Image default
  • Home
  • Berita Utama
  • Pemberian kredit oleh lembaga jasa keuangan melanggar beberapa aturan ?
Berita Utama Lokal Tematis Nasional Peristiwa Referensi Referensi Lelang

Pemberian kredit oleh lembaga jasa keuangan melanggar beberapa aturan ?

bebas

Letak FRAUD PNM dengan melanggar akad perjanjian dan perundang-undangan yang ada serta telah memakai alat besi dengan mengatasnamakan negara melalui KPKNL (lembaga lelang) dan pengadilan (eksekutor) ini jelas suatu bukti bahwa adanya dugaan permainan hukum dengan memakai alat negara sebagai tangan besi

Kontroversi.or.id: Seringkali redaksi menerima pertanyaan ini. “Apabila terjadi kemacetan kredit, apakah jaminan bisa dilelang sebelum selesai masa kreditnya?”

Jawaban redaksi selalu berdasarkan jawaban umum yang sering beredar di masyarakat selama ini.

Redaksi asumsikan dulu bahwa jaminan yang Anda maksudkan adalah jaminan berupa benda atau yang biasa disebut dengan jaminan kebendaan.

Seringkali Redaksi kurang jelas dengan apa yang Anda maksud dengan “selesai masa kreditnya”.

Maka untuk itu Redaksi sering mengasumsikan sumsikan bahwa yang dimaksud “selesai masa kreditnya” adalah jatuh temponya kredit tersebut atau jangka waktu pembayaran kredit yang diperjanjikan.

Sebagai dasar awal seringkali menggunakan pendekatan terbanyak yaitu ; kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (“KUHPer”) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1.  Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.

2.  Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”): yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

3.  Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi sendiri dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia, yaitu yang dimaksud dengan “cidera janji” (wanprestasi) adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Mengenai apa itu prestasi, berdasarkan Pasal 1234 KUHPer, ada 3 macam bentuk prestasi, yaitu:

1.  Untuk memberikan sesuatu;
2.  Untuk berbuat sesuatu; dan
3.  Untuk tidak berbuat sesuatu.

Melihat pada bentuk-bentuk prestasi pada Pasal 1234 KUHPer serta pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan (hal. 122), dapat kita lihat bahwa wujud wanprestasi bisa berupa:

1.  Debitur sama sekali tidak berprestasi;
2.  Debitur keliru berprestasi;
3.  Debitur terlambat berprestasi.

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanpretasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak.

Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu.

Charif Anam dari Lembaga Investigasi Luar biasa Hukum & HAM mengatakan bahwa, “mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum)”.

Menurutnya penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

1.  Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;

2.  Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;

3.  Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:
1.  Melalui Panitia Urusan Piutang Negara;
2.  Melalui badan peradilan;
3.  Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Oleh karena itu, memang barang jaminan dapat dilelang sebelum lewat jangka waktu pembayaran kredit dalam hal debitur melakukan tindakan wanprestasi lainnya.

Meski demikian, ada baiknya ditempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah belum melakukan gugatan ke pengadilan dan mengeksekusi barang jaminan.

Beberapa Pelangaran Kredit

1. Saat penandatanganan akad perjanjian, debitor tidak diberikan salinan akad perjanjian melanggar pasal POJK1/POJK 07/2013 perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dimana wajib kreditur memberikan salinan akad perjanjian (dokumen perjanjian) dan informasi yang tidak memyesatkan debitor.

2. saat menghadap notaris debitor tidak diberi salinan akta notaris melanggar UURI no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Diakhir akta dibuat dinyatakan diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

3. saat penerimaan dana pencairan kredit dipotong oleh kreditur untuk kepentingan biaya biaya (administrasi, notris, asuransi, materai dll) namun debitor tidak diberi hak menerima dokumen perjanjian kredit, akta notaris dan menentukan pilihan asuransi untuk kepentingan kreditor. Dengan demikian sama halnya debitor tidak menerima pencairan sebagaimana plapon yang ditandatangani.

4. saat perjanjian kredit debitor di-ikat dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) yang melanggar POJK1/POJK.07/2013

5. dalam pembuatan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) tidak sesuai karena penghadap yang berjanji didalam akta adalah satu orang yang sama mewakili kreditor dan debitor.

Penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet, Contoh di Lapangan PT PNM, Uji Regulasi Vs Rel Aturan ? atau Praktek Vs Regulasi ?

PT. PNM sebagai Lembaga Jasa Keuangan tidak mematuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang tata cara penanganan kredit macet adalah 3R.

Pelaksanaan lelang oleh PT. PNM telah melanggar akad perjanjian yang dibuat antara kedua pihak (debitor dan kreditor), melanggar peraturan menteri keuangan no 27/PMK.106/2016 yang pada pokok intinya bahwa, “setiap permasalahan yang timbul akibat perjanjian para pihak sepakat memilih kantor kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pengadilan negeri Gresik”.

Melanggar akta pemberian hak tanggungan dimana dalam akta dijelaskan janji untuk mengelolah obyrk hak tanggungan harus melalui penetapan ketua Pengadilan Negeri Gresik.

Dengan adanya pelaksanaan lelang yang tidak melalui adanya penetapan ketua pengadilan maka jelas bahwa kreditur melanggar perjanjian dan peraturan yang ada.

Adanya lembaga keuangan PT. PNM yang didirikan bertujuan menumbuhkembangkan ekonomi rakyat sebagaimana UURI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

“Jelas perilaku PNM adalah FRAUD dan dapat dikategorikan pelanggaran HAM tertinggi”, tuturnya.

Terpisah, debitor Kuswandik yang telah mengajukan pelunasan lalu rencana akan dilelang dan kemudian berlanjut dengan adanya penganiayaan salah satu pegawai PNM Nolik Tulus Ayudha telah membuktikan bahwa “pelaksanaan lelang pnm bukan karena dasar UUHT yang benar melainkan adalah karena adanya unsur unsur lain seperti ego pegawai, remedial terlilit hutang online, pegawai ingin mendapatkan keuntungan tambahan”.

Sehingga yang terjadi pada Edi Sutarno sebelum kejadian yang menimpa Kuswandik, meskipun kedua debitor tersebut telah beritikad baik untuk membayar angsuran namun ditolak oleh PNM dengan alasan rekening terblokir.

“Ironis sekali rekening debitor diblokir tanpa ada persetujuan debitor dan secara sepihak pnm memblokir rekening edi sutarno”, katanya lebih lanjut.

Kalau saja kemarin tidak ada tragedi penganiayaan terhadap Nolik Tulus Ayudha yg dilakukan oleh Riski (pimpinan unit manukan) dan Agus Heri Santoso (AOM unit manukan) berkaitan langsung dengan debitor kuswandik sudah tentu jaminan kuswandik akan melayang seperti jaminan edi sutarno meskipun edi sutarno telah beritikad baik namun di tolak oleh kreditor.

Disinilah letak FRAUD PNM dengan melanggar akad perjanjian dan perundang undangan yang ada serta telah memakai alat besi dengan mengatasnamakan negara melalui KPKNL (lembaga lelang) dan pengadilan (eksekutor) ini jelas suatu bukti bahwa adanya dugaan permainan hukum dengan memakai alat negara sebagai tangan besi.

Lembaga Kontrol Sosial Ilham Nusantara lewat ketua umumnya mengecam tindakan kreditor yang diduga fraud, tidak manusiawi dan melanggar tujuan pemerintah untuk menumbuhkembangkan ekonomi rakyat dengan cara melakukan pelelangan sepihak, itu namanya perampokan aset rakyat.

“Kami akan usut, baik melalui laporan ke pihak terkait, gugatan perbuatan melawan hukum maupun gugatan ptun dan clas action demi untuk rakyat agar mendapatkan KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA”, tutupnya. (CA)

bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

57.655 Pemilih Di Cerme, Datangi 216 TPS Gunakan Hak Suara

Penulis Kontroversi

Ops Zebra Semeru 2018 prioritaskan Tekan Angka Laka Lantas

Penulis Kontroversi

Tim Penilai Lomba Kampung KB Pantau Desa Kedungsumber

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas