Untuk mendukung pelaporan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), perlu percepatan PPKS di tingkat desa. Pada kenyataannya, di desa sendiri mengalami kendala, diantaranya adanya sistem peralihan dari manual ke sistem digital. Sehingga kendala tersebut menjadikan lambatnya update data PPKS,
Gresik – Pemkab Gresik melalui Dinas Sosial (Dinsos) perkuat sistem informasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di gedung kecamatan Benjeng. [Senen,8/2/2021]
Kegiatan PPKS dibuka oleh camat Benjeng Suryo, lalu dilanjutkan dinas Sosial Gresik, diwalili oleh kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial Suliyono, serta kabid pemberdayaan sosial Mudianto.
PPKS diikuti kepala desa beserta kaur kesra sekecamatan Benjeng dan Balongpanggang kabupaten Gresik.
Untuk mendukung pelaporan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) perlu percepatan PPKS di tingkat desa.
Pada kenyataannya, di desa sendiri mengalami kendala, diantaranya adanya sistem peralihan dari manual ke sistem digital.
Sehingga kendala tersebut menjadikan lambatnya update data PPKS,
update data PPKS yang sudah mencapai 100 persen diantaranya desa Metatu dan Bengkelo Lor.
Maka dengan begitu pelaporan di dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) menjadi terlambat.
Karenanya pendamping desa harus pro aktip melakukan singkronisasi pada update data PPKS.
Suliyono kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial mengatakan, “untuk kecamatan Balongpanggang Update data PPKS yang masuk 100 %”.
Diantaranya desa Wonorejo, Klotok, sekarputih, Ganggang, dan desa Babatan
Sementara kecamatan Benjeng update data PPKS yang sudah mencapai 100 persen diantaranya desa Metatu dan Bengkelo Lor.
Hal ini dipertegas oleh Mudianto kabid Pemberdayaan Sosial, bahwa desa harus aktip melakukan sosialisasi.
Dengan adanya peralihan manual ke gital, desa dituntut menyesuaikan,
Supaya percepatan sistem informasi update data PPKS secara terpadu bisa tertangani seluruhnya.
Dengan demikian percepatan update data PPKS dapat di laporkan di dalam SIKS-NG, katanya.
data yang diperoleh harus akurat dan tepat sasaran
Camat Benjeng Suryo mengatakan, “data yang diperoleh harus akurat dan tepat sasaran”, pungkasnya.
saat ini pihak dinsos Gresik, TENGAH mensosialisasikan pelaporan berbasis SIKS-NG, dengan memperkuat update data PPKS
Kepala dinas Sosial Sentot Priyohadi mengatakan, “saat ini pihaknya tengah mensosialisasikan pelaporan berbasis SIKS-NG, dengan memperkuat update data PPKS”.
Menurutnya, “untuk perubahan bisa dilaporkan melalui aplikasi SIKS-NG kapan saja”.
“Namun untuk pengesahan nunggu 3 bulan”, kata Sentot Priyohadi,
“Hal ini sesuai dengan pedoman pemutakhiran berdasarkan undang undang nomor.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dan undang undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin”, jelas kadinsos Sentot Priyohadi, (41270)
Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui
Silahkan klik gambar-gambar dibawah ini untuk mendapatkan informasi/manfaat lainnya
Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.
Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.
Unduh Salinan SKB PTM di sini.
MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021
Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini
Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS Kementerian Sekretariat Negara TA 2019 melalui:
a. menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. email panitia seleksi pada rekrutmen@setneg.go.id.
c. telepon (pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB)
– untuk Formasi Jabatan Kemensetneg di (021) 3848265
– untuk Formasi Jabatan Sekretariat Kabinet di (021) 3843457
Situs Terkait
- indonesia.go.id
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kementerian PAN-RB
- Kementerian Keuangan
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI
Daftar Isi
Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19
- Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
- Persiapan dan Koordinasi
- Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
- Penyusunan Pedoman teknis
- Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
- Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
- Peningkatan Jejaring Pelayanan
- Sistim Informasi Manajemen
- Penyusunan Mikroplanning
- PelaksanaanVaksinasi
- Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
- Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan
Pelaksanaan pemberian vaksinasi
1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan
2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)
3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:
a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
Memerlukan waktu 15 menit/orang
- Pendaftaran
- Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
- Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
- Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
- Penyuntikan
- Informasi jadwal imunisasi selanjutnya
Catatan :
- Pelayanan posbindu 5 jam/hari
- Waktu pelayanan 15 menit
- 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.
PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)
- Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
- Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
- Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
- Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
- Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
- Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
- Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.
- Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
- Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
monev - Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
- Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
- Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
- Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin
Kesimpulan
- Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
- Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
- Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
- Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
- Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
- Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
- mobilisasi komitmen pemerintah daerah
There is no ads to display, Please add some
