Image default
Hukum & Kriminal

Kong kali kong merugikan negara, korbankan petani Gresik

bebas

LSM ILHAM Nusantara terus menelusuri sampai akarnya, dimana terjadinya praktek penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi demi untuk kepentingan petani. Yang telah diakui oleh H. Matono pemilik UD. Linda jaya kepada petani lain dengan harga melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET), kios menjual pupuk Urea bersubsidi tersebut dengan harga Rp. 150.000/sak.

Penyelewengan pupuk bersubsidi itu sangatlah disayangkan oleh banyak pihak, dikarenakan petani yang harusnya mendapat jatah “terpaksa” harus terkatung-katung waktu yang tidak jelas.

Kerugian besar bagi petani dikarenakan waktu pemupukan tidak bisa ditunda lagi sedangkan jatah pupuk bersubaidi telah raib oleh ulah pemilik kios akibat tergiur keuntungan lebih besar.

Meskipun permasalahan pupuk itu telah menuai protes dari GAPOKTAN Desa Sawo, yang diketahui oleh pihak desa, dan bahkan sampai ke dinas melalui UPTD kecamatan. Polemik yang dialami oleh GAPOKTAN desa Sawo, tidak adanya perhatian khusus dari Kepala Desa Sawo, bahkan adanya pembiaran masalah di Desa Sawo untuk mengembang menjadi besar. Hingga Kepala Desa Sawo karno enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi para awak media.

Kepala Dinas Mempertemukan dengan Tim e-verval

LSM ILHAM Nusantara pada hari senin, 05/4/2021 tepat pukul 11.39 WIB mendatangi kantor dinas pertanian kabupaten Gresik untuk menemui Tim Verval Kabupaten seperti janji Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Ir. EKO ANINDITO PUTRO, M.M.A. bahwa pihaknya akan mempertemukan LSM dengan tim Verval kabupaten.

Dalam pertemuan tersebut telah hadir tim verval kabupaten gresik yang diwakili oleh bapak Ardi (kordinator tim verval) bersama bapak edi sutrisno, dan bapak Charif Anam (ketua umum LSM ILHAM Nusantara), serta bapak Imam (kontroversi Group). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar kurang lebih satu jam.

Ketua umum LSM ILHAM Nusantara mengawali pembicaraan bahwa dirinya datang ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, dengan keperluannya terkait adanya dugaan penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di bawah pengawasan dinas pertanian kabupaten Gresik.

“Kedatangan kami ke Kantor bapak (Dinas Pertanian, red), adalah untuk menanyakan seputaran tugas, fungsi dan kewenangan tim verval sebagaimana keterangan awal dari Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Dukun dan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, dikarenakan ada indikasi penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemilik kios sawo UD Linda jaya, dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang telah menuai konflik dengan GAPOKTAN Desa Sawo pupuk bersubsidi jatah GAPOKTAN Desa Sawo telah dijual oleh pemilik kios dengan harga tinggi melebihi harga eceran tertinggi. Yang dalam ketentuannya harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi Urea per sak adalah sebesar Rp. 112.500,-  namun oleh pemilik kios pupuk bersubsidi dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- per sak”, kata Ketua LSM Ilham Nusantara Charif Anam di kantor Dinas Pertanian Gresik. (05/04/2021)

Wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kordinator tim verval Ardi menjelaskan bahwa, “RDKK adalah merupakan suatu Dokumen yang wajib diisi oleh petani, kemudian diinput pada tabel E – RDKK oleh admin Kecamatan dalam portal Kementerian Pertanian, dari pusat menghitung kemampuan anggaran untuk alokasi subsidi, lalu kemudian turunlah SK Alokasi dari pusat yang diturunkan melalui dinas pertanian propinsi lalu ke dinas pertanian kabupaten, selanjutnya diturunkan ke kecamatan dan oleh kecamatan diturunkan ke desa dalam hal ini ke kelompok petani”.

“Penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam lini IV, sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 15 tahun 2013 bahwa setiap produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan 6 (enam) prinsip tepat dan memiliki/menguasai gudang di lini III pada wilayah tanggung jawabnya. Petani menerima harga pupuk adalah dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET)”, lanjutnya.

“Kalau masalah yang bapak Charif sampaikan  itu sudah kami telusuri ke lapangan, kami turun bersama tim yang tergabung dalam Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), yang beranggotakan tim intelejen kejaksaan Gresik dan polres Gresik. Hasilnya  Distributor (PT. Cahaya Aneka Usaha Swadaya) telah menyampaikan DO ke kios sawo, kios sawo belum membayar ke distributor saat itu, pupuk bersubsidi jatah GAPOKTAN sawo dijual ke poktan karangcangkring”, pungkasnya.

Kios wajib menyediakan pupuk saat petani membutuhkan

Dijelaskan oleh ardi Kalau, “kios menjual jatah GAPOKTAN Sawo tersebut boleh selama yang membeli adalah petani yang tergabung dalam RDKK yang wilayah penyalurannya dalam wilayah pelayanan kios tersebut, dan kios wajib menyediakan pupuk saat petani membutuhkan agar kebutuhan petani yang dalam wilayah tanggungjawabnya terpenuhi, karena kios juga dituntut pemasaran barang dan kios juga tidak mau rugi, kios juga menjual eceran bukan hanya dalam kemasan sak sesuai aturan yang ada pada lini IV.”, tutur Ardi.

Dibenarkan tanpa pemberitahuan

Charif mempertegas pertanyaannya “apakah dibenarkan sesuai aturan kalau pupuk bersubsidi jatah GAPOKTAN sawo yang dijual oleh kios tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada GAPOKTAN terlebih dahulu, pupuk bersubsidi dijual kepada petani dengan harga Rp. 150.000,- per sak, Dan saat petani sawo meminta jatahnya kios tidak bisa memenuhi jatah pupuk bersubsidi kepada GAPOKTAN sawo tersebut”? Kapan bapak melakukan penelusuran kelapangan bersama tim KP3 tersebut?

 

Ardi menjawab Persisnya saya lupa tapi pada tanggal 31 maret 2021 ada 3 (tiga) orang menghadap untuk melaporkan temuan tersebut, yang ketiga nama orang penghadap   yang melaporkan tersebut dirahasiakan oleh ardi dengan tidak mau menyebut namanya dengan menyampaikan “wah gak iso mas pengawasan bisa terbuka bisa tertutup”.

Konyol

“Yang dilakukan oleh kios adalah hal yang “konyol” kalau menurut saya, kalau kios melakukan pelanggaran maka subsidi tidak akan bisa cair, distributor terancam tidak mendapatkan barang lagi”. Imbuh ardi.

Dilanjutkan oleh bapak Edi ” waduh kalau itu salah”.

6 Patokan pupuk bersubsidi

Charif menanyakan tentang harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang didapat petani melebihi dari ketentuan HET,

“Kami memperjuangkan nasib petani dalam kata lain mewakili masyarakat petani menggarisbawahi harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah, dan harga eceran tertinggi adalah merupakan patokan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar memenuhi 6 (enam) tepat, dalam hal ini, kami tidak mau lagi mendengar jawaban bahwa HET didapat bagi petani yang membeli ke kios saja, ya kalau kiosnya dekat kalau jauh bagaimana? Ini harus ada solusi sehingga harga pupuk bersubsidi diterima petani maksimal dengan harga eceran tertinggi (HET) tanpa ada alasan apapun, tolong dipecahkan entah dengan cara mewajibkan desa mendirikan kios atau cara lain. Kalau tidak bisa diatasi segera tentang harga eceran tertinggi lalu “mana fungsi pengawasan dinas pertanian selaku pimpinan proyek bagaimana ?”, tutup ardi

Dikarenakan kewenangan menjawab adalah kepala dinas, team verval menjawab bahwa pertanyaan dan usulan kami tampung dan akan sampaikan kepada kepala dinas pertanian kabupaten. Dan berakhirlah pertemuan tersebut pada pukul 12.20 WIB.

Meminta uang terlebih dahulu

GAPOKTAN Desa Bulangan saat dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa kaget mendengar kios UD Linda jaya belum membayar ke distributor, dikarenakan kios meminta uang dari GAPOKTAN masuk dulu baru barang dikirim kalau tidak membayar tidak mendapat jatah, dan waktu pengirimanpun tidak dijadwalkan berapa lama menunggu jatah. Bahkan bulangan sendiri telah nandon uang kekios sampai dengan 3 (tiga) rit jatah pupuk padahal belum jelas kedatangan pupuknya. Kok bisa kios belum membayar ke distributor lalu dikemanakan uang pesanan dari gapoktan. Tapi itu adalah tanggungjawabnya internal kios dan distributor, yang jelas kami membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim kalau tidak membayar dulu pupuk tidak akan dikirim, dan baru hari senin, 05/04/2021 ada informasi melalui PPL UPTD pertanian kecamatan Dukun mulai ada jadwal bahwa pupuk disalurkan maksimal dalam waktu 15 hari dari pemesanan.

Mendesak 6 tepat

LSM ILHAM Nusantara bersikap dan bersuara lantang untuk kepentingan petani “kami akan mendesak dinas agar dalam penyaluran pupuk memenuhi 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, waktu, tempat, jenis, mutu dan harga. sesuai peraturan menteri pertanian nomor 01 tahun 2020 dan peraturan menteri perdagangan nomor 15 tahun 2013 telah diatur dengan jelas. dengan demikian kami mengecam apabila harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dipermainkan, artinya harga sampai petani maksimal sesuai HET dan tidak boleh lebih dari HET dengan dalih apapun”.

Kalau alasan harga eceran tertinggi (HET) adalah harga dikios yang membawahi beberapa GAPOKTAN desa, kenapa tidak disetiap desa wajib mendirikan kios saja agar dalam penyalurannya tidak menimbulkan problem terkait HET, apabila setiap desa diwajibkan mendirikan kios akan berakhir problem harga eceran tertinggi (HET). hal itu adalah merupakan suatu kewajiban dan bentuk tanggungjawab dinas dalam pengawasan selaku pimpinan proyek pupuk bersubsidi. Kami juga akan menyampaikan ke menteri pertanian bahwa harga harga eceran tertinggi (HET) sudah tidak dapat berlaku lagu dalam penerapan dan fakta lapangan yang ada.

Kalau untuk pengalihjualan pupuk subsidi jatah GAPOKTAN desa Sawo yang dilakukan oleh pemilik UD Linda jaya yang tanpa adanya ijin dari GAPOKTAN, dan saat petani desa sawo membutuhkan pupuk namun pupuk tersebut tidak ada stok di kios, ini adalah pelanggaran hukum berat yang melanggar peraturan menteri perdagangan nomor 15 tahun 2013 dan peraturan menteri pertanian nomor 01 tahun 2020 dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum umum sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, petani akan merugi dan sangat berdampak pada hasil panennya karena masa pemupukan tidak bisa diputar ulang, sehingga tanaman petani tidak sesuai dengan pertumbuhannya hal ini sangat berpengaruh pada hasil panen petani. hari ini butuh hari ini wajib ada itu prinsip petani. kalau dialih jual seperti yang dilakukan oleh pemilik kios UD Linda jaya tersebut akan merugikan petani, kerugian petani adalah kerugian rakyat. Ironis kemudian indonesia menolak Import beras kalau pengawasan internal dalam penyaluran pupuk bersubsidi bisa dibuat main-main seperti yang terjadi di kios UD. Linda jaya tersebut. Kerugian petani menjadi tanggungjawab negara maka perbuatan pemilik kios tidak bisa dimaafkan.

“Kami menyayangkan sikap Kepala Desa Sawo, yang telah mengunci informasi dan tidak mau memberikan jawaban atas permasalahan yang mengorbankan petani desa sawo, dengan mengunci informasi kepala desa sawo kami duga dengan sengaja melanggar ketentuan undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 yang dapat diancam pidana 5 (lima) tahun penjara”, lanjutnya,

“Apabila dinas tidak bisa bersikap tegas atas adanya kesengajaan dan kelalaian pemilik kios dalam penyaluran pupuk bersubsidi seperti yang dilakukan oleh kios UD Linda jaya tersebut. Maka patut diduga bahwa adanya konspirasi yang menguatkan adanya unsur-unsur dan patut diduga adanya Kong kali Kong semua pihak terkait yang merugikan petani. sehingga petani menjadi obyek vital dalam praktek korupsi alokasi anggaran pupuk bersubsidi. Kami akan tindak lanjuti melaporkan ke semua pihak yang berwenang baik dalam pengawasannya atau penindakan hukumnya.”, tutup charif.

 

bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Terbuka kemungkinan menteri agama dipanggil sebagai saksi

Penulis Kontroversi

Munas Alim Ulama haramkan Multi Level Marketing

Penulis Kontroversi

MK Tolak Gugatan Uji Materi Soal Praperadilan

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas