Nama KH Hasyim Asyari  tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud tersebut.  Selain itu, Nama Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah. Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam serta anggota PPKI Abdul Kahar Muzakir

_{Disajikan oleh Imam S Ahmad Bashori}
^{Disunting oleh: M.Atiqur Rohman, Moh Ardi}

Lini masa Twitter hari ini diramaikan berita tentang hilangnya nama pendiri NU dalam buku Kamus Sejarah Indonesia.

Cuitan soal hilangnya nama pendiri NU itu menempati peringkat ketiga trending topik saat dilihat Selasa (20/4/2021) siang sekitar pukul 14.58 WIB.

Hal itu memancing netizen berkomentar, termasuk mencurigai adanya upaya tertentu yang tidak baik.

Sementara itu, website NUOnline dengan alamat nu.or.id menulis hal itu dengan judul Pendiri NU Hilang, Kamus Sejarah Kemendikbud Diminta untuk Direvisi dan Ditarik dari Peredaran.

Hasyim Asy’ari, tokoh ulama pemikir dan pejuang yang dianugerahi gelar pahlawan nasional, lahir pada 4 Robiulawwal 1292 H /10 April 1875, di Jombang, Jawa Timur.

Pendiri Pesantren Tebuireng itu merupakan kakek dari Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta ayah dari mantan Menteri Agama, KH Wahid Hasyim.

Pendiri Pesantren Tebuireng itu merupakan kakek dari Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta ayah dari mantan Menteri Agama, KH Wahid Hasyim.

Dalam buku KH Hasyim Asy’ari, “Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri” yang diterbitkan Museum Kebangkitan Nasional, terungkap peran besar Hasyim Asy’ari dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Hasyim Asy’ari yang mendapatkan gelar Hadhratusy Syeikh dari kalangan ulama, memiliki kontribusi yang tidak kecil sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat mempertahankan kemerdekaan.

Dosen UIN Jakarta Achmad Zubaidi, salah satu penulis dalam buku tersebut menyoroti khusus tentang kiprah dan peran penting tokoh ini.

Dalam tulisannya berjudul “Kontribusi Hadhratusy Syeikh Dalam Menegakkan NKRI”, Achmad Zubaidi menggambarkan peran Kiai Hasyim dalam bidang keagamaan, pendidikan, perjuangan melawan penjajah hingga mempertahankan kemerdekaan.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Kiai Hasyim menjadi tokoh yang ditakuti pihak penjajah. Keberadaannya ditakuti Belanda dan Jepang karena memiliki pengaruh yang besar.

Belanda, tulis Zubaidi, dalam upayanya merangkul KH Hasyim Asy’ari, menganugerahkan bintang jasa. Namun, anugerah dari Belanda itu ditolak Kiai Hasyim.

“Justru Kyai Hasyim sempat membuat Belanda kelimpungan. Pertama, ia memfatwakan bahwa perang melawan Belanda adalah jihad (perang suci),” demikian tulis Zubaidi.

Fatwa itu membuat Belanda kerepotan karena memantik perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Selain fatwa jihad melawan penjajah Belanda, ulama pendiri NU tersebut juga pernah mengharamkan naik haji memakai kapal Belanda.

Fatwa tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan disiarkan oleh Kementerian Agama secara luas.

“Karuan saja, Van der Plas (penguasa Belanda) menjadi bingung. Karena banyak ummat Islam yang telah mendaftarkan diri kemudian mengurungkan niatnya,” ungkap Zubaidi.

Dalam tulisan lanjutannya, Zubaidi juga menyoroti kontribusi besar KH Hasyim Asy’ari dalam menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar Negara Indonesia yang baru lahir.

Kemudian dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, KH Hasyim Asy’ari mencetuskan resolusi jihad, 22 Oktober 1945.

Fatwa resolusi jihad itu dikeluarkan sebagai respons atas rencana kedatangan tentara Belanda yang bermaksud merebut kemerdekaan Indonesia.

Setelah keluarnya fatwa resolusi jihad, perlawanan terhadap Belanda muncul dari berbagai daerah. Salah satunya, perlawanan heroik dari arek-arek Suroboyo pada 10 November 1945.

KH Hasyim Asy’ari wafat pada 25 Juli 1947. Jenazahnya dikebumikan di Pesantren Tebuireng Jombang.

Atas jasanya semasa hidup terhadap negara, Kiai Hasyim ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 17 November 1964.

“Nama Hadhratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari, Pendiri Nahdlatul Ulama, tidak termaktub dalam buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)”, bunyi tulisan  NUOnline edisi 20 April 2021.

Disebutkan bahwa buku yang terbit dalam salinan lunak atau soft copy tersebut sudah menyebar.

Melayangkan protes

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum NU Circle (Masyarakat Profesional Santri) R. Gatot Prio Utomo melayangkan protes kepada Kemendikbud. Ia mengaku tersinggung dan kecewa atas penerbitan buku itu.

“Dalam buku itu diceritakan bahwa Gubernur Belanda, Van Mook lahir di Semarang 30 Mei 1894 dan meninggal di L’llla de Sorga, Perancis 10 Mei 1965,” kata Gatot, Senin 19 April 2021.

Selain itu, tentara dan intelijen Jepang Harada Kumaichi juga masuk entri kamus.

Henk Sneevliet, warga Belanda tokoh utama penyebar Marxisme-Leninisme atau Komunisme di Asia, yang juga disebut sebagai maha guru kaum komunis Indonesia, turut masuk entri kamus.

“Melihat isinya, bisa dikatakan para pejabat Kemdikbud saat ini jauh lebih mengenal tokoh-tokoh penjajah Belanda dan Jepang daripada tokoh pejuang yang menjadi imam warga nahdliyin di seluruh nusantara. Ini harus diluruskan”, ungkap Gatot lagi.

Pria yang akrab disapa Gus Pu tersebut meminta Nadiem Makarim bertanggung jawab atas hilangnya pahlawan nasional dari NU dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I terbitan tahun 2019.

“Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran”, tegasnya.

Kekecewaan semakin memuncak karena hari-hari ini, warga Nahdliyin sedang memperingati hari wafatnya Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari yang wafat pada 7 Ramadhan 1366 hijriah.

Gus Pu menyebut berencana melayangkan surat resmi untuk memprotes tindakan Kemdikbud yang sangat tidak profesional ini.

“Hampir semua produk dan kebijakan Mendikbud saat ini bermasalah dan membuat kegaduhan. Ini catatan penting buat mengevaluasi kinerjanya”, ucapnya.

Diketahui, kamus itu terdiri dari dua jilid;

•  Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan
• Jilid II Nation Building (1951-1998).

 

 

Tersinggung dan kecewa

“Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari tetapi tidak ada “entry” nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohanya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran,” ujarnya seperti dikutip NUOnline dari NU Circle, Senin (19/4/2021).

Gatot menjelaskan bahwa kekecewaan itu beralasan karena pada 7 Ramadhan, atau bertepatan Senin (19/4), warga NU sedang memperingati hari wafatnya Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari.

Sebagaimana diketahui, kakek Gus Dur itu wafat 76 tahun lalu secara kalender Hijriah.

Tidak pernah diterbitkan secara resmi

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan bahwa buku dimaksud tidak pernah diterbitkan secara resmi.

“Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi,” kata Hilmar melalui siaran pers tertulis pada Senin (19/4).

NUOnline menyebutkan bahwa Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid. Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998).

Pada sampul Jilid I terpampang foto Hadhratussyekh Hasyim Asy’ari. Namun secara alfabetis, pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

NUOnline menyoroti bahwa dalam kamus tersebut nama Gubernur Belanda HJ Van Mook justru dimasukkan.

“Diceritakan Van Mook lahir di Semarang 30 Mei 1894 dan meninggal di L’llla de Sorga, Perancis 10 Mei 1965. Tentara dan intelijen Jepang Harada Kumaichi juga dimasukkan dalam kamus. Tokoh lain yang justru ditemukan adalah tokoh komunis pertama di Asia Henk Sneevliet”, tulis NUOnline.

Terkait kehebohan yang terjadi, pihak Kemendikbud sore ini berencana menggelar penjelasan kepada pers.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, Prof. Susanto Zuhri, dan Alissa Wahid dijadwalkan menyampaikan klarifikasi terkait Buku Kamus Sejarah Jilid I yang belum diterbitkan tersebut.

3 Peristiwa Beruntun

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menyoroti tentang hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Syekh Hasyim Asy’ari dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid II, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Nama Gus Dur juga tidak muncul, apa yang sedang terjadi di Kemendikbud?”,  katanya dalam keterangan pers. (Rabu, 21/4/2021).

setidaknya ada 3 (tiga) peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang menurutnya justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Jokowi di mata segmen umat Islam tertentu

“Pertama, hilang atau tidak adanya frase Agama dalam draft/ rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN)”, ujarnya.

Kedua, tambahnya, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai yang kemudian menjadi PP No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Ketiga, soal hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional KH Hasyim Asyari dari buku atau kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud”,  imbuhnya.

Berawal Laporan NU Circle

Arsul menuturkan, bahwa sejumlah kalangan Nahdhiyin, khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdhiyin (NU Circle) menyampaikan kepadanya bahwa ternyata bukan hanya nama KH Hasyim Asyari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud tersebut.

Nama Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah. Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir.

Kemunculan nama Abu Bakar Ba’asyir

Terkait Gus Dur, namanya dalam Kamus Sejarah tersebut tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Namanya hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh seperti ketika Kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Juga disebut untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro.

Menurut Arsul, yang mengherankan justru ada nama Abu Bakar Ba’asyir dalam deretan tokoh sejarah itu. Arsul menyatakan sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kepadanya selaku pimpinan MPR RI atas kemunculan sosok Abu Bakar Ba’asyir yang termuat di halaman 11.

Justru dalam buku ini, ada beberapa nama yang dipertanyakan kemunculannya oleh masyarakat di antaranya sosok Abu Bakar Ba’asyir yang termuat di halaman 11.

Nama lain adalah Amin Rais yang dimuat di halaman 26 buku ini. Kamus sejarah ini sendiri terdiri dari dua jilid buku.

Penolak pernyataan setia Pancasila justru muncul

“Mengapa nama mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila ini justru muncul sebagai tokoh pada buku/ kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini?”, tandasnya.

Menambah beban beban dan kecurigaan politik

Mengakhiri keterangannya, Arsul menyatakan jajaran Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih dihembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya.

Sebelumnya, Kemendikbud menegaskan, bahwa tidak ada niat untuk menghilangkan peran pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syeh Hasyim Asyari dalam kamus sejarah.

Terjadi keteledoran

“Kesimpulannya, terjadi keteledoran yang mana naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan KH Hasyim Asyari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut”,  ujar Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, Selasa (20/4/2021).

Dia menjelaskan, bahwa di dalam buku yang sama juga terdapat peran dari Hadratus Syeh Hasyim Asy’ari yang ada dalam bagian pendiri NU. Peran Hasyim Asyari disebutkan di dalam halaman lain, hanya tidak ada di dalam lema atau entry.

Dia pun meminta maaf kepada semua pihak terkait tidak dicantumkannya nama Hasyim Asyari tersebut.

“Jadi, narasi menghilangkan peran KH Hasyim Asyari itu tidak benar. Kami mengakui memang ada kesalahan teknis dan kami memohon maaf. Kesalahan itu seharusnya tidak perlu terjadi”, jelas dia.

Hattrick Kemendikbud

Persoalan nama KH Hasyim Asy’ari telah hilang dari Kamus Sejarah Indonesia menambah daftar persoalan kamus tersebut.

Anggota Fraksi PAN DPR RI Guspardi Gaus menekankan, dengan begitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mencatat “Hattrick”.

“Mentri Kemendikbud telah melakukan hattrick kecerobohan. Setelah hilangnya frasa “Agama” dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2020- 2035. Beberapa hari lalu hilangnya mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila dalam PP dan sekarang “hilang” juga nama tokoh dan pahlawan nasional dari kamus sejarah Indonesia”, tegasnya dalam keterangan pers. (Selasa,20/4/2021)

Menarik, Evaluasi dan Revisi

Dia pun meminta Nadiem untuk menarik kembali Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud di peredaran.

“Mendikbud harus segera menarik Kamus Sejarah Indonesia dari peredaran,” katanya.

Dia pun meminta agar Kemendikbud melakukan evaluasi dan revisi pada isi konten guna meluruskan kejanggalan  informasi yang ada di dalamnya.

Mata rantai dan tidak utuh

“Agar tidak terjadi mata rantai yang terputus dan tidak utuh dalam sejarah perjalanan bangsa”, ujarnya.

Kemendikbud, lanjut dia, juga harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan tim penyusun Buku Sejarah Indonesia.

Lebih lanjut Guspardi mengaku sangat kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Di mana walaupun sampul kamus itu memuat foto KH Hasyim Asy’ari, tetapi tidak ada narasi dan keterangan terkait kiprah serta jejak sejarah serta ketokohan beliau, baik sebagai pendiri NU maupun sebagai Pahlawan Nasional.

“Jangan lupakan jasa ulama terhadap  bangsa ini”, tegas Guspardi.

Legislator asal Sumbar ini menambahkan, dalam kamus sejarah Indonesia telah terjadi informasi kesejarahan yang hilang dan dapat berpretensi kepada pengkaburan sejarah.

“Jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya informasi kesejarahan yang tidak akurat. Apalagi buku sejarah tersebut menjadi salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah dan bisa di-download secara gratis sehingga bisa tersebar secara massif”, tukasnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menuding Kemendikbud menghilangkan jejak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Hal itu langsung direspon oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid.

“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan,” kata Hilmar.

Hilmar menjelaskan, museum Islam Indonesia Hasyim Asy’ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri.

Dijelaskannya, Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan.

“Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” tandasnya.

Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.

“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” demikian Hilmar.

Harus menarik Kamus

“Mendikbud harus segera menarik Kamus Sejarah Indonesia dari peredaran,” katanya dalam keterangan pers, Selasa (20/4/2021).

Dia pun meminta agar Kemendikbud melakukan evaluasi dan revisi pada isi konten guna meluruskan kejanggalan  informasi yang ada di dalamnya.

“Agar tidak terjadi mata rantai yang terputus dan tidak utuh dalam sejarah perjalanan bangsa,” ujarnya.

Kemendikbud, lanjut dia, juga harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan tim penyusun Buku Sejarah Indonesia.

Lebih lanjut Guspardi mengaku sangat kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Di mana walaupun sampul kamus itu memuat foto KH Hasyim Asy’ari, tetapi tidak ada narasi dan keterangan terkait kiprah serta jejak sejarah serta ketokohan beliau, baik sebagai pendiri NU maupun sebagai Pahlawan Nasional.

“Jangan lupakan jasa ulama terhadap  bangsa ini,” tegas politisi Senayan ini.

Legislator asal Sumbar ini menambahkan, dalam kamus sejarah Indonesia telah terjadi informasi kesejarahan yang hilang dan dapat berpretensi kepada pengkaburan sejarah.

“Jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya informasi kesejarahan yang tidak akurat. Apalagi buku sejarah tersebut menjadi salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah dan bisa di-download secara gratis sehingga bisa tersebar secara massif,” tukasnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menuding Kemendikbud menghilangkan jejak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Hal itu langsung direspon oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid.

“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan,” kata Hilmar.

Hilmar menjelaskan, museum Islam Indonesia Hasyim Asy’ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri.

Dijelaskannya, Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan.

“Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” tandasnya.

Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.

“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” demikian Hilmar.

Respon Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon beredarnya protes dari sejumlah kalangan yang menuding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghilangkan jejak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan,” kata  Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid dalam keterangan pers. (Senin,19/4/2021)

Hilmar menjelaskan, museum Islam Indonesia Hasyim Asy’ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri.

Dijelaskannya, Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan.

“Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.

“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” kata Hilmar.

Tidak Masuk Akal

Terpisah, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan bahwa partainya menyesalkan dan protes keras terkait nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari, hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I terbitan Kemendikbud.

Menurutnya, alasan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, yang menyatakan bahwa hal itu terjadi karena kealapaan tidak masuk akal.

Awiek berkata, langkah Kemendikbud tidak memasukan nama Hasyim Asy’ari patut diduga sebagai upaya menghilangkan jejak sejarah tokoh Islam pendiri NU dari ingatan generasi muda.

“Alasan bahwa hal tersebut kelalaian bukan kesengajaan masih perlu diuji lagi fakta yang sebenarnya. Mengingat, Hasyim Asyari adalah tokoh bangsa, maka sangat tidak masuk akal jika alasannya karena lupa.

Draf = ketidakprofesionalan Kemendikbud

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu juga menyatakan dalih Kemendikbud bahwa Kamus Sejarah Indonesia itu baru bersifat draf justru semakin menunjukkan ketidakprofesionalan kemendikbud.

“Seandainya draf itu tidak beredar, maka tidak akan ada kontrol dari masyarakat dan kamus tersebut akan tercetak tanpa menyertakan nama Hasyim Asyari”,  ujar Awiek.

Sebelumnya dalam jumpa pers secara daring, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menjelaskan, hilangnya nama Hasyim dalam kamus tersebut murni karena ketidaksengajaan. Ia membantah tudingan sengaja menghapus tokoh penting kaum nahdliyin itu dari pendidikan sejarah.

“Jadi ini bukan seperti sengaja menghilangkan. Kemudian sengaja memasang untuk orang terpengaruh. Sama sekali tidak. Itu saya kira narasi keliru”, ucapnya, Selasa (20/4).

Dia juga menegaskan pihaknya telah menurunkan kamus tersebut dari situs Rumah Belajar Kemendikbud sejak diunggah dua tahun lalu, pada 2019.

“Untuk memastikan ini tidak kemudian jadi berlarut ya kami sudah menurunkan, jadi sudah tidak ada lagi di website rumah belajar”, kata Hilmar.

Selain Kamus Sejarah Indonesia Jilid I, Hilmar mengatakan pihaknya juga bakal mengkaji ulang kamus sejarah modern lain. Ia mengaku tak ingin kesalahan serupa kembali terjadi.

 

Tak ada niat menghapus jejak sejarah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan jika tidak ada niat sama sekali pihaknya menghapus jejak sejarah terkait Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang tidak memuat nama tokoh pendiri NU, Hasyim Asy’ari.

“Kepada masyarakat Indonesia, saya ingin memastikan bahwa tidak ada niatan sama sekali menghilangkan jejak sejarah”,  kata Nadiem dalam video penjelasannya yang diunggah di akun Instagram pribadinya seperti dikutip Kontroversi.or.id. (Rabu,21/4/2021)

Dalam kesempatan itu ia turut mengklarifikasi bahwa Kamus Sejarah Indonesia Jilid I mulai disusun saat ia belum menjabat sebagai Mendikbud.

“Kamus Sejarah ini disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk menyempurnakan kamus tersebut. Ia juga meminta agar pihaknya meminta pandangan dari berbagai pihak termasuk NU.

“Saya perintahkan langsung tim kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan kamus yang sempat terhenti dilanjutkan dengan lebih cermat”,  katanya.

Menurutnya, buku tersebut telah melalui proses desain dan tata letak walaupun penyusunan belum rampung. Kemudian, pada 2019, Kamus Sejarah Indonesia Jilid 2 diunggah ke Situs Rumah Belajar Kemendikbud.

“Dan saya juga minta tadi untuk menurunkan semua buku terkait sejarah modern sampai ada review,” pungkasnya

 

 

_{Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu}

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

Silahkan klik gambar-gambar dibawah ini untuk mendapatkan informasi/manfaat lainnya

Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait

•  indonesia.go.id
•  Badan Pemeriksa Keuangan
•  Komisi Pemberantasan Korupsi
•  Kementerian PAN-RB
•  Kementerian Keuangan

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

•  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
•  Persiapan dan Koordinasi
•  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
•  Penyusunan Pedoman teknis
•  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
•  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
•  Peningkatan Jejaring Pelayanan
•  Sistim Informasi Manajemen
•  Penyusunan Mikroplanning
•  PelaksanaanVaksinasi
•  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
•  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

1. Pendaftaran
2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
5. Penyuntikan
6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

• Pelayanan posbindu 5 jam/hari
• Waktu pelayanan 15 menit
• 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.

” alt=”” />

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.

” alt=”” />

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
   monev
3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

•  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
•  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
•  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
•  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
•  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
•  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
• mobilisasi komitmen pemerintah daerah

There is no ads to display, Please add some