KPK Buka Nama Semua Pejabat yang Diperiksa Soal Harta

Dengan merahasiakan ini, tujuan KPK adalah mengklarifikasi secara benar tidak tercapai karena bertolak belakang dengan kehendak KPK yang menginginkan masyarakat untuk melaporkan. Justru langkah mundur ketika KPK tidak mengumumkan dengan alasan rahasia, kata Ketua umum Indonesia Bebas Masalah Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir saat mengawal dugaan potongan bantuan BAZNAS Kertosono  Jawa timur. (Rabu,22/3/2023).

 

 

Oleh : Cempluk
Team Investigasi Mafia Bantuan BAZNAS

 

PERINGATAN: Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca. Kami menyarankan anda tidak meneruskan membacanya. Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh Penegak hukum Indonesia, Pemerhati Kebijakan Indonesia dan Lembaga-lembaga Kontrol Sosial se-Indonesia 

 

Kontroversi.or.id: KPK melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada pejabat pada Selasa (21/3/2023). Namun, KPK merahasiakan identitas satu pejabat terkait proses klarifikasi tersebut.

Indonesia Bebas Masalah meminta KPK agar transparansi terhadap nama pejabat yang dimintai klarifikasi LHKPN. Indonesia Bebas Masalah menilai, sikap KPK itu sebagai langkah mundur.

“Dengan merahasiakan ini, tujuan KPK adalah mengklarifikasi secara benar tidak tercapai karena bertolak belakang dengan kehendak KPK yang menginginkan masyarakat untuk melaporkan. Justru langkah mundur ketika KPK tidak mengumumkan dengan alasan rahasia”, kata Ketua umum Indonesia Bebas Masalah Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir saat mengawal dugaan potongan bantuan BAZNAS Kertosono Jawa timur. (Rabu,22/3/2023).

KPK dinilai bertanggung jawab untuk membuka identitas pejabat saat diklarifikasi mengenai asal-usul kekayaan. Hal itu merupakan bentuk transparansi KPK kepada masyarakat.

“Mulai sekarang KPK mengumumkan pejabat-pejabat yang diklarifikasi terkait LHKPN-nya. Karena pejabat tersebut digaji oleh negara, digaji oleh duit rakyat, ditugaskan untuk melayani rakyat. Ketika (mereka) diklarifikasi, ya rakyat harus tahu dan rakyat akan membantu memberikan informasi-informasi tambahan kepada KPK”, ujar Imam.

 

KPK Merahasiakan Identitas Pejabat yang Diklarifikasi LHKPN ?

Awal tahun ini sejumlah pejabat diklarifikasi soal harta kekayaannya yang dinilai janggal oleh Tim Direktorat LHKPN KPK. Para pejabat yang telah diklarifikasi itu mulai dari mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra.

KPK kembali melakukan klarifikasi LHKPN kepada sejumlah pejabat pada Selasa (21/3/2023). Klarifikasi LHKPN kepada pejabat lain itu sebagai bentuk proaktif dari KPK dalam memastikan kekayaan faktual yang dilaporkan wajib lapor LHKPN.

“KPK juga melakukan klarifikasi LHKPN kepada para wajib lapor lainnya. Hal ini wujud komitmen KPK untuk proaktif dalam upaya memastikan LHKPN yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara ataupun wajib lapor telah diisi dan dilaporkan sesuai faktualnya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Selasa (21/3/2023).

Namun KPK tidak mengungkapkan identitas satu pejabat yang diklarifikasi LHKPN pada hari itu. Ali menyebut pejabat itu bukan sosok yang diviralkan di media sosial soal harta kekayaannya.

KPK tidak merinci identitas pejabat tersebut. KPK menyebut pejabat itu bukan sosok yang telah diviralkan di media sosial soal harta kekayaannya.

“Pejabat lain yang juga diklarifikasi hari ini yang bukan atas dasar pemberitaan”, ujar Ali.

“Di awal sebenarnya sudah saya sampaikan 195 wajib lapor LHKPN juga belum tahu siapa-siapa orangnya, di mana alamatnya. Tapi yang pasti kami lakukan itu dan hasilnya disampaikan kepada inspektorat wajib lapor tersebut”, tambah Ali.

Klarifikasi LHKPN kepada para pejabat selalu dibeberkan identitasnya oleh KPK. Namun KPK tidak menyebutkan identitas sosok pejabat lain yang juga diklarifikasi LHKPN-nya. (Selasa,21/3/2023).

“Saya kira tidak perlu disampaikan ya,” ujar Ali.

 

Sebuah upaya menggelorakan semangat menuju cita-cita Indonesia yang lebih baik.

Banyak yang Indonesia punya, banyak pula yang Indonesia perbuat. Semua harus disampaikan dan perlu disebarkan. Agar kita tahu dan mau berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Menjadi lebih baik, terpandang di mata dunia

Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

 

_{Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu}

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

 

Kontroversi

Kanal Data dan Berita Kontroversi Mencerahkan Sebuah media kontroversi yang mempromosikan penyajian dan pembahasan topik-topik terkini  yang progresif dan kontekstual. Hadir sebagai respon atas maraknya pembahasan topik-topik yang kaku dan konservatif Kontroversi tidak memberikan saran atau panduan untuk melakukan menyimpang atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Kontroversi dirancang untuk memberikan informasi dan solusi yang berguna dan etis. Kontroversi mendukung praktik yang sesuai dengan hukum dan etika dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penyimpangan atau pelanggaran hukum lainnya yang tersuguh dalam pemberian informasi kontroversi, Anda harus berkonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga bantuan hukum hukum yang berwenang untuk mendapatkan saran yang tepat dan sesuai dengan hukum dan etika.

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan (cetak maupun online), redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai. Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda. Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita,Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda. Para Researcher Indonesia Bebas Masalah yang tergabung dalam Judicial Research Society tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini dan telah mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki afiliasi diluar afiliasi akademis maupun diluar tempat bekerja yang telah disebut di atas.

 

There is no ads to display, Please add some