Image default
Ekonomi Peristiwa

Kontroversi Merger 3 Bank Syari’ah BUMN

bebas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan terkait merger tiga bank syariah BUMN, yakni PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri yang akan bergabung dengan PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS).

Dengan adanya surat ini, legalitas merger bank syariah pelat merah kian terang setelah sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi restu untuk melakukan penggabungan.

Dalam surat No.AHU-AH.01.10-0011384 pada 28 Januari 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar itu disebutkan, data dalam format isian penggabungan yang disimpan di dalam sistem administrasi badan hukum berdasarkan akta nota notaris Nomor 37 pada 14 Januari 2021 yang dibuat Notaris Jose Dima Satria berkedudukan di Jakarta.

Cahyo melanjutkan, pemberitahuan mengenai merger tersebut telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum.

“Berlaku efektif tanggal 1 Februari 2021”, kata Cahyo, dalam surat yang diterbitkan Kemenkumham. (Jumat,29/1/2021)

Dilaunch Entitas Baru

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan pra-peluncuran merger tiga bank syariah BUMN dengan entitas penerima yakni Bank BRISyariah akan dilakukan pada awal Februari.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Forum Media Group Summit 2021 yang digelar secara virtual. (Kamis,28/1/2021)

“Dari klaster ada, 12 klaster, fokus dari perbankan, asuransi, energi, kesehatan, infralogistik, dan lainnya. Klaster-klaster ini memperkuat strategic value, sedang kita dorong minggu depan merger tiga bank syariah BUMN”, kata pria yang kerap disapa Tiko.

“Nanti 1 Feburari akan di-launch jadi entitas baru untuk Indonesia dan diharapkan akan masuk dalam ranking 7-8 nasional dan dalam lima tahun ke depan diharapkan akan menjadi salah satu pemain top ten global”, kata mantan Dirut Bank Mandiri ini.

Tiga bank yang bergabung di BRIS yakni BRISyariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.

Ketiganya akan membentuk aset bersama senilai Rp 214,6 triliun dan diharapkan masuk TOP 10 global syariah bank dari sisi market capitalization atau kapitalisasi pasar.

Bank BRIS hasil gabungan alias BSI juga akan menjadi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III dengan modal inti sebesar Rp 20,4 triliun.

Lompatan Besar 2021

Tahun 2021 diharap akan menjadi masa pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi. Salah satu upaya pemulihan ekonomi diharap terjadi lewat merger bank syariah BUMN.

Ekonom Universitas Padjadjaran Aldrin Herwany menilai merger bank syariah BUMN antara PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap industri keuangan. “Jadi kalau bank syariah ini bisa optimal, maka ini akan mempunyai multiplier effect. Asuransi syariah berkembang, dana pensiun syariah berkembang, produk halal berkembang dan seterusnya.Jadi efeknya akan besar. Ini potensi, sangat-sangat potensi”, ujar Aldryn dalam sebuah seminar daring di Jakarta. (Senin,21/12/2021)

Proses penggabungan usaha ketiga bank syariah BUMN tersebut terus berjalan. Saat ini proses merger telah sampai pada tahap penandatanganan Akta Penggabungan, setelah masing-masing bank yang akan bergabung mendapat restu dari para pemegang saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menuntaskan merger.

Bank hasil penggabungan yang bernama Bank Syariah Indonesia itu nantinya akan melakukan kegiatan usaha di 1.200 lebih kantor cabang dan unit eksisting yang sebelumnya dimiliki BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, serta BNI Syariah. Total aset Bank Syariah Indonesia nantinya mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun. Jumlah tersebut menempatkan Bank Syariah Indonesia dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan Top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar.

”Di sektor ekonomi syariah ada loncatan yang besar nanti di 2021 karena bank BUMN kita sekarang itu sudah masuk tahapan proses merger yang sebenarnya. Nanti 2021, kan dirutnya sudah terpilih, komisaris sudah terpilih, bisa lari kencang ini. Karena kenapa? Asetnya juga besar, masuk 10 besar Islamic bank di dunia. Masuk kita di angka total aset dan kemampuan modalnya”, kata Aldryn.

Peran bank hasil penggabungan tersebut dinanti untuk membantu pemulihan ekonomi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan penggabungan ketiga bank ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional.

“Peran dan kontribusi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sangat ditunggu, apalagi dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi,” katanya.

Menurutnya, sudah saatnya potensi ekonomi umat Islam disatukan agar dapat segera memulihkan perekonomian di saat pandemi dan pasca-pandemi. Nantinya, Bank Syariah Indonesia akan mampu memiliki jangkauan pasar yang lebih besar kepada masyarakat Indonesia.

Luasnya daya jangkau bank ini akan membantu upaya pemerintah menaikkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya dalam hal keuangan syariah. Bank diharapkan dapat melayani gairah masyarakat muslim Indonesia untuk mempercayakan layanan perbankannya ke Bank Syariah Indonesia.

Layanan perbankan syariah dengan cakupan modal besar dan sasaran yang lebih merata, lanjut Ace, diharap juga diikuti dengan langkah mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil. Apabila hal tersebut terjadi, keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

Menurutnya, mobilisasi investasi syariah yang adil merupakan hal penting karena Islam secara tegas melarang penimbunan tabungan dan menganjurkan penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Ace menambahkan, keberadaan Bank Syariah Indonesia tentu juga harus diiringi dengan layanan yang lebih merata dan memanfaatkan IT atau teknologi digital.

Sehingga, hal ini akan mempermudah Bank Syariah Indonesia dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ia mengatakan Bank Syariah Indonesia harus menjadi pionir terdepan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memobilisasi investasi keuangan, serta berkontribusi membangun bangsa Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim.

Sementara masih berproses, Bank Syariah Indonesia telah menyiapkan rancangan rencana bisnis untuk tahun 2021-2023. Direktur Mandiri Syariah, Hery Gunardi mengatakan bank akan melakukan mendesain ulang bisnis model.

“Kami nanti akan desain ulang bisnis model, terkait branding kami akan bangun lebih inklusif karena bank syariah itu universal merangkul semua lapisan,” katanya, beberapa waktu lalu.

Bank Syariah Indonesia akan mencoba mengakomodasi semua kebutuhan, baik retail, korporasi, negara, nasabah milenial, non milenial, UMKM, dan umat Islam secara keseluruhan. Bank terutama akan memperkuat bisnis wholesale setelah memiliki permodalan yang kuat dari merger ini.

Dengan kapasitas besar tersebut, Bank Syariah Indinesia ingin menjadi pemain utama dalam pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Salah satunya dengan menjadi pemimpin dari sindikasi pembiayaan yang sebelumnya hanya ikut dalam porsi kecil mengikuti induknya.

Selain itu, BSI juga akan menggarap potensi halal value chain, mulai dari skala prinsipal, distributor, hingga sub distributornya. Dalam rangka memanfaatkan potensi pasar global, Bank Syariah Indonesia akan menyasar market sukuk.

“Kapasitas ini akan kami bangun di tahun 2021, tak menutup kemungkinan nanti kita buka cabang di Dubai juga untuk mengakomodir perusahaan Indonesia cari investor dari luar,” katanya.

Tanpa meninggalkan spesialisasinya di segmen retail, Bank Syariah Mandiri juga akan terus memperkuat lini tersebut. Satu produk unggul yakni Mitraguna yang berbasis payroll akan menjadi dasar untuk segmen konsumer. Dengan cost of fund yang rendah pun, maka harapannya bisa bersaing dengan bank konvensional.

“Nanti kita bisa bersaing juga di KPR, KKB karena imbal hasil lebih kompetitif, dengan bisnis model yang kita rapikan,” katanya.

Hery juga menegaskan tak melupakan segmen UMKM yang telah menjadi tulang punggung bank syariah. UMKM menjadi agenda wajib sesuai dengan permintaan dari pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha masyarakat.

Nantinya pembiayaan terhadap segmen ini akan lebih terintegrasi dengan sistem value chain juga rekomendasi dari cabang daerah. Digital banking juga akan terus ditingkatkan, tidak hanya dari sisi fitur. Lebih lanjut, Hery mengatakan pada saat legal merger nanti, akan ada aura baru dari Bank Syariah Indonesia karena rebranding. Tidak hanya bisnis proses, tapi dari sisi penampilan infrastruktur, hingga layanan akan berubah.

“Produk juga akan kita rapikan, kita pilih mana produk terbaik sehingga nanti hanya ada produk juara,” katanya. Sejumlah produk yang stagnan akan dihapus, digabung, atau dibiarkan hingga batas waktunya habis.

Bank Syariah Indonesia akan berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan ticker code BRIS. Komposisi pemegang saham pada Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (BMRI) 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., (BNI) 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., (BBRI) 17,4 persen, DPLK BRI – Saham Syariah 2 persen dan publik 4,4 persen. Struktur pemegang saham tersebut adalah berdasarkan perhitungan valuasi dari masing-masing bank peserta penggabungan.

Deretan BUMN yang Jadi Tugas Wamen BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merilis pembagian tugas bagi dua orang wakil menteri BUMN, yakni Budi Gunadi Sadikin serta Kartika Wirjoatmodjo.

Pembagian kerja ini sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada Rabu (23/10) lalu menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam Perpres itu diatur mengenai wakil menteri, staf ahli, dan staf khusus menteri.

Menurut Perpres ini, dalam melaksanakan tugas menteri tertentu dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Pembagian Tugas

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan telah memberikan pembagian tugas untuk kedua wamen dalam meningkatkan kinerja perusahaan BUMN. Dalam hal ini, Erick menginstruksikan agar Kartika memegang BUMN perbankan dikarenakan pengalamannya sebagai dirut PT Mandiri Tbk (Persero).

“Kalau Pak Kartika tampaknya yang mengurusi perbankan karena pengalamannya sebagai Dirut Mandiri”,  ujar Erick Thohir beberapa waktu lalu.

Pekerjaan Rumah Lainnya

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir Nomor SK 236/MBU/10/2019 tentang Pembagian BUMN yang Dikoordinasikan Wakil Menteri BUMN yang diterima awak media, berikut 73 BUMN yang menjadi tugas yang diemban oleh Wamen Kartika Wirjoatmodjo:
1. PT Perkebunan Nusantara III
2. Perum Perhutani
3. PT Kawasan Industri Medan
4. PT Kawasan Industri Wijayakusuma
5. PT Kawasan Berikat Nusantara
6. PT Kawasan Industri Makassar
7. PT Surabaya Industri Estate Rungkut
8. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
9. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
10. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
11. PT Hotel Indonesia Natour
12. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
13. Perum Jasa Tirta I
14. Perum Jasa Tirta II
15. PT Garuda Indonesia Tbk
16. PT Adhi Karya Tbk
17. PT Waskita Karya Tbk
18. PT Jasa Marga Tbk
19. PT Amarta Karya Tbk
20. PT Wijaya Karya Tbk
21. PT Hutama Karya Tbk
22. PT Istaka Karya
23. PT Pembangunan Perumahan Tbk
24. PT Brantas Abiparya Tbk
25. Perum Pembangunan Perumahan Nasional
26. PT Kereta Api Indonesia
27. PT Djakarta llyod
28. PT Pelabuhan Indonesia I
29. PT Pelabuhan Indonesia II
30. PT Pelabuhan Indonesia III
31. PT Pelabuhan Indonesia IV
32. PT Asdp Indonesia
33. PT Pelayaran Nasional Indonesia
34. Perum Damri
35. Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
36. PT Sarinah
37. PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam
38. PT Yodya Karya
39. PT Indra Karya
40. PT Bina Karya
41. PT Virama Karya
42. PT Varuna Tirta Prakasya
43. PT Indah Karya
44. PT Asuransi Kredit Indonesia
45. PT Jasa Raharja
46. PT Asuransi Jasa Indonesia
47. PT Reasuransi Indonesia Utama
48. PT Taspen
49. PT Asabri
50. PT Pengembangan Armada Niaga Nasional
51. PT Asuransi Jiwasraya
52. PT Danareksa
53. PT Permodalan Nasional Madani
54. PT Pegadaian
55. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
56. PT Bank Mandiri Tbk
57. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
58. PT Bank Negara Indonesia Tbk
59. PT Bank Tabungan Negara Tbk
60. Perum Jaminan Kredit Indonesia
61. PT Perusahaan Pengelola Aset
62. PT Survei Udara Penas
63. PT Merpati Nusantara Airlenes
64. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
65. PT Kiring Berjangka Indonesia
66. PT Angkasa Pura I
67. PT Angkasa Pura II
68. PT Pos Indonesia
69. PT Prasada Pamunah Limbah Industri
70. PT Indosat Tbk
71. PT Bank Bukopin Tbk
72. PT Kawasan Industri Lampung
73. PT Socfin Indonesia

Indonesia Duduki Posisi Kedua Sebagai Negara dengan Keuangan Syariah Paling Maju

Potensi ekonomi keuangan syariah di Indonesia sangat besar. Hal ini tercermin dari laporan yang dikeluarkan Refinitiv Islamic Finance Development Report 2020 menempatkan Indonesia ranking kedua sebagai Negara Paling Maju dalam Keuangan Syariah atau Islam atau Most Developed Countries in Islamic Finance.

DPR - OJK Rapat Bareng Bahas Anggaran 2019
 “Kita rangking ke-2 secara global sebagai terutama didukung oleh tingginya riset dan kelengkapan regulasi serta industri keuangan syariah serta mungkin perkembangan bisnis keuangan syariah itu sendiri,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, dalam acara Sharia Business & Academic Sinergy, yang digelar virtual, Selasa (29/12/2020).

Indonesia berada di peringkat kedua, setelah negara tetanga Malaysia. Kemudian di bawah Indonesia atau di urutan ketiga ada Bahrain, keempat UAE dan kelima Saudi Arabia.

Sementara itu, dalam laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2020/2021, Indonesia juga ditempatkan pada ranking global keempat untuk sektor Islamic Economy dan ranking keenam untuk indikator Islamic Finance.

Untuk sektor Islamic Economy, Indonesia masih tertinggal di bawah negara Malaysia, Saudi Arabia dan UAE. Sementara untuk sektor Islamic Finance Indonesia berada di bawah Malaysia, UAE, Saudi Arabia, Jordan, dan Bahrain.

“Kita harus bekerja keras untuk menjadi nomor satu di dunia. Kami yakin itu bisa Indonesia mempunyai potensi yang besar penduduknya banyak. Sehingga catatannya bagaimana SDM kita liding dan kita juga sinergi bersama-sama”, jelas dia.

Wimboh menambahkan, beberapa segmen ekonomi keuangan syariah masih harus menjadi perhatian. Sejauh ini, pemerintah bersama otoritas juga sudah memilih beberapa segmen sebagai pengungkit, diantaranya adalah destinasi wisata halal.

“Ini juga menjadi perhatian kita dan ini juga akan menjadi yang terbaik bahkan muslim travel index 2019 Indonesia merupakan negara pertama yang diterbitkan suku atau grand suku”, jelas dia.

Hadapi Tiga Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah

Dikatakan tantangan kedua yang dihadapi Indonesia untuk menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia, adalah pemanfaatan digitalisasi.

“Pemerintah telah mengembangkan program konektivitas digital, seperti Palapa Ring, penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah (SATRIA), dan pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station). Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital. Pandemi mempercepat perubahan aktivitas ekonomi ke arah digital. Penjualan barang dan jasa hingga aktivitas keuangan, saat ini semakin banyak yang menggunakan platform digital”,  terang Wapres.

Wapres menambahkan, tantangan ketiga adalah sumber daya manusia (SDM), yang dinilai dapat ditemukan solusinya dengan melibatkan peran mapus dalam melahirkan SDM andal di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

“Saat ini, pemenuhan kebutuhan SDM syariah dipenuhi dari SDM umum melalui berbagai pelatihan. Ke depan, seiring ekonomi dan keuangan syariah yang terus berkembang, maka menciptakan SDM yang benar-benar ahli di bidang ini merupakan suatu kebutuhan,” ujarnya.

SHAFIEC dapat memainkan peran

Dalam kesempatan yang sama Wapres mengharapkan dengan lahirnya SHAFIEC dapat memainkan peran penting dalam ekosistem ekonomi syariah dan ekonomi digital nasional untuk mewujudkan Indonesia Maju.

“Teruslah bekerja memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah dan ekonomi digital nasional”, imbau Wapres.

Berharap Makin Banyak Ekonomi dan Keuangan Digital Berbasis Syariah

Secara khusus Menteri Keuangan selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan, kontribusi SHAFIEC dalam mengembangkan kualitas SDM dan berbagai kebijakan di bidang ekonomi sesuai dengan dinamika global dan dinamika perubahan teknologi, tetapi tetap mengacu dan berlandaskan pada nilai-nilai islami.

Sri Mulyani Berharap Makin Banyak Ekonomi dan Keuangan Digital Berbasis Syariah

“Keadilan, kejujuran, integritas, dan kompetensi atau profesionalitas, semua ini adalah landasan tata kelola berdasarkan keislaman, yaitu akuntabel dan bisa dipercaya,”harap Sri Mulyani yang juga menjadi pembicara pada even tersebut.

Sementara, sebagai upaya mendukung pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang memiliki empat fokus pengembangan.

Diantaranya, pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah serta pengembangan dan perluasan usaha syariah.

Menguatkan Gairah Ekonomi Syariah
foto

Apakah capaian terbaru sistem keuangan Indonesia, di tengah turbulensi berbagai krisis global yang banyak menguras dompet negara?

Di saat sumber terbesar keuangan kita dari pajak, devisa, konsumsi masyarakat, dan tabungan publik sedang seret, maka harus dicari berbagai pilihan baru yang mampu menopang pembiayaan pembangunan. Belanja swasta jauh menurun seiring dengan merosotnya produktivitas mereka. Sementara belanja pemerintah yang digadang-gadang menjadi bantalan krisis, terkadang masih lambat distribusinya ke masyarakat.

Seruan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya untuk gigih mencari terobosan keuangan, setelah mendeklarasikan SWF (Sovereign Wealth Fund), adalah dengan menggabungkan tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariaf Indonesia (BSI)

Adalah Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati yang mengeksekusi kelahiran BSI tersebut, dengan mimpi besar menjadikan BSI sejajar dengan Bank Syariah besar dunia.

Kelahiran BSI langsung menggenggam aset hingga Rp214,6 triliun dengan modal inti Rp20,4 triliun. Ini menerbangkan BSI ke jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Target berikutnya masuk 10 besar bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun ke depan.

Saat ini Bank Syariah Indonesia memiliki 1.200 kantor cabang yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Senin 01 Februari 2021 lalu BSI oleh Presiden langsung diminta beroperasi. “Kita memperkuat industri keuangan syariah dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia,” kata Presiden Jokowi dikutip dari laman Setkab.

Pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI – Saham Syariah 2%, dan publik 4,4% pasca merger. Gabungan tiga bank syariah ini memiliki aset Rp 245,7 triliun, modal intinya Rp 20,4 triliun.

Dengan kekuatan ini BSI langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7. Di tahun 2025 ditargetkan menjadi pemain global menembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. BSI akan memiliki 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini, BSI berada di kategori bank BUKU III. Ambisinya masuk dalam daftar bank BUKU IV pada tahun 2022.

Terlambat Dibanding Malaysia

Menteri Erick yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah mengakui, dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia memang terlambat masuk bisnis syariah. Jejak syariah diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1990-an, sementara Malaysia di tahun 1983

Berdasarkan laporan ekonomi Islam Global 2020/2021 yang dirilis Dinarstandar, Indonesia masuk peringkat 4 dalam bisnis syariah, di atasnya ada Malaysia (1), Arab Saudi (2) dan Uniemirat Arab (3). Indikator ini disusun berdasarkan kinerja tujuh sektor bisnis yakni makanan minuman halal, pasar syariah, pariwisata, mode, industri farmasi, kosmetik, media dan rekreasi.

Sektor ini bisa digarap dari hulu sampai hilir oleh BSI. Berdasarkan riset yang sama, pengeluaran warga muslim diperkirakan akan mencapai US$ 2,3 triliun pada tahun 2024.

Menurut Erick, BSI juga menjadi pembuktian Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mempunyai bank syariah yang kuat secara fundamental.

Tidak main-main, BSI juga langsung membidik jantung kekuatan syariah dunia di negara-negara Teluk yang mendapat berkah dari booming harga minyak dekade lalu. Negara-negara ‘petrodolar’ ini lebih banyak mengalirkan uangnya ke bank syariah Malaysia, sebagai yang terkuat di ASEAN.

BSI juga mengincar investor strategis, terutama dari Timur Tengah, bertujuan memperkuat lini bisnis dan ekspansi perseroan ke manca negara. Dirut Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi menganggap investor strategis diperlukan untuk memperluas ekspansi ke manca negara. Terbentuknya lembaga pengelola dana investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF) bisa membuka jalan mendekati investor strategis.

Setidaknya ada sembilan investor yang bisa masuk; Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Abu DHabi Investment Council, Cyprus National Investment Fund, dan Emirates Investment Authority. Lalu ada nternational Petroleum Investment Company, Investment Corporation of Dubay, Kuwait Investment Authority, dan The Araaj Group.

BSI akan diperkuat lebih dari 20.000 karyawan, yang dijamin tak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Bahkan dengan modal dan aset besar, tidak menutup kemungkinan malah ada lowongan kerja baru. Kekuatan penting lainnya adalah 14,9 juta nasabah dan akan melakukan edukasi kepada nasabah maupun mitra usahanya. Pasca merger, kantor-kantor cabang yang sebelumnya berlogo Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri sudah berganti nama dan logo baru, Bank Syariah Indonesia.

Terbanyak di Dunia

Sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesiasudah pernah memiliki bank / lembaga keuangan syariah terbanyak di dunia. Sampai dengan tahun 2016 saja tercatat ada sekitar 200 bank / lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya sudah eksis sejak hampir 30 tahun lalu. Pertama kali dirintis tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Semangat yang menyertai maraknya pertumbuhan bank syariah saat itu adalah prospek cerah di sektor keuangan syariah dan antusiasme masyarakat yang ingin menerapkan sistem syariah dalam perekonomian mereka. Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia.

Dari jumlah 200-an bank atau lembaga keuangan syariah tersebut, terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Nama-Nama Bank Syariah di Indonesia adalah; Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia,Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah dahulu bernama Bank UIB, Bank BJB Syariah,Bank BRI Syariah dahulu bernama Bank Jasa Arta, Bank Mega Syariah, Panin Bank Syariah dahulu bernama “Bank Harfa”

Sebenarnya kita sudah memiliki model percontohan praktik bank syariah di Provinsi Aceh. Di wilayah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah inilah, terjadi konversi yang cukup mulus dari bank umum menjadi bank syariah. Sebab masalah paling krusial menerapkan syariah ini adalah pemahaman masyarakatnya. Jadi di luar Aceh, tantangan pemahaman inilah yang terberat. Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menemukan ramuan komunikasi yang tepat untuk mengedukasi warga yang sudah terlalu lama melekat dengan prinsip bank konvensional.

Tumbuh di Tengah Krisis

Aceh layak menjadi lokomotif percontohan keuangan syariah. Berdasarkan survei, lembaga keuangan berbasis syariah relatif bertahan lebih baik daripada yang konvensional. Pada krisis monoter tahun 2008 silam, Bank Muamalat -yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia kala itu tetap mampu bertahan sedangkan bank lain bertumbangan.

Di tengah himpitan pandemi covid seperti saat inipun bank syariah tetap tumbuh. Konsep syariah itu tidak ada pinjam uang. Sesuatu yang dipinjam dari Bank Syariah, ada underlying asset (aset acuan). Uang yang dijadikan modal, akan bisa bermasalah bila tidak didukung aset. Sedang bank syariah tidak membisniskan uang namun membisniskan aset, sehingga kalau nasabah untung bank juga untung.

Bank syariah melakukan pembiayaan sebagian dari kebutuhan modal dengan konsep bagi hasil terhadap keuntungan bisnis. Jadi keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pada bank konvensional mereka tak peduli apakah bisnis kita lancar atau macet. Kewajiban harus tetap dibayar, karena sejak awal akadnya adalah akad riba. Bank meminjamkan sejumlah uang dengan perjanjian bunga tertentu. Perbedaan paling esensial adalah pada akad. Bank Syariah menggunakan akad jual beli. Sedangkan Bank Konvesional menggunakan perjanjian hutang piutang.

Catatan Kontan co.id bank syariah terbesar dunia adalah Al Rajhi Bank (Arab Saudi) dengan aset Rp 1.370 triliun. Di posisi kedua Dubai Islamic Bank dengan aset Rp 847 triliun, Ketiga Kuawai Finance dengan aset Rp 819 triliun, keempat Maybank Islamic dengan aset Rp 762 triliun.

Inilah tantangan besarnya

Urutan kelima adalah Qatar Islamic Bank (Qatar) dengan aset Rp593 triliun. Lalu, keenam, Abu Dhabi Islamic Bank (UEA) dengan aset Rp 480 triliun.

Posisi tujuh, Alinma Bank (Arab Saudi) dengan aset Rp452 triliun. Delapan, Parsian Bank (Iran) dengan aset Rp438 triliun. Sembilan, Masraf Al Rayan (Qatar) dengan aset Rp367 triliun dan kesepuluh Bank Rakyat (Malaysia) dengan aset Rp 353 triliun

Diperkirakan tahun 2050 umat Islam di dunia mencapai 2,7 miliar, sekitar 29,7% dari total penduduk bumi. Menariknya sebanyak 12,7% dari jumlah itu adalah muslim Indonesia. Artinya, 1 dari 10 umat Islam dunia adalah umat Indonesia. Alangkah besarnya pasar ini.

Contoh paling nyata, sekaligus ironis adalah dominasi produsen Cina terhadap berbagi pernak-pernik perlengkapan ibadah di sekitar masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Sesekali bertanyalah kepada para pedagang setempat, barang apa yang mereka jual itu yang benar-benar asli buatan Arab Saudi? Ternyata hampir tak satupun. Yang asli Arab adalah pedagangnya!

Pasar lokal dan global sama-sama menariknya. Masalahnya adalah masyarakat dan para pelaku industri belum seratus persen memahami bisnis halal. Bank Negara Malaysia mencatat hampir 60% UKM di Malaysia tidak mengetahui ketersediaan fasilitas pembiayaan syariah. Ini juga terjadi di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Turki, Mesir, Aljazair dan Tunisia.

Di UEA, 27% populasi sampel tidak menyadari bahwa produk perbankan syariah ada.

Indonesia yang warga muslimnya terbesar di dunia, tingkat literasi keuangan syariah juga masih rendah. Data OJK Januari 2021 mencatat aset perbankan syariah tumbuh 14,2% dari Rp 500 triliun menjadi Rp 571 triliun pada 2020. Setahun sebelumnya hanya tumbuh 7%. Market share sampai akhir 2020 tak sampai 10% dari total aset perbankan yakni masih di kisaran 6%.

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui


Silahkan klik gambar-gambar dibawah ini untuk mendapatkan informasi/manfaat lainnya



Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait




Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

  •  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
  •  Persiapan dan Koordinasi
  •  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
  •  Penyusunan Pedoman teknis
  •  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
  •  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
  •  Peningkatan Jejaring Pelayanan
  •  Sistim Informasi Manajemen
  •  Penyusunan Mikroplanning
  •  PelaksanaanVaksinasi
  •  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
  •  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

  1. Pendaftaran
  2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
  3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
  4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
  5. Penyuntikan
  6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

  • Pelayanan posbindu 5 jam/hari
  • Waktu pelayanan 15 menit
  • 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.
” alt=”” />
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

  1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
  2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
  3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
  4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
  5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
  6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
  7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
” alt=”” />
Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

  1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
  2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
    monev
  3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
  4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
  5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
  6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

  •  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
  •  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
  •  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
  •  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
  •  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
  •  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
  • mobilisasi komitmen pemerintah daerah



bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Kilas Balik Diskursus Pertamini

Penulis Kontroversi

Pembangunan pusat kegiatan NU di Bulangan .

Wong Ndeso

Polsek Driyorejo Ungkap Kasus Narkoba ; Baru Keluar Penjara Seminggu, Kini Kembali Dipenjara Kasus Serupa

admin

Leave a Comment

bebas