LSM KPK Tipikor meminta kepada instansi Desa maupun Kecamatan untuk menindak tegas ulah perangkat desa dan jika terdapat bukti-bukti pada ranah hukum, agar di berhentikan dari jabatannya
Lamongan – kontroversi or.id: Di erah pandemi covid-19 masih ada perangkat desa yang menyalahgunakan jabatan sebagai perangkat desa untuk melakukan pungli kepada masyarakat dengan tujuan memperkaya diri.
Perangkat desa yang sudah mendapat siltap bengkok dan lain-lainnya, akan tetapi masih melakukan pungli untuk kepentingan diri sendiri.
Kali ini, Pungli dilakukan salah satu perangkat desa pataan berinisaial ES. Dalam melakukan kegiatan pungli mengatasnamakan Pemerintahan Desa. Padahal ketika awak media kontak untuk melakukan konfirmasi via telepon dengan Kepala Desa Pataan, jelas-jelas membantah kalau Pemerintah Desa memberikan mandat kepada ES dalam melakukan pungli tersebut.
“tidak ada pungutan apapun terkait administrasi desa”, tegasnya.
Ketika laporan dari masyarakat desa kepada LSM KPK Tipikor terkait pungli tersebut, LSM ini langsung menindaklanjuti dan membuahkan hasil fakta di lapangan bahwa, ES kerap melakukan pungli diantaranya pungli biaya nikah yang dikutip vareatif antara 100ribu hingga 400ribu per orang yang akan melakukan nikah.
Padahal N1 N2 desa desa tidak ada biaya (gratis). Ketika LSM mendatangi ke rumahh ES guna melakukan klarifikasi Dan menanyakan seputar aduan masyarakat tersebut, ES dengan jelas membenarkan dengan alasan, “untuk beli rokok dan es bagi Perangkat Desa lainya”, jawab 5es.
Bahkan ada indikasi apa yag d lakukan ES pungli bukan hanya nikah saja, tetapi ada bedah rumah dan yang terjadi baru adalah Kube kbing.
Untuk itu LSM KPK Tipikor meminta kepada instansi Desa maupun Kecamatan untuk menindak tegas ulah perangkat ini dan jika terdapat bukti-bukti pada ranah hukum, agar di berhentikan dari jabatannya. (aza)
There is no ads to display, Please add some
