Image default
Perubahan Bersama ABPeDNas

Label yang dimiliki BPD saat menjalankan Fungsi-nya

Sebenarnya BPD berhak menyatakan pendapat terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di desa, sebelumnya dengan bermusyawarah dengan anggotanya, Kata kunci-nya berkomunikasi dengan baik antara BPD dan Pemerintah Desa

 

Oleh: Ican
Team Reportase Perubahan di Gresik

 

Kontroversi.or.id – Gresik: Dengan dengan tujuan pembekalan dan pemberdayaan Fungsi, Tugas dan Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai salah satu  unsur penyelenggara pemerintahan yang ada di desa, Pertemuan rutin 3 bulanan Sinau Bareng dan Santunan Anak yatim yang bertemakan Tata Kelolah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menjadi Program Kerja Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) yang ada di Kabupaten Gresik

 

Pertemuan kali ini dihadiri Agus Budi Sampurno Ketua Umum DPD Abpednas Jawa Timur, HR. Hendry Ketua DPC Abpednas Gresik, Abu Hassan Kepala Dinas PMD Gresik, Muchamad Zaifudin Ketua Komisi I (Hukum & Pemerintahan) DPRD Gresik, Sarbini Kasie Pemerintahan Kecamatan Driyorejo sebagai narasumber, yang dikuti perwakilan BPD masing-masing desa juga hadir perwakilan BPD dari Kecamatan di wilayah Gresik Selatan, yang Di selenggarakan di Balai Desa Kesambenwetan. (Minggu,18 Des 2022)

 

Dalam sambutannya memberikan motivasi Husnul Khuluq selaku Kades tuan rumah , “Senang ada kegiatan yang menarik Sinau Bareng Tata Kelolah Pemerintahan Desa, harapannya kedepan Kades dan BPD lebih kompak lagi”

 

Peran BPD sebagai penyelenggaran pemerintahan di desa dalam penyelenggaraan Tata Kelolah Pemerintahan Desa sangat penting  dan strategis.

 

Fungsi BPD dalam regulasi aturan undang-undang :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

 

HR. Hendry menerangkan, “5 Label yang dimiliki BPD terkait dengan menjalankan fungsi BPD” sebagai :

  • 1.    LEGISLATOR, saat menyepakati peraturan desa
  • 2.   SUPERVISOR, selama berjalannya penyelenggaraan pemerintahan desa
  • 3.   MEDIATOR, tatkala menyampaikan aspirasi masyarakat desa
  • 4.   EVALUATOR, sewaktu melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, atas capaian-capaian pelaksanaan tugas kepala desa  terkait RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa
  • 5.   MITRA KOLABORATOR, ketika duduk bersama membahas rancangan peraturan desa dan permasalahan yang ada di desa 

Muchamad Zaifudin menegaskan, “Pemdes dan BPD dalam penyusunan RAPBDes 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik No. 74-75-76 Tahun 2022, menjadikan Bumdes sebagi sumber potensi pendapatan desa”.

“Saya hafal karena berurutan”, kelakar politisi muda dari partai Gerindra

 

Agus Budi Sampurno mendorong, “Kolaborasi BPD dan Pemdes (Pemerintah Desa), terkait dengan Tugas BPD satu kaki di Pemdes sebagai penyelenggara pemerintahan, satu kaki di masyarakat sebagai penyalur aspirasi masyarakat”

 

“Sebenarnya BPD berhak menyatakan pendapat terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di desa, sebelumnya dengan bermusyawarah dengan anggotanya, Kata kunci-nya berkomunikasi dengan baik antara BPD dan Pemerintah Desa”, tambah Agus

 

Kadis PMD dan Ketua Komisi I DPRD Kab. Gresik

Abu Hassan berpesan, “DD (Dana Desa) dalam penyusunan di APBDes 2023 diperuntukan Pemulihan Ekonomi Nasional, Stunting dan Mitigasi Bencana Alam, BLT-DD alokasi anggaran 25%”

 

Sebelumnya Abu Hassan menghaturkan terima kasihnya.

“Merasa terbantu dengan adanya BPD dan Kades bisa akur, rukun, tidak gontok-gontokan, jika semata-mata untuk kemakmuran desa agar dirembuk yang baik”, tuturnya.

 

Bilamana  masih ada yang sebaliknya, “Kurang dalu ngopine, kurang adoh duline” (Kurang malam ngopinya, kurang jauh mainnya).

“Ikan Hiu sambel trasi, Thank You Terimakasih” pungkas Abu Hassan dengan berpantun

 

“Saya puas dengan materi diskusi yang disampaikan narasumber yang berkompeten serta diskusi tanya jawab, banyak bekal pembelajaran yang kami dapatkan, berharap agar di ikuti oleh kecamatan lain, termasuk kecamatan menganti”, harap Mistri salah satu BPD dari Desa Bringkang -Kecamatan Menganti, yang turut menghadiri kegiatan Sinau Bareng.

 

Ketika dihubungi SN. Hadi yang dikenal sebagai ketua Gjoss sebuah whatsApp group, memberikan appresiasinya,

“Kegiatan ini sangat baik, memberikan edukasi (pendidikan), manfaat untuk anak yatim”, tuturnya,

 

Acara yang dimulai dari jam 09.30 WIB berakhir 13.30 WIB. Empat Jam peserta dengan semangatnya mengikuti rangkaian acara pemaparan materi dandiskusi tanya jawab, sampai berakhir tak beranjak dari tempat duduknya.

Untuk link Aplikasi Android Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen tinggi dalam mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional. Hal ini tercermin pada Pilar 2 Kerangka Struktural Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021 – 2025 yaitu Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan terdapat program ‘Memperluas Akses Keuangan dan Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat’. Pilar 2 tersebut selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan arah strategis peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dituangkan dalam Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025.

Arah strategis dalam SNLKI 2021 – 2025 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan beberapa program strategis SNLKI 2013 dan SNLKI (Revisit 2017), hasil SNLIK tahun 2019, analisis SWOT dan evaluasi strategi untuk meningkatkan literasi keuangan, rekomendasi dari berbagai pihak serta implementasi kebijakan literasi keuangan di negara lain.

Untuk kesinambungan, arah strategi dalam SNLKI 2021 – 2025 disusun berdasarkan 3 pilar program strategis SNLKI (Revisit 2017) yaitu Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak, serta Akses Keuangan. Ketiga program strategis yang menjadi dasar dari SNLKI ini disusun atas beberapa hal. Pertama, konsep dasar literasi keuangan bukan hanya didasarkan pada tiga aspek literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, melainkan meliputi pula aspek sikap dan perilaku. Kedua, dalam kenyataannya, literasi keuangan sangat berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga perlu adanya keselarasan dan kesinambungan antara kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Ketiga, pencapaian strategi literasi dan inklusi keuangan lebih efisien dilakukan secara bersama-sama sehingga tujuan pencapaian keuangan untuk memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Untuk link aplikasi Kontroversi bisa klik link berikut ini https://bit.ly/2UXs6Cf

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

Ingin Berkontribusi?

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.

Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.

Anda bosan baca berita biasa?

Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme kontroversi terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.

Disclaimer

Kotizen adalah Blog Kontroversi Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Kotizen atau Kotizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Kotizen.

Kotizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Sebagai wujud pelaksanaan Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.52/1797/SJ. tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, maka dibawah ini terdapat link dokumen yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

Periode 2022 (Klik tulisan berwarna biru untuk download masing-masing yang ingin diketahui)

  1. PERATURAN BUPATI NO. 50 TAHUN 2021
  2. LAMPIRAN I TENTANG RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
  3. LAMPIRAN 3 TENTANG ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
  4. LAMPIRAN 4 TENTANG ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
  5. LAMPIRAN 5 TENTANG ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
  6. LAMPIRAN 6 TENTANG ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
  7. LAMPIRAN 7 TENTANG RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
  8. LAMPIRAN 7 TENTANG RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
  9. LAMPIRAN 8 TENTANG RINCIAN DBH – PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM /TAMBAHAN DBH – MINYAK DAN GAS BUMI
  10. LAMPIRAN 9 TENTANG SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Pro dan Kontra Alasan,Perpanjangan Jabatan Kades, Begini Tanggapan Ketum ABPEDNAS dan MPO APDESI

admin

SINAU BARENG, Kades dan BPD Pulo Pancikan Hadirkan Komisi I DPRD dan Ketua Abpednas Gresik

admin

JALISA Program Jaga Desa, BPD dan Perangkat Puas

admin

Leave a Comment