Image default
  • Home
  • Berita Utama
  • Wajib Lapor LHKPN: Sarang Tikus, Kegaduhan, Versi, Menghapus Penikmat Gaji Buta Pasca Flexing
Berita Utama Kupas tuntas Pojok Opini Imam Ahmad Bashori Referensi

Wajib Lapor LHKPN: Sarang Tikus, Kegaduhan, Versi, Menghapus Penikmat Gaji Buta Pasca Flexing

Mulanya Esha disebut menjabat Kepala Subbagian Administrasi Bangunan, Bagian Bangunan, Biro Umum, Sekretariat Kementerian dengan pangkat golongan III/c. Akan tetapi, setelah kepemilikan harta mewah itu terbongkar di media sosial, jabatan Esha di Sekretariat Negara tercatat sebagai Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dengan golongan IV/a

 

Oleh Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir
Team Investigasi/Reportase Carut Marut Indonesia
 
PERINGATAN: Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca. Kami menyarankan anda tidak meneruskan membacanya. Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh Penegak hukum Indonesia, Pemerhati Kebijakan Indonesia dan Lembaga-lembaga Kontrol Sosial se-Indonesia 

 

Dugaan kepemilikan harta mewah Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi Kendaraan Biro Umum Sekretariat Esha Rahmanshah Abrar menuai pertanyaan jika dibandingkan pendapatannya.

Akan tetapi, ternyata jumlah harta kekayaan Esha tidak bisa diakses melalui data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pembe Korupsi (KPK).

Setelah ditelusuri, ternyata Esha belum termasuk ke dalam golongan pejabat negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya.

Menurut situs Sekretariat Negara, mulanya Esha disebut menjabat Kepala Subbagian Administrasi Bangunan, Bagian Bangunan, Biro Umum, Sekretariat Kementerian dengan pangkat golongan III/c.

Akan tetapi, setelah kepemilikan harta mewah itu terbongkar di media sosial, jabatan Esha di Sekretariat Negara tercatat sebagai Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dengan golongan IV/a.

Menurut data tentang pendapatan aparatur sipil negara, pegawai golongan IV/a mengantongi gaji pokok sebesar Rp. 3.044.300 sampai Rp. 5.000.000.

Jumlah gaji pokok itu di luar tunjangan yang diterima Esha.

 

Wajib lapor versi UU 28 Tahun 1999

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, terdapat sejumlah golongan pejabat yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK secara berkala.

Para pejabat negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK menurut UU 28/1999 adalah:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
  3. Menteri,
  4. Gubernur,
  5. Hakim,
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:

  1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,
  2. Pimpinan Bank Indonesia,
  3. Pimpinan Perguruan Tinggi,
  4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian Negara Republik Indonesia,
    Jaksa,
  5. Penyidik,
  6. Panitera Pengadilan,
  7. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

 

Wajib lapor versi UU 30 Tahun 2002

Sedangkan menurut Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, golongan pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya diperluas menjadi:

  1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara,
  2. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan,
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai,
  4. Pemeriksa Pajak,
  5. Auditor,
  6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan,
  7. Pejabat atau Kepala Unit Pelayanan Masyarakat,
  8. Pejabat pembuat regulasi.

 

Karena Esha merupakan aparatur sipil negara golongan IV/a, maka dia belum diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pada 31 Agustus 2021 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Merujuk pada Pasal 4 huruf e peraturan tersebut, tertulis bahwa PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.

 

Dugaan harta tak wajar

Dugaan kepemilikan harta tak wajar Esha terungkap setelah gaya hidup sang istri dan kepemilikan rumah mewahnya dibongkar melalui media sosial.

Gaya hidup istri Esha terungkap karena mengunggah kepemilikan harta mewah melalui media sosial Instagram.

Sang istri mengunggah kepemilikan mobil MG 5 GT Magnify seharga Rp 407,9 juta melalui Instagram.

Selain itu sang istri juga memperlihatkan emas dan tas mewah yang merupakan hadiah dari Esha.

 

Menonaktifkan setelah ramai

Esha juga disebut-sebut mempunyai rumah mewah di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan profil golongan dan gaji Esha, kepemilikan sejumlah harta itu menuai kecurigaan.

Setelah dugaan kepemilikan harta tak wajar itu, Kementerian Sekretariat Negara memutuskan menonaktifkan sementara Esha.

“Sebagai tindak lanjutnya, Esha telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya, untuk memudahkan melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi yang berkembang”, kata Kepala Biro Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto.

 

Team verivikasi internal selama ini tidak bekerja ?

Kemensetneg-pun telah membentuk tim verifikasi internal buat menyelidiki harta kekayaan Esha.

“Kemensetneg akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif sebagai dasar menindakanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan,” ujar Eddy.

Eddy mengatakan, Kemensetneg akan mengumumkan hasil verifikasi tersebut kepada publik sebagai tanda komitmen pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktik yang bertentangan dengan hukum.

Eddy juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat praktik gaya hidup mewah yang dipamerkan istri Esha.

 

Wajib lapor versi Peraturan Kemensetneg Nomor 128 Tahun 2015 

Esha Rahmansah Abrar dinonaktifkan dari jabatan Kasubag Administratif Kenderaan Biro Umum Kemensetneg setelah istrinya pamer harta di media sosial. Namun, kekayaan Esha tidak terdaftar di situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati kemudian buka suara. Dia menyebut Esha memang tidak terdaftar sebagai wajib lapor.

“Terkait pertanyaan LHKPN pegawai Kemensetneg tidak ditemukan di situs e-LHKPN, berdasarkan data pada e-LHKPN, yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai wajib lapor”,  kata Ipi, (Senin,20/3/2023).

Ipi mengatakan, dari data yang diterima, Kemensetneg melalui Peraturan Kemensetneg Nomor 128 Tahun 2015 menetapkan empat jabatan yang wajib lapor LHKPN. Keempat jabatan itu mulai dari pejabat eselon 1, eselon 2, bendahara, dan auditor.

“Namun demikian, dalam kaitan kewajiban lapor LHKPN, instansi dapat melakukan perluasan wajib lapor hingga meliputi jabatan lainnya yang memiliki fungsi strategis yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelas Ipi.

 

Menafikan kerja LHKASN

“Selain itu, seorang ASN terikat kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada instansi masing-masing berbentuk LHKASN sesuai dengan SE KemenPAN-RB No 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN Di Lingkungan Instansi Pemerintah,” tambahnya.

Esha Rahmansah Dinonaktifkan
Kasubag Administrasi Kenderaan Biro Umum Kemensetneg, Esha Rahmansah Abrar, dinonaktifkan buntut sang istri flexing atau pamer harta di media sosial. Kemensetneg akan berkoordinasi dengan KPK dan PPATK untuk mengusut harta tak wajar Esha.

“Kemensetneg akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif sebagai dasar menindaklanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan,” kata Karo Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, dalam keterangannya. (Minggu,19/3/2023)

Eddy mengatakan hasil pemeriksaan PPATK nanti akan disampaikan ke publik. Hal itu sebagai komitmen Kemensetneg untuk mendukung pemberantasan KKN dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.

Kemensetneg memohon maaf atas kegaduhan soal ulah istri pejabatnya yang flexing di media sosial. Esha dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk verifikasi informasi yang berkembang.

“Selanjutnya juga telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Saudara Esha Rahmansah Abrar dan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Negara,” katanya.
Gaya hidup mewah istri dari Esha disorot setelah screenshot foto setruk pembelian mobil beredar di media sosial. Dalam foto itu, istri Esha menuliskan rasa syukur bisa membeli mobil yang awalnya tidak direncanakan.

Istri Esha itu mengaku terpesona oleh mobil berwarna kuning yang dilihatnya di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Unggahan itu lantas banyak dikomentari oleh sejumlah netizen media sosial dan menjadi kontroversi.

 

APBN Minus Terus, Berkat Sarang Tikus

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta PPATK serius membongkas kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga membongkar aliran dana meskipun nilainya kecil.

“Jangan sampai hari ini cuma bicara Rp.300 Triliun saja, tapi recehannya di mana aja. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara, APBN kita minus terus, ternyata tikusnya ada di sana”, kata Desmond saat rapat Komisi III DPR bersama PPATK, di Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat. (Selasa,21/3/2023).

Desmond menilai informasi yang diungkapkan oleh PPATK menjadi penting untuk mengetahui jumlah dana yang dipermainkan oleh Kemenkeu.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut informasi yang dimiliki PPATK ini dapat menjadi acuan ketika Komisi III DPR rapat bersama Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK.

“Kalau tadi dibilang bahwa ini adalah unsur pencucian uang, ada pertanyaan yang bukan wilayah PPATK. Ada wilayah polisi, ada wilayah Kejagung, ada wilayah KPK. Jadi data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseriusi informasi ini”, tutur Desmond.

Desmond-pun meminta PPATK juga membongkar pelaku di balik aliran dana Rp300 triliun. Dia wanti-wanti ada pelaku lain selain Rafael Alun Trisambodo (RAT).

“Kalau kita bicara Rp300 triliun, Rp400 triliun enggak ngerti kita, yang mana pencucian uangnya, siapa pelakunya. Apakah itu berkaitan dengan jumlah sejumlah orang misalnya RAT, atau ada Alun-Alun yang lain. Apakah itu perorangan atau memang ini kelembagaan,” jelas dia.

Desmond lantas mempertanyakan apakah dalam kasus ini yang bermasalah adalah secara kelembagaan atau perorangan.

“Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak bagus atau tikus tikus di kelembagaan itu. Dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan, memang tidak beres kelembagaan Ditjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti Alun-Alun itu”, tutup Desmond.

 

Usul Bentuk Pansus

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (pansus) guna menyelesaikan kasus transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pembentukan pansus itu diperlukan untuk menyelesaikan kasus transaksi mencurigakan tersebut. Sebab, Kemenkeu menjadi tempat penyimpanan pendapatan negara dari pajak, bea cukai, dan sumber lain.

“Persoalan-persoalan ini harus kita pansus kan. Maka pertanggungjawaban tidak menguap seperti sekarang. Kalau sekarang menguap”, ujar Desmond. (Selasa,21/3/2023).

Desmond menilai penyelesaian kasus ini menguap sebab presiden tidak bertindak untuk menyelesaikan kasus tersebut. “Harapannya ada tindakan yang cukup bagi presiden untuk menjaga kepercayaan publik, bahwa sumber pendapatan negara tidak terpercaya hari ini,” kata dia.

Desmond menuturkan pembentukan pansus ini dilakukan apabila penyelesaian ke depan tidak ada kejelasan.

“Kalau tidak jelas maka akan kita pansus kan. Kenapa? Ini kan banyak APBN sumber pendapatan negara, pajak, bea cukai,” kata Desmond.

Selain usulan pembentukan pansus ini bisa diwujudkan agar semua hal tentang kasus ini bisa lebih terbuka. Mulai dari pihak PPATK, Mahfud MD, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

“Sementara ini kan dibantah sama Kementerian Keuangan seolah tidak ada pencucian uang di situ. Padahal PPATK dan Pak Mahfud sangat jelas bahwa iya ada pencucian uang,” tegas Desmond.

“Nah, langkah hukumnya apa, di sinilah perlu pansus. Kenapa? Kalau di pansus ada pelanggaran ya, harus ada tindakan hukum kan. Makanya menurut saya perlu pansus atau hak angket lah, hak bertanya lah ya,” tandasnya

 

 

Sebuah upaya menggelorakan semangat menuju cita-cita Indonesia yang lebih baik.

Banyak yang Indonesia punya, banyak pula yang Indonesia perbuat. Semua harus disampaikan dan perlu disebarkan. Agar kita tahu dan mau berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Menjadi lebih baik, terpandang di mata dunia

 

Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

 

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

 

Ingin Berkontribusi?

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

 Kontroversi

Kanal Data dan Berita Kontroversi Mencerahkan

Sebuah media kontroversi yang mempromosikan penyajian dan pembahasan topik-topik terkini  yang progresif dan kontekstual. Hadir sebagai respon atas maraknya pembahasan topik-topik yang kaku dan konservatif

Kontroversi tidak memberikan saran atau panduan untuk melakukan menyimpang atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Kontroversi dirancang untuk memberikan informasi dan solusi yang berguna dan etis. Kontroversi mendukung praktik yang sesuai dengan hukum dan etika dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data.

Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penyimpangan atau pelanggaran hukum lainnya yang tersuguh dalam pemberian informasi kontroversi, Anda harus berkonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga bantuan hukum hukum yang berwenang untuk mendapatkan saran yang tepat dan sesuai dengan hukum dan etika.

 

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun.

Dalam setiap pemberitaan (cetak maupun online), redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi.

Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita,Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

Para Researcher Indonesia Bebas Masalah yang tergabung dalam Judicial Research Society tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini dan telah mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki afiliasi diluar afiliasi akademis maupun diluar tempat bekerja yang telah disebut di atas.


There is no ads to display, Please add some

Related posts

PENSYARAHAN KITAB HADIS

Penulis Kontroversi

Berlebaran Ala Wakil Bupati Gresik, Ditengah Pandemi Covid 19

Penulis Kontroversi

Bahan Ajar Biolistrik (Udayana)

Penulis Kontroversi

Leave a Comment