Image default
Residentsiil

Pemkab Gresik Tutup Sementara RS Lapangan Covid-19,  Fandi A Yani Meninjau Gejos

bebas

­Kepala dinas kesehatan dr. Ghozali mengatakan, “setelah kita lakukan diskusi dan analisa maka kita simpulkan Gejos mulai hari ini kita, tutup sementara

Disajikan oleh: Arto
Disunting oleh: Imam Ahmad Bashori

Gresik – Kontroversi.or.id : Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani yang akrab dipanggil Gus Yani meninjau Rumah sakit (RS) lapangan covid-19 di gelora samudro (Gejos) Senin, (29/3/2021)

Saat berada di lapangan gejos Gus Yani di dampingi kepala dinas kesehatan Gresik dr.Ghozali, meninjau dan memastikan keberadaan RS lapangan gejos, benar tidak ada yang dirawat atau kosong.

Dalam pernyataannya kepala dinas kesehatan dr. Ghozali mengatakan, “setelah kita lakukan diskusi dan analisa maka kita simpulkan Gejos mulai hari ini kita, tutup sementara.

Pengertian tutup sementara kata dr. Ghozali, maksudnya yakni, “kalau sewaktu waktu dibutuhkan dan ada lonjakan pasien covid maka bisa sewaktu waktu  kita buka lagi”,

Untuk itu  tenaga Nakes dan Non Nakes kita tempatkan lagi di puskesmas masing masing,

Dan sementara itu Gejos hanya dijaga oleh petugas keamanan dari Satpol PP.

Kata dr.Ghozali, “mudah mudahan trend penambahan covid 19 khususnya di Gresik semakin landai dan terkontrol”.

Tercatat total kasus konfirmasi positif sejak pandemi Covid-19 melanda Kabupaten Gresik sebanyak  5.367 orang,

Sedangkan sembuh 4.951 orang, serta isolasi mandiri/dirawat sebanyak 65 orang dan meninggal sebanyak 351 orang

Sekali lagi kepala dinas kesehatan dr. Ghozali menyampaikan “ucapan terimakasih Kepada Bapak Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, atas atensi dan perhatiannya kepada kami”, ungkasnya.

Akses dtks.kemensos.go.id untuk Cek Penerima Bansos Tunai Rp 300 Ribu

Akses dtks.kemensos.go.id untuk cek penerima bantuan sosial tunai (BST) Rp 300.000 per bulan per Kepala Keluarga.

Setelah login atau akses dtks.kemensos.go.id, pilih ID Kepesertaan yang dimiliki, satu di antaranya ialah NIK KTP.

Anda akan diminta memasukkan nomor NIK KTP, nama sesuai KTP dan kodenya.

Nantinya, muncul keterangan apakah termasuk penerima bansos atau tidak.

Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan selama empat bulan, mulai Januari-April 2021 senilai Rp 300 ribu per bulan per KK.

Untuk bantuan di bulan April ditargetkan cair pada minggu keempat bulan Maret ini.

Dikutip dari laman Presidenri.go.id, Menteri Sosial, Tri Rismaharini akan mempercepat pencairan Bantuan Sosial bulan April 2021.

Ia menargetkan bantuan sosial Maret 2021 dapat dicairkan pada minggu keempat di bulan yang sama.

Pencairan itu akan berbarengan dengan pencairan bantuan sosial untuk April 2021 mendatang.

“Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret”, katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Filter Wilayah
captcha
Catatan

Kepala rumah tangga tidak selalu terdaftar sebagai penerima bantuan, tapi penerima bantuan bisa berasal dari salah satu anggota rumah tangga atau keluarga di rumah tangga tersebut.

Ruta DTKS
Rumah Tangga DTKS
27.703.976
BSP
Program Sembako
18.737.074 KPM
PKH
Program Keluarga Harapan
10.000.000 KPM
PBI
Penerima Bantuan Iuran/ KIS
96.800.000 Jiwa

Proses Penerbitan Rekomendasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Kartu Pelajar/ Mahasiswa
  • ID DTKS

  • Pemohon
  • melengkapi Persyaratan
  • diajukan ke DISOSPMD – Cek ID DTKS di SIKS- NG – Penyampaian Informasi
  • Proses
  • Terbit Surat Rekomendasi dari DTKS
Tidak dipungut biaya
  • Proses Penerbitan Rekomendasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui


Silahkan klik gambar-gambar dibawah ini untuk mendapatkan informasi/manfaat lainnya



Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait




Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

  •  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
  •  Persiapan dan Koordinasi
  •  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
  •  Penyusunan Pedoman teknis
  •  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
  •  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
  •  Peningkatan Jejaring Pelayanan
  •  Sistim Informasi Manajemen
  •  Penyusunan Mikroplanning
  •  PelaksanaanVaksinasi
  •  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
  •  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

  1. Pendaftaran
  2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
  3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
  4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
  5. Penyuntikan
  6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

  • Pelayanan posbindu 5 jam/hari
  • Waktu pelayanan 15 menit
  • 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.
” alt=”” />
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

  1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
  2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
  3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
  4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
  5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
  6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
  7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
” alt=”” />
Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

  1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
  2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
    monev
  3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
  4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
  5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
  6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

  •  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
  •  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
  •  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
  •  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
  •  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
  •  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
  • mobilisasi komitmen pemerintah daerah




bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Sikapi Virus Corona, Bupati Gresik Cek Suhu Tubuh

Penulis Kontroversi

Berjalan Fair, Seleksi Calon Kasun Pucung dan Kasi Pemerintahan

Penulis Kontroversi

Bupati Lamongan Yuhronur Effendi: Tegaskan Kades Sebagai Lokomotif Desa Mandiri

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas