Atas dugaan tersebut diperkirakan kerugian negara mencapai ± Rp.1,6 Milyar pertahun Kami akan usut dan laporkan kepada pihak yang berwenang, agar ditindaklanjuti dan tidak terjadi
Jumlah potongan KIP bermodus pemaksaan infaq setiap tahunnya bertambah, sejumlah: Tahun 2020 jumlah ± 230 potongan 1,3 juta Tahun 2021 jumlah ± 137 potongan 1,4
Surya Darmadi juga minta persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaannya di Kabupaten Indragiri Hulu di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang
KPK menetapkan Bupati sebagai tersangka suap dan jual beli jabatan. Dalam praktiknya Mukti Agung mematok tarif mematok harga mulai dari Rp.60 juta hingga Rp.350 juta
Indonesia Bebas Masalah menyebutkan bahwa temuan ini sudah terlambat. Faktanya kinerja polisi selalu terlambat dan beras tidak bisa digunakan. Belum lagi kerugian negara yang ditimbulkan