Image default
Peristiwa

RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat

bebas

Alasan DPD RI berinisiasi menyusun RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Pertama, karena ada kekosongan payung hukum hak-hak masyarakat adat dan ulayat. Kedua, karena kepentingan ekonomi dan ketiga, memperkokoh budaya nasional

Kontroversi Hak Masyarakat: Dewan Perwakilan Daerah RI telah menyusun RUU tentang Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir yang selanjutnya diserahkan kepada DPR bersama pemerintah untuk membahasnya.

Terkait hal tersebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Fokus Group Discussion dengan tema Membangun Budaya Nasional Berbasis Bahari di Keraton Kasepuhan Cirebon. (22/7)

Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Sultan Sepuh Cirebon Pangeran Radja Adipati Arief Natadiningrat, anggota DPR RI, sejarawan Anhar Gonggong, tokoh budaya, para skademisi, tokoh masyarakat dan tokoh Forum Silaturahmi Keraton Nusantara.

Nono Sampono memaparkan bahwa membangun sebuah negara perlu membangun melalui dua basis yaitu basis karakter manusianya dan basis kewilayahan.

“Membangun negara perlu membangun basis manusia yang berada pada kearifan lokal. Kemudian Basis kedua geografi atau wilayah menyangkut juga geopolitik dan geostrategi”, ujar Nono.

DPD RI telah menyusun RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang sudah diparipurnakan untuk diserahkan ke DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut selaras dengan keinginan DPD RI dalam memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya menjadi ciri khas bangsa.

Ada tiga alasan DPD RI berinisiasi menyusun RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Pertama, karena ada kekosongan payung hukum hak-hak masyarakat adat dan ulayat. Kedua, karena kepentingan ekonomi dan ketiga, memperkokoh budaya nasional.

“Kita sudah siap masukkan ke baleg untuk masuk Prolegnas 2018-2019”, kata Senator Maluku tersebut.

Selain itu, dia juga menyatakan bahwa perubahan kehidupan berbangsa pada era setelah reformasi mengubah tata nilai dan kultur budaya.

“Ini terkait bagaimana memperkokoh budaya nasional yaitu budaya bahari”, tutupnya. (sm)

bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Wawan Hari Purwanto: 41 Masjid Pemerintahan Terpapar Radikalisme

Penulis Kontroversi

Desa Brangkal Sabet Juara 1 Lomba 10 program PKK tingkat kabupaten Gresik

Penulis Kontroversi

Kontroversi Merger 3 Bank Syari’ah BUMN

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas