Lamongan, Puluhan warga desa Kadung rembug kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan geruduk kantor desa dengan maksud tujuan menuntut agar BPD(Badan permusyawaratan Desa)di bubarkan dan tolak adanya PLH .(26/9/2022).
Menurut Suhar(korlap aksi unjuk rasa)saat menyampaikan tuntutannya di depan para demonstran, beliau berharap agar BPD di desanya di bubarkan.
“BPD yang sekarang di bentuk pada masa pemerintahan kepala desa sebelumnya tanpa adanya aspirasi atau usulan dari masyarakat.”
“BPD mengadakan musyawarah menunjuk PLH tanpa persetujuan masyarakat dan tidak sesuai aturan, padahal BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.”
” Dalam hal tersebut BPD sudah menciderai fungsinya lantaran bertindak semaunya. Bubarkan BPD mari bentuk BPD yang baru yang sesuai dengan aturan. “tegasnya.
Menurut Aditama Ardi Nugraha(warga) saat di tanya awak media mengatakan terkait tuntutan para warga pengunjuk rasa agar BPD segera di bubarkan.
“Kami para warga menuntut agar BPD segera di bubarkan karena dalam pembentukan sudah tidak sesuai dengan peraturan permendagri no 110 tahun 2016, yakni dalam pembentukannya unsur masyarakat tidak di libatkan ”
“Ada dua cara pembentukan BPD yakni pemilihan langsung dan musyawarah perwakilan wilayah namun prosedur tersebut tidak di lalui.”ungkapnya
Saat ditanya apakah ada keterkaitan aksi unjuk rasa tersebut dengan kasus yang sedang di alami Kades, beliau memaparkan.
“Ketua BPD kontra dengan Kades, saat pilkadesan orang yang di dukung oleh ketua BPD kalah sehingga gimana caranya kades ini disangkut pautkan agar bisa lengser dalam kasus yang sudah disampaikan warga saat menyampaikan tuntutannya.”tuturnya.
Selain menuntut pembubaran BPD, warga juga menolak Plh Kades yang ditunjuk oleh BPD. Alasan warga, Plh Kades tersebut ditunjuk tanpa persetujuan masyarakat dan tidak sesuai aturan.
“Intinya kemarin saya cuma mendengar ada yang di jadikan PLH, padahal dalam pembentukan PLH harus ada musyawarah desa dan musyawarah desa itu pun harus melibatkan BPD, pemerintah desa serta unsur masyarakat.”
“Disini unsur masyarakat tidak di libatkan tiba tiba ada surat turun dari PMD menunjuk PLH, disini sudah jelas bahwa prosedur tersebut salah sebab sudah ada dalam permendagri no 110 tahun 2016, bahwasannya unsur masyarakat harus di libatkan.”
“Tuntutan kami bubarkan BPD lantaran bertindak arogan, terutama ketuanya yang tidak pernah melibatkan dengan baik anggotanya dan bertindak semaunya sendiri yang kedua kami menolak adanya PLH.”pungkasnya.
Sementara itu menurut sucipto (sekretaris BPD kadung rembug)menuturkan dirinya selaku sekretaris BPD akan menampung aspirasi warga untuk di sampaikan kepada anggota lainnya.
“Terkait tuntutan para warga tentang bubarkan BPD dan ganti yang baru saya kira harus berjalan secara prosedural, namun secara pribadi saya selaku sekretaris BPD siap mengundurkan diri agar muncul kader kader baru yang lebih bersinergi untuk membangun desa”.
“Terkait menolak adanya PLH kita akan juga akan sampaikan kepada para anggota yang lain serta ketua lantaran ketua BPD saat ini berhalangan hadir. ”
“Kita akan cari jalan yang terbaik buat kita semua”.ujarnya.
Aksi puluhan warga ini berjalan dengan tertib aman, damai dan di terimah oleh perangkat desa dan anggota BPD desa setempat, juga Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sukodadi, Gunawan.
Hingga berita ini di tayangkan Camat Sukodadi belum bisa di temui.
Regulasi Desa
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2015 – Permendesa nomor_7_tahun_2015 ttg pemberdayaan masyarakat desa menuju swasembada pangan.pdf
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 – Permen-114-2914-Ped Bng Des.rar
There is no ads to display, Please add some
