Ramai-Ramai Menghembuskan Aroma Subyektivitas
Mendorong pembuatan acuan hukum materiil dan formil terkait lembaga praperadilan. Dengan adanya aturan tersebut dapat mencegah pemahaman yang berbeda tentang kewenangan praperadilan di antara para
Category : Pojok opini
Rekomendasi Ilham Nusantara: Bangunan dan Rehabilitasi Harus Diaudit Total
Kejaksaan boleh mengabaikan rekomendasi pembangunan lapangan olahraga Dukuh Kembar beberapa tahun yang lalu, karena kedekatan Ketua AKD dengan Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejaksaan Gresik
MEMAHAMI KEMBALI STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan
UKW Bukan Syarat Jadi Wartawan
Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers. UKW adalah
Omong Kosong Menggandakan uang
Pengganda uang dapat dipahami sebagai suatu rasio yang menjelaskan bagaimana setoran awal dapat menghasilkan peningkatan akhir yang lebih besar dalam total uang beredar. Pengganda uang
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Akhir 2022
Selain aturan modal minimal, POJK yang baru soal pinjol ini juga menyebutkan perusahaan pinjol harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas. Lalu kepemilikan asing
LSM ILHAM NUSANTARA KAWAL KETAT LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA OLEH PT. BFI FINANCE LAMONGAN DKK, AGAR TIDAK TERJADI PENODAAN HUKUM
Bahwasanya PT. BFI Finance memerintahkan PT. Cakra untuk penarikan mobil suzuki ertiga No. Pol W 1802 EA, untuk membuat hutangnya konsumen lunas, padahal mobil tersebut
DEMONSTRASI JILID III LSM ILHAM NUSANTARA, BONGKAR MAFIA TEROGANISIR, BIKIN MAM DAN LEGAL PT. BFI FINANCE PUCAT
Suatu kesengajaan agar konsumen yang kendaraannya ditarik kesulitan untuk menuntut keadilan. Kami akan Bongkar Dugaan praktek Mafia terorganisir PT. BFI Finance sampai ke akar-akarnya. Agar
KASIHAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT LAMONGAN DITERLANTARKAN SEBAB BPSK BELUM DIDIRIKAN
Kami mendesak pada tahun 2022 ini diawali dengan permasalahan diskriminisi konsumen yang diduga dilakukan oleh PT. BFI Finance Lamongan, BPSK di Kabupaten Lamongan bisa didirikan
AKIBAT TANGAN BESI PT. BFI FINANCE PAKAI HUKUM RIMBA, LSM ILHAM NUSANTARA MEMINTA BALANCE PELAKSANAAN HUKUM
PT. BFI Finance yang tidak mendaftarkan fidusia dan tidak membayar PNBP adalah merupakan dugaan tindak pidana korupsi, eksekusi tanpa adanya sertifikat fidusia adalah merupakan bentuk
.gif "Solusi")