Bentuk koordinasi dan supervisi antara KPK dan Polisi, ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Harusnya dalam konteks melaksanakan instruksi presiden yang berkaitan dengan pungli itu harusnya yang berada di depan itu Kapolri, bukan KPK
Kontroversi Yudisial: Wakil Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil membongkar praktik suap di dalam Lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat.
“Berarti apa yang ditemukan kemarin sangat jelas dimana orang-orang yang seharusnya ada di dalam Lapas pada saat peristiwa itu terjadi orangnya tidak ada. Ini kan mengindikasikan bahwa Lapas tidak beres”, kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan. (23/7)
Desmond memberi catatan bahwa seharusnya operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin itu menjadi domain tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di bawah Polri bukan KPK.
“Ini wilayah Saber Pungli. Bentuk koordinasi dan supervisi antara KPK dan Polisi, ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Harusnya dalam konteks melaksanakan instruksi presiden yang berkaitan dengan pungli itu harusnya yang berada di depan itu Kapolri, bukan KPK,” kata Desmond.
Seharusnya ada koordinasi antara lembaga-lembaga hukum terkait.
“KPK bisa berikan informasi. informasi inilah yang nantinya kita pertanyakan dalam raker dengan KPK yang hari ini ada tidak dilakukan. Pernah tidak dilakukan? Kalau pernah dilakukan dan Polri tidak melakukan apa yang diinformasikan KPK, wajar KPK melakukan tindakan yang kemarin di Lapas Sukamiskin”, tutupnya. (s/yn)
There is no ads to display, Please add some
