Khofifah: “Dari complain handling system ini nanti ada pembenahan di beberapa titik, supaya kecepatan, efektivitas, ketanggapan, transparansi, dan respons OPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat bisa terus terukur”
Kontroversi Command Center: Hari pertama ngantor setelah disambut besar-besaran, Jumat (15/2/2019) lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan keinginan adanya layar lebar di ruang kerjanya untuk memantau semua data Jawa Timur dan memantau kinerja semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.
Ini merupakan bagian dari digitalisasi Kantor Pemprov Jatim di Jalan Pahlawan dan semua koordinasi dalam kinerja Pemprov Jatim. Khofifah mengatakan, ini adalah upayanya untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman yang serba digital.
Khofifah telah memposisikan Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim yang lebih milenial dan dianggap lebih dekat dengan era digital sebagai penanggung jawab pengelolaan big data. Khofifah dan Emil akan meneruskan langkah Soekarwo Gubernur sebelumnya yang sudah meletakkan batu pertama pembangunan “Data Center Indonesia Incorporated”.
Pada Jumat yang sama, Khofifah juga berkunjung ke Command Room (ruang komando) atau Command Center yang ada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur. Dia ingin ruang komando itu berfungsi sebagai complain handling system (sistem penanganan komplain).
Sebagai Tindaklanjut CETAR
Semua keinginan Khofifah itu berkaitan program cepat, efektif, tanggap, transparan, dan responsif (Cetar) yang akan dia gencarkan bersama Emil selama 99 hari pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Melalui ruang komando itu, tidak hanya mampu untuk memantau kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi juga untuk menampung keluhan masyarakat atas semua pelayanan dari seluruh OPD Pemprov Jatim.
Transparansi & Respons Yang Terukur
“Dari complain handling system ini nanti ada pembenahan di beberapa titik, supaya kecepatan, efektivitas, ketanggapan, transparansi, dan respons OPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat bisa terus terukur”, ujar Khofifah dalam kesempatan di DPRD beberapa waktu lalu.
Maka digitalisasi pelayanan dan pemerintahan Khofifah dan Emil ini akan menjadi tugas utama Diskominfo Jatim sebagai OPD yang membidangi ini. Kemarin, Ardo Sahak Kepala Diskominfo Jatim telah rapat dengan Sekda Provinsi Jatim dan Dinas PU Cipta Karya mengenai digitalisasi itu.
Pemasangan CCTV untuk memantau pembuang diapers di Sungai Brantas, terutama di Jembatan Karang Pilang juga menjadi bahan pembahasan dalam rapat tersebut. Kerja pemasangan CCTV ini, kata Ardo, ditargetkan tuntas dalam beberapa hari ke depan.
Bagaimana dengan kerja besar mengintegrasikan semua data Jawa Timur dan mengoneksikan semua ruangan Kepala OPD dengan layar besar di ruang kerja Khofifah? Ardo mengatakan, praktiknya tidak sesederhana yang dibayangkan.
Butuh infrastruktur & perangkat keras
“Untuk mewujudkan mimpi Bu Gubernur ini, dibutuhkan infrastruktur. Tentu harus ada perangkat keras seperti monitor yang diinginkan Bu Khofifah, juga kabel fiber dan perangkat keras lainnya. Tapi yang paling utama perangkat lunaknya”, kata Ardo.
Perangkat lunak (software) itu harus mampu mengintegrasikan semua database yang ada di setiap OPD di Jawa Timur, termasuk mampu untuk menghubungkan semua ruang kerja kepala OPD untuk melakukan video-conference (rapat melalui video).
“Tapi mimpi Bu Khofifah lebih jauh lagi. Beliau ingin melalui layar itu bisa memantau sampai harga cabai di Mojokerto, di Malang, dan daerah lainnya. Ini memang menjadi tantangan bagi kami”, ujar Ardo.
Dia mengakui, jumlah SDM dan kapasitas atau kompetensi SDM di Diskominfo memang terbatas. Maka, dia akan menggandeng pihak ketiga untuk mewujudkan keinginan Khofifah.
“Kami akan kerja sama dengan teman-teman ITS. Saya sudah kontak Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pak Agus”, katanya.
Diskominfo di bawah kepemimpinan Ardo yang baru menjabat sejak Januari 2019 lalu mulai melakukan perencanaan. Rancangan sistem terintegrasi digital inilah yang nanti akan dia tawarkan kepada Khofifah dan Sekdaprov Jatim.
Dari rancangan itu juga, biaya pembangunan infrastruktur digitalisasi ini bisa diketahui.
“Bukannya saya tidak mau menyebutkan anggaran, karena rancangannya ini baru kami susun. Yang jelas, karena ini keinginan Bu Khofifah, tentu ada anggaran yang disiapkan”, ujarnya.
Dia kembali menekankan, mimpi Khofifah itu tidak sederhana. Dia mengakui, pembangunan infrastruktur digital di masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur juga harus dilakukan.
“Kami memang bisa dikatakan leading sektornya. Tapi kalau kami bekerja sendiri, kapan mimpi Bu Khofifah ini bisa terwujud? Tentunya ini harus dikerjakan bersama dengan OPD yang lain”, katanya. (Abm)
There is no ads to display, Please add some
