Kejar Pembangunan Infrastruktur atau Pilih Mangkrak

Pemerintah pun dengan tegas memastikan proyek-proyek strategis nasional di masa pemerintahan Jokowi tidak akan mangkrak. Sesuai arahan Presiden meminta tolong dipercepat masalah perizinan, percepatan pengadaan tanah, hingga percepatan financing. Kalau misalnya financing sudah ada. Selesai fisik tidak, yang penting mulai dan dijamin tidak mangkrak

_{Oleh Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir}
^{Litbang Indonesia Bebas Masalah}

PERINGATAN: Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca. Kami menyarankan anda tidak meneruskan membacanya. Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh Penegak hukum Indonesia, Pemerhati Kebijakan Indonesia dan Lembaga-lembaga Kontrol Sosial se-Indonesia

Waktu 10 tahun melakukan banyak perubahan dengan pembangunan infrastruktur jalan, waduk, dan lain-lain sehingga ekonomi meningkat bukanlah hal yang mudah. Tentu menjaganya akan terus berkembang adalah keharusan bagi setiap warga negara, demikian juga bagi si pelaku itu sendiri,

Jokowi mengaku penting dan perlu melakukan cawe-cawe agar rekor membangun ekonomi Indonesia selama 10 tahun tidak hancur lebur sepeninggalnya nanti.

Bersaing dengan kompetisi global

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa salah satu kunci untuk memenangkan persaingan, memenangkan kompetisi, adalah pembangunan infrastruktur. Ini menjadi fondasi yang sangat mendasar sekali.

Presiden mengajak membandingkan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, dan pelabuhan udara kita dengan negara lain, kita lebih baik atau lebih tidak baik.

Jokowi mengatakan bahwa biaya transportasi di Indonesia dibandingkan negara tetangga kita Singapura, Malaysia, masih 2-2,5 kali lipat mahalnya. Hal ini terjadi karena infrastruktur di Indonesia masih belum baik. Oleh sebab itu, lanjut Kepala Negara, semua bekerja pagi siang malam untuk menyelesaikan ini, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Untuk percepatan itu, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa pemerintah telah membangun, misalnya di Kalimantan ada 24 proyek, Sulawesi 27 proyek, Maluku-Papua 13 proyek, Sumatra 61 proyek, dan di tempat-tempat lainnya.

Faktor SDM

Dijelaskan bahwa infrastruktur yang diperlukan rakyat tidak akan terbangun dengan sendirinya. Dibalik itu, ada kontribusi yang besar dari SDM-SDM, dari sumber daya manusia yang andal, yang terampil, dan yang terlatih.

Artinya pembangunan infrastruktur itu bukan hanya membutuhkan tenaga konstruksi dalam jumlah yang besar. tapi kita juga perlu menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, yang terampil, yang bersertifikat.

Sesuai laporan Menteri PUPR, menurut Presiden Jokowi, ada 7 (tujuh) juta tenaga konstruksi di seluruh Indonesia, baik yang bekerja di pemerintah, di BUMN, dan di swasta.

Jadi sangat beruntung sekali yang sudah pegang sertifikat tenaga kerja konstruksi Indonesia karena ini akan meningkatkan kualitas-kualitas SDM.

Percepatan sertifikasi tenaga konstruksi ini diikuti peserta berjumlah 9.700 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan rincian, tenaga terampil 9.045 tukang, mandor, surveyor, instruktur dan 655 tenaga ahli di bidang K3, manajemen proyek, dan manajemen konstruksi.

PDB US$ 1,2 Triliun

Indonesia memiliki peran penting di Asia Tenggara sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dengan PDB mendekati US$ 1,2 Triliun dan pertumbuhan yang konsisten. Posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan global dan keanggotaannya dalam G20 pun semakin menunjukkan peran penting Indonesia dalam perekonomian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pengembangan infrastruktur akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.

“Sebagai bagian dari ekspansi besar dalam pengembangan infrastruktur, di bidang ekonomi hijau Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060. Kami telah menetapkan target untuk 2050, di mana 309 dari 1.000 Metrik Ton Energi yang dihasilkan akan diproduksi melalui energi terbarukan, seperti Bioenergi, Hidro, Geotermal, dan Surya”, tutur Airlangga, Senin (4/9/2023).

Hingga kini pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat.

Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.

Pemerintah juga telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030. Negara-negara ASEAN telah sepakat untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasokan dunia.

KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo juga berhasil menghasilkan perjanjian kerja sama dengan negara-negara di wilayah ASEAN dan mengeluarkan Asean Leaders’ Declaration on Developing Regional EV Ecosystem.

Upaya Pemerintah terkait energi terbarukan juga difokuskan di Provinsi Kepulauan Riau melalui Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Utama di Batam-Bintan-Karimun (BBK). Diperkirakan bahwa di seluruh Provinsi Kepulauan Riau terdapat potensi pembangkit listrik tenaga terbarukan sekitar 30 GW.

Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-Malaysia-Thailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari US$ 57 miliar.

“ASEAN adalah regional yang berorientasi ke depan melalui integrasi dengan berbagai model sistem dan ekosistem yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di ASEAN, Pemerintah di ASEAN, serta para pengusaha dan ilmuwan, semua orang yang akan menjadikan ASEAN sebagai salah satu mesin pertumbuhan utama di abad ini. Sementara dapat kita lihat, tidak ada wilayah lain yang pertumbuhannya mencapai 5% dan inflasinya kurang dari 4%’, tutup Airlangga.

Infrastruktur jalan berkualitas, estetik & berwawasan lingkungan

Peringatan Hari Jalan yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diperingati setiap tahunnya tanggal 20 Desember, dan pada tahun 2023 yang ke-3.

Peringatan Hari Jalan tidak hanya memberi semangat kepada Insan Bina Marga tapi kita semua seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab hingga seluruh generasi penerus dalam pembangunan Jalan dan Jembatan di Indonesia yang harus mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, berestetika, dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan lingkungan jalan maupun jembatan di IKN sudah dimulai dengan memperhatikan estetika, landscape yang di desain dengan baik dan menyatu dengan alam karena IKN mengarah ke Green Forest City.

Diharapkan seluruh pihak khususnya para pecinta, pembangun, higga pengelola jalan memahami 4 regulasi dari KRTJ dan dapat dilaksanakan dalam pembangunan jalan kedepan.

Peringatan Hari Jalan setiap tanggal 20 Desember juga menjadi momentum bersejarah salah satunya pada tanggal 20 Desember 2018 lalu telah tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.

Kehadiran Jalan Tol Trans Jawa yang terkoneksi satu dengan lainnya semakin membangkitkan perekonomian wilayah Pulau Jawa.

Selain membuka banyak peluang yang menguntungkan yakni membuka banyak lapangan kerja sehingga menyerap banyak tenaga kerja, disambungkan pada sentra-sentra ekonomi, mulai dari pariwisata, kawasan Industri, pertanian, hingga perkebunan sehingga aktivitas bisnis pun bisa dilakukan dengan biaya yang bersaing dengan provinsi lain, maupun bersaing dengan negara lain.

Total jaringan Jalan Tol di Indonesia telah mencapai 2.578 Km dan nantinya akan terus bertambah yang terbagi menjadi 69 ruas Jalan Tol dan 47 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi.

Pemimpin berikutnya tidak sama

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai hal tersebut penting, karena pembangunan yang telah dilaksanakan pada era Jokowi mesti dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya, lantaran manfaatnya sudah dirasakan masyarakat.

Infrastruktur jalan seperti tol hingga jalur alternatif telah dibangun pada masa pemerintahan Jokowi. Infrastruktur jalan yang dibangun pada membantu mobilitas masyarakat luas dalam berpindah dari satu lokasi ke tempat lainnya. Harga-harga bahan kebutuhan pokok juga bisa relatif sama antardaerah distribusinya semakin lancar.

Trubus menilai pembangunan pada era Jokowi tidak hanya terfokus di wilayah barat Indonesia. Pembangunan nasional turut dilaksanakan di wilayah timur, seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Sulawesi.

Trubus menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan era Jokowi oleh pemimpin berikutnya. Dia mewanti-wanti soal kemungkinan sejumlah proyek mangkrak jika keberlanjutan pembangunan tidak terjadi di Indonesia.

Trubus mencontohkan seperti Hambalang yang pembangunan mangkrak hingga selesainya Presiden SBY dan kekhawatiran IKN (Ibu Kota Negara Nusantara) tidak akan berlanjut, jika presiden selanjutnya tidak mampu membawa percepatan pembangunan.

Urat nadi

Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Sudewo menegaskan pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo perlu dilanjutkan, mengingat pembangunan infrastruktur sangat penting karena menjadi urat nadi perekonomian bangsa.

Dengan fasilitas infrastruktur yang baik dan berkualitas, aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas ekonomi, akan berjalan lancar dengan biaya operasional yang murah. Selain itu, infrastruktur yang baik bakal mendorong investor menginvestasikan uangnya. Kalau infrastrukturnya jelek, misalnya jalannya jelek, investor juga enggan berinvestasi di Indonesia.

Meski pembangunan infrastruktur era Jokowi belum diikuti secara maksimal oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tak heran apabila perbedaan jumlah jalan rusak antara jalan provinsi atau kabupaten/kota berbeda dengan jalan nasional. Berdasarkan data yang diperolehnya, jalan provinsi yang rusak sekitar 50%, sementara kerusakan jalan nasional hanya 4-5%.

“Beruntung ada pemimpin seperti Presiden Jokowi yang sangat peduli dengan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah. Bahkan, sekarang sudah ada payung hukumnya, yakni Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah”, jelas Sudewo.

Inpres ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 16 Maret 2023 untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah agar memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah. Selain itu, juga untuk menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap sebagai upaya mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024.

Ditopang Jawa Sumatera

Sementara itu Staf khusus Kementerian Keuangan, Candra Fajri Ananda mengatakan selama masa pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi yang selama ini ditopang dari Jawa dan Sumatera mulai merata ke pulau-pulau lainnya. Salah satunya berkat transformasi struktural perekonomian melalui infrastruktur.

“Perekonomian kalau diperhatikan hampir 20-30 tahun terakhir bertumbuh di dua pulau, Jawa dan Sumatera. Namun, Kalimantan dan Sulawesi saat ini sudah mulai tumbuh bagus, jadi infrastruktur dalam konteks merubah transformasi ekonomi itu sudah ada hasilnya”, kata Candra.

Chandra menilai dampak pembangunan infrastruktur akan terasa dalam jangka panjang. Pemerintah juga telah melakukan pembangunan tidak hanya melalui infrastruktur jalan, tetapi juga infrastruktur kebutuhan masyarakat lainnya seperti air bersih dan listrik.

Siapa Penerusnya ?

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal menilai pembangunan infrastruktur telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat semakin merata. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan di era Jokowi dengan hasil akhir yaitu memacu pertumbuhan ekonomi.

Iqbal berharap penerus Presiden Jokowi bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan on the track. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, serta mendatangkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota DPR Andreas Hugo Pareira mengungkapkan pembangunan infrastruktur telah terbukti berhasil dan manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur era Jokowi harus dilanjutkan dan Indonesia membutuhkan sosok seperti Ganjar Pranowo untuk meneruskan pembangunan infrastruktur.

Perhatikan 3 hal

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono secara resmi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Cipta Karya di Pendopo Kementerian PUPR Jakarta,

Menteri Basuki menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan insan PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pertama, Menteri Basuki meminta jajarannya untuk mempercepat pembelanjaan anggaran pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Kedua, Menteri Basuki meminta agar pembangunan infrastruktur memperhatikan aspek pemanfaatan, ketepatan sasaran, dan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

Dengan memelihara Barang Milik Negara (BMN) menunjukkan tingkat peradaban bangsa. Oleh sebab itu Kementerian PUPR menggunakan prinsip OPOR, di mana infrastruktur yang sudah dibangun tidak hanya dioperasikan, tetapi juga dipelihara, dioptimalisasi, dan direhabilitasi jika mengalami penurunan manfaat.

Ketiga, Menteri Basuki mendorong jajarannya untuk mencermati serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan jasa konstruksi.

Menteri Basuki juga mengingatkan insan PUPR untuk tetap menjaga kredibilitas PUPR dan kepercayaan masyarakat memasuki tahun politik 2024.

Indonesia emas 2045

Mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023 mendatang.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menjelaskan ada dua prioritas pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur di 2023

Pertama, mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Kedua, mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Negara baru, Nusantara (IKN).

Made memandang percepatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, merupakan upaya mendorong setiap Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk dapat segera mengeksekusi rencana kerja masing-masing. Dengan demikian masyarakat bisa lebih cepat merasakan manfaat APBN.

Fokus pada proyek berjalan

Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.125,18 Triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 yang sejumlah Rp.116,37 Triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan khususnya proyek strategis nasional terutama pembangunan bendungan untuk mendukung program ketahanan pangan.

Kementerian PUPR berkomitmen melakukan percepatan pembangunan proyek strategis nasioanl (PSN) maupun non-PSN sehingga ditargetkan dapat rampung pada semester I Tahun 2024 atau sebelum periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.

Kementerian PUPR akan terus mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Harapannya agar infrastruktur yang telah dibangun PUPR benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas terbangun dan harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahap uji coba. Pemeliharaan bertujuan menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu atau menurun.

Optimalisasi bertujuan menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun, contohnya optimalisasi pemanfaatan kapasitas menganggur (idle capacity) di sektor air minum, memastikan seluruh bendungan terhubung dengan jaringan irigasi dan jaringan air baku, serta optimalisasi pemanfaatan rumah susun.

Sementara Rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur terdampak bencana atau infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu agar dapat dimanfaatkan kembali.

Di samping pendekatan OPOR, pada 2023 Kementerian PUPR juga akan memfokuskan alokasi anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui program padat karya. Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dalam skala besar serta membantu menjaga daya beli masyarakat.

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran padat karya sebesar Rp.14,34 Triliun untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 701 ribu orang, yang tersebar pada beberapa kegiatan padat karya di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan perumahan.

Ukuran Sukses PSN

Pada 2023 Kementerian PUPR berfokus dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan mendukung pembangunan IKN. Sedangkan secara khusus, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur pada empat bidang utama yaitu sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.

Pada bidang sumber daya air, salah satu yang vital adalah pembangunan bendungan yang akan menopang kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

Dari 23 bendungan yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, Kementerian PUPR menargetkan 13 bendungan di antaranya selesai dibangun pada 2023. Antara lain bendungan Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumatera Utara, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat. Sementara 10 bendungan lainnya akan lanjut diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 ha seperti Daerah Irigasi (DI) Lematang di Sumatera Selatan dan DI Baliase di Sulawesi Selatan, serta daerah irigasi lainnya yang airnya berasal dari bendungan-bendungan.

Selain pembangunan, juga dilakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 ha. Antara lain di daerah irigasi Komering, Cihaur, Logung, Mrican, Pakacangan dan Saddang.

Tak hanya itu, sebagai langkah mitigasi bencana, pembangunan pengendali banjir, pengendali sedimen atau lahar gunung berapi, dan pengaman pantai terus dilanjutkan. Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembangunan prasarana air baku dan embung dilanjutkan.

Sementara untuk kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan, ditargetkan pembangunan jalan sepanjang 443,79 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 8,26 km, pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 6,49 km, dan pembangunan flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 km.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melanjutkan pembenahan pada bidang permukiman. Misalnya pembenahan sanitasi melalui pembangunan dan peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, serta sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS).

Berbagai penataan kawasan juga dilanjutkan. Seperti penataan permukiman kumuh perkotaan secara terpadu seluas 306,90 hektar, Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 430 hektar antara lain KSPN Danau Toba, KSPN Wakatobi, Kawasan Dieng, dan Kawasan Kaimana.

Tak hanya membangun sarana prasarana jalan, air minum, dan sanitasi, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menurunkan jumlah kantong kemiskinan.

Di samping upaya penanganan kemiskinan ekstrem di 70 lokasi, Kementerian PUPR melakukan strategi pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Langkah ini ditempuh melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 450 kecamatan. Program dengan skema padat karya tunai ini merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, menekan angka kemiskinan, sekaligus memberdayakan masyarakat.

Lebih dari itu, penyelenggaraan bangunan gedung seperti penataan bangunan dan lingkungan di 20 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan, olahraga, serta pasar dilanjutkan.

Adapun pada bidang perumahan, Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan 5.379 unit rumah susun, 3.362 unit rumah khusus, 27.825 unit prasarana, sarana, dan utilitas untuk perumahan umum, serta 145.000 unit rumah swadaya melalaui skema bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Dalam menjalankan proses pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR turut mendorong upaya pemulihan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk lokal. Antara lain penggunaan material aspal Buton dan semen yang diproduksi lokal, serta beton pra cetak, baja, keramik, pompa, dan pipa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, serta turut melibatkan penyedia barang/jasa skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tahapan PSN dan non PSN

Tak hanya melanjutkan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan non-PSN, di 2023 pemerintah juga akan mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Negara baru, Nusantara (IKN).

Made menjelaskan berdasarkan masterplan pembangunan IKN, tahapan pembangunan terbagi dalam lima fase. Tahap I (2020-2024);  Tahap II (2025-2029);  Tahap III (2030-2034); Tahap IV (2035-2039); dan Tahap V (2040-2045).

Jangan ada mangkrak

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan, tidak akan proyek unggulan/proyek strategis nasional (PSN) di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mangkrak.
Seperti diketahui, baru-baru ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaporkan kepada Jokowi, terdapat 58 PSN infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya, padahal Jokowi menargetkan seluruh PSN pada 2024 harus selesai.

Nilai investasi 58 PSN infrastruktur yang belum dibangun itu mencapai Rp 420 triliun. Infrastruktur PSN yang belum dibangun ini dipastikan membuat tidak optimalnya manfaat kepada masyarakat.

58 proyek infrastruktur unggulan Jokowi ini dipastikan mangkrak

Pemerintah pun dengan tegas memastikan proyek-proyek strategis nasional di masa pemerintahan Jokowi tidak akan mangkrak. Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo.

“Sesuai arahan Presiden meminta tolong dipercepat masalah perizinan, percepatan pengadaan tanah, hingga percepatan financing. Kalau misalnya financing sudah ada. Selesai fisik tidak, yang penting mulai dan dijamin tidak mangkrak”, jelas Wahyu.

Wahyu mengungkapkan, bahwa temuan BPKP itu ada perbedaan persepsi dengan KPPIP. Hal ini yang kata Wahyu masih akan dibahas lebih lanjut, 58 infrastruktur mana saja yang dimaksud mangkrak tersebut.

“Bahwa dulu BPKP itu dari sisi tanggalnya aja beda, nah itu juga penyebabnya. Juga masalah definisi yang persiapan. mana yang disebut konstruksi”, tegasnya.

“Kalau kita bilang sebetulnya pengadaan tanah itu sudah siap konstruksi, tapi mereka masih anggap penyiapan. Jadi, kembali lagi kita samakan supaya tidak ada polemik”, jelas Wahyu.

Wahyu merinci, beberapa infrastruktur yang masuk dalam temuan BPKP, diantaranya MRT East-West rute Cikarang-Balaraja, kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan New Ambon, ruas-ruas tol yang menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera, Tol Bocimi yang mau diteruskan sampai Sukabumi, dan Tol Getaci.

Wahyu mengakui tidak mungkin semua 58 proyek tersebut bisa selesai fisik, dan sampai saat ini ke-58 proyek infrastruktur itu belum dikeluarkan dari daftar PSN.

“Masih terus didorong ini semua. Kalau memang benar-benar itu pertama tidak bisa tercapai, ya monggo Bapak Presiden yang memutuskan (apakah akan dikeluarkan dari PSN)?. Itu kan hak beliau, bukan saya yang jawab”, tutupnya.

* Seluruh informasi yang ada di kontroversi disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum  

Kontroversi Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Sebuah upaya menggelorakan semangat menuju cita-cita Indonesia yang lebih baik.

Banyak yang Indonesia punya, banyak pula yang Indonesia perbuat. Semua harus disampaikan dan perlu disebarkan. Agar kita tahu dan mau berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Menjadi lebih baik, terpandang di mata dunia

Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

_{Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu}

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

Kontroversi

Kanal Data dan Berita Kontroversi Mencerahkan Sebuah media kontroversi yang mempromosikan penyajian dan pembahasan topik-topik terkini  yang progresif dan kontekstual. Hadir sebagai respon atas maraknya pembahasan topik-topik yang kaku dan konservatif Kontroversi tidak memberikan saran atau panduan untuk melakukan menyimpang atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Kontroversi dirancang untuk memberikan informasi dan solusi yang berguna dan etis. Kontroversi mendukung praktik yang sesuai dengan hukum dan etika dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penyimpangan atau pelanggaran hukum lainnya yang tersuguh dalam pemberian informasi kontroversi, Anda harus berkonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga bantuan hukum hukum yang berwenang untuk mendapatkan saran yang tepat dan sesuai dengan hukum dan etika.