Image default
Berita Utama

Kontroversi Penyekatan Mudik dan Ancaman Ledakan Kasus Covid-19

bebas

Penyekatan pun dilakukan pihak berwajib di ratusan titik guna mencegah penyebaran Covid-19. Dengan beragam cara dan alasan, sekelompok orang tetap nekat menuntaskan rindu pulang ke kampung halaman di tengah situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang belum juga terkendali

 

Oleh : Imam Ahmad Bashori, Moh Ardi
Editor: S Aliyah

Pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat

Ancaman Ledakan Kasus Covid-19

Gelombang arus mudik Lebaran 2021 diketahui tetap ditemukan meski pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik.

Penyekatan pun dilakukan pihak berwajib di ratusan titik guna mencegah penyebaran Covid-19.

Dengan beragam cara dan alasan, sekelompok orang tetap nekat menuntaskan rindu pulang ke kampung halaman di tengah situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang belum juga terkendali.

Dari hasil pengetesan acak Covid-19 dalam Operasi Ketupat 2021, dilaporkan bahwa jumlah pemudik yang positif Covid-19 mencapai 4.123 orang.

“Jumlah pemudik yang di-random testing dari 6.742 konfirmasi positif 4.123 orang”,  ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam jumla pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/5/2021).

 

Survei Kemenhub

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengungkapkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan yang menunjukkan bahwa sebanyak 18 juta orang.

Jumlah itu yakni sekitar 7 persen dari masyarakat yang akan tetap mudik meski ada kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 atau Idul Fitri 1442 Hijriah.

Budi Karya menjelaskan dalam survei tersebut terungkap bahwa jika tidak ada larangan mudik, sebanyak 33 persen masyarakat akan mudik. Kemudian, jumlahnya menurun ketika ada opsi larangan menjadi sebanyak 11 persen.

“Setelah dilakukan pelarangan, turun jadi 7 persen,” terang Budi Karya.

“Itu pun cukup banyak yaitu 18 juta. Kita, satgas, selalu ingin melakukan upaya-upaya sosialisasi tiada henti agar yang 7 persen ini turun menjadi jumlah yang lebih sedikit sehingga kita bisa memanage dan polisi bisa melakukan penyekatan dengan berwibawa tapi humanis,” kata dia lagi.

Budi Karya juga mengungkapkan hasil survei menunjukkan bahwa daerah tujuan utama di antaranya Jawa Tengah (lebih dari 30 persen), Jawa Barat (lebih dari 20 persen), disusul kemudian Jawa Timur, Banten, Lampung hingga Sumatera Selatan.

“Mereka rata-rata menggunakan angkutan mobil paling banyak, setelah itu motor. Berarti para gubernur harus melakukan koordinasi dengan baik”, ujar Budi Karya.

Survei tersebut, lanjut Budi, juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan pemudik untuk melakukan mudik sebelum masa pelarangan.

“Kami harapkan di masa tidak ada laranganpun, saudara-saudara kita tidak melakukan mudik. Dan di masa pelarangan juga bisa melaksanakan dengan baik (dengan tidak mudik),” kata Budi Karya.

Budi Karya mengungkapkan, pemerintah akan terus menjaga kolaborasi bersama Korlantas, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder agar menjalankan operasi di lapangan dengan tegas namun tetap humanis.

“Kami tetap mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik agar tujuan kita untuk tetap menjaga penyebaran Covid-19 tercapai”, tutup Budi Karya.

 

Bagaimana prediksi perkembangan pandemi di Indonesia pascakegiatan mudik berakhir?

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman dengan gamblang menyebut potensi yang akan terjadi adalah meningkatnya kasus infeksi dan fatalitas.

“Dampak mudik terhadap perburukan situasi pandemi kita yang memang saat ini juga belum dalam situasi yang terkendali, tentu jelas berdasarkan sains, berdasarkan studi epidemiologi, jelas akan terjadi penambahan kasus, baik itu angka kesakitan maupun kematian”, kata Dicky Budiman  kepada awak media. (Rabu,12/5/2021).

Melihat kembali catatan libur panjang yang pernah dimiliki Indonesia, Dicky Budiman  merangkum rata-rata peningkatan kasus kesakitan pasca-adanya mobilitas masyarakat di momen libur panjang adalah sebanyak 60-90 persen.

Sementara untuk angka kematian, rata-rata meningkat di atas 50 persen pada momentum yang sama.

“Bahkan meski di tengah terbatasnya kapasitas testing, tracing kita, itu terjadi. Yang artinya, situasi sebenarnya (penularan dan kematian) di publik lebih besar dari itu”, lanjut Dicky.

 

Ancaman ledakan kasus Covid-19

Tidak menggunakan prinsip untung-untungan

 

Prediksi puncak arus balik Lebaran terjadi pada 16 dan 20 Mei 2021

Kemenhub prediksi puncak arus balik Lebaran terjadi pada 16 dan 20 Mei 2021

 

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, puncak arus balik atau puncak perjalanan pasca-Lebaran 2021 diperkirakan terjadi pada 16 dan 20 Mei 2021.
Kemenhub dan instansi terkait akan melakukan sejumlah langkah antisipasi menghadapi kondisi itu. “Kami melihat di survei yang kami lakukan perjalanan pasca-Lebaran (arus balik) ini diprediksi terjadi lonjakan pada H+3 dan H+7 Lebaran. Atau sekitar 16 Mei dan 20 Mei 2021”,  ujar Adita dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan YouTube BNPB, Kamis (13/5/2021).
“Menghadapi hal itu kami harus melakukan beberapa langkah antisipasi yakni meningkatkan random testing kepada para pengguna angkutan jalan, baik itu roda dua maupun kendaraan roda empat,” lanjut adita.
Kendaraan-kendaraan tersebut nantinya akan melintasi berbagai akses jalan baik itu jalan tol, jalan arteri maupun jalan-jalan kecil lainnya. Antisipasi lainnya yakni merujuk pada perkembangan terakhir penularan Covid-19 di Sumatra.
“Karena Sumatra memiliki kecenderungan kasus yang meningkat, maka perlu diantisipasi dengan melakukan wajib testing rapid antigen atau genose di pintu pelabuhan Bakauheni”, kata Adita.
Adita mengungkapkan, hingga saat ini ada 1,5 juta orang yang keluar dari wilayah Jabodetabek. Sehingga, selama arus balik nanti, pemerintah akan mengantisipasi kembalinya sekitar 1,5 juta warga tersebut.
“Tentu kami ingin bisa mengendalikan terus pandemi ini dan mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus maka kami dari Kemenhub dan juga berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama telah menyepakati sejumlah langkah antisipasi tadi”, tutup adita.
polres mojokerto Polisi mencermati alasan pemudik

Beragam Modus Pemudik Tembus Penyekatan

Meski takbir telah berkumandang, masih saja banyak masyarakat yang nekat mudik lebaran. Berbagai alasan pun mereka gunakan agar lolos dari penyekatan petugas gabungan di Mojokerto.

Seperti yang terjadi di pos penyekatan PPST Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pos pemeriksaan ini untuk menghalau para pemudik yang akan masuk ke Bumi Majapahit dari arah barat. Yaitu Jombang, Nganjuk, Kediri, dan sekitarnya.

Dipimpin langsung Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander, Bupati Ikfina Fahmawati dan Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, operasi penyekatan dimulai pukul 20.30 WIB. Petugas gabungan polisi, TNI, Satpol PP, Dishub dan para relawan memeriksa setiap kendaraan yang akan masuk ke Mojokerto.

Sekitar 30 menit saja, petugas menghalau puluhan pemudik yang memakai mobil dan sepeda motor. Beragam modus mereka gunakan agar lolos dari penyekatan ini. Antara lain, berdalih membesuk orang tua yang sedang sakit dan takziah ke rumah pakdhe. Padahal, mereka membawa banyak barang bawaan dan mengajak anak dan istri.
Tak sedikit pula pemudik yang memakai alasan bekerja dan menjemput saudaranya dari tempat kerja. Namun, mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas dari perusahaan dan surat keterangan bebas COVID-19. Sehingga petugas memaksa mereka kembali ke daerah asal.
Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander menjelaskan, masih banyak pemudik yang curi-curi kesempatan untuk pulang ke kampung halaman pada malam takbir. Pihaknya terpaksa menghalau para pemudik sesuai ketentuan pemerintah.

“Ternyata masih ada beberapa yang mengambil kesempatan untuk mudik dari luar rayon. Kami lakukan penyekatan untuk mencegah penyebaran COVID-19,” jelasnya.

Sementara Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengimbau masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan saat menunaikan Salat Idul Fitri besok pagi, Kamis (13/5). Menurut dia, pengawasan ketat akan dilakukan bersama TNI dan polisi agar tidak terjadi kerumunan di masjid-masjid.

“Di desa-desa yang masih zona kuning kami pantau secara ketat protokol kesehatannya saat Salat Id. Terkait wisata, semua tempat wisata wajib memenuhi syarat prokes, pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas,” tandasnya.

 

Emosi Pemudik dan Polisi di Balik Aturan Penyekatan

sekitar pukul 14.15 WIB terlihat datang dua motor beriringan mengarah ke pos penyekatan. Terlihat tak banyak barang yang dibawa pengemudi ini, hanya ada satu tas jinjing dan selempang dalam satu motor.

Petugas pun tetap memberhentikan para pengendara itu untuk mengecek keperluan melintas. Sempat berhenti sebentar, namun pengendara sedikit melihat celah dari penyekatan.

Walhasil, dia mencoba menerobos satu orang petugas Satpol PP yang berjaga di depannya. Tapi, aksi coba terobos itu digagalkan, sekitar tiga petugas gabungan lain pun menyergap pengemudi motor itu.

“Surat kesehatannya mana, disuruh berhenti malah enggak bisa diatur,” ucap salah seorang petugas kepada pengendara motor tersebut.

Raut kesal nampak di wajah para petugas yang berjaga.

Pengemudi langsung dibawa ke tenda pengamanan untuk diperiksa lebih lanjut. Ternyata, mereka hendak melintas ke wilayah Jawa.

“Surat-suratnya enggak ada kan ya. surat jalannya ada enggak?” tanya salah seorang petugas, Suryono kepada pengendara itu.

“Enggak ada pak,” jawab pengemudi motor.

“Kan sudah tahu kan di TV kan, tidak boleh mudik,” timpal Iptu Hassanudin, perwira polisi yang turut memberhentikan laju motor itu.

Akhirnya, pengendara motor tersebut pun harus mengikuti tes kesehatan swab antigen yang diadakan secara acak (random) oleh petugas.

Hassanudin mengatakan, dirinya hanya menjalankan kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2021 selama masa pandemi Covid-19. Suka tak suka, setuju ataupun tak setuju, petugas lapangan harus patuh dan melaksanakannya.

Menurutnya, kejadian seperti tersebut sudah banyak ditemukan dalam beberapa hari terakhir. Dimana, pengemudi motor mencari-cari celah dan berusaha meloloskan diri dari penyekatan. Padahal, hal tersebut justru malah membahayakan petugas di lapangan.

“Kalau namanya orang mau menerobos, pasti ada aja ya. Tapi kami penjagaan ketat, dengan profesional,” cerita dia saat ditemui awak media.

“Makanya kami harus profesional, tetap sabar. Kami benar-benar dapat melayani mereka,” tambahnya.

Bukan hanya pemotor bandel yang menjadi tantangan. Di cuaca panas menahan dahaga selama bulan suci Ramadan pun menjadi makanan sehari-hari yang harus dilalui Hassanudin.

Belum lagi, kata dia, gontok-gontokan dengan calon pemudik di posko penyekatan juga menjadi suatu tantangan dalam menahan emosi dan bertindak.

“Emosi itu, ya manusiawi ya. Jadi begitulah risiko kami jadi PNS, jadi Polri. Mau enggak mau, suka enggak suka,” ucap dia.

Hassanudin menegaskan perintah pimpinan harus menjadi prioritas. Walhasil, penugasan untuk menjaga pos penyekatan yang sehari-hari bukan kewenangannya pun harus diikuti.

Polisi dengan pangkat dua garis emas ini sehari-hari merupakan bagian dari Intelijen kepolisian yang bertugas di tingkat Polsek.

“Saya itu biasa menentramkan masyarakat, menetralkan gejolak-gejolak kamtibmas, begitu. Sekarang ada di jalan ini, mau enggak mau. Suka enggak suka. Siap grak! gitu,” cetusnya.

 

Tidak efektif

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan sebanyak 1,2 juta warga mudik meskipun ada larangan dari pemerintah. Meski polisi telah mendirikan 381 pos penyekatan pemudik di seluruh wilayah, masyarakat tetap nekat melakukan tradisi mudik bahkan hingga menjebol penyekatan seperti yang terjadi di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Apa yang bikin penyekatan ini belum efektif membendung jumlah warga yang mudik?

“Yang pasti ini menunjukkan masyarakat itu bandel. Karena pemerintah sudah selalu mengingatkan setiap terjadi libur agak panjang, pasti terjadi kenaikan COVID. Larangan mudik kan dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID, tapi kan masyarakat nekat tetep pengen mudik. Kesimpulannya masyarakat bandel,” kata Pakar Transportasi Darmaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).

Menurut Darmaningtyas, penyekatan tak efektif karena warga yang ngotot mudik tak memiliki kedewasaan dan tak memiliki empati pada dokter serta tenaga kesehatan (nakes).

“Jadi ini semua tergantung kedewasaan masyarakat. Saya sendiri karena saya tidak mau kena COVID, saya memilih tidak mudik. Efektif tidaknya ini tergantung pola pikir masyarakatnya, kedewasaannya. Mestinya masyarakat harus punya empati terhadap penderitaan para dokter dan nakes lainnya,” tutur dia.

Dia mengatakan jika terjadi ledakan kasus positif COVID-19, dokter dan tenaga kesehatan adalah yang paling menderita.

“Kalau terjadi ledakan, yang paling menderita dokter dan nakes lain. Kalau masyarakat punya empati terhadap penderitaan para tenaga kesehatan, maka masyarakat nggak akan bandel. Kalau masyarakat itu bandel, artinya nggak punya empati pada para dokter dan nakes,” sambung dia.

Jika pemudik bandel, lanjut Darmaningtyas, opsi pemblokiran jalan kemungkinan lebih efektif. Meski ada dampak lainnya yang harus dipikirkan juga solusinya.

“Kalau soal langkah penyekatan saya rasa memang salah satu jalannya itu. Kecuali semisal memblokir jalan sama sekali, itu mungkin malah lebih efektif. Tapi risikonya kalau blokir jalan, orang-orang yang mau berkepentingan misalnya ada keluarga sakit dan meninggal tidak bisa terakomodasi,” ungkap Darmaningtyas.

Dia mengusulkan pemerintah mengubah larangan mudik menjadi izin mudik, namun harus dengan transportasi umum.

Mengapa demikian?

“Makanya saya kemarin-kemarin sebetulnya mengusulkan lebih baik diperkenankan mudik, tetapi menggunakan angkutan umum yang prokesnya dijaga ketat, benar-benar terkontrol. Misalnya kapasistas (penumpang) betul-betul cuma 50 persen,” jelas dia.

Karena warga kekeh mudik, kata Darmaningtyas, diberlakukan kenaikan tarif tiket transportasi umum hingga dua kali lipat. Dia menilai mudik menggunakan angkutan umum lebih gampang dikontrol, tak menyebabkan penumpukan kendaraan di pos-pos pemeriksaan, di samping itu juga membuat usaha transportasi berjalan.

“Konsekuensinya tarifnya dua kali lipat, kan nggak masalah kalau memang masyarakat nekat. Ngotot mau mudik, bayar dua kali lipat nggak masalah. Itu jalan tengah, yang mau mudik silakan dengan angkutan umum, bisnis angkutan umumnya juga jalan,” tutur dia.

“Dengan ini juga mengurangi penumpukan di posko penyekatan daripada pemudik naik mobil pribadi masing-masing, naik motor masing-masing, akhirnya terjadi penumpukan, pasti penumpukan itu, termasuk di rest area. Kalau pakai angkutan umum dengan dibatasi, kan lebih terkontrol,” pungkas Darmaningtyas.

Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melihat polisi telah berupaya menyekat pemudik lebih ketat dari dua tahun lalu. Pemerintah di daerah-daerah, kata Kompolnas, juga sudah mengupayakan pencegahan penularan COVID-19 dengan menyiapkan tes COVID-19 dan tempat karantina.

Lebih banyak 2 kali

“Penyekatan yang dipasang lebih banyak lebih dari 2 kali lipat tahun lalu, diharapkan dapat mencegah pemudik2 nekat. Artinya, jika di pos A bisa meloloskan diri, nantinya akan berhadapan dengan pos B, pos C dan seterusnya. Sanksi hukuman bagi pelanggar juga ada dan seharusnya menimbulkan efek jera,” terang Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.

“Selain itu ada Pemerintah Daerah di tempat-tempat tujuan mudik yang juga sudah bersiap-siap menerapkan aturan menghadapi pemudik-pemudik nekat, antara lain melakukan pemeriksaan tes COVID-19 dan menyiapkan karantina,” tutur dia.

Menurut Poengky, Polri dan para stakeholders-nya sudah berupaya maksimal dalam pencegahan dan penanganan pemudik. “Saya melihat Polri dan instansi-instansi terkait antara lain Dishub, Pol PP dan TNI sudah mengupayakan secara maksimal penyekatan mudik tersebut,” ucap Poengky.

1,2 juta tetap mudik

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan sebagian warga tetap mudik meskipun ada larangan dari pemerintah. Fadil menyebut setidaknya ada 1,2 juta penduduk yang mudik ke luar Jakarta.

“Berdasarkan hasil evaluasi jumlah pemudik yang melalui darat, melalui kereta, dan udara sebelum larangan mudik berlaku. Artinya sebelum tanggal 6 dan masyarakat yang tetap nekat mudik saat larangan mudik–seperti Anda ketahui bersama di Kedungwaringin maupun melalui jalan tol–diperkirakan jumlah masyarakat Jakarta yang keluar dari Jakarta sekitar 1,2 juta,” jelas Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/5).

Hal itu diungkapkan Fadil Imran setelah menggelar rapat koordinasi pengamanan arus balik Lebaran 2021. Hadir bersamanya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Fadil mengatakan, dalam rapat koordinasi ini, ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya terkait kolaborasi lintas sektoral untuk mengamankan arus balik agar tidak terjadi kerumunan.

“Dalam rakor ada beberapa poin yang harus kami kerjakan dan sepakati, seperti melaksanakan kolaborasi dengan BNPB dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat bandara, stasiun, pelabuhan dan rest area yang menjadi sarana dan prasarana untuk kembali setelah pelaksanaan mudik”,  paparnya.

Seperti diketahui, kebijakan larangan mudik berlaku sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Sebelum larangan mudik, pemerintah juga memperketat perjalanan dalam negeri, di mana masyarakat wajib mengantongi persyaratan di antaranya SIKM dan hasil tes negatif COVID-19.

bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Kisah Sukses Putri Tanjung

Penulis Kontroversi

Kontroversi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

Penulis Kontroversi

Jemaah Indonesia Mulai Laksanakan Umrah

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas