Image default
Berita Utama

Pilih BBM atau Listrik ?

Di tahun 2022 akan adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024 dan bauran EBT mencapai 23% yang didominasi PLTS di tahun 2025

 

Oleh Imam S Ahmad Bashori
Team Reportase Indonesia Raya

 

Dalam upaya untuk mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) 2060, pemerintah berencana menyetop penjualan motor dan mobil berbahan bakar bensin mulai 2040 dan 2050.

Kendaraan listrik menjadi teknologi yang saat ini tengah menggoda perhatian pasar Indonesia. Dengan beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh kendaraan listrik, Pemerintah juga kian serius melangkah dalam program elektrifikasi kendaraan. Bahkan telah dibuat Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, beberapa langkah untuk mewujudkan program elektrifikasi kendaraan terus dilakukan, maka bukan tak mungkin nantinya Indonesia bisa menjual atau ekspor kendaraan listrik ke negara lain.

“Kalau kita itu secara progress melakukan program kendaraan listrik, negara kita berpotensi untuk jadi ekspotir seperti halnya sekarang rencana bapak Presiden untuk menetapkan kendaraan listrik baik itu mobil dan motor untuk dikonsentrasikan ke luar negeri atau ekspor”, kata Budi.

Saat ini hampir semua merek kendaraan listrik telah memproduksi kendaraan listrik dan bersaing merebut hati pasar. Namun, baru beberapa merek kendaraan listrik dalam negeri yang telah melakukan produksi.

Bahkan pabrikan otomotif dari merek besar hanya ada hitungan jari saja yang produksi di Indonesia. Maka dari itu, target untuk menjadi negara ekspor kendaraan listrik tentunya akan menjadi dilema baru bagi Tanah Air.

Budi optimistis jika apa yang saat ini telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengenalkan ekosistem kendaran listrik pada masyarakat akan berbuahkan hasil.

“Praktis itu membuat ekosistem baru dan ada satu kondisi dilematis, tapi ada satu keharusan kita harus melaksanakan ini. Saya yakin apa yang dilakukan oleh semua pihak saat ini sudah mengatur komprehensif. Kendaraan motor adalah pemakan BBM (bahan bakar minyak) yang banyak, apabila bisa pindah ke kendaraan listrik maka bisa lebih ekonomis,” kata Budi.

 

Nasib Pengusaha BBM

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Yohannes Nangoi mengungkap pihaknya belum mengetahui pasti kabar tersebut. Tetapi berdasarkan informasi yang ia dapatkan, bahan bakar mobil yang akan diganti menjadi ramah lingkungan.

“Setelah saya berbicara dengan Kementerian Perindustrian kita harus menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Oleh sebab itu pemerintah mencanangkan bahan bakar itu menggunakan bahan bakar biofuel. Di mana biofuel itu energi baru terbarukan (EBT), maksudnya energi baru itu dulu belum pernah pakai kelapa sawit sekarang pakai kelapa sawit. Jadi baru terbarukan”, jelasnya.

Head of Corporate Investor Relations PT Astra International Tbk, Tira Ardianti mengatakan pihaknya selalu mendukung usaha pemerintah dalam mengurangi karbon emisi, salah satunya inisiatif pemerintah yang mengarah ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

“Astra secara konsisten berdiskusi dengan partner kami mengenai pengembangan mobil listrik. Pada dasarnya, intensi kami adalah mendukung inisiatif pemerintah untuk mengurangi emisi dengan menciptakan permintaan mobil-mobil listrik, termasuk battery electric vehicle/BEV, plug-in hybrid electric vehicle/PHEV and hybrid electric vehicle/HEV”, tuturnya.

Ia juga memberikan bocoran mengenai produk-produk mobil listrik atau ramah lingkungan yang akan diluncurkan Astra. Namun belum bicara detail model yang akan diluncurkan.

“Melalui Toyota-Astra Motor (TAM), telah diluncurkan produk-produk EV (1 BEV, 1 PHEV, dan 8 HEV), dan Toyota berkomitmen untuk meluncurkan produk-produk EV lainnya, walaupun kami belum bisa menginformasikan detail model yang akan diluncurkan,” ujarnya.

“Kami berharap kontribusi EV akan meningkat, jika permintaan EV meningkat. Sebagai ilustrasi, terdapat peningkatan signifikan atas penjualan HEV, di mana hanya terjual 2 unit/bulan pada tahun 2009, menjadi 15 unit/bulan pada tahun 2015 dan 165 unit/bulan pada tahun 2021″, tutupnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan pemberhentian penjualan mobil dan motor konvesnsional rencananya diberlakukan mulai 2040.

“Di tahun 2040, bauran EBT sudah mencapai 71% dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70%, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita”, katanya.

Arifin Tasrif menambahkan sudah ada beragam upaya yang dilakukan secara bertahap mulai tahun ini untuk merujudkan nol emisi karbon. Ada lima prinsip yang akan diwujudkan, yaitu :

  1. peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan,
  2. pengurangan energi fosil,
  3. kendaraan listrik di sektor transportasi,
  4. peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, serta
  5. pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

“Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci,” jelasnya.

Menteri ESDM menegaskan tidak ada penambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak dan dalam tahap konstruksi. Pada 2021 ini pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Perpres terkait EBT dan retirement coal.

Di tahun 2022 akan adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024 dan bauran EBT mencapai 23% yang didominasi PLTS di tahun 2025.

 

Inpres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Instruksi Presiden (Inpres) tentang penggunaan kendaraan sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah pusat dan daerah.

Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani Jokowi pada 13 September 2022.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir juga mengeluarkan arahan untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di seluruh perusahaan BUMN.

Transisi ini berdampak pada animo masyarakat terhadap kendaraan setrum yang kian meningkat.

Pada penyelenggaraan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 29th di ICE BSD beberapa waktu lalu, terdapat tren kenaikan yang cukup signifikan dari masyarakat yang tertarik untuk memiliki kendaraan teknologi elektrifikasi (EV), baik kendaraan berjenis hybrid sampai dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier.

Menurutnya, besarnya animo masyarakat tersebut dapat terlihat dari terjualnya 1.594 unit kendaraan EV dengan rincian 1.274 unit KBLBB dan 320 unit kendaraan hybrid. Penjualan ini jauh lebih besar daripada penjualan EV selama satu tahun periode di tahun 2021.

Merespon hal ini, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN sudah menyiapkan infrastruktur dan layanan pendukung untuk menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

“Arahan dari Pak Presiden adalah mengubah dari energi impor menjadi domestik, dari energi mahal menjadi murah, dan energi yang emisi karbonnya tinggi menjadi energi emisi karbon rendah. Untuk itu, kami di PLN siap mendukung arahan Presiden terkait penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah”, ujar Darmawan, (Kamis,15/9/2022 bulan lalu).

 

Kalah Pamor

Di Uni Eropa, para menteri lingkungan benua Biru akhirnya menyepakati kebijakan untuk menghentikan penjualan mobil berbasis BBM setelah melalui perundingan alot. Mulai tahun 2035, hanya mobil dengan nol emisi C02 yang boleh dijual di Uni Eropa.

Sementara Uni Eropa bergerak maju dengan kebijakan yang tegas melarang mobil bensin, nyatanya popularitas mobil berbahan bakar fosil masih seksi di Indonesia.

Data wholesale penjualan mobil nasional Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) melaporkan lonjakan sebesar 60,09 persen di bulan Juni 2022 mencapai 78,9 ribu unit dibanding bulan sebelumnya yang hanya 49,71 ribu unit.

Nilai ekspor kendaraan bermotor roda empat atau lebih juga terpantau tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspornya sebesar USD 3,82 miliar pada 2021, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar USD 3,03 miliar. Filipina menjadi negara tujuan utama ekspor mobil roda empat asal Indonesia, sementara di posisi ke dua ada Arab Saudi.

Tren ini menunjukkan kalau minat konsumen terhadap mobil bensin masih tinggi. Di tengah upaya pemerintah untuk mendorong peralihan penggunaan kendaraan listrik, tentu akan berdampak bagi industri otomotif nasional.

Terlebih lagi, industri ini baru saja pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Mengutip laman Kementerian Perindustrian, industri otomotif tercatat merealisasikan investasi sebesar Rp22,5 triliun pada tahun 2021. Angka ini naik 220 persen dibanding capaian penanaman modal tahun 2020.

Dibandingkan dengan mobil konvensional, pangsa pasar mobil listrik juga masih cukup kecil. Toyota masih menjadi penguasa pangsa pasar kendaraan bensin di Indonesia.

Gaikindo melaporkan Toyota berhasil menjual 146,2 ribu unit mobil pada Q1 2022. Porsinya mencapai 31,42 persen dari total penjualan mobil ritel nasional, dengan total 465,25 ribu. Di urutan kedua ada Daihatsu dengan penjualan mencapai 90,76 ribu unit atau sebesar 19,51 persen di periode yang sama.

Sementara itu, mengutip Kementerian Perindustrian, Toyota Group menyatakan berkomitmen akan menambah investasi sebesar Rp28,3 triliun hingga 2024.

Adapun berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, penjualan kendaraan listrik hanya memiliki pangsa pasar 0,4 persen. Di tahun 2021, mobil listrik terjual mencapai 3.193 unit. Meskipun naik 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, tapi masih kecil dibandingkan kendaraan konvensional.

Kebijakan pengarustamaan kendaraan listrik memang membutuhkan waktu dan dukungan kebijakan yang tepat. Terutama dalam menggeser dominasi kendaraan konvensional di pasar otomotif nasional.

Kondisi ini merupakan kebijakan dilematis, di satu sisi akan berdampak serius bagi kinerja industri otomotif, di sisi lain dorongan pengurangan emisi dari sektor transportasi kian tak terbendung.


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Rizal Ramli Laporkan Dugaan Korupsi Impor Pangan yang Melibatkan Pejabat Negara ke KPK

Penulis Kontroversi

Pemerintah Buka Kesempatan Guru Honorer Ikut Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Penulis Kontroversi

KPK dalami proses pemotongan anggaran dan gratifikasi oleh eks Bupati Bogor

Penulis Kontroversi

Leave a Comment