sejahtera
- PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI
- Amandemen: Kilas Balik, Paradoks, GBHN, Membunuh Demokrasi dan Kepentingan Siapa ?
- Diskursus Inflasi: Pengendalian, Dampak, Hitungan, Faktor, Komponen, Indikator dan Cara Pemerintah Mengatasinya
- Infodemi dan Pandemi Demi Siapa?
- Menghabiskan Uang: Tanda berbenah, Tipe kepribadian ataukah Hedonisme murni ?
- Menilik Kesiapan Indonesia Siap Ber-Crypto Currency
- Bedah Rasa Ke-5 Dalam Sejarah Manusia
- Debu: Kenali, Identifikasi, Kendalkan, Waspadai Penyakitnya, Mikro Organisme Sebelum Manusia
- Gosip dan Kontrol Sosial
- Resmi Tunda Pilkades ~ Pilkades PAW Hingga Potensinya
- Perubahan Hari Libur Nasional 2021
- Kontroversi Sir Timothy John “Tim” Berners-Lee Yang Tidak Memantenkan WWW atau World Wide Web
- Ditambah Minus Rekening Bersama
- Puree: Buah Lokal untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat
- Telemedicine dan Obat Gratis Pasien Isoman Diperluas ke Berbagai Wilayah
- Obat dan Makanan yang Harus Dihindari Pasien Covid-19 saat Isolasi Mandiri di Rumah
- Penambang Bitcoin di China Ramai-ramai Jual GPU dengan Harga Murah
- 4 Fokus Utama Indonesia Digital
- 4 Kepentingan Orang Lain
- Izin Usaha Bisnis Online
- Gerakan Merdeka Belaja r
- Teknik Membuat Business Plan Lengkap Plus Contoh Beberapa Versi
Kampus Bitcoin (bisa diklik)
- Penerima Subsidi Gaji 2021: Calon, Tahapan, Syarat, Cara Cek Lewat WhatsApp, Siapa yang lolos?
- Fenomena gelombang Panas Indonesia
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Keniscayaan Melawan Ancaman Kekerasan Seksual
- Wartawan TV Dan Media Nasional Dikorbankan, Pidana Penyiaran Dan UU Pers Terabaikan
Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.
- Pengkajian Bukti Kapal Van Der Wijck Yang Karam di Brondong Lamongan Tahun 1936
- Serba-Serbi Hybrid Gairah Baru Usai Pandemi
- Peristiwa korban penganiayaan Jurnalis oleh oknum LSM LRM-GAK telah memasuki tahapan penyidikan
- Amatlah miris, salah seorang wartawan senior dikroyok salah satu oknum LSM
- Kades Kadungrembug Gelar Musyawarah Dengan Pemohon PTSL dan Pemohon Menyatakan Tidak Ada Pungli
- Moh Nalikan Resmi Dilantik Sebagai Sekda Lamongan, Berikut Penjelasannya
Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.
Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.
Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.
Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.
- Mengurai Persoalan Pelaksanaan Vaksinasi Di Daerah
- Gotong Royong, Kunci Suksesnya PPKM Level 4
- Manfaat Secondment, Knowledge Management dan Sinergi di Kementerian Keuangan
- Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- 9 Aspek Keuangan Negara dalam UU Cipta Kerja Terkait Peningkatan Investasi
| Attachment | Size |
|---|---|
| 210710-Laporan Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19_FINAL.pdf | 582.03 KB |
Baca juga :
- Terkait D’Lagoon, Anggota Dewan Minta Satpol PP Tegakkan Perda
- Serapan OPD Tak Maksimal, Silpa APBD Gresik Capai Rp 177 Miliar
- Silakan LP2B diperuntukan Lain, AKD Bahas Bersama Pimpinan Dewan Gresik, Ini Penjelasannya
- “Samtaku” diharapkan dapat menjawab permasalahan sampah di Lamongan
- Bupati Lamongan Yuhronur Bakal Melantik Sekda Baru Hari Ini
- Bangkitkan Potensi Desa wisata, Desa sumberejo Sajikan Wisata Petik Buah Semangka
- Renungan muharram dalam acara detik pergantian tahun baru Hijriyah
- Lamongan Bisa Jadi Inspirasi untuk Melawan Covid-19
- SKK Migas Memulai Eksplorasi Diwilayah Beru Lamongan
- Menko PMK RI Kunjungi Gudang Farmasi Dinkes Gresik
- Lima Pejabat Resmi Daftarkan Diri sebagai Sekda Lamongan, Ini Penjelasannya
Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui
Baca juga (bisa di-klik) :
- Kabar tertangkapnya oknum BA ini membawa angin segar terhadap insan media di kabupaten Lamongan.
- Pengacara Kasus Kekerasan Pada Jurnalis: Pihak BA Diduga Coba Pelintir Berita
- Berakhir Mediasi akses Jalan Raya di Benjeng Gresik, awalnya ditutup Kini dibuka Kembali
- Kejari Periksa Perangkat Desa Roomo Terkait Dugaan Korupsi Selama ADD 3 Tahun
- 18 Pejabat Pemkab Gresik Di Rotasi, Kata Bupati Eranya Berjuang
- Rotasi/Mutasi Jilid-1, 483 Pejabat Berganti Posisi
- Polisi Berikan Hadiah Kepada Sepasang Pengantin Baru
- Upacara Bendera Peringati HUT RI Ke-76 Dilakukan secara Khidmat dan Sederhana diTengah Masa Pandemi, Ini Penjelasannya
- Lembaga Amil Zakat (LAZ): Baznas, Lazisnu, Lazismu, YDSF, Nurul Hayat, Yatim Mandiri, dan ACT dirikan 5 Posko Bantuan PPKM Darurat di Gresik
- Bupati Gresik Bersama Kapolres, Dandim 0817 Tinjau Pusat Vaksinasi Untuk Semua di Gedung WEP
- Bupati Gresik Bagikan Paket Obat dan Vitamin untuk Warga Isoman
- Dinkes Gresik Berikan Obat dan Vitamin Gratis Bagi Warga Isoman
- Komisi D DPRD Meminta Jangan Sampai Ada Penolakan Pasien
- Gotong Royong Tanpa RTLH/Bedah Rumah Yang Roboh di Ngasin Gresik
- Diduga Ditilap: Penyaluran Bantuan PKH di Gresik, Terungkap Ada Duit Bansos
- PERUSAKAN ASSET KABUPATEN KECEROBOHAN PEMERINTAH DESA WOTAN
- MIRIS, ANGGOTA DPRD RANGKAP CALO SEKOLAH
- LSM ILHAM NUSANTARA SOROTI SISWA TITIPAN DEWAN, BENTUK PENGKERDILAN SDM DI DUNIA PENDIDIKAN
- LSM ILHAM Nusantara Sikapi PUNGLI SMP di Gresik
- LSM ILHAM Nusantara Geram Atas Pungli 1 Miliaran Rupiah Oleh Sekolah Di Gresik
- Harga Satuan Kubikasi P3TGAI berbeda, LSM ILHAM Nusantara Akan Bedah Kasus
- LSM ILHAM Nusantara Telusuri Anggaran Bangunan Irigasi Senilai ± Rp.3 jutaan Per meter
- Cairnya program BPNT membuat dilema bagi pedagang kecil
- LSM Ilham Nusantara: Mempertanyakan Keterbukaan Informasi Publik Jalan Petung
- LSM ILHAM Nusantara pertanyakan Fungsi DPRD yang telah kesampingkan pengaduan
- LSM Ilham Nusantara Sebut Petak Umpet DPRD Gresik Terkait Aplus
Seluruh gambar dibawah ini bisa diklik untuk mendapatkan peluang dan manfaat
- Gerbang Gresik: “Mengapa ada dua wadah ?”, Abpednas Perjuangkan Kenaikan Tunjangan BPD
- DPRD Gresik Tampung Aspirasi, Undang Abpednas sebagai wadah resmi BPD
- SINAU BARENG Abpednas Gresik, sejalan program Gerbang Gresik (GG) terhadap pembangunan desa
- BPD Ketagihan hadirnya ABPEDNAS di Desa, Kedamean – Gresik
- BPD Driyorejo tetap kompak bersinergi membangun desa.
SILAHKAN KLIK GAMBAR-GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI/MANFAAT LAINNYA
Ganti lewat pengaturan, kecamatan, cek data dasar Jumlah KK & Anggota Keluarga di Desa Anda. Sudahkah sesuai jumlahnya atau desa anda ada/tidak ada dalam daftar Kementerian Dalam Negeri, Dirjen bina pemerintahan desa ?
Baca juga:
- Bupati Yani, Ingatkan Cara Penanganan menurunkan Pasien Terpapar Covid dan Tekan Angka Kematian
- Lewat program KKN yang didukung oleh kementerian riset teknologi UNISLA kembangkan potensi wisata situs pataan
- Bupati Lamongan Gelar sholat Idul Adha di rumah dinas, Warga diminta Patuhi Prokes
- Penjualan hewan kurban Meroket Jelang Idul Adha
- PPKM Darurat Penjualan Hewan Kurban di Lamongan Melonjak
- Bhabinkamtibmas dan Babinsa Bagikan Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid Desa Balongpanggang Gresik
Bursa kerja :
Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.
Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.
Unduh Salinan SKB PTM di sini.
MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021
Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini
Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:
a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.
Situs Terkait
- indonesia.go.id
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kementerian PAN-RB
- Kementerian Keuangan
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI
Daftar Isi
Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19
- Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
- Persiapan dan Koordinasi
- Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
- Penyusunan Pedoman teknis
- Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
- Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
- Peningkatan Jejaring Pelayanan
- Sistim Informasi Manajemen
- Penyusunan Mikroplanning
- PelaksanaanVaksinasi
- Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
- Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan
Pelaksanaan pemberian vaksinasi
1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan
2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)
3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:
a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
Memerlukan waktu 15 menit/orang
- Pendaftaran
- Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
- Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
- Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
- Penyuntikan
- Informasi jadwal imunisasi selanjutnya
Catatan :
- Pelayanan posbindu 5 jam/hari
- Waktu pelayanan 15 menit
- 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)
- Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
- Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
- Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
- Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
- Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
- Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
- Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi
Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.
- Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
- Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
monev - Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
- Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
- Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
- Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin
Kesimpulan
- Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
- Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
- Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
- Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
- Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
- Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
- mobilisasi komitmen pemerintah daerah
Whistleblowing System
e-Announcement LKHPN
Government Public Relations
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengarusutamaan Gender
Pelayanan Publik
Layanan Informasi Publik (e-PPID)
Saran dan Pengaduan
e-LKHPN
Saber Pungli
Whistleblowing System
e-Announcement LKHPN
Government Public Relations
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengarusutamaan Gender
Pelayanan Publik
Layanan Informasi Publik (e-PPID)
Saran dan Pengaduan
e-LKHPN
Saber Pungli
There is no ads to display, Please add some
