Agung Indro, S.STP, M.Si: “Pembangunan desa bisa berhasil karena peran serta, sinergitas dan pengawasan dari masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah serta pemerintah pusat”
Kontroversi Gresik– Pelaksanaan pembangunan di desa-desa di kecamatan Cerme semakin masif hal ini bisa dilihat dari program-program pembangunan desa yang berjalan sesuai rencana kerja pemerintah yang kemudian dituangkan dalam APBDES.
Perlu diketahui juga, APBDES sendiri merupakan hasil musrenbangdes sebagai dasar pengajuan anggaran pembangunan desa ke pemerintah daerah, terang Sekretaris Kecamatan Cerme Agung Indro, S.STP, M.Si di ruang kerjanya pada Selasa (11/12/2018).
“Anggaran pembangunan desa bisa berasal dari ADD (alokasi dana desa), dana desa (DD), BK (bantuan khusus keuangan), BHP (bagi hasil pajak)”, ungkap Agung Indro.
Pembangunan desa bisa berhasil karena peran serta, sinergitas dan pengawasan dari masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah serta pemerintah pusat.
Sementara itu, Kasie Pembangunan Kecamatan Cerme Umar Hasyim, SH,MM., menambahkan bahwa program pembangunan desa di bidang infrastruktur kecamatan Cerme bisa berasal baik dari dana desa (DD) maupun bantuan khusus keuangan (BK).
“Insfrastruktur bisa berupa JUT (jalan usaha tani), JPD (jalan poros desa), sanitasi, jalan lingkungan, TPT (tembok penahan tanah)”, jelas dia.
Selain itu, kata Umar, dana desa juga diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat desa dan infrastruktur sedangkan anggaran BK hanya untuk pembangunan infrastruktur desa.
Pemberdayaan masyarakat desa di sini beberapa diantaranya seperti pelatihan-pelatihan usaha ekonomi desa, pelatihan kader masyarakat dan masih banyak lagi.
Untuk anggaran pembangunan tiap desa tiap tahun selalu berubah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pembangunan di desa.
“Rata-rata untuk DD yang diterima desa sebesar Rp.800 juta tahun 21018 sedangkan BK untuk tiap-tiap desa berbeda”, ungkap Umar Hasyim.(Rud/Abm)
There is no ads to display, Please add some
