Image default
Advertorial

Ketua Umum DPP ABPEDNAS: Terorisme Masih Menjadi Masalah Serius Yang Harus Dihadapi Bangsa Indonesia

Jakartakontroversi.or.idBadan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) terus menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mensukseskan program pencegahan paham Intoleransi, radikal dan terorisme. Program pencegahan tersebut salah satunya dilakukan dengan memperkuat wawasan kebangsaan.

”Kami terus mengajak setiap elemen bangsa untuk kita memperkokoh wawasan kebangsaan kita, terutama adalah 4 konsensus nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penguatan nilai-nilai Pancasila, moderasi dalam beragama, penguatan akar budaya bangsa dan pembangunan kesejahteraan,” kata Kepala BNPT RI Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., saat menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Pemuda Panca Marga (PPM) di Kantor BNPT RI Jakarta pada Jumat (24/2/).

Kepala BNPT Boy Rafly bersama Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama

Kepala BNPT mengharapkan kerjasama dengan kedua pihak ini akan semakin memperluas diseminasi wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme dimana akan semakin banyak masyarakat yang menjadi bagian terdepan dalam upaya bersama pencegahan paham radikal terorisme.

“Seluruh desa yang disampaikan ABPEDNAS, 80.000 lebih desa di seluruh Indonesia apabila menjadi bagian terdepan di dalam melakukan pencegahan, maka tidak akan ada ruang gerak bagi pihak pihak yang mengedepankan semangat intoleransi radikal terorisme. jadi ini membangun sebuah sistem nilai merawat, menjaga agar sistem nilai yang diusung oleh kelompok jaringan terorisme ini tidak laku di tengah tengah masyarakat kita,” tambah mantan Kapolda Papua tersebut.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS, Indra Utama menuturkan bahwa aksi terorisme masih menjadi masalah serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dengan perkembangan teknologi, seluruh pihak harus berperang dalam membentengi masuknya paham terorisme ke desa desa.

“Edukasi kepada masyarakat di pedesaan terhadap ancaman terorisme harus dilakukan secepat mungkin. Keterlibatan pemerintahan desa, dalam hal ini anggota Badan Permusyawaratan Desa harus berperan aktif mendukung program pemerintah melalui BNPT dalam mensosialisasikan literasi informasi tentang pencegahan terorisme di wilayah-wilayah pedesaan,” jelas Indra.

Dirinya juga menambahkan bahwa wawasan kebangsaan dari aspek akar budaya dan kekeluargaan yang masih kuat menjadi kekuatan dalam menangkal terorisme dan radikalisme di pedesaan. Toleransi yang kuat antar masyarakat desa menjadi modal besar dalam mencegah penyebaran paham paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.

Tundra Meliala diberikan amanah sebagai Waketum mengatakan, Semoga MoU BNPT dan ABPEDNAS bisa terjalin sinergitas dan kontribusi positif untuk bangsa dan negara, ujarnya. (Ic)

 

Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

 

Ingin Berkontribusi?

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

 Kontroversi

Kanal Data dan Berita Kontroversi Mencerahkan

Sebuah media kontroversi yang mempromosikan penyajian dan pembahasan topik-topik terkini  yang progresif dan kontekstual. Hadir sebagai respon atas maraknya pembahasan topik-topik yang kaku dan konservatif

 

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun.

Dalam setiap pemberitaan (cetak maupun online), redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi.

Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita,Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

Para Researcher Indonesia Bebas Masalah yang tergabung dalam Judicial Research Society tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini dan telah mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki afiliasi diluar afiliasi akademis maupun diluar tempat bekerja yang telah disebut di atas.


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Bamsoet Dorong Pemerintahan Desa Dilibatkan Dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan

admin

Galakan Senam Pagi Bersama Muspika Driyorejo Ajak Instansi Terkait dihadiri HR. Hendry Ketua Abpednas Gresik

admin

Pro dan Kontra Alasan,Perpanjangan Jabatan Kades, Begini Tanggapan Ketum ABPEDNAS dan MPO APDESI

admin

Leave a Comment