Proyek Giant Sea Wall

Konstruksi Media – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proyek giant sea wall (pembangunan tanggul laut raksasa) bukan lagi tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN), melainkan mega infrastruktur. Hal ini disebabkan besarnya kebutuhan anggaran, yang diperkirakan mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp809,5 triliun (kurs Rp16.190 per US$).

“Kalau dikatakan strategis, tanggul laut raksasa bukan masuk kategori strategis, tapi mega infrastruktur,” kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Tahap awal proyek ini akan difokuskan pada pembangunan tanggul sepanjang 21 kilometer di pantai utara Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di ibu kota.

Menurut AHY, gagasan pembangunan giant sea wall merupakan pemikiran jangka panjang. Pemerintah saat ini tengah melakukan studi kelayakan guna memastikan relevansi dan manfaat dari proyek tersebut.

“Ini bukan pemikiran baru satu atau dua tahun terakhir. Dokumen dan studi kelayakan dari era sebelumnya sedang kami pelajari kembali untuk melihat apakah proyek ini masih relevan atau membutuhkan penyesuaian,” jelasnya.

AHY mengakui bahwa salah satu tantangan utama adalah pendanaan. Pemerintah tengah mencari sumber dana yang kredibel, termasuk mempertimbangkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Kita menghadapi keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, skema investasi dari dalam dan luar negeri perlu dihadirkan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” ujar AHY.

Proyek giant sea wall ini juga direncanakan untuk wilayah pesisir lainnya di pantai utara Pulau Jawa, seperti Semarang dan Demak, yang menghadapi tantangan serupa dengan Jakarta.

“Bukan hanya Jakarta yang mengalami banjir rob dan penurunan muka tanah. Wilayah seperti Semarang, Demak, dan pantai utara Jawa secara keseluruhan juga menghadapi tantangan alam serupa. Ini menjadi perhatian kami untuk melindungi masyarakat pesisir,” pungkas AHY.

Sebelumnya, AHY menggelar rapat koordinasi pertama di tahun 2025 bersama jajaran Menteri dalam koordinasi kementerian IPK. Hadir Menteri ATR/BPN Pak Nusron Wahid, Menteri PU Pak Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Pak Dudy Purwagandhi, Menteri Transmigrasi Pak Iftitah Sulaiman, Wamen PU Ibu Diana Kusumastuti, Wamentrans Pak Viva Yoga, dan Wamen PKP Pak Fahri Hamzah. (***)