Bank Rakyat Indonesia (BRI) langsung meluncurkan produk BRIGUNA Flexi Pendidikan untuk melayani skema peminjaman pembiayaan khusus mahasiswa magister (S2) dan doktoral (S3) yang sudah berpenghasilan tetap. Sepekan setelahnya, BNI meluncurkan program BNI Fleksi Pendidikan yang menawarkan fasilitas pinjaman untuk memenuhi biaya pendidikan strata satu hingga tingkat doktoral
Kontroversi Pendidikan: Menteri Pendidikan Amerika Serikat Betsy DeVos-pun barangkali bakal gelagapan kalau ditanyai soal apa sesungguhnya hakikat pendidikan? Atau sekali pun kita bantu dia dengan dua pilihan: A. Mendidik yang belum pintar, B. Mencari laba dari yang pintar.
DeVos bisa saja dengan mudahnya menjawab A. Tapi kita beri satu syarat untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu bahwa pertanyaan ini harus dijawab sesuai dengan realita. Seenggaknya realita yang ia tangkap sebagai bagian dari masyarakat dunia. Kira-kira, apa jawaban DeVos? Entah! Yang jelas, biaya pendidikan enggak pernah makin murah.
Skema pinjaman dana pendidikan atau student loan yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat misalnya, yang memicu krisis setelah dua dari lima peminjam dana pendidikan di Negeri Paman Sam gagal membayar utang biaya pendidikan mereka. Data dari Brookings Institute (2014) memaparkan, lulusan sarjana di Amerika Serikat berutang sekitar 1,4 triliun dolar AS.
Artinya, jumlah utang student loan jadi jenis utang terbesar kedua di Amerika Serikat setelah kredit properti. Berbagai analisa terhadap data juga mengungkap, 40 persen mahasiswa peminjam dana yang masuk perguruan tinggi mulai 2014 kemungkinan akan gagal melunasi pinjamannya hingga 2023.
Riset Citizens Financial Group turut mengungkap, 60 persen peminjam dana student loan memperkirakan bahwa mereka baru dapat melunasi utangnya di usia 40-an. Penelitian yang dilakukan OneWisconsin Institute turut mengungkap fakta lain, yakni butuh 19,7 tahun bagi lulusan universitas-universitas di Wisconsin untuk melunasi student loan S1, serta 23 tahun untuk melunasi pembiayaan pendidikan S2.
Di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat melempar wacana tentang penerapan student loan. Sejumlah bank dengan cepat merespons wacana itu.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya, yang langsung meluncurkan produk BRIGUNA Flexi Pendidikan untuk melayani skema peminjaman pembiayaan khusus mahasiswa magister (S2) dan doktoral (S3) yang sudah berpenghasilan tetap. Sepekan setelahnya, BNI meluncurkan program BNI Fleksi Pendidikan. Program ini menawarkan fasilitas pinjaman untuk memenuhi biaya pendidikan strata satu hingga tingkat doktoral.
Briguna Flexinya menawarkan suku bunga sebesar 0,7 persen per bulan atau 8,4 persen per tahun. Sementara BNI Fleksi Pendidikan menetapkan bunga kredit sebesar 8,4 persen per tahun dengan plafon pinjaman maksimal Rp500 juta dengan tenor pinjaman maksimal tiga tahun.
Tapi, tenang. Sejauh ini, penerapan student loan di Indonesia masih sekadar wacana. Kalau mau melihat lebih dekat pada kapitalisme dalam dunia pendidikan, barangkali kita bisa melirik sejumlah yayasan bimbingan belajar (bimbel) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Berdasar data termutakhir yang dihimpun dari situs infokursus.net, hingga 2009 tercatat ada 1.135 bimbel yang beroperasi di seluruh Indonesia. Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Selatan menjadi daerah dengan jumlah bimbel terbanyak, yakni 205, 203 dan 106 bimbel.
Tren bimbel di Indonesia mulai berkembang pada akhir 1970-an. Ketika itu, sekolah tak lagi bertanggung jawab pada aktivitas pendidikan siswa kelas tiga SMA yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Pada akhirnya, para siswa saat itu menggunakan waktu libur mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk PTN.
Kemudian pada awal 1980-an, kondisi tersebut mulai dicium sebagai lahan bisnis oleh sejumlah pihak, yang kemudian mendorong kelahiran berbagai bimbel di kota-kota besar, dimulai dari Pulau Jawa. Seiring perkembangannya, bimbel tak lagi semata melayani para siswa lulusan SMA yang akan masuk PTN, tapi berevolusi dengan berbagai program pembelajaran yang lebih variatif.
Kini, bimbel telah mampu memberikan program-program belajar bagi siswa SD, SMP, dan SMA secara regular, intensif hingga privat.
Bayu Sapta Hari, dalam sebuah tulisan berjudul Bimbingan Belajar: Antara Bisnis dan Pendidikan yang dipublikasikan tahun 2008 memaparkan, perkembangan bimbel makin pesat seiring bertambah banyaknya alasan siswa mengikuti bimbel.
Misalnya, para pengajar yang dianggap mampu memberikan kiat-kiat efektif bagi para siswa yang hendak memasuki perguruan tinggi, atau persaingan ketat yang menuntut siswa menempa dirinya dengan pembelajaran ekstra, hingga kemampuan pendidik di sekolah formal yang memang terbatas, yang dianggap tak mampu mengeksplorasi kemampuan terbaik para siswa.
Kebobrokan sistem pendidikan
Lalu, apa cuma itu? Sekadar lahan bisnis, tempat mencari laba dari mereka yang “ingin pintar”? Tentu saja kami enggak akan mengajak kamu jadi penganut anti-bimbel, bimbel club. Sebab, bagaimana pun, kehadiran bimbel boleh saja kita syukuri sebagai alternatif cara memperkaya ilmu. Namun, sejatinya ada hal lebih penting yang patut disoroti dari menjamurnya bimbel ini: kebobrokan sistem pendidikan.
Coba bayangkan, kenapa para pelajar di Indonesia harus menghabiskan waktu pagi hingga malam untuk menuntut ilmu jika sekolah formal mampu memberikan semua yang dibutuhkan untuk mendidik seorang anak manusia? Jangan-jangan, ini yang menyebabkan bangsa tercinta ini kekurangan orang-orang kreatif.
Entahlah! Yang jelas, Doktor Pasi Sahlberg, ahli pendidikan terkemuka yang juga penulis buku Finish Lessons: What We Can Learn from Educational Change in Finland, dalam sebuah forum diskusi pendidikan internasional, Education Forum di FinnFest USA 2013 di Hancock, Michigan, Amerika Serikat menuturkan, di Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, para siswa hanya menghabiskan waktu 4-5 jam untuk belajar di sekolah tiap harinya. Jauh lebih sedikit dibanding negara lain di dunia.
Bisa ditebak, bahwa siswa di Finlandia enggak ada yang disibukkan dengan bimbel. Pokoknya, kata Sahlberg, sistem pendidikan di Finlandia sangat menjauhkan para siswa dari stres, sesuai dengan ungkapan umum di Finlandia, yakni “teach less, learn more.”
Ratna Lumban Tobing, dalam penelitian berjudul Menjamurnya Lembaga Bimbingan Belajar (2013) menuturkan, menjamurnya bimbel dapat dikritisi sebagai kegagalan sekolah formal memainkan peran sebagai lembaga pendidikan.
Kekurangan-kekurangan itu lah yang kemudian jadi celah untuk berbagai yayasan bimbel masuk, mengisi kekosongan-kekosongan itu. Dengan metode pembelajaran lebih menarik, mengedepankan aspek visual, kinestetik (gerakan), auditori (pendengaran), hingga penawaran kisi-kisi dan trik menghadapi ujian, hingga layanan informasi terkait PTN menjadikan bimbel sebagai solusi.
*Iqbal Y.
There is no ads to display, Please add some
