3 Menteri Melakukan Panen Padi di Gresik

Ke-3 Menteri tersebut yang hadir diantaranya menteri  Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo, Meneg BUMN Erick Tohir, dan Menteri Perdagangan (Mendag) M.Luthfi didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wabup Gresik Aminatun Habibah

_{Konten ini diproduksi oleh: Arto}
^{Disunting khusus: Imam Ahmad Bashori}

Gresik – Tiga Menteri melakukan panen padi bersama di Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik, Jawa Timur. (Jum’at 12/3/2021)

Pada kesempatan itu, Ke-3 Menteri tersebut yang hadir diantaranya menteri  Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo, Meneg BUMN Erick Tohir, dan Menteri Perdagangan (Mendag) M.Luthfi didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wabup Gresik Aminatun Habibah.

Istimewa dan Langka
Dalam penjelasannya, mentan Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, kunjungan kali ini serasa istimewa dan langka. Karena selama dirinya menjabat jadi menteri, secara bersamaan 3 menteri hadir dalam satu forum yang sama.

‘Melakukan panen padi secara bersama, dan menurutnya baru ada di daerah atau kabupaten ini”, ujarnya

Selama Pandemi Tidak Boleh Berhenti
Kata Menteri kabinet Jokowi ini, menuturkan, “selama pandemi Covid-19 sektor pertanian tidak boleh berhenti”.

Pihaknya juga mendorong Kabupaten Gresik menjadi lokomotif ketahanan pangan.

Selain sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan harus tetap jalan.

Namun, kata mentan tetap mengedepankan protokol kesehatan (Prokes).

Hasil Maksimal, Asalkan Tulus Ikhlas
Lebih lanjut Sahrul menjelaskan, “sektor ini bisa menghasilkan yang maksimal asal dilakukan tulus ikhlas dan tanpa ada penyelewengan, terang mentan yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan ini”.

Pasalnya Ibaratkan, “menanam jagung yang seharusnya ditanam di kebun malah ditanam di aspal. Ini tidak benar berarti ada sistemnya yang salah”.

Selesaikan Secara Adat
Sementara itu, kata mentan, “jika ada permasalahan yang menyangkut pertanian di daerah, kalau bisa diselesaikan secara adat”.

Jangan menunggu terlalu lama karena dampaknya bisa mengganggu lainnya.

Tidak semua dibiayai APBN
Saat dicecar terkait alokasi pupuk subsidi yang masih dirasa kurang oleh petani. Sahrul menyampaikan menyangkut hal ini, tidak semua dibiayai oleh APBN.

Meski alokasi awal yang diusulkan 24 juta ton tapi yang disetujui hanya 9 juta ton, kemudian yang 1 juta ton pupuk organik cair.

Peningkatan yang signifikan ?
“Dengan demikian kemampuan pemerintah kan terbatas, jadi tidak semua dibiayai, utamanya  terkait alokasi pupuk bersubsidi”, pungkasnya.

Sementara Wabup Gresik Aminatun Habibah (Bu Min) menambahkan, “kondisi pertanian di kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang signifikan”.

Menurutnya  luas baku lahan sawah mencapai 37.941,4 hektare dan tegalan 23.763,2 hektare.

Sedangkan wilayah Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduksampeyan. Rata rata hasil produksi padi mencapai 6,6 ton/per hektare gabah kering panen, ulasnya

Memprioritaskan NPK Bersubsidi
Kendati demikian, dirinya berharap, “Kementrian Pertanian memprioritaskan penambahan alokasi pupuk NPK bersubsidi di Kabupaten Gresik”.

Pasalnya, sementara ini kondisi alokasi pupuk tersebut  hanya mencukupi 37 persen dari kebutuhannya.

_{Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu}

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

Silahkan klik gambar-gambar dibawah ini untuk mendapatkan informasi/manfaat lainnya

Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait

•  indonesia.go.id
•  Badan Pemeriksa Keuangan
•  Komisi Pemberantasan Korupsi
•  Kementerian PAN-RB
•  Kementerian Keuangan

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

•  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
•  Persiapan dan Koordinasi
•  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
•  Penyusunan Pedoman teknis
•  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
•  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
•  Peningkatan Jejaring Pelayanan
•  Sistim Informasi Manajemen
•  Penyusunan Mikroplanning
•  PelaksanaanVaksinasi
•  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
•  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

1. Pendaftaran
2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
5. Penyuntikan
6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

• Pelayanan posbindu 5 jam/hari
• Waktu pelayanan 15 menit
• 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.

” alt=”” />

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.

” alt=”” />

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
   monev
3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

•  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
•  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
•  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
•  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
•  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
•  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
• mobilisasi komitmen pemerintah daerah