Image default
Hukum & Kriminal

Usut tuntas penyelewengan pupuk bersubsidi di Gresik

bebas

Kami akan mendesak kepala dinas pertanian kabupaten Gresik untuk menjalankan amanat peraturan menteri pertanian nomor 1 tahun 2020 yang menuangkan dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi enam tepat

LSM ILHAM Nusantara mendalami kasus dugaan korupsi dan penggelapan dan penipuan dan pencurian hak petani yang tergabung dalam GAPOKTAN desa sawo yang diduga dilakukan oleh H. Matono pemilik kios UD Linda jaya yang beralamat di Jalan raya desa Sawo kecamatan Dukun kabupaten Gresik. LSM akan mengungkap semua rantai kebobrokan terkait hal yang berkaitan dengan pemberdayaan petani.

 

Pemilik kios mengakui kesalahannya

Semakin teruarai jelas meruncing kasus pengalihan secara melawan hukum pupuk bersubsidi jatah GAPOKTAN, pemilik kios telah mengakui melalui pesan singkat WhatsApp “Ngapunten nembe bales injih pk kulo kilaf ngapunten engkah katah” (kamis, 01/04/2021).

 

Petugas piket dinas tidak mengetahui tim verval

Charif mendatangi kantor dinas pertanian kabupaten Gresik untuk mempertanyakan kepada tim Verval kabupaten (kamis, 01/04/2021) namun sesampai di kantor dinas tidak bertemu dengan siapapun, sebab semua tim sedang ada kegiatan luar kantor begitu keterangan dari salah satu penerima tamu di kantor dinas, ruangan terkunci semua dan tidak tahu kemana acara kedinasannya “kami bingung pak harus mengatakan apa kami tidak tahu apa tim verval dan ruangannya dimana pak, orang dinas tidak laporan ke kami, jadi kami tidak bisa menjelaskan kepada bapak kemana acara dinasnya, seharusnya kami diberitahukan jikalau ada kegiatan dimana dan siapa saja yang ikut, biar kalau ada tamu yang datang kami bisa menjelaskan dan memberikan informasi yang tepat”. Tuturnya (kamis, 01/04/2021)

Rencana agenda pertemuan dengan tim verval

Kepala dinas pertanian Gresik Ir. EKO ANINDITO PUTRO, M.M.A. menyampaikan melalui pesan singkat WhatsApp nya, “Waduh teman2 verval ke lapangan semua Pak, kl mau ketemu dgn teman2 tim verval monggo kita agendakan Senin, tks,” (kamis, 01/04/2021)

Lebih lanjut eko “Tim Pembina Kab yang mengkoordinir teman2 verval kec,  Pak Ardi Kabid Tan Pangan & Hortikultura, Pak Edi Koord Jab Fungsional dan Pak Wanda dr Perikanan, monggo kl mau ketemu senin, tks” (jumat, 02/04/2021)

 

Tidak ada kepala tim verval

Kepala UPTD pertanian Dukun Wiwik wulandari menyampaikan melalui pesan WhatsApp nya “Proses”

Lebih lanjut wiwik “Kepala e-verval ga ada pak😊 Yg ada tim verval, di kecamatn maupun kabupaten…. Penerima tamu tidak tahu karena itu bukan jabatan.

Tim verval pupuk bersubsidi kabupaten pak Ardi”. (kamis, 01/04/2021)

 

Distributor tidak menjawab

Rudi selaku Distributor pupuk PT. CAHYA ANEKA USAHA di kecamatan Dukun tidak menjawab dan pesan WhatsApp hanya dibuka saja tanpa komentar. (sabtu, 03/04/2021)

 

Kekecewaan GAPOKTAN

Ketua GAPOKTAN desa Bulangan abdul hamid mengatakan perbuatan H. Matono adalah perbuatan yang sudah terlanjur diperbuat, kerugian tidak akan bisa kembali meskipun diganti barangnya. kami sangat menyayangkan dan kecewa pelayanan kios sawo (jumat, 02/04/2021)

 

Sikap kepala desa 

Kepala desa Bulangan Berusaha meredam emosional ketua LSM ILHAM Nusantara agar ada jalan keluar penyelesaian tersebut. (jumat, 02/04/2021)

Kepala desa sawo saat dikonfirmasi oleh ketua LSM ILHAM Nusantara hanya dibaca saja dan enggan menjawab dan terkesan mengabaikan dan membiarkan persoalan yang menjadi polemik didesa Sawo. (sabtu, 03/04/2021).

Kepala desa Gedong kedo’an sekaligus ketua AKD Dukun tidak berkomentar apapun terkait permasalahan penyelewengan pupuk yng menyangkut beberapa desa diwilayah kecamatan Dukun.(sabtu, 03/04/2021)

Distributor dalam hal ini wajib bertindak tegas atas pelanggaran kios, yang membentuk kios adalah distributor tentunya yang memberhentikan kios juga distributor. diwilayah kecamatan dukun banyak penyimpangan yang menurut kami adanya keterlibatan dan peran serta distributor,  bagaimana tidak coba lihat kios desa padangbandung yang gudang/kios kurang memadai bisa lolos menjadi kios, adalagi informasi perangkat desa dukuh kembar selama tahun 2021 mulai januari hingga maret jatah pupuk bersubsidi jatah GAPOKTAN desa Dukuh kembar tidak dikirim, kios desa wonokerto yang sudah tutup lama jatah pengiriman pupuk dialihkan kemana.

Adalagi yang miris terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai peraturan menteri pertanian nomor 1 tahun 2020 juncto peraturan menteri pertanian nomor 10 tahin 2020 dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 tepat jumlah, waktu, tempat, jenis, mutu dan harga. Namun fakta lapangan bertolak belakang, harga pupuk melebihi dari harga eceran tertinggi (HET) dan harga pupuk diterima petani meskipun melebihi harga eceran tertinggi (HET) hal itu bukan merupakan kewenangan dinas pertanian Gresik dikarenakan harga eceran tertinggi adalah harga sampai dikios saja begitu jawaban kepala dinas pertanian kabupaten gresik pada pertemuan kami sebelumnya (11/02/2021).

LSM ILHAM Nusantara bersikap

Charif ketua umum LSM ILHAM Nusantara mengatakan bahwa perbuatan H. Matono sudah diluar batas kewajaran,  meskipun kios mengembalikan jatah pupuk bersubsidi jatah GAPOKTAN yang telah dijualnya itu tidak cukup, dikarenakan kerugian petani tidak bisa digantikan, waktu tidak bisa diputar yang seharusnya saat itu memupuk tanamannya dikarenakan pupuk tidak tersalurkan berimbas besar bagi petani yang mempengaruhi kerugian besar atas perolehan hasil pertanian. Kalau petani gagal panen siapa yang rugi kita semua, stok pangan berkurang sedangkan kebutuhan tetap lalu masyarakat makan apa kalau hasil panen gagal, pungkasnya.

Lebih lanjut Charif mengatakan kalau jalan penyelesaiannya dengan cara berdamai dengan cara mengembalikan pupuk kepada GAPOKTAN itu hanya memperingan proses hukumnya saja, kalau untuk perbuatannya perbuatan yang tidak bisa ditolerir dan harus diberangus.

untuk penyelewengan yang dilakukan oleh H. Matono akan kami tindaklanjuti atas dugaan korupsi dan penggelapan dan penipuan dan pencurian Hak sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 372 KUHP jo pasal 378 KUHP jo  Perpres Nomor 77 tahun 2005, Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1955 tentang ekonomi subsider Pasal 60 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 1992 tentang budidaya tanaman, terancam dua puluh tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

sikap kepala desa sawo terkesan membiarkan permasalahan mengembang padahal sudah menjadi kewenangannya untuk bersikap demi ketentraman dan kenyamanan warganya apakah ada keterlibatan kepala desa sawo untuk dugaan penyelewengan pupuk tersebut akan kami telusuri.

Distributor yang mengangkat kios, adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh kios distribur berkewajiban bersikap tegas, apabila dibiarkan dan tanpa penindakan maka dapat dikategorikan distributor ikut serta adanya penyelewengan pupuk yang dilakukan oleh kios tersebut, artinya terjadinya penyelewengan pupuk diketahui oleh distributor.

sedangkan untuk harga eceran tertinggi (HET) kami akan perjuangkan petani agar harga eceran tertinggi adalah harga maksimal diterima petani dan tidak ada tambahan biaya lainnya dengan alasan apapun, karena biaya pertanian berdampak mutlak bagi pemberdayaan petani, jangan ngomong tentang pemberdayaan petani kalau kebijakan dan pengawasannya tidak pro petani bahkan menyengsarakan petani. “Kami akan mendesak kepala dinas pertanian kabupaten Gresik untuk menjalankan amanat peraturan menteri pertanian nomor 1 tahun 2020 yang menuangkan dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi enam tepat”,. Tutupnya (sabtu, 03/04/2021)

Filter Wilayah
captcha
Catatan

Kepala rumah tangga tidak selalu terdaftar sebagai penerima bantuan, tapi penerima bantuan bisa berasal dari salah satu anggota rumah tangga atau keluarga di rumah tangga tersebut.

Ruta DTKS
Rumah Tangga DTKS
27.703.976
BSP
Program Sembako
18.737.074 KPM
PKH
Program Keluarga Harapan
10.000.000 KPM
PBI
Penerima Bantuan Iuran/ KIS
96.800.000 Jiwa

Proses Penerbitan Rekomendasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Kartu Pelajar/ Mahasiswa
  • ID DTKS

  • Pemohon
  • melengkapi Persyaratan
  • diajukan ke DISOSPMD – Cek ID DTKS di SIKS- NG – Penyampaian Informasi
  • Proses
  • Terbit Surat Rekomendasi dari DTKS
Tidak dipungut biaya
  • Proses Penerbitan Rekomendasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui


Silahkan klik gambar-gambar dibawah ini untuk mendapatkan informasi/manfaat lainnya



Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait




Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

  •  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
  •  Persiapan dan Koordinasi
  •  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
  •  Penyusunan Pedoman teknis
  •  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
  •  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
  •  Peningkatan Jejaring Pelayanan
  •  Sistim Informasi Manajemen
  •  Penyusunan Mikroplanning
  •  PelaksanaanVaksinasi
  •  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
  •  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

  1. Pendaftaran
  2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
  3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
  4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
  5. Penyuntikan
  6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

  • Pelayanan posbindu 5 jam/hari
  • Waktu pelayanan 15 menit
  • 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.
” alt=”” />
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

  1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
  2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
  3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
  4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
  5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
  6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
  7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
” alt=”” />
Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

  1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
  2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
    monev
  3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
  4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
  5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
  6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

  •  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
  •  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
  •  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
  •  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
  •  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
  •  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
  • mobilisasi komitmen pemerintah daerah



Slide Pendaftaran IKRAP

AD/ART

PERATURAN ORGANISASI

DOKUMEN KERJASAMA

SURAT KEPUTUSAN

DOKUMEN ORGANISASI

PROGRAM / APLIKASI

RoIP

ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

PERATURAN ORGANISASI
PO – Bantuan Komunikasi (Bankom)
PO – Seragam
PO – Pelaksaan Musyawarah & Rapat Kerja
PO – Pancar Ulang
PO – Pembentukan Institusi Baru
PO – Administrasi & Kesekretariatan
PO – Formulir IKRAP
PO – Formulir KTA
PO – Format Database Anggota

DOKUMEN KERJA SAMA
MOU RAPI – MENTERI SOSIAL RI
MOU RAPI – DEPARTEMEN KESEHATAN RI
MOU RAPI – RCTI
MOU RAPI – KEMENKES RI (2012)

DOKUMEN LAIN
SK PENGDA 2016-2021
SK PENGPROV 2013-2017
Phone Alphabetical
Kode 10/Ten Code
Lirik Mars RAPI
Visi/Misi RAPI, Alphabetical, Kode 10
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (.mp3)
Mars RAPI (.mp3)
Panduan Kegiatan NET RAPI Provinsi Jawa Timur
Audio ID RF-LINK ITKP

PROGRAM / APLIKASI
Aplikasi ITKP RAPI
Aplikasi Callbook RAPI JATIM Versi Android
Aplikasi Callbook RAPI JATIM Versi Offline (Desktop PC)

bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Pria Pemanjat Papan Baliho Jadi Tontonan Warga

Penulis Kontroversi

Juragan rongsokan dibakar hidup-hidup oleh tetangga sendiri

Perdes jadi acuhan, BUMDESMA ex. PNPM lalai kewajiban SHU

charif anam

Leave a Comment

bebas