Image default
Pojok opini

Beda Afirmasi dan Afirmatif: Antara Praktek dan Kebijakan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata afirmasi mempunyai arti yaitu penetapan yang positif. Misalnya penegasan yang berhubungan dengan sesuatu hal yang positif.

Afirmasi merupakan sebuah pernyataan-pernyataan positif yang khusus ditujukan untuk diri sendiri. Dengan adanya afirmasi ini diharapkan dapat membantu Anda untuk bisa berpikir positif dan menjauhkan diri dari sabotase diri.

Pengertian dari sabotase diri yaitu tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana. Bisa saja pikiran-pikiran negatif itu muncul mendominasi pemikiran Anda. Hasilnya, Anda akan sulit untuk percaya pada diri sendiri.

Afirmasi ini ada untuk membantu Anda dalam memprogram secara ulang pikiran Anda dan menjauhkan diri Anda dari keterbatasan. Sebab, keberhasilan merupakan sebuah permainan yang memerlukan pemikiran dari dalam diri. Bila Anda berpikir bahwa Anda akan mencapai setiap tujuan, maka Anda akan menjadi seorang seperti itu.

Afirmasi adalah suatu bentuk komunikasi antara pikiran secara sadar maupun pikiran dari bawah alam sadar. Kata-kata positif yang muncul akan membantu Anda dalam membangun suasana yang positif. Sementara itu, kata-kata negatif muncul akan menjadikan Anda kehilangan rasa percaya diri dan menjadi seorang yang negatif. Semuanya itu tergantung pada diri sendiri. Anda mempunyai kekuatan dalam menghipnotis diri sendiri agar selalu tenang dan bisa mengendalikan pikiran sendiri. Afirmasi positif ini bisa membantu Anda dalam meningkatkan kesejahteraan bahkan keberhasilan Anda.

Teori Psikologis di Balik Afirmasi Positif
Menurut Steele tahun 1998, mengatakan bahwa salah satu teori psikologis kunci dibalik afirmasi positif yaitu self-affirmation theory. Terdapat sebuah studi empiris yang didasarkan pada gagasan bahwa manusia bisa mempertahankan rasa integritas diri dengan mengucapkan kalimat positif pada diri sendiri maupun menegaskan apa yang diyakini diri sendiri dengan cara yang positif.

Berdasarkan Cohen dan Sherman, menyatakan secara ringkas bahwa integritas diri berkaitan dengan kemanjuran diri secara keseluruhan, kemampuan manusia dalam mengontrol hasil moral dan merespon secara fleksibel saat konsep diri sendiri terancam. Sehingga Anda sebagai manusia termotivasi untuk melindungi diri Anda sendiri dari berbagai ancaman dengan menjaga integritas diri.

Identitas Diri dan Peneguhan Diri

Teori self-affirmation mempunyai tiga ide kunci yang mendukung. Hal itu perlu diingat bahwa bila Anda memahami tentang bagaimana afirmasi positif bekerja berdasarkan teori.

Pertama, Menurut Cohen dan Sherman menyatakan bahwa lewat suatu penegasan diri, Anda mempertahankan narasi ini secara fleksibel, bermoral, dan bisa beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Nantinya, hal itulah yang membentuk identitas diri Anda.

Anda bisa melihat diri sendiri mengadopsi berbagai identitas dan berperan secara berbeda. Hal itu berarti Anda juga bisa mendefinisikan keberhasilan dengan cara yang berbeda.

Mengapa itu hal yang baik? Sebab hal ini berarti Anda bisa melihat aspek yang berbeda dari diri Anda sebagai sesuatu yang positif dan bisa beradaptasi dengan situasi yang berbeda jauh lebih baik. Kedua teori penegasan diri berpendapat bahwa mempertahankan identitas diri tidaklah mengenai membuat luar biasa, sempurna, maupun sangat baik.

 

Afirmasi Perlu Dilakukan

Salah satu faktor yang mengakibatkan seseorang tidak bisa mencapai potensi secara maksimal yaitu karena diri sendiri tidak bisa mengambil langkah nyata untuk mencapai tujuan dan impian yang dimiliki. Seseorang itu hanya berpikir bahwa ada batasan yang perlu diperhatikan dan hal itu perlu ditanamkan dari orang tuanya.

Guna mencapai keberhasilan dan mewujudkan tujuan yang Anda punyai, Anda perlu mempunyai keberanian untuk melangkah kedepan, apapun rintangan yang perlu dihadapi. Oleh sebab itu, afirmasi dibutuhkan supaya Anda bisa mencapai keberhasilan dari hari ke hari.

Tiap kali Anda mengatakan afirmasi positif, Anda akan mengirimkan pesan positif ke dalam pikiran alam bawah sadar. Afirmasi positif juga perlu menarik kekayaan, kesehatan yang cukup, dan bahkan kenaikan status hidup Anda.

 

Manfaat Melakukan Afirmasi Positif

Afirmasi mempunyai manfaat yang sangat baik bagi seseorang bila diucapkan secara berulang maupun rutin. Berikut ini terdapat sejumlah manfaat dari afirmasi, antara lain:

1. Menimbulkan Rasa Percaya Diri
Afirmasi mempunyai manfaat untuk menjadikan seseorang lebih percaya diri lagi. Afirmasi dapat menjadi percaya diri bahwa Anda mempunyai kreativitas, dan keunggulan yang dapat Anda lakukan dalam segala rintangan yang datang tiba-tiba membuat Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.

2. Mencegah Depresi Seseorang
Kesehatan mental wajib dijaga supaya seseorang tidak mudah depresi. Anda perlu untuk menyemangati diri sendiri itu dengan afirmasi positif supaya tidak membuat depresi dan menjadi kuat dalam menghadapi setiap masalah yang muncul

3. Meningkatkan Kesehatan
Pikiran negatif dan perilaku yang negatif dapat menjadikan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Pikiran negatif juga dapat menjadi seseorang menjadi stress dan overthinking, lalu membuat Anda sulit untuk tidur. Bila Anda memberikan afirmasi positif pada diri Anda sendiri, hal itu akan menjadikan diri Anda lebih bahagia. Secara sederhana, pikiran positif dan kebahagian dapat membuat sistem kekebalan tubuh lebih kuat, sehingga Anda tidak merasa mudah sakit.

4. Memunculkan Rasa Nyaman dan Bahagia
Ketika menyatakan afirmasi positif dapat membuat Anda lebih tenang dan yakin. Bahkan Anda dapat melewatinya tiap harinya dengan lebih kuat. Afirmasi positif bahkan dapat menjadikan seseorang menjadi lebih baik.

 

Kebijakan afirmatif memang biasa disebut sebagai diskriminasi positif (positive discrimination) di beberapa negara seperti Inggris. Namun, kebijakan ini diambil atas dasar yang kuat bahwa terdapat suatu kelompok yang membutuhkan “dorongan” untuk bisa setara dengan kelompok lainnya. Perempuan merupakan contoh dari kelompok yang membutuhkan kebijakan afirmatif untuk bisa mengatasi dampak buruk dari diskriminasi yang mereka hadapi

Kebijakan afirmasi untuk perempuan

Kebijakan afirmatif bagi partisipasi politik perempuan kembali disuarakan seiring momentum pembahasan revisi Undang-Undang Politik yang saat ini dibahas di DPR.

Advokasi isu ini sekarang berbeda dari situasi tahun 2002/2003 ketika energi perlawanan terhadap status quo mendapatkan resonansi dan direspons positif oleh gerakan perempuan dan gerakan sosial sehingga bisa membawa perubahan politik cukup signifikan dalam konteks politik Indonesia.

Saat ini, kekecewaan pada partai politik dan parlemen merata disuarakan masyarakat dan ditunjukkan konsisten oleh berbagai jajak pendapat. Tingkat kekecewaan pada institusi demokrasi ini sudah sampai pada tingkatan apatisme sehingga sulit mengembalikan kepercayaan itu kembali jika kita tidak betul-betul mengusahakannya.

Seiring hal di atas, kinerja politisi perempuan di institusi politik pengambil keputusan juga belum optimal. Ada keberhasilan diraih, tetapi juga ada catatan politisi perempuan belum menggarap isu sosial menjadi kebijakan politik positif sehingga bisa menjadi basis dukungan publik yang luas.

Dalam situasi seperti ini, bagaimana merajut kembali gerakan sosial dan membangun energi sosial baru bagi afirmasi isu partisipasi politik perempuan dan menjustifikasi relevansinya?

 

Kebijakan afirmatif bagi perempuan 

Kebijakan afirmatif bagi partisipasi politik perempuan kembali disuarakan seiring momentum pembahasan revisi Undang-Undang Politik yang saat ini dibahas di DPR.

Advokasi isu ini sekarang berbeda dari situasi tahun 2002/2003 ketika energi perlawanan terhadap status quo mendapatkan resonansi dan direspons positif oleh gerakan perempuan dan gerakan sosial sehingga bisa membawa perubahan politik cukup signifikan dalam konteks politik Indonesia.

Saat ini, kekecewaan pada partai politik dan parlemen merata disuarakan masyarakat dan ditunjukkan konsisten oleh berbagai jajak pendapat. Tingkat kekecewaan pada institusi demokrasi ini sudah sampai pada tingkatan apatisme sehingga sulit mengembalikan kepercayaan itu kembali jika kita tidak betul-betul mengusahakannya.

Seiring hal di atas, kinerja politisi perempuan di institusi politik pengambil keputusan juga belum optimal. Ada keberhasilan diraih, tetapi juga ada catatan politisi perempuan belum menggarap isu sosial menjadi kebijakan politik positif sehingga bisa menjadi basis dukungan publik yang luas.

Dalam situasi seperti ini, bagaimana merajut kembali gerakan sosial dan membangun energi sosial baru bagi afirmasi isu partisipasi politik perempuan dan menjustifikasi relevansinya?

 

Meredefinisikan isu afirmatif

Refleksi dari pengalaman sejak 2004 memberi beberapa pembelajaran berharga.

Pertama, mitos sisterhood solidarity (solidaritas perempuan), yaitu kepentingan perempuan hanya bisa diperjuangkan perempuan karena ada pengalaman sama di antara perempuan adalah mitos yang terbukti ketidakbenarannya dan harus ganti dengan sisterhood-brotherhood solidarity untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Kedua, dibutuhkan akulturasi proses pembelajaran dan pemaknaan baru kebijakan afirmatif pada masyarakat basis sehingga ada dukungan kultural bagi gagasan ini dan isu ini bukan hanya jadi komoditas kelas menengah dan terpelajar di perkotaan.

Ketiga, perjuangan kebijakan afirmatif yang seolah-olah diterima publik sebagai isu perempuan yang harus diperjuangkan kelompok perempuan sendiri jika ingin berhasil dengan menegasikan potensi kekuatan kelompok masyarakat sipil lain adalah keliru.

Kelompok perempuan seharusnya memanfaatkan energi politik dan sosial untuk kembali menggerakkan isu ini. Politisi perempuan diperlukan kontribusi maksimalnya melalui perjuangan mereka di partai, lintas partai, dan pada institusi politik seperti parlemen.

Energi sosial harus dibangun kembali melalui jejaring dengan beragam pemangku kepentingan dan mengusung beragam isu dan tema perjuangan tidak tunggal dengan perspektif perempuan sebagai bingkai.

Isu bersama saat ini bukan kuota sebagai tujuan, tetapi bagaimana menggunakan kuota dan afirmatif sebagai instrumen mencapai tujuan dan merespons persoalan sosial masyarakat.

 

Manfaat gerakan

Apa capaian yang dihasilkan dalam lingkup makro dan mikro yang bisa dijadikan aset bagi basis dukungan publik untuk gerakan afirmatif?

Ada perubahan yang bisa diapresiasi dari kerja politik perempuan di parlemen di tingkat nasional dan lokal.

Lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah contoh terobosan positif dari peran yang telah dimainkan politisi perempuan di parlemen.

Saat ini perempuan parlemen masih bekerja keras untuk antara lain menghasilkan revisi UU Kesehatan dan UU Kependudukan dengan rumusan lebih progresif serta agenda untuk revisi UU Perkawinan, revisi KUHP, dan pembahasan RUU Pornografi.

Di tingkat lokal, kita bisa mencatat lahirnya perda/perdes, ranperda, SK bupati/wali kota/SK gubernur tentang beragam isu seperti perda KDRT di Bone, Ranperda Pengarusutamaan Jender di Yogyakarta, SK wali kota tentang pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak di Bengkulu; hingga kenaikan APBN, dan APBD di berbagai daerah untuk biaya pendidikan dan kesehatan, maupun eksperimen dan inovasi pelaksanaan otonomi daerah dengan catatan keberhasilan yang ditunjukkan pemimpin perempuan di Kebumen, Gunung Kidul, dan Pekalongan.

Sebagai kesimpulan, kita bisa menyatakan kebijakan afirmatif bagi partisipasi politik perempuan telah membawa perubahan dan titik terang, walaupun masih samar di ujung lorong. Jika kita memberi kesempatan kepada perempuan dan terus mempertahankan kebijakan ini sampai jangka waktu tertentu, ada optimisme perubahan lebih besar dan transformasi politik lebih substantif bisa diperjuangkan untuk masa tidak terlalu lama.

Harapan itu yang sekarang kita gantungkan kepada perempuan dan laki-laki anggota DPR yang sedang membahas revisi UU Politik di Parlemen.

Ada beberapa klausul penting, antara lain memperkuat pasal pencalonan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen oleh partai, penempatan perempuan dalam daftar calon yang diajukan parpol agar peluang terpilihnya besar, dan sistem pemilu yang lebih akomodatif bagi peningkatan keterwakilan perempuan.

Diperlukan juga penguatan perempuan di parpol dengan memberi akses lebih besar sebagai pengurus harian sekurang- kurangnya 30 persen di berbagai tingkatan dan dalam perekrutan sejak ketika parpol didirikan.

Perempuan sebagai kekuatan sosial secara riil bukan komoditas. Menjadikan isu afirmatif dan keterwakilan perempuan sebagai komoditas politik akan berimbas pada lebih terpuruknya kepercayaan publik kepada parpol.

 

Kebijakan Afirmasi dan Kelompok Minoritas

Diskriminasi merupakan tindakan yang salah dalam membedakan secara tidak sah di antara orang-orang dengan tidak berdasarkan prestasi individu, tetapi atas dasar prasangka atau sikap jahat atau tercela secara moral (Velasquez, 2014: 377).

Ada beberapa bentuk diskriminasi

Diskriminasi yang disengaja adalah diskriminasi yang disadari dan disengaja. Diskriminasi yang tidak disengaja adalah diskriminasi yang secara tidak sadar atau sengaja dilakukan tetapi disebabkan oleh stereotip.

Diskriminasi individu adalah diskriminasi satu atau beberapa individu yang bertindak sendiri. Diskriminasi institusional adalah diskriminasi yang diakibatkan oleh tindakan semua atau banyak orang dalam suatu lembaga dan dari proses serta kebijakan rutin mereka (Velasquez, 2014: 378).

Untuk melawan diskriminasi, harus ada tindakan afirmatif, atau program yang dirancang untuk memastikan bahwa minoritas, perempuan, atau anggota kelompok lain, terwakili secara setara dalam organisasi dan berbagai tingkatannya dengan mengambil langkah positif untuk meningkatkan jumlah mereka ketika kurang terwakili. Apa yang dianggap sebagai “perwakilan yang setara” bergantung pada tujuan program: beberapa bertujuan untuk memiliki proporsi yang sama dari perempuan atau minoritas seperti yang ada di dalam organisasi, dan yang lain bertujuan untuk mencapai keragaman yang diperlukan untuk memenuhi tujuan organisasi (Velasquez, 2014: 379).

Pada tahun 1960-an, diskriminasi dipandang sebagai individu dan disengaja; pada tahun 1970-an, hal ini terlihat memiliki bentuk kelembagaan dan tidak disengaja, seperti yang ditunjukkan oleh ―kurangnya representasi‖ dari kaum minoritas atau perempuan, dan harus diperbaiki dengan tindakan afirmatif. Pada 1980-an, beberapa bersikeras diskriminasi hanya bersifat individual dan disengaja, tetapi pada 1990-an, pandangan yang berlaku dapat juga bersifat institusional dan tidak disengaja (Velasquez, 2014: 380). Indikator diskriminasi dapat berbentuk manfaat rata-rata yang diterima kaum minoritas dan perempuan dibandingkan dengan yang lain, proporsi minoritas dan perempuan pada tingkat ekonomi terendah, dan proporsi minoritas dan perempuan pada tingkat ekonomi tertinggi (Velasquez, 2014: 382).

Argumen utilitarian menyatakan bahwa diskriminasi menyebabkan penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien. Argumen berbasis hak menilai bahwa diskriminasi melanggar hak asasi manusia dengan menganggap minoritas dan perempuan sebagai “inferior”, dan menempatkan mereka pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih rendah. Argumen berbasis keadilan juga menganggap bahwa diskriminasi menghasilkan distribusi tunjangan dan beban yang tidak adil, dan melanggar prinsip formal kesetaraan dengan membedakan antara orang- orang berdasarkan karakteristik yang tidak relevan dengan kinerja pekerjaan. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa individu yang sederajat dalam segala hal yang relevan dengan jenis pekerjaan yang dimaksud harus diperlakukan sama meskipun mereka berbeda dalam hal lain yang tidak relevan (Velasquez, 2014: 395).

Kemudian yang lebih memperhatinkan adalah mengenai pelecehan seksual, yang dalam kondisi tertentu, dapat berupa rayuan seksua l, dan kontak verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual (Velasquez, 2014: 395). Selain ras dan gender, diskriminasi dapat didasarkan pada usia, orientasi seksual, identitas seksual, disabilitas, dan obesitas (Velasquez, 2014: 400). Untuk melawan segala bentuk diskriminasi tersebut diperlukan status hukum tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif adalah legal bila digunakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan ras atau gender yang diakibatkan oleh diskriminasi sebelumnya, atau untuk mengoreksi―ketidakseimbangan yang ―terus-menerus terjadi, dan ―ketidakseimbangan rasial yang tidak disebabkan oleh diskriminasi sebelumnya (Velasquez, 2014: 406).

Argumen utilitarian untuk tindakan afirmatif menilai bahwa tindakan afirmatif memberi manfaat bagi kaum minoritas dan perempuan yang membutuhkan, dan dengan demikian meningkatkan utilitas (Velasquez, 2014: 408). Argumen keadilan untuk tindakan afirmatif menyatakan bahwa tindakan afirmatif akan memberikan kesempatan yang sama dengan distribusi pekerjaan yang lebih adil, dengan menetralkan efek bias yang tidak disadari yang mempengaruhi penilaian tentang minoritas dan perempuan, dan dengan menempatkan perempuan dan minoritas pada posisi yang tidak dirugikan dan lebih kompetitif dalam persaingan dengan laki- laki. Mengambil tindakan afirmatif adalah cara yang diperbolehkan secara moral untuk memberikan kesempatan yang sama, dan ini bukan bentuk ―diskriminasi terbalik‖ karena tidak didasarkan pada penilaian yang tidak jujur tentang inferioritas laki- laki atau bertujuan untuk menghancurkan kesempatan yang sama (Velasquez, 2014: 410).

 

Kuota keterwakilan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Kemudian berkaitan dengan persentase jumlah perempuan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sistem kuota untuk mempromosikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dunia telah menyebar ke lebih dari seratus negara. Difusi kuota gender menimbulkan sering diadopsi di negara- negara di mana perempuan berstatus rendah.

Mempromosikan kesetaraan gender, termasuk melalui kuota gender, telah menjadi bagian penting dari promosi demokrasi internasional.

Legitimasi internasional mengarahkan kuota gender untuk diadopsi melalui dua jalur kausal: secara langsung, melalui operasi perdamaian pascakonflik, dan secara tidak langsung, dengan mendorong negara-negara, terutama yang bergantung pada bantuan asing, untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap demokrasi dengan mengadopsi kuota (Bush, 2011: 103).

Kritikus sering menggambarkan kuota sebagai pelanggaran prinsip meritokratis dan individualistis demokrasi liberal, serta diskriminatif terhadap laki- laki. Ada beberapa strategi untuk mengatasi kritik tersebut, seperti menghindari penggunaan istilah ‘diskriminasi positif’, yang seolah-olah menunjukkan bahwa kuota mendiskriminasi laki- laki, padahal kuota seharusnya dianggap sebagai kompensasi atas diskriminasi terhadap perempuan.

Kuota tidak menantang hak individu, tetapi kuota menantang hak prerogatif partai politik dalam perannya sebagai gatekeeper.

Dengan memperkenalkan persyaratan untuk jumlah minimum perempuan dalam daftar calon, atau kesetaraan gender, kuota memberi pemilih ‘kesetaraan kesempatan yang nyata’ untuk memilih antara laki- laki dan perempuan. Dengan demikian, kuota berperan penting dalam mengatasi hambatan eksklusivitas signifikan yang ada di partai politik, yang ditopang oleh kekuatan untuk mencalonkan kandidat (Dahlerup, 2004: 14).

Dalam pemilihan umum DPR tahun 2019, sebanyak 21 persen dari total 575 kursi di DPR ditempati oleh perempuan. Jumlah tersebut meningkat 22 persen menjadi 118 kursi dari pemilihan umum sebelumnya yang hanya sebanyak 97 kursi (Setiawan, 2019).

Trend peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif terutama terjadi sejak pemilihan umum 1999 hingga Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%) (Mulyono, 2010: 1).

Kemajuan ini tidak terlepas dari kebijakan afirmasi Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pada kelembagaan partai politik, kebijakan afirmatif juga dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penidirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat (Mulyono, 2010: 2).

Dengan mewajibkan partai untuk mencalonkan perempuan, hal ini menciptakan permintaan ―artifisial‖ untuk kandidat perempuan di partai; dan dengan meyakinkan perempuan bahwa mereka memiliki tempat, hal ini membangkitkan kepercayaan yang lebih besar dari calon perempuan potensial bahwa mereka memiliki peluang (Aspinall et al, 2021).

Penting untuk memahami tanggung jawab normatif dan mekanisme kelembagaan formal apa yang diperlukan untuk memungkinkan anggota parlemen perempuan mengubah keluaran kebijakan. Ditegaskan juga bahwa, karena kehadiran mereka, jumlah perempuan yang lebih banyak di parlemen dapat menginspirasi perubahan budaya dan ‘psikologis’ di parlemen (Dahlerup, 2004: 15).

Namun, bahaya asumsi bahwa perempuan secara otomatis akan membuat banyak perbedaan di parlemen juga diperlu diperhatikan.

Kuota penting karena memberi perempuan akses ke struktur kekuasaan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses penetapan agenda. Tetapi perempuan di parlemen perlu didukung oleh gerakan perempuan dan masyarakat sipil dan memiliki basis kekuatan. Juga penting untuk menjalin aliansi dengan kelompok laki- laki. Jika tidak, ada risiko bahwa perempuan dapat distigmatisasi (ketika dipilih melalui kuota) dan dengan demikian ditinggalkan dari arus utama politik (Dahlerup, 2004: 16).

Perserikatan Bangsa-Bangsa meringkas argumen untuk lebih banyak perempuan dalam politik ke dalam enam kelompok.

Kelompok tersebut adalah (Shreeves et al., 2019: 5) :

  1. Argumen keadilan, yang menurutnya perempuan berjumlah sekitar setengah dari populasi dan oleh karena itu memiliki hak untuk diwakili secara setara;
  2. Argumen pengalaman (pengalaman perempuan berbeda dari laki- laki dan perlu direpresentasikan dalam diskusi yang menghasilkan pembuatan kebijakan dan implementasi);
  3. Argumentasi kepentingan (kepentingan laki- laki dan perempuan berbeda dan bahkan saling bertentangan sehingga dibutuhkan perempuan dalam lembaga perwakilan untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan);
  4. Argumen massa kritis (perempuan mampu mencapai solidaritas tujuan untuk mewakili kepentingan perempuan ketika mereka mencapai tingkat keterwakilan tertentu);
  5. Argumen simbolis (perempuan tertarik pada kehidupan politik jika mereka memiliki panutan di arena), dan
  6. Argumen demokrasi (representasi yang setara antara perempuan dan laki- laki meningkatkan demokratisasi pemerintahan baik dalam demokrasi transisi maupun konsolidasi).

Ini membedakan antara manfaat tradisional (berdasarkan instrumen hak asasi manusia dan standar internasional untuk lembaga demokrasi), manfaat bagi partai politik (perempuan dan laki- laki membawa perspektif yang berbeda, dan partai dapat menuai manfaat dengan menempatkan lebih banyak perempuan, karena meningkatkan citra partai dan strategi pemilu dan memerangi penurunan keanggotaan partai).

Manfaat bagi politisi perempuan (memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang lebih menonjol dalam proses politik dan mengubah persepsi mengenai kapasitas perempuan) dan manfaat bagi masyarakat (lebih banyak perempuan yang berkuasa akan meningkatkan kesadaran akan isu- isu kebijakan yang mempengaruhi perempuan dan diskriminasi berbasis gender dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik, karena dianggap lebih mewakili pemilih) (Shreeves et al., 2019: 6).

Kuota telah terbukti menjadi cara paling efektif untuk mencapai keseimbangan gender ya ng lebih baik. Perempuan memiliki hak sebagai warga negara atas keterwakilan yang setara. Pengalaman hidup perempuan sama validnya dengan pengalaman hidup laki- laki dalam politik dan parlemen. Perempuan yang memiliki kualifikasi sebaik laki- laki terkadang diremehkan dalam sistem atau budaya politik yang didominasi laki- laki.

Kuota bagi perempuan tidak mendiskriminasi, melainkan mengimbangi hambatan yang menghalangi perempuan mencapai keterwakilan yang setara di parlemen.

Kuota ini menyiratkan bahwa ada beberapa perempuan bersama dalam sebuah komite atau majelis, sehingga meminimalka n stres yang dialami oleh perempuan.

Kuota dapat berkontribusi pada proses demokratisasi dengan membuat proses pencalonan menjadi lebih transparan.

Jika perempuan berkinerja baik, pemilih cenderung lebih bersedia memilih calon perempuan dalam pemilu mendatang, bahkan tanpa kuota. Peningkatan keterwakilan akan mempercepat kemungkinan bahwa perempuan lain akan mencalonkan diri dan memenangkan pemilihan dengan menyediakan panutan. Lebih banyak perempuan di parlemen memberi manfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan lebih banyak bakat dan sumber daya dan memperkuat partisipasi demokratis (McCan, 2013).

Masyarakat yang inklusif secara sosial dianggap sebagai prinsip dasar pemerintahan demokratis yang memungkinkan perempuan ‘memiliki suara’ dalam membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini berkaitan dengan argumen yang semakin populer bahwa perempuan berhak atas kewarganegaraan yang setara dan bahwa ‘partisipasi politik adalah hak asasi manusia’.

Mempromosikan peningkatan kepemimpinan politik perempuan dan kesetaraan gender adalah masalah pembangunan, masalah hak asasi manusia dan juga kewajiban moral.

Parlemen yang lebih inklusif juga memiliki kapasitas untuk memperkuat keterlibatan sipil dan partisipasi demokratis di antara warganya.

Tersirat dalam pandangan ini adalah bahwa legislatif harus inklusif, mencerminkan keragaman masyarakat yang mereka layani dan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan seluruh masyarakat.

 

Penelitian internasional menunjukkan bahwa legislator perempuan cenderung membawa perspektif yang berbeda tentang isu-isu politik, dan kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen cenderung memiliki 'konsekuensi penting untuk agenda kebijakan publik serta legitimasi badan-badan demokrasi' (McCan, 2013).

 

Drude Dahlerup membedakan antara pendekatan ―fast track, yang menggunakan kuota legal untuk secara langsung meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, dan ‘jalur inkremental’ yang melibatkan berbagai strategi seperti program pelatihan dan pendampingan bagi calon perempuan, serta sebagai kebutuhan akan perubahan sosial dan budaya yang lebih luas yang mengatasi ketidaksetaraan gender.

Dalam demokrasi liberal, mereka yang menentang kuota gender berargumen bahwa kuota tersebut merusak prinsip merit.

Prinsip merit adalah konsep teoretis penting yang melekat dalam undang- undang kesempatan yang sama dan dirancang untuk menghindari diskriminasi. Ini mendasari praktik pekerjaan layanan publik, dan berarti bahwa keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan harus hanya didasarkan pada kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan relatif setelah persaingan yang adil dan terbuka yang menjamin bahwa semua menerima kesempatan yang sama.

Inti dari perdebatan ini adalah apakah parlemen harus bertujuan untuk kesetaraan kesempatan atau kesetaraan hasil.

Dahlerup menjelaskan bagaimana kuota gender berusaha untuk memperluas gagasan liberal klasik tentang kesempatan yang sama, di mana hambatan formal untuk kesetaraan dihapus, untuk memasukkan ‘kesetaraan hasil’ yang memperhitungkan faktor- faktor lain yang menghambat kandidat perempuan. Kesempatan yang sama sebenarnya tidak ada hanya karena hambatan formal dihilangkan.

Diskriminasi langsung dan pola kompleks hambatan tersembunyi menghalangi perempuan untuk dipilih sebagai kandidat dan mendapatkan bagian pengaruh politik mereka. Dengan demikian, kuota dan bentuk-bentuk tindakan positif lainnya merupakan sarana menuju pemerataan hasil (McCan, 2013).

Kuota menyiratkan penetapan tujuan tetap untuk perekrutan perempuan atau kelompok lain yang kurang terwakili dalam daftar kandidat atau di antara mereka yang terpilih untuk dengan cepat mengubah ketidaksetaraan yang tidak diinginkan. Kuota gender elektoral dengan demikian merupakan kebijakan tindakan afirmatif untuk pemilihan umum.

Di satu sisi, kuota gender elektoral adalah jawaban sederhana untuk masalah yang sangat kompleks: yaitu pengucilan historis perempuan dari kehidupan publik (Dahlerup, 2009: 22). Kuota gender elektoral adalah jenis tindakan khusus atau tindakan afirmatif yang dirancang untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Mereka dapat diamanatkan melalui perubahan konstitusi atau legislatif untuk menciptakan kursi kuota kandidat yang sah, atau dicapai melalui kuota sukarela yang diadopsi oleh masing- masing partai politik. Kuota gender telah mendapat dukungan dari organisasi- organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan telah terbukti efektif dalam ‘mempercepat’ keterwakilan politik perempuan.

Sementara kuota gender menawarkan mekanisme untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, negara- negara juga membutuhkan strategi jangka panjang yang mengatasi hambatan historis terhadap partisipasi perempuan dan secara aktif mempromosikan parlemen yang peka gender (McCan, 2013).

Tindakan afirmatif adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan di tempat kerja atau pendidikan kepada bagian masyarakat yang kurang terwakili dengan mempertimbangkan warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, atau asal negara.

Badan usaha dan pemerintah melaksanakan program tindakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah orang dari kelompok tertentu dalam perusahaan, lembaga, dan bidang masyarakat lainnya.

Kebijakan tersebut berfokus pada demografi yang secara historis memiliki keterwakilan rendah dalam posisi kepemimpinan, peran profesional, dan akademisi, dan sering dianggap sebagai sarana untuk melawan diskriminasi historis terhadap kelompok tertentu.

Tindakan afirmatif berusaha untuk membalikkan trend historis diskriminasi terhadap identitas individu dengan memberikan bantuan kepada kelompok yang diidentifikasi sebagai subjek diskriminasi di masa lalu atau saat ini.

Kebijakan tindakan afirmatif berusaha untuk melakukan perubahan melalui berbagai cara seperti mensyaratkan kuota tertentu terpenuhi saat perekrutan, memberikan dukungan keuangan dalam bentuk hibah dan beasiswa, dan menolak pendanaan dan kontrak pemerintah kepada lembaga yang gagal memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (Kenton, 2021).

 

Beasiswa untuk Pelajar dari Daerah Tertinggal

Beasiswa adalah cara untuk memastikan bahwa warga biasa dan orang-orang dari daerah terpencil dapat mengakses pendidikan berkualitas terlepas dari posisi sosial ekonomi.

Paradigma ini diambil oleh Pemerintah Indonesia yang memfokuskan misi mereka untuk membantu orang- orang dari kelompok tertinggal mengakses program pascasarjana terlepas dari usia dan hambatan geografis.

Beasiswa ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin baru yang dapat membawa perubahan sosial di komunitas mereka. Dalam hal ini, tujuan pendidikan tinggi tidak hanya untuk berkontribusi pada perekonomian nasional melalui efek multiplier, tetapi untuk memberikan hak dalam pendidikan.

Tindakan dari institusi dan pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan sosial melalui pendidikan tinggi harus mencakup dua aspek: memastikan akses yang sama ke pendidikan dan bahwa lulusan dapat berpartisipasi dalam arena tenaga kerja setelahnya.

Namun, selama struktur sosial tidak menawarkan kesempatan yang sama, siswa dari kelompok yang kurang beruntung kemungkinan akan memperoleh keuntungan terbatas dalam hal mobilitas sosial setelah lulus — kredensial pendidikan tinggi hanyalah salah satu faktor dalam mobilitas sosial (Alta & Sudrajat, 2020).

 

Mengapa affirmative action jadi sering dibicarakan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Pemilu Legislatif?

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) telah mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan. Di antaranya ketentuan yang menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% persen perempuan.

Selain itu, UU Pemilu Legislatif juga mengenal sistem zipper agar memudahkan perempuan terpilih menjadi anggota legislatif. Sistem ini mewajibkan dalam setiap tiga orang bakal calon sekurang-kurangnya harus terdapat satu perempuan. Tujuannya, agar perempuan bisa berada di nomor ‘jadi’, bukan di nomor buntut. Hal mana tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) UU Pemilu Legislatif.

Isu tindakan afirmatif kembali menjadi pembicaraan hangat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Pemilu Legislatif. Pasal 214 huruf a sampai e dalam UU Pemilu Legislatif soal penetapan caleg dengan sistem nomor urut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, Pemilu 2009 harus menggunakan sistem suara terbanyak.

Putusan ini dianggap menafikan tindakan afirmatif bagi perempuan. Penilaian itu tercermin misalnya dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Maria Farida dalam putusan di atas. Menurutnya, majelis MK seharusnya tidak mengabulkan permohonan seputar sistem nomor urut. Karena sistem suara terbanyak sangat merugikan perempuan dan tindakan afirmatif dianggap sia-sia

Sementara itu, sebagian kalangan berpendapat penerapan tindakan afirmatif justru mendiskriminasikan kaum perempuan. Ketua Divisi Hukum dan HAM Partai Penegak Demokrasi Indonesia D Parlindungan Sitorus misalnya berpendapat bahwa kaum perempuan seharusnya diberi kebebasan untuk berpolitik tanpa ada perbedaan dengan laki-laki.

Menurutnya, kesadaran berpolitik kaum perempuan saat ini sudah cukup tinggi dan bahkan banyak yang sudah mempunyai kemampuan berpolitik lebih dari kaum laki-laki.

 

Kebijakan afirmatif bagi usaha mikro kecil dan menengah di bidang intelektual

Mengingat peran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang sangat strategis dalam perekonomian nasional di mana kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, maka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.

Uraian mengenai kebijakan affirmatif yang seharusnya diberlakukan bagi UMKM di bidang Kekayaan intelektual menjadi obyek yang menarik untuk dikaji.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap pemanfaatan sistem HKI bagi UMKM, hasil kajian menemukan beberapa hambatan dalam pemanfaatan sistem HKI oleh UMKM yang disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

  1. prosedur pendaftaran yang panjang dan kompleks,
  2. biaya registrasi/pendaftaran yang mahal dan
  3. lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran HKI.

Untuk itu perlu diberikan keistimewaan bagi UMKM khususnya di bidang kekayaan intelektual melalui kebijakan-kebijakan affirmatif yang harus segera diwujudkan guna mendukung pemajuan usaha UMKM dengan melakukan percepatan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HKI.

 

Menyertakan Perempuan dalam Setiap Jabatan Bukan Hanya sebagai Kebijakan Afirmatif

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani dalam pidatonya di sidang tahunan MPR RI mengatakan, demokrasi menjamin partisipasi warga dalam mengartikulasi hak politik, sosial, hak budaya dan hak ekonomi.

“Bahkan juga memberikan ruang artikulasi bagi kaum perempuan dalam segala bidang,” tuturnya, Selasa, (16/8/2022).

“Menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan hanya sebagai kebijakan afirmatif. Akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia”, tambahnya.

Menurutnya, perempuan Indonesia telah aktif dan mengambil peran yang strategis di segala bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup, olahraga, ilmu pengetahuan, riset dan lain sebagainya.

“Laki-laki dan perempuan itu seperti sebagai sayapnya seekor burung. Jika dua sayap yang sama kuatnya maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari dua sayap itu maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali”, ucapnya.

Lanjutnya, inilah semangat yang harus ditanamkan bersama dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia dimana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat kemajuan dan kesejahteraan yang sama.

“Demokrasi bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak semua bangsa di dalam negara demokratis adalah menjamin hak bangsa yang lain sama pentingnya. Hak warga vangsa dibatasi oleh hak warga lainnya. Oleh karena itulah peran negara diperlukan”, imbuhnya.


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Rahasia Untuk Siapa?

admin

Tipe Kerja Keinginan Kamu

admin

MEMAHAMI KEMBALI STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

admin

Leave a Comment