Dishub Gresik Akan Gaji Jukir Setara THL 1.8 Juta Perbulan

Dishub baru memiliki 10 unit mesin e-parkir yang terletak di Jalan Samanhudi. Kedepannya, Dishub akan menambah alat e-parkir lagi. Namun, setelah berlakunya e-parkir secara keseluruhan

Gresik – Kabar yang di nantikan petugas juru parkir (Jukir)  mendapatkan gaji, akhirnya terjawab sudah.

Pemerintah kabupaten Gresik melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik, akan mempekerjakan jukir seperti pegawai tenaga harian lepas (THL).

Bahkan sistem pembayaran parkir dilakukan secara elektronik (e-parkir).

Menata kendaraan – memungut retribusi

Mereka juga akan menerima gaji dengan besaran seperti THL yakni Rp.1,8 juta perbulan.

Kepala Dishub Gresik Nanang Setiawan  mengatakan, jika sebelumnya jukir harus menata kendaraan yang parkir hingga memungut retribusi.

Untuk itu, kedepan jukir hanya bekerja untuk menata kendaraan.

Sebaliknya, apabila pengguna mesin ada yang merasa kesulitan, tentunya menjadi kewajiban jukir untuk membantu.

Menariknya, para  petugas Jukir tersebut nantinya berstatus seperti tenaga harian lepas (THL). Senin (8/3/2021).

Terima besaran gaji Rp.1,8 juta perbulan

Mereka juga akan menerima hak atas Gajinya setara dengan THL, yakni Rp 1,8 juta per bulan.

Sementara progresnya saat ini kami baru menerima perda yang diundangkan.

“Selanjutnya dari aturan tersebut, nantinya disusun tentang gaji jukir”, tuturnya.

Ini alasannya, selain akan diterapkannya aturan tersebut, juga untuk menekan kebocoran retribusi parkir.

E-tol BCA – Mandiri

Sejauh ini para pengguna kendaraan bisa memanfaatkan e-tol untuk melakukan pembayaran, bisa melalui Bank BCA dan Bank Mandiri.

Penerapan e-parkir ini, sementara baru berjalan di area Pasar Gresik.

Sebab, kami baru memiliki 10 unit mesin e-parkir yang terletak di Jalan Samanhudi.

“Kedepan kami akan menambah alat e-parkir lagi. Namun, setelah berlakunya e-parkir secara keseluruhan”, katanya.

Baru di pasar Gresik dan terus dievaluasi

Saat ini, lanjut Nanang, “e-parkir yang diberlakukan baru diterapkan di Pasar Gresik. Meski terus dilalukan evaluasi”.

“Keberadaan e-parkir ini diharapkan meminimalkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir tepi jalan”, ujarnya, (41270)

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

Silahkan klik gambar-gambar dibawah ini untuk mendapatkan informasi/manfaat lainnya

Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait

•  indonesia.go.id
•  Badan Pemeriksa Keuangan
•  Komisi Pemberantasan Korupsi
•  Kementerian PAN-RB
•  Kementerian Keuangan

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

•  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
•  Persiapan dan Koordinasi
•  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
•  Penyusunan Pedoman teknis
•  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
•  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
•  Peningkatan Jejaring Pelayanan
•  Sistim Informasi Manajemen
•  Penyusunan Mikroplanning
•  PelaksanaanVaksinasi
•  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
•  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

1. Pendaftaran
2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
5. Penyuntikan
6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

• Pelayanan posbindu 5 jam/hari
• Waktu pelayanan 15 menit
• 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.

” alt=”” />

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.

” alt=”” />

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
   monev
3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

•  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
•  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
•  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
•  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
•  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
•  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
• mobilisasi komitmen pemerintah daerah