Image default
Perubahan Bersama ABPeDNas

4 Jam Sinau Bareng Abpednas Gresik, BPD tak beranjak dari kursi

Gresik,  – Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pertemuan rutin Sinau Bareng dan Santunan Anak Yatim Abpednas (Asosiasi  Badan Permusyawaratan Desa Nasional) wadah resmi yang beranggotakan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang terstruktur mulai tingkat kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai Pusat digelar setiap 3 bulan sekali, kali ini bertempat di Balai Desa Sumput  Driyorejo Kabupaten Gresik. (Minggu, 25/09).

 

Santunan Anak Yatim Abpednas di Driyorejo

Tampak kehadiran  HR. Hendry Ketua DPC. Abpednas Gresik, H. Kamjawiyono, Atek Riduwan Keduanya Anggota DPRD Kab. Gresik, Drs. H. Nur Qolib M.Si Ketua Gerbang Gresik, Masdukan Auditor Ahli Inspektorat Kab. Gresik, Kapten Arh M. Nurul Qomar Danramil 0817 Driyorejo, H. Sutaji Kepala Desa Sumput jajaran perangkatnya, Babinsa, Babinkamtibmas serta perwakilan BPD dari Kecamatan Menganti, Wringinanom dan Kedamean

Atek Riduwan Wakil Ketua Komisi IV (Bidang Kesra) mengatakan, “Komisi kami adalah tempat berkeluh kesahnya tentang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan sekaligus akan menjembatani ke Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan)”.

BPD harus cerewet

Atek Riduwan politisi dari fraksi Golkar ini juga menandaskan “BPD harus cerewet kepada Bupati dan Kepala Desa terkait dengan tuntunan hak-hak BPD yang belum terpenuhi”

Sementara itu H. Kamjawiyono sangat mengapresiasi agenda Sinau Bareng Abpednas, yang mengundang banyak segi manfaatnya untuk anak yatim dan anggota BPD.

“Terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan, BPD ini adalah lembaga penting di desa sebagai mitra penyelenggara pemerintahan bersama kepala desa dan perangkatnya untuk tetap menjalin harmonisasi serta mengawasi pendapatan desa yang masuk dan mengawasi program program pembangunan agar bisa terlaksana dengan baik” ujar politisi dari partai Gerindra.

“3-SI” Fungsi BPD 

H. Nur Qolib yang hadir bersama Sekretaris LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Gerbang Gresik dalam pemaparan materinya menjelaskan,

“ Ada “3-SI” Fungsi BPD yakni Legislasi, Aspirasi, Koreksi (Pengawasan) dari tiga SI selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

Fungsi Legislasi, membahas dan menyepakati Perdes (Peraturan Desa) :

     a. Perdes Tahunan yaitu RKPDes dan APBDes

     b. Perdes Insidentil yaitu sesuai dengan kondisi kebutuhan masing-masing desa

2. Fungsi Aspirasi dengan menggali, menerima dan menyampaikan kepada Kepala Desa bisa dengan menerima aspirasi masyarakat di kantor BPD/Balai Desa juga bisa dengan Turba (turun ke bawah) mengadakan pertemuan dengan elemen kelompok masyarakat.

3. Fungsi Koreksi, Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Desa yang dimulai dengan Perencanaan penyusunan APBDes, Pelaksanaan APBDes kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa)

Selanjutnya Nur Qolib yang pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kab. Gresik membagikan gratis buku pedoman BPD dari Kementerian Dalam Negeri RI

BPD harus meningkatkan optimalisasi pengawasan kinerja yang menjadi domain kepala desa

Pada kesempatan itu hadir juga Masdukan dalam kapasitas undangan pribadi mengungkapkan, “Saat ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tata Kelolah Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, BPD harus meningkatkan optimalisasi pengawasan kinerja yang menjadi domain kepala desa, BPD harus menyoroti pelaksanaan yang ada dalam bidang APBDes, mengetahui prioritas penggunaan DD (Dana Desa).

Masdukan juga menerangkan terkait laporan kepala desa ada 3 :

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran

b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan

c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Selanjutnya BPD melakukan evaluasi LKPPD yang merupakan bagian dari laporan kinerja BPD kepada Bupati boleh ditembuskan ke Inspektorat sebagai institusi yang menjalankan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan

Rata-rata anggota BPD hanya sebagai Pelengkap Desa

“Rata-rata anggota BPD hanya sebagai Pelengkap Desa, maka beharap banyak dengan Abpednas dengan kegiatan Sinau Bareng seperti ini, membedah tupoksi BPD secara teknis agar dialokasikan anggaran di tahun 2023” sambung Masdukan

Seharusnya Bimtek Peningkatan Kapasitas ya seperti ini

Hariyono Ketua BPD Sumput yang dalam hal ini sebagai tuan rumah Sinau Bareng Abpednas, merasakan puasnya“Seharusnya Bimtek Peningkatan Kapasitas ya seperti ini”

Rangkaian acara berjalan hampir 4 Jam dilanjutkan di Diskusi dan Tanya Jawab peserta Sinau Bareng masih tidak beranjak dari tempatnya, diakhiri dengan ramah tamah

 


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Pro dan Kontra Alasan,Perpanjangan Jabatan Kades, Begini Tanggapan Ketum ABPEDNAS dan MPO APDESI

admin

Tomas Bambe Mengaku, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat ini Tata Kelolahannya sudah cukup baik, dipertahankan”

admin

JALISA Program Jaga Desa, BPD dan Perangkat Puas

admin

Leave a Comment