Image default
Kupas tuntas Politik Pemerintahan Dalam Advertorial

Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital

 

Definisi desa digital Revolusi industri 4.0 dan kejadian pandemi covid-19 telah menyebabkan perilaku dan kebiasaan manusia menjadi berubah. Perubahan tersebut dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta terdapatnya kebijakan social distancing sebagai mitigasi dari penyebaran virus covid-19.

Pemerintah pusat melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait kondisi pandemi covid-19 yang sedang menerpa negara di dunia khususnya Indonesia, sudah tentu harus mengembangkan implementasi Desa Digital yang telah dicanangkan sejak lama.

Desa Digital bukan hanya jawaban bangkit dari dampak negatif pandemi covid 19, tetapi merupakan bentuk kesiapan desa desa di Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas yang sedang kita jalani, oleh karena itu dalam rangka mengembangkan dan memperkuat program Desa Digital yang telah berjalan maka perlu dilakukanlah studi Strategi Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa Mendukung Percepatan Desa Era Digital, guna mewujudkan desa kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Desa adalah masa depan. Desa yang cerdas adalah desa yang mengikuti perkembangan zaman dan mampu mandiri namun tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong-royong dan spritualisme yang menjadi kekualatan nilai lokal. Di masa depan desa akan menghadirkan masyarakat yang tidak terpusat namun saling terhubung dengan pengembangan teknologi digital dalam berbagi informasi. Namun ada pepatah mengatakan bahwa  masa depan adalah apa yang kita lakukan saat ini dan masa depan itu dibuat, bukan ditunggu. Mau mulai melakukan pengembangan awal? atau justru semakin jauh untuk menuju Desa Cerdas.

Dampak dari perubahan tersebut adalah meningkatnya pengguna dari internet baik untuk tujuan formal dan informal. Penggunaan TIK menjadi suatu keniscayaan bagi seluruh mayarakat tidak hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan.

Namun demikian, untuk mengimplementasi penggunaan TIK, diperlukan infrastruktur yang memadai. Adapun infrastruktur yang diperlukan untuk mengimplementasikan TIK yang berbasiskan digital pada suatu daerah adalah ketersediaan jaringan internet, hardware komputer, smartphone, mobile phone dan kelengkapannya.

Digitalisasi, adalah pengunaan TIK melalui perangkat digital seperti mobilephone, smartphone dan komputer serta pendukungnya sehingga proses maupun mekanisme yang sebelumnya manual berubah menjadi otomatis.

Sesuai dengan kebutuhan infrastruktur tersebut, maka implementasi digitalisasi di daerah pedesaan menjadi suatu tantangan.

 

Masyarakat di pedesaan memiliki keterbatasan sebagai berikut:

  1. Rendahnya pengetahuan dan kompetensi dari masyarakat;
  2. Rendahya tingkat perekonomian masyarakat;
    Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat;
  3. Terbatasnya akses keuangan baik untuk akses pendanaan, maupun layanan keuangan lainnya seperti transfer uang;
  4. Terbatasnya akses pemasaran produk lokal.
  5. Fenomena Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jumlah pedesaan yang lebih banyak dibandingkan dengan perkotaan.

Peningkatan tren penggunaan teknologi informasi seakan menuntut masyarakat beradaptasi dalam menjalani keseharian, terutama masyarakat pedesaan. Konsep desa digital menjadi penting sebagai salah satu solusi meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya dalam implementasi teknologi pada kehidupan desa.

Konsep desa digital ini mengacu pada dasar kebijakan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 6 ayat 2/a, serta Permendes No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa pasal 11 ayat 1 – 5.

Kehadiran Revolusi Industi 4.0 sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang semakin maju, mau tidak mau memaksa semua lini sektor termasuk pertanian, untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital berbasis internet tersebut.

Namun penerapan industri 4.0 tidaklah mudah, karena masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sektor tersebut, seperti minimnya partisipasi kaum muda dan rendahnya kualitas SDM pada sektor pertanian, cakupan jaringan internet yang masih terbatas, maupun belum optimalnya dukungan permodalan. Kesenjangan pembangunan merupakan hal yang sampai saat ini masih terjadi di Indonesia. Kesenjangan tersebut terjadi antarwilayah serta antar kota dan desa. Kesenjangan yang terjadi antar kota dan desa juga terjadi dalam hal teknologi informasi dan komunikasi.

Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian.

 

UMKM Vs Permodalan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas karena dampaknya terhadap perekonomian. Permodalan masih menjadi permasalahan bagi UMKM. Sehingga pemerintah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS guna mempermudah penguatan modal bagi UMKM melalui kredit perbankan. BI menetapkan target rasio kredit UMKM untuk mendukung program tersebut.

Untuk meminimalisir risiko likuiditas dan risiko kredit UMKM, BI mengeluarkan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan mencantumkan surat berharga berupa obligasi sebagai alat likuiditas bank jika NPL tinggi. Penetapan RIM dapat memperlebar ruang gerak bank dalam menyalurkan kredit.

Memasuki era revolusi industri 4.0, berbagai kegiatan baik itu sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan lainnya selalu dikaitkan dengan penggunaan mesin-mesin otomasi yang terintegrasi dengan jaringan internet. Kondisi tersebut pun tentunya tidak dapat dihindari perkembangannya sehingga memaksa semua lini sektor, baik bisnis, pendidikan, politik tak terkecuali pertanian, untuk mampu beradaptasi dan memafaatkan teknologi digital berbasis internet tersebut.

Hal ini dikarenakan masa depan pertanian ke depan mungkin tidak lagi berlangsung secara konvensional namun akan tergantikan dengan teknologi berbasis internet. Selain berbasis internet (internet of things), terdapat teknologi utama lainnya yang menopang implementasi revolusi industri 4.0, diantaranya adalah super komputer (artificial inteligence), kendaraan tanpa pengemudi (human-machine interface), teknologi robotik (smart robotic), serta teknologi 3D printing.

 

Konsep pertanian cerdas

Sementara konsep pengembangan pertanian yang banyak dikembangkan pada saat ini adalah konsep pertanian cerdas, yang biasa juga disebut smart farming atau precision agriculture. Melalui implementasi tersebut, diharapkan proses usaha tani menjadi lebih efektif dan efisien, baik dalam segi waktu dan biaya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk tani yang dihasilkan.

Selanjutnya, untuk memasuki dan mendukung revolusi industri 4.0 di sektor pertanian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Litbang Pertanian mulai berinovasi mengembangkan teknologi seperti, cloud computing, mobile internet, dan artificial intelligence yang kemudian akan digabung menjadi teknologi alat mesin pertanian yang lebih modern, misalnya berupa traktor yang mampu beroperasi tanpa operator, pesawat drone untuk deteksi unsur hara, dan robot grafting.

Salah satu contoh pengembangan teknologi mekanisasi pertanian yang telah berhasil dibuat oleh Badan Litbang Pertanian adalah sebuah traktor yang diberi nama Autonomous Tractor. Traktor ini berfungsi untuk mengolah tanah menggunakan sistem navigasi real time kinematika (RTK) yang dapat melakukan pengolahan lahan sesuai perencanaan dengan akurasi 5-25 cm.

Kementan juga telah memperkenalkan berbagai macam aplikasi untuk membantu usaha tani, seperti Sistem Monitoring Pertanaman Padi (Simotandi) yang menggunakan citra satelit beresolusi tinggi untuk bisa membaca standing crop tanaman padi, aplikasi Kalender Tanam (Katam) berfungsi untuk mengetahui waktu tanam, rekomendasi pupuk dan penggunaan varietas.

Kemudian aplikasi Si Mantap yang dimanfaatkan PT. Jasindo dalam rangka mem-backup asuransi pertanian dan membantu pihak asuransi dalam mendeteksi risiko kekeringan dan banjir, bahkan organisme pengganggu tumbuhan.

Minimnya jumlah petani muda hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di sektor pertanian merupakan serangkaian tantangan yang terjadi di sektor pertanian.

 

Didominasi oleh kelompok umur 60 tahun ke atas

Berdasarkan data statistik ketenagakerjaan sektor pertanian, bahwa sebagian besar SDM yang bekerja di sektor pertanian didominasi oleh kelompok umur 60 tahun ke atas (17,9 persen), sedangkan keterlibatan kaum muda pada pertanian masih sangat rendah.

Minimnya minat kaum muda untuk terjun di pertanian yakni kondisi pertanian dianggap kurang menjanjikan, risiko yang tinggi, maupun level gengsi di masyarakat Selain itu berdasarkan tingkat pendidikan.

SDM dengan tingkat pendidikan SD sebesar 37,53 persen dan tidak tamat SD sebesar 24,23 persen masih mendominasi SDM pada sektor tersebut, sedangkan SDM dengan tingkat pendidikan SMK, Diploma, dan Sarjana menjadi kelompok minoritas di sebaran tenaga kerja sektor pertanian dengan persentase masing-masing sebesar 3,78 persen; 0,45 persen; dan 1,02 persen.

Padahal partisipasi kaum muda sangat diperlukan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di sektor pertanian, karena petani tua dan/atau berpendidikan rendah yang selama ini masih mendominasi pada sektor tersebut, dikhawatirkan belum mampu beradaptasi dan mengadopsi teknologi yang ada.

Pemanfaatan teknologi digital akses internet merupakan bagian dan teknologi yang mendukung industri 4.0. Namun terbatasnya jangkauan internet akan menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan industri 4.0 pada sektor pertanian.

Seperti yang diketahui, bahwa belum seluruh wilayah Indonesia terjangkau akses internet, khususnya daerah terpencil, pedalaman, maupun pedesaan.

 

3G vs 4G

Palapa Ring yang merupakan proyek pembangunan jaringan serat optik dan diharapkan mampu membangun jaringan hingga mencakup sampai ke pelosok daerah, sejauh ini belum mampu menjangkau seluruh wilayah, dan masih ada 150 ribu titik tidak bisa dijangkau oleh jaringan optik.

Sementara capaian wilayah pedesaan yang sudah tersentuh oleh jaringan 3G-pun baru mencapai 73,02 persen dari total 83.218 desa/ kelurahan dan untuk cakupan 4G baru mencapai 55,05 persen saja.

Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, bahwa penggunaan internet di pedesaan (rural) sendiri hanya sebesar 48,25 persen. Petani yang merupakan pelaku utama dalam sektor tersebut hanya sebesar 13,45 persen yang menggunakan internet dan sebagian besar berada dalam wilayah barat Indonesia.

Hal yang melatarbelakangi keengganan untuk memanfaatkan internet, salah satunya keterbatasan fisik (infrastruktur) dan biaya yang cukup tinggi untuk mendapatkan akses internet di daerah pedesaan tersebut.

Industri 4.0 tentu membutuhkan peralatan berteknologi canggih yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Ini juga menjadi satu tantangan bagi pelaku sektor pertanian khususnya petani.

Banyak lembaga permodalan dengan berbagai skim kredit yang ditawarkan ke petani, namun pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, sedangkan petani kecil kesulitan.

 

Permodalan lagi

Sulitnya petani mengakses permodalan dikarenakan kurangnya kepercayaan lembaga keuangan untuk menyuntikkan dana ke petani sehubungan dengan penghasilan petani dinilai teralu kecil dan tak memiliki agunan memadai untuk jaminan pinjaman.

Berbagai kredit program yang dikembangkan untuk usaha pertanian seperti Kredit Ketahanan Pangan-Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada perkembangannya masih jauh dari harapan karena pada pelaksanaannya bank tidak akan memberikan kredit jika tidak memiliki agunan.

Pemanfaatan internet melalui financial technology (fintech) yang kiranya diyakini dapat membantu dan mempermudah dalam mengakses permodalan pun (dikarenakan syarat dari fintech tidak terlalu sulit seperti perbankan) nyatanya masih belum memihak petani.

 

Desa pintar

Menjadi sebuah unit terkecil yang ada di pemerintahan, desa atau kelurahan dapat mendukung terciptanya kota pintar atau smart city. Transformasi digital pada desa atau kelurahan, dinilai dapat membantu mewujudkan pemerintahan/negara yang pintar pula.

“Desa yang pintar akan mendukung kota/kabupaten yang pintar. Kota/kabupaten yang pintar akan mendukung provinsi yang pintar. Provinsi yang pintar akan mendukung negara yang pintar. Seperti itu flow–nya”, ujar Koordinator Penyusunan Masterplan Smart City Direktorat LAIP, Dwi Elfrida Simanungkalit.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan desa yang pintar, Kemkominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) mempunyai program Desa Digital. Program ini, akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada operator dan pemerintah desa untuk sudah mulai memberikan layanan-layanan secara online. Seperti halnya tata pemerintahan ataupun sistem informasi yang kini perlu ditingkatkan dengan mulai memanfaatkan TIK, sehingga dapat dilakukan dan dimonitor secara online.

“Aplikasi yang kami sediakan adalah aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan New-Generation (Sideka-NG), aplikasi yang sudah berbasis komputasi cloud (awan) dimana operator desanya bisa mengikuti data tentang keuangan desanya, melakukan pelayanan kepada masyarakat secara online, juga meng-create website desa”, jelas Dwi.

Menurut Dwi, dalam memonitor setiap potensi dan perkembangan desa, bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia, terdapat sekitar 75 ribu desa yang perlu diperhatikan dan diberi dukungan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembuatan website desa ini dinilai dapat memudahkan pemerintah, termasuk presiden, dalam memonitor secara online seluruh kegiatan pemerintahan, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di level desa.

Secara ringkas, pembuatan website desa tersebut akan digunakan untuk memberikan informasi-informasi yang dinamis. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh desa tersebut, informasi-informasi seputar tata kelola pemerintahan desa dan potensi-potensi desa, seperti potensi pariwisatanya untuk bisa dilihat tidak hanya oleh desa itu sendiri melainkan secara nasional, bahkan internasional.

Program aplikasi lainnya adalah aplikasi Bank Sampah, e-Posyandu, dan Dasawisma. Rangkaian aplikasi yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kominfo ini, nantinya akan memberikan para operator desa terkait akan pelatihan-pelatihan seputar pemanfaatan aplikasi tersebut dan TIK, yang akhirnya dapat diimplementasikan penggunaanya dan dapat dibagikan kepada masyarakat daerah tersebut.

Didukung pula oleh program Desa Wisata, desa yang sudah terdigitalisasi dengan menarik untuk objek wisatanya juga akan mendapatkan pelatihan lainnya. Melalui Kantor Staf Presiden (KSP), pelatihan-pelatihan bahasa kepada masyarakat desa dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing, terutama saat menjelaskan potensi-potensi pariwisata ataupun kuliner.

“Dengan adanya program ini, Desa Gigital diharapkan dapat membantu mewujudkan smart city. Dalam hal ini, dimulai dari skala desa, yang kemudian dapat perkembang terus dan dapat saling sharing dan membantu dalam mewujudkan pemerintahan desa dengan pelayanan terbaik dan terpadu terhadap masyarakat, dan juga tata kelola pemerintah yang lebih informatif, dan transparan”, tutup Dwi.

 

Kendala Digitalisasi Desa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah sedang meningkatkan infrastruktur di sektor teknologi dan informasi. Belajar dari pandemi Covid-19, koneksi jaringan menjadi sangat penting bagi aktivitas masyarakat.
“Yang ada di sini saya yakin tidak pernah kesulitan mencari sinyal di sini. Namun selain Jakarta masih ada lebih dari 20 desa di Indonesia yang belum terkoneksi dengan 4G”, ujarnya dalam acara Woman in Fintech di Hotel Mandari Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Sri Mulyani memaparkan, investasi di sektor teknologi digital dan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah selain jaringan pengaman sosial menuju pemulihan ekonomi.

“Makanya, pelajaran pertama setelah pandemi dengan segala respon yang kita rancang, sebenarnya kita fokuskan selain jaring pengaman sosial, dan juga pemulihan ekonomi, kami fokus berinvestasi pada teknologi digital, infrastruktur,” jelasnya.

Bahkan, kementerian yang membawahi teknologi dan informasi ditingkatkan anggarannya hampir dua setengah kali lipat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dari basis satelit yang luas.

“Fiber Optic hingga BTS. Bukan BTS Korea ini adalah kekuatan yang menghubungkan mereka yang belum kita sambungkan,” ungkapnya.

Menkeu menambahkan, sebenarnya pemerintah melakukan cukup banyak dalam menciptakan masalah digital sesuai program literasi digital ke lebih dari 5,5 juta orang selama pandemi. Harapannya, dapat mengakselerasi pitensi ekonomi lebih jauh melalui e-commerce di Indonesia.

“Jadi kami memiliki pengalaman nyata bertransformasi dari aktivitas yang dulunya tidak terkoneksi tidak terdigitalisasi, kini menjadi digital terakhir dan kini terkoneksi melalui platform,” pungkasnya.

 

Penghambat Ekonomi Desa di Era Digital

Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memaparkan terdapat empat hambatan dalam meningkatkan daya saing ekonomi desa dalam era digital.
Pertama, modal. Esther menyebut tak semua petani di desa memiliki modal yang cukup untuk menggarap lahan perkebunan.

Untuk itu, petani harus memanggil tengkulak terlebih dahulu untuk membayar upah tenaga kerja. Tengkulak adalah orang yang memberikan pinjaman uang secara tidak resmi dengan bunga tinggi.

“Rekomendasi kami adalah mereka dapat mengakses modal lewat fintech. Namun memang ada risiko, jangan sampai mereka terjebak. Jadi harus ada bimbingan teknis,” ungkap Esther dalam Diseminasi Hasil Diskusi: Peningkatan Daya Saing Ekonomi Desa dengan Pengembangan Ekonomi Digital, Jumat (13/8).

Kedua, pemasaran. Esther menjelaskan banyak warga di desa yang memiliki produk bagus untuk dijual.

Namun, warga di desa tak memiliki akses dalam memasarkan produknya. Maka dari itu, ia menyarankan agar warga desa memasarkan produknya lewat e-commerce.

“Lakukan training, install program e-commerce di smartphone. Itu bisa lebih meningkatkan ekonomi mereka,” terang Esther.

Ketiga, produksi. Warga desa biasanya memiliki masalah dengan jumlah produksi.

Mereka memiliki keterbatasan dalam memproduksi produk dalam jumlah banyak. Padahal, potensi pasarnya cukup besar.

Keempat, logistik. Warga desa seringkali terkendala dalam logistik dalam memasarkan produknya. Esther menyarankan agar ada kantor PT Pos Indonesia (Persero) yang bisa menjangkau seluruh kawasan terpencil.

“Seharusnya kantor Pos Indonesia mempunyai lebih banyak peluang dibandingkan yang lain,” ujar Esther.

 

Pendampingan kepada seluruh warga desa

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Kemenkop UKM Pixy mengatakan harus ada pendampingan kepada seluruh warga desa untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini seperti yang dilakukan oleh perusahaan fintech.

“Di fintech itu ada pendampingan. Jadi mereka memberikan modal lalu didampingi agar modal yang dipinjamkan digunakan dengan baik,” ujar Pixy.

Menurutnya, pendampingan penting karena penggunaan smartphone di desa masih rendah. Selain itu, warga desa juga tak fasih menggunakan smartphone.

Pixy menambahkan sejumlah kementerian menerjunkan tenaga pendamping ke desa. Salah satunya Kementerian Pertanian.

Sementara, Kemenkop UKM sendiri baru menerjunkan tenaga pendamping ke provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mendata lagi berapa jumlah tenaga pendamping di desa.

“Data lagi berapa sebenarnya tenaga pendamping yang tersedia untuk masyarakat di desa dan luar desa,” pungkas Pixy.

 

Pemerataan akses internet

Pemerataan akses internet di Indonesia menjadi tantangan pemerintah saat ini di tengah semangat digitalisasi. Salah satunya adalah sebaran akses internet di wilayah pedesaan di Indonesia.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saat ini ada 13 ribu desa yang masih belum memiliki akses internet. Padahal saat ini, keberadaan akses internet menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas hidup. Sekaligus mendorong perkembangan suatu wilayah yang tertinggal.

Akses internet memang menjadi salah satu pilar penting dalam mendongkrak perekonomian. Baik untuk menunjang proses produksi, distribusi maupun konsumsi suatu wilayah. Namun, faktor ini bukan satu-satunya jalan. Literasi digital pun perlu digenjot agar akses internet ini bisa bermanfaat. Baik untuk keperluan warganya maupun pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas layanannya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memang mengamatkan bahwa desa harus mendapatkan akses informasi. Termasuk dukungan fasilitas dan infrastrukturnya. Akses ini penting untuk menunjang pembangunan sekaligus mendorong keterbukaan informasi di tingkat desa.Namun begitu, pada kenyataannya masih banyak kendala yang menghambat perkembangan digitalisasi desa saat ini. Mulai dari kendala struktur, regulasi, hingga budaya di tingkat masyarakat maupun birokrasi desa.

Pendidikan literasi desa digital memang menjadi prasyarat penting seiring usaha pemerataan akses internet desa. Pendampingan dan pengelolaan yang tepat bisa berdampak besar pada kemajuan pembangunan desa. Apalagi, saat ini digitalisasi telah berkembang secara massif dan bisa membawa desa-desa di Indonesia terhubung secara global. Baik untuk mendongkrak potensi ekonomi desa maupun nilai budayanya.

Kunci Hadapi Tantangan Literasi Digital Pedesaan

  1. Rendahnya Kualitas Layanan
    Mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa pengurusan surat di tingkatan desa/kelurahan adalah hal yang menyita waktu dan kadang membingungkan. Kualitas layanan yang buruk ini sangat sulit diubah dikarenakan berbagai faktor, dari faktor Sumber daya manusia, hingga tidak teraturnya administrasi, belum adanya SOP adalah kendala utama terutama di desa – desa.
  2. Kualitas Data Yang Buruk
    Dikarenakan tidak adanya standar baku tersebut, mengakibatkan data tidak memiliki format yang jelas data terhambur tak tentu arah. Hal ini sangat berbahaya, pengambilan keputusan desa menjadi tidak berdasarkan data, resiko pada efektifitas dana desa.
  3. Sibuk Dengan Masalah Administrasi
    80% waktu digunakan untuk kelengkapan administrasi sehingga staf desa tidak lagi dapat fokus pada pengembangan masyarakat desa, hal ini terjadi dikarenakan administrasi desa yang buruk.
  4. Terbatasnya Informasi Potensi Desa
    Dalam tugasnya desa harus mengembangkan potensi dengan menjalin kemitraan dan terhubung ke banyak pihak. Desa harus menggunakan cara manual seperti promosi mulut ke mulut dan cara konvensional, padahal sekarang seharusnya desa sudah memiliki channel digital untuk mendukung kegiatan tersebut.

 

Meneruskan lewat SDGs

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membentuk Desa Cerdas (smart village) berbasis digital melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“Sebetulnya ide dasar dari Menteri Desa PDTT yang berkaitan dengan smart village itu sangat sederhana, indikator utamanya yaitu ketika melakukan kegiatan itu berbasis data. Kemudian ketika melakukan layanan kepada masyarakat itu berbasis teknologi Informasi. Dua aspek itu sudah dimiliki seluruh desa saat ini, terutama yang sudah mengikuti proses pendataan SDGs Desa”, ujar Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta dalam Webinar Professor Talk dengan tema Membangun Desa Cerdas Berbasis Digital pada Rabu (27/7/2022).

Saat ini terdapat 233 Desa Digital yang sudah berjalan dengan lancar di berbagai daerah. Untuk meningkatkan jumlah Desa Digital, Kemendes PDTT terus mengembangkan dua aspek tersebut ketika menjalankan pembangunan berdasarkan SDGs Desa.

“Kenapa pilihannya SDGs Desa? karena dari kajian pembangunan, manfaat dan dampak pembangunan paling holistik dilaksanakan melalui SDGs”, ujarnya Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) hanya memberi desa dua tugas dalam SDGs, yakni menanggulangi kemiskinan dan mendorong kemandirikan agar kesenjangan spasial antara desa dan kota menurun.

Mendes PDTT kemudian menyampaikan bahwa penugasan itu agak ironis, karena jumlah keseluruhan desa yang mencapai 74.961 desa (yang mendapat Dana Desa 74.960) meliputi 91 persen dari wilayah pemerintahan terkecil di Indonesia.

Selain itu, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 71 persen pemilik KTP elektronik bermukim di desa.

“Bisa dibayangkan jika menjalankan pembangunan desa itu bisa mengatasi 71 persen kendala terkait manusia dan 91 persen jika berorientasi pada wilayah”, imbuhnya.

Oleh karenanya, lanjut Ivan, Mendes PDTT mengeluarkan Peraturan Mendes PDTT Nomor 1 tahun 2020 yang isinya mengenai SDGs desa, yaitu no 1-18 meliputi seluruh tujuan SDGs desa yang lain.

Sebab, jika menggunakan sudut pandang yang lama tentang SDGs, katanya, Desa Cerdas, Desa Digital, dan Smart Village tidak memiliki tempat, tapi dengan SDGs Desa itu jelas.

“SDGs Desa no 18 itu untuk budaya, institusi dan interaksi khas desa berjalan dan memayungi tujuan-tujuan pembangunan desa yang lain. Itu yang menjadi basis smart village, Desa Cerdas”, tutupnya.

Aspek yang harus dipenuhi dalam Desa Cerdas dengan smart village

Salah satu konsep pengembangan desa yang cocok untuk era sekarang adalah konsep desa cerdas yaitu konsep pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi digital baik untuk pelayanan publik dan pengembangan kawasan seperti infrastruktur, teknologi informasi, teknologi komunikasi, transportasi, zonasi, irigasi, drainase, dan energi. Aspek yang harus dipenuhi dalam awal pengembangan Desa Cerdas dengan smart village antara lain:

  • Optimalisasi pemanfaatan energi, contohnya adalah desa cerdas yang dapat menghasilkan energi listrik sendiri dengan sumber daya lokal.
  • Optimalisasi pengelolaan lingkungan, contohnya adalah desa cerdas yang mampu menyediakan teknologi pengolahan dan pengelolaan air minum dari sumber mata air lokal secara efisien.
  • Optimalisasi teknologi pada sektor pertanian, contohnya adalah desa cerdas yang mampu meningkatkan hasil panen dengan menerapkan teknologi tepat guna bidang pertanian atau desa yang mampu menyediakan air untuk pengairan sawah secara efisien.
  • Optimalisasi layanan pemerintah desa dalam sistem informasi desa, contohnya adalah desa cerdas yang mampu menyediakan sistem informasi yang baik dan sistem pelayanan yang mudah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

 

Kemandirian Desa Melalui Desa Digital

DESA mandiri merupakan desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada dan memaksimalkan kemampuan masyarakatnya, serta tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Revolusi industri 4.0 yang merupakan arah perubahan baru yang penting untuk menjadikan suatu desa sebagai objek dalam menjadikan desa tersebut menjadi desa mandiri dengan digitalisasi Digitalisasi merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh suatu desa untuk memaksimalkan kemampuan yang ada di desa, maupun kemampuan masyarakatnya. Sehingga desa tersebut akan berkembang dan menjadi desa mandiri.

Dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator, dengan tema Menjadi Desa yang Mandiri dengan Digitalisasi ini, Kementerian Kominfo dan DPR RI berharap webinar tersebut menjadi wadah dalam membentuk kesadaran dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama membangun desa yang mandiri dengan memanfaatkan digitalisasi.

Dalam menjadikan desa mandiri dengan digitalisasi, Anggota Komisi 1 DPR RI Slamet Ariyadi memaparkan tips dalam membangun desa yang mandiri dengan digitalisasi.

“Kita perlu memberikan support moral kepada desa dan memberikan dorongan untuk menciptakan sumber daya manusia yang melek akan digital. Tentunya kami berharap para peserta yang hadir mampu menjadi penggerak untuk menciptakan digitalisasi di desa, karena dampak tersebut dapat menjadikan wajah baru Indonesia untuk lebih maju menghadapi tantangan seperti pandemi”, ujarnya.

 

Kaum milenial dibayar siapa?

Slamet Ariyadi mengharapkan, dalam mewujudkan desa mandiri dengan digitalisasi, sumber daya manusia yang ada ditingkat desa harus bisa memberdayakan digitalisasi, ini merupakan tugas kaum milenial untuk dapat mengkampanyekan gerakan digitalisasi ini sampai tingkat desa. Namun dalam pengembangan desa mandiri dengan digitalisasi ini, tidak bisa terlepas dari problematika yang terjadi.

Febri Wahyuni Sabrani, pelaku digitalpreneur mengatakan, problematika digitalisasi di Indonesia adalah kurangnya fasilitas pendukung di daerah 3T, jumlah pengguna internet yang begitu banyak tidak sebanding dengan kapasitas internet yang tersedia, dan terdapat 9.113 daerah dalam belum tersentuh jaringan 4G.

“Ini merupakan PR pemerintah untuk menyediakan akses internet di seluruh Indonesia”, tegasnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangarepan mengatakan, peningkatan penggunaan teknologi digital perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna.


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Perbedaan Aplus Pacific Vs Pasifik: DPRD Akan Lakukan Inspeksi Langsung

admin

Kaji Ipung Pemilik Tanah Keberatan pada Sidang Konsinyasi Pembebasan Lahan Proyek Tol KLBM

admin

Resesi Global 2023

admin

Leave a Comment