Image default
Buku & Kitab Referensi Desa Kawasan Referensi sistem Referensi Sistem Integrated Desa

Kumpulan Peraturan tentang Desa [Update 2021]

bebas

Sengaja kumpulan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya.

Kumpulan peraturan desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari UU Desa.

Dan bagi masyarakat yang kedepanya mempunyai minat untuk ikut berkecimpung dan berkenginan membangun desanya wajib untuk mempelajari dan memahami isi dari beberapa peraturan tentang desa dibawah ini.

Untuk mempermudah Anda mencari serta mendownload, baik itu peraturan yang telah lama terbit dan atau baru atupun yang telah mengalami perubahan.

Saya telah membuatkan daftar isinya. Silahkan Anda cari peraturan mana yang hendak Anda download dan pelajari terlebih dahulu…

1. Undang – Undang Desa

  • Undang Undang Desa nomor 6 tahun 2014 [download ]

2. Peraturan Pemerintah 

⇒ Tahun 2014 :

  • PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanan UU Desa [download ]
  • PP 60/2014 tentang dana bersumber dari APBN [download ]

⇒ Tahun 2015 :

  • PP 22/2015 tentang perubahan atas PP 60/2014 [download]
  • PP 47/2015  tentang perubahan atas PP 43/2014 [download]

⇒ Tahun 2016 :

  • PP 8/2016 tentang perubahan kedua atas PP 60/2014 [download ]

⇒ Tahun 2019 :

  • PP 11/2019 tentang perubahan kedua atas PP 43/2014 [download]

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri

⇒ Tahun 2014 :

  • Permendagri 84/2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat [download]
  • Permendagri 111/2014 tentang teknis peraturan desa [download ]
  • Permendagri 112/2014 tentang pemilihan kepala desa [download ]
  • Permendagri 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa [download ]
  • Permendagri 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa [download]

⇒ Tahun 2015 :

  • Permendagri 81/2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan [download]
  • Permendagri 82/2015 tentang  pengangkatan dan pemberhentian kades [download]
  • Permendagri 83/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perades [download]
  • Permendagri 84/2015 tentang SOTK pemerintah desa [download]

⇒ Tahun 2016 :

  • Permendagri 1/2016 tentang pengelolaan aset desa [download]
  • Permendagri 44/2016 tentang kewenangan desa [download]
  • Permendagri 45/2016 tentang pedoman dan penegasan batas desa [download]
  • Permendagri 46/2016 tentang laporan kepala desa [download]
  • Permendagri 110/2016 tentang BPD [download]

⇒ Tahun 2017 :

  • Permendagri 1/2017 tentang penataan desa [download]
  • Permendagri 2/2017 tentang SPM desa [download]
  • Permendagri 42/2017 tentang Satlinmas [download]
  • Permendagri 65/2017 perubahan atas Permendagri 112/2015[download]
  • Permendagri 67/2017 perubahan atas Permendagri 83/2015 [download]
  • Permendagri 96/2017 tentang tata cara kerjasama desa [download]

⇒ Tahun 2018 :

  • Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa [download]

⇒ Tahun 2019 :

  • Permendagri 119/2019 tentang pemotongan,penyetoran dan pembayaran iuaran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa [download]

⇒ Tahun 2020 :

  • Permendagri 72/2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112/2014 [download]
  • Permendagri 73/2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa [download]

4. Peraturan Menteri Keuangan

⇒ Tahun 2015 :

  • Permenkeu 93/PMK.07/2015 [download]
  • Permenkeu 247/PMK.07/2015 [lihat]

 

⇒ Tahun 2016 :

⇒ Tahun 2017 :

⇒ Tahun 2018 :

⇒ Tahun 2019 :

⇒ Tahun 2020 :

5. Peraturan Menteri Desa

⇒ Tahun 2015 :

  • Permendes 1/2015 tentang hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa [download]
  • Permendes 2/2015 tentang pedoman musyawarah desa [download]
  • Permendes 3/2015 tentang pendamping desa [download]
  • Permendes 4/2015 tentang BUMDesa [download]
  • Permendes 5/2015 tentang prioritas dana desa 2015 [download]
  • Permendes 7/2015 tentang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa [download]
  • Permendes 21/2015 tentang prioritas dana desa 2016 [download]

⇒ Tahun 2016 :

  • Permendes 2/2016 tentang IDM [download]
  • Permendes 5/2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan [download]
  • Permendes 8/2016 tentang perubahan atas Permendesa 21/2015 [download]
  • Permendes 9/2016 tentang pelatihan masyarakat [download]
  • Permendes 10/2016 tentang pengelolaan data dan informasi desa  [download]
  • Permendes 22/2016 tentang prioritas dana desa 2017 [download]

⇒ Tahun 2017 :

  • Permendes 4/2017 tentang perubahan Permendes 22/2016  [download]
  • Permendes 19/2017 tentang prioritas dana desa 2018 [download]
  • Permendes 23/2017 tentang TTG Desa [download]

⇒ Tahun 2018 :

  • Permendes 16/2018 tentang prioritas dana desa 2019 [download]

⇒ Tahun 2019 :

  • Permendes 11/2019 tentang prioritas dana desa 2020 [download]
  • Permendes 16/2019 tentang musyawarah desa [download]

⇒ Tahun 2020 :

  • Permendes 6/2020 tentang perubahan prioritas dana desa 2020 [download]
  • Permendes 7/2020 tentang perubahan kedua atas prioritas dana desa 2020 [download]
  • Permendes 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 [download]
  • Permende 14/2020 tentang perubahan ketiga atas Permendes 16/2019 [download]
  • Permendes 19/2020 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat [download]
  • Permendes 21/2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan [download]

6. LKKP

  • Perka LKPP 13/2013 tentang Barjas di desa [download]
  • Perka LKPP 22/2015 tentang perubahan atas Perka LKPP 13/2015 [download]
  • Perka LKPP 12/2019 tentang pedoman Barjas di desa [download]

7. Surat Keputusan Bersama

  • SKB 3 Menteri tahun 2015 tentang percepatan penyaluran,pengelolaan dan penggunaan dana desa  [download]
  • SKB 4 Menteri tahun 2017 tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan UU Desa [download]

Demikian beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa.

Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya.

Sebagai catatan : akan terus melakukan update diartikel ini, jika nantinya ada aturan terbaru yang belum tercover ataupun baru terbit.

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui


Silahkan klik gambar-gambar dibawah ini untuk mendapatkan informasi/manfaat lainnya



Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS Kementerian Sekretariat Negara TA 2019 melalui:

a. menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. email panitia seleksi pada rekrutmen@setneg.go.id.
c. telepon (pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB)
– untuk Formasi Jabatan Kemensetneg di (021) 3848265
– untuk Formasi Jabatan Sekretariat Kabinet di (021) 3843457



Situs Terkait




Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

  •  Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
  •  Persiapan dan Koordinasi
  •  Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
  •  Penyusunan Pedoman teknis
  •  Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
  •  Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
  •  Peningkatan Jejaring Pelayanan
  •  Sistim Informasi Manajemen
  •  Penyusunan Mikroplanning
  •  PelaksanaanVaksinasi
  •  Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
  •  Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

  1. Pendaftaran
  2. Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
  3. Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
  4. Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
  5. Penyuntikan
  6. Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

  • Pelayanan posbindu 5 jam/hari
  • Waktu pelayanan 15 menit
  • 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.
” alt=”” />
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

  1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
  2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
  3. Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
  4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
  5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
  6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
  7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
” alt=”” />
Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

  1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
  2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
    monev
  3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
  4. Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
  5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
  6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

  •  Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
  •  Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
  •  Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
  •  Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
  •  Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
  •  Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
  • mobilisasi komitmen pemerintah daerah



bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Penentuan Ulang Harga Pasca Pandemi Corona: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Metodenya

Penulis Kontroversi

Bahan Ajar Biolistrik (Udayana)

Penulis Kontroversi

Buku Biografi Tokoh

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas