Gubernur Khofifah Sarankan UMKM di Lamongan Ikut Virtual Expo

Untuk mengikuti pameran ini, yang diadakan dalam satu tahun bisa dua kali, bisa mengidentifikasi apa saja produk-produk Lamongan yang bisa diikutkan guna memberikan solusi terhadap produktivitas UMKM agar tetap berjalan meski di tengah pandemi

_{Konten  diproduksi oleh : Arto Kontroversi & Imam S Ahmad Bashori}
^{Editor: Moh Ardi}

Lamongan – Usai menghadiri sertijab Bupati Lamongan, dalam pernyataannya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak pelaku usaha di Lamongan mengikuti UMKM Virtual Expo.

Menurutnya, agar dapat mengakses pasar lebih luas dan produktif, serta memberikan peningkatan pendapatan di tengah pandemi.

Khofifah menyarankan, “untuk mengikuti pameran ini. Dalam satu tahun bisa dua kali. Setelah ini bisa diidentifikasi apa saja produk-produk Lamongan yang bisa diikutkan”, jelasnya

Disamping itu juga dapat memberikan solusi terhadap produktivitas UMKM agar tetap berjalan meski di tengah pandemi.

Pihaknya menjelaskan UMKM Virtual Expo merupakan terobosan baru dalam membangun akses pasar bagi seluruh produk UMKM Jatim ke pasar luar negeri.

Dengan terobosan itu, pasar UMKM telah banyak terbantu, karena membuka pintu dan ruang baru dalam memasarkan hasil produksinya.

penurunan dari Rp 55,721 miliar pada 2019 menjadi Rp 43,742 miliar pada 2020.

Sementara Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyatakan, pihaknya segera menindaklanjutinya dengan mendorong ekspor produk setempat,

Meski nilai ekspor Kabupaten Lamongan dari industri kecil mengalami penurunan, dari Rp 55,721 miliar pada 2019 menjadi Rp 43,742 miliar pada 2020.

Gerakan ayo beli produk Lamongan

Diantaranya ekspor itu didorong dari sembilan unit industri kecil, yakni pupuk, makanan kecil, sarung tenun ikat, anyaman bambu, konveksi, lobster dan kerapu, arang serta olahan jagung.

Yuhronur menjelaskan penurunan ekspor 2020 dikarenakan pandemi COVID-19, karenanya di tahun 2021, kami berusaha membangkitkan kembali UMKM di Kabupaten Lamongan,

“Salah satunya melalui gerakan ‘Ayo beli produk Lamongan’ yang telah kami luncurkan beberapa waktu lalu”, tutup Yuhronur.

Dasar UMKM Virtual Expo 2021

Menteri BUMN Erick Thohir yang telah meresmikan pembukaan Pasar Digital (PaDi) UMKM Virtual Expo 2021 pada Senin, 15 Februari 2021.

“Pembukaan dihadiri Menteri BUMN”, demikian keterangan tertulis dari pihak kementerian pada Minggu, 14 Februari 2021. Pembukaan bakal digelar virtual di laman youtube Kementerian BUMN.

PaDi UMKM adalah marketplace yang diluncurkan Kementerian BUMN sejak 17 Agustus 2020. Selain itu, ada juga Kementerian UMKM dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang terlibat.

Terakhir, ada 9 BUMN juga yang ikut andil. Mereka adalah Telkom, BRI, PT PP, Waskita, Wijaya Karya, Pupuk Indonesia, Pertamina, Pegadaian dan PT PNM.

PaDi ini adalah semacam marketplace dari produk UMKM. Tapi beda dengan yang lain, marketplace ini bertujuan untuk membuka akses pasar bagi UMKM untuk masuk dalam pengadana barang dan jasa pemerintah, khususnya BUMN.

Lahir setelah Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Marketplace ini diluncurkan setelah Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang meminta kementerian untuk membeli dan belanja produk UMKM di anggaran 2020. Potensi alokasi anggaran sekitar Rp307 triliun dari belanja kementerian dan lembaga diharap bisa dimanfaatkan UMKM.

Sehingga saat ini, produk-produk UMKM untuk pengadaan barang jasa pemerintah bisa diakses di laman padiumkm.id. Di dalamnya, ada beberapa pilihan, termasuk mendaftar dalam portal e-procurement alias pengadaan elektronik.

Tidak Lagi Melibatkan BUMN

Saat peluncuran, Erick Thohir juga berharap marketplace ini dalam membantu para UMKM. Sehingga, pengadaan barang mulai dari Rp 250 juta hingga Rp 4 miliar tidak ada lagi melibatkan BUMN, tapi UMKM.

“Kami membangun ekosistem yang sehat untuk UMKM”, tutur Erick.

Bidik Kaum Milenial

Masih dalam kaitan virtual expo dan dalam rangka membangkitkan kembali semangat bisnis di era adaptasi baru pada kegiatan ekonomi di bidang properti periode 2020, PT. Adhouse Clarion Events bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) terus berinovasi.

Sikap strategis ini merupakan loncatan tinggi akan era digitalisasi bisnis pada kebutuhan masyarakat baik primer, sekunder hingga tertier, khususnya di properti hunian.

Indonesia Properti Virtual Expo adalah terobosan dan solusi bagi masyarakat yang menjadi platform pertama di Indonesia yang berfungsi sebagai fasilitator di industri properti dengan mengusung konsep entertainment property  yaitu pameran virtual 4D guna memudahkan masyarakat Indonesia untuk mencari properti.

Calon pembeli hunian dapat masuk ke situs ipex.btnproperti.co.id lalu memilih wilayah serta rumah yang diajukan. Kemudian, calon pembeli hunian dapat langsung membayar booking fee serta mengajukan KPR secara online. PT Adhouse Clarion Events bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) akan melibatkan pengembang komersil dan subsidi untuk turut andil dalam Indonesia Properti Virtual Expo nanti.

Agar Masyarakat Lebih Familiar

Menurut Vice President Non-Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Suryanti Agustinar pengajuan KPR secara online agar masyarakat lebih familiar.

Selain itu Suryani juga Memaparkan berbagai program promo menarik yang dapat mendukung millennial dalam memiliki hunian.

“Beli property jangan ditunda-tunda, karena ini waktunya Anda untuk berinvestasi karena BTN memiliki program for milenial dengan DP 1% dan jangka waktu dari 20-30 tahun. Bunga 4,17% dan di masa pandemi ini ada program bundling dengan produk KPR Zero (hanya bayar bunga 2 tahun)”, ujarnya.

Sementara itu, Vice President, PT Adhouse Clarion Events, Gad Permata menambahkan soal fitur yang bisa dinikmati pada platform Indonesia Properti Virtual Expo.

Kolaborasi Indonesia Properti Virtual Expo dengan BTN ini sebagai solusi dalam meningkatkan industri real estate ditengah pandemi

Gad mengaku ingin menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya fungsi rumah sebagai pusat dari segala aktivitas.

investasikan kehidupan Anda untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dirumah anda sendiri

Dengan target proyeksi pengunjung website virtual event sebanyak 2 juta pengunjung selama 45 hari yaitu pada 2 Agustus – 30 September lalu, diharapkan masyarakat dapat merasakan pengalaman baru dalam expo berbasis digital experience yang entertaining dan membangkitkan semangat baru serta mengedukasi dalam bertransaksi di dunia properti.

Kilas Virtual Expo 2020 :  Cetak Rp.43,7 Miliar

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

Silahkan klik gambar-gambar dibawah ini untuk mendapatkan informasi/manfaat lainnya

Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait

•  indonesia.go.id
•  Badan Pemeriksa Keuangan
•  Komisi Pemberantasan Korupsi
•  Kementerian PAN-RB
•  Kementerian Keuangan

Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Daftar Isi

• Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19
• Pelaksanaan pemberian vaksinasi
• Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
• PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)
• Kesimpulan
• Share this:
• Related

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

•  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
•  Persiapan dan Koordinasi
•  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
•  Penyusunan Pedoman teknis
•  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
•  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
•  Peningkatan Jejaring Pelayanan
•  Sistim Informasi Manajemen
•  Penyusunan Mikroplanning
•  PelaksanaanVaksinasi
•  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
•  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

1. Pendaftaran
2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
5. Penyuntikan
6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

• Pelayanan posbindu 5 jam/hari
• Waktu pelayanan 15 menit
• 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.

” alt=”” />

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.

” alt=”” />

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
   monev
3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

•  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
•  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
•  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
•  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
•  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
•  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
• mobilisasi komitmen pemerintah daerah