Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah, memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama Covid-19 masih berlangsung
Gresik – Kontroversi.or.id : Merujuk salinan Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, terkait mekanisme penyaluran BLT Dana Desa.
Mekanisme ini dibuat agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna.
Seperti kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah, memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama Covid-19 masih berlangsung.
Selanjutnya, penyaluran BLT dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020. Setiap keluarga mendapatkan 600 ribu per bulan
Diantaranya, Feri Kurniawan selaku kepla desa Tanah landean, didampingi Yudi kasi kesra, serta petugas bank jatim, bagikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat BLT DD.
Penyaluran BLT DD yang sama, juga dilakukan desa Wonorejo Roto, menyerahkan bantuan kepala warganya.
Saib lelaki 44 th, asal dusun Bangle desa Tenggor, mengalami kebutaan, diantar tetangganya mengambil BLT DD, di balai desa Tenggor didampingi perangkat desa.
Namun, dari ke empat desa hanya desa Pinggir, ada 5 penerima manfaat BLT DD, mengunakan surat kuasa, berbagai alasan, karena suaminya kerja, dan satu karena sakit, sehingga diwakilkan salah satu keluarganya.
Camat Balongpanggang M.Yusuf Ansyori,S.Sos, MM, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa, “penyaluran BLT DD sudah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada”, tuturnya.
Saat disinggung terkait penggunaan surat kuasa, ia menegaskan bahwa, “itu wewenang bank jatim”, tegas camat.
Farid staff Bank Jatim capem Balongpanggang, saat ditemui awak media, saat mendampingi pembagian BLT DD, mengatakan, “pihaknya akan lakukan evaluasi terkait hal tersebut, dan kami sampaikan kepada kepimpinan”, katanya.
Mewakili keempat desa, Feri Kurniawan kepala desa Tanah Landean, mengatakan, “semoga bantuan BLT DD tahap I tepat guna dan bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat yang terdampak covid 19”, tutup Feri. (arto)
There is no ads to display, Please add some
