Kebijakan pemerintahan Jokowi yang berdampak pada iklim demokrasi itu terlihat dalam riset yang berjudul Jokowi and The New Developmentalism yang dilakukan The Australian National University. Riset tersebut menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang fokus pada sektor pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah mengabaikan persoalan lain di Indonesia seperti perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi
Kontroversi.or.id: Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ( LP3ES) Wijayanto mengatakan, kemunduran demokrasi Indonesia pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo lebih parah daripada periode pertama.
Menurut Wijayanto, hal tersebut disebabkan karena pada periode kedua, oposisi melemah lantaran sejumlah elite yang kerap bertentangan dengan Jokowi bergabung dengan pemerintahan.
“Koalisi di parlemen itu hampir semua partai kecuali PKS, mendukung pemerintah. Pemerintah mau Pilkada, terjadi, juga mau Omnibus Law terjadi, kenapa? Karena elitnya tidak ada oposisi lagi, ciri-ciri kemunduran demokrasi tidak adanya oposisi, jadi dari sisi politik kondisinya lebih parah dari periode pertama Jokowi”, kata Wijayanto dalam diskusi secara virtual, Kamis (5/11/2020).
Wijayanto mengatakan, saat ini muncul oposisi di luar parlemen, yakni Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Namun demikian, menurut Wijayanto, kritik yang sering disampaikan anggota KAMI kadang berujung di laporan polisi.
Di sisi lain, Presiden Jokowi akan memberikan gelar Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo.
“Sehingga pelemahan oposisi itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada check and balaces mengontrol”, ujarnya.
Berdasarkan hal tersebut, Wijayanto mengatakan, tugas mengkritisi pemerintah harus diambil alih masyarakat.
“Kenapa? karena parlemen tidak berfungsi hari ini”, ucapnya.
Wijayanto melanjutkan, masyarakat sipil harus cerdas dalam menyampaikan kritik di ruang publik agar terhindar dari pelanggaran aturan perundang-undangan yang ada.
“Masyarakat sipil harus cerdas bagaimana kritisi di media tetapi terhindar dari UU ITE, kita harus punya kesadaran atas UU ITE itu bagaimana mensiasatinya, contohnya, kalau mau kritik, ya kita kritik institusinya bukan orangnya”, pungkasnya.
Kebijakan Pemerintahan Jokowi Berdampak Kemunduran Demokrasi
Wijayanto menyampaikan, kebijakan pemerintahan Jokowi yang berdampak pada iklim demokrasi itu terlihat dalam riset yang berjudul Jokowi and The New Developmentalism yang dilakukan The Australian National University.
Wijayanto mengatakan, riset tersebut menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang fokus pada sektor pembangunan infrastruktur.
Namun, pemerintah mengabaikan persoalan lain di Indonesia seperti perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.
“Model pembangunan Jokowi lebih fokus pada infrastruktur sehingga mengabaikan masalah lain seperti misalnya masalah perlindungan HAM, pemberantasan korupsi dan lainnya”, ujar dia.
Tak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, Wijayanto menilai, kemunduran demokrasi terlihat dari keinginan pemerintah dalam proses pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Menurut Wijayanto, pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja meski menuai penolakan dan kritik dari akademisi dan organisasi masyarakat.
“Omnibus Law ini tidak hanya bermasalah dari sisi substansi dan legal formal, tapi ada demo, lalu mereka yang kritis di-teror, dan dosen yang kritis juga mendapat kontrol dan teguran di kampus, itu termasuk kemunduran dan mengorbankan demokrasi juga”,ucap dia.
Berdasarkan hal tersebut, Wijayanto mengatakan, saat ini dibutuhkan masyarakat sipil yang terkonsolidasi dan cerdas dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Kita jangan terfragmentasi, kita harus berkoalisi dan menyadari isu bersama”, kata dia.
Lemah di Hadapan Koalisi Oligarki
Pihak Istana seolah ingin menutup buku mengenai isu reshuffle yang sempat menguak karena disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memarahi jajaran menterinya dalam sidang kabinet 18 Juni 2020.
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai tindakan tersebut menunjukkan sosok Jokowi sebagai pemimpin yang masih lemah terhadap jajaran menterinya.
Director Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto mengatakan, sikap Jokowi yang tidak bisa menahan amarahnya tersebut menunjukan betapa putus asanya melihat kinerja kabinet dalam penanganan Covid-19 yang tidak berjalan baik. Akan tetapi, ketika isu reshuffle diredam oleh pihak Istana, justru malah melihat Jokowi menjadi sosok yang lemah.
“Justru semakin menegaskan lemahnya Jokowi di hadapan para menterinya dan koalisi oligarki di belakang”, kata Wijayanto saat menjelaskan melalui siaran langsung YouTube LP3ES Jakarta, Senin (6/7/2020).
“Jadi kalau misalnya sudah semarah itu, sudah se-desperate itu dari kinerja menterinya, tapi tetap saja tidak bisa mem-follow up dengan mengganti mereka”,tambahnya.
Sikap Jokowi tersebut dipandangnya sebagai cerminan pribadi yang lemah. Karena, setelah berusaha memberikan ancaman kepada menterinya, Jokowi malah berupaya untuk menenggelamkan isu reshuffle.
“Jadi memang hanya orang lemah saja sebenarnya yang mengembalikan ancaman yang begitu serius akan mengganti atau mereshuffle tapi tidak bisa melakukannya”, ucapnya.
Menurutnya, sosok pribadi kuat itu sebenarnya tidak perlu memberikan ancaman. Tetapi bisa dengan mengeluarkan kata-kata singkat namun mengandung kekuatan dari kekuasaannya.
“Ini yang terjadi adalah sebaliknya”, pungkasnya.
Untuk diketahui, ancaman Presiden Jokowi untuk mereshuffle kabinetnya disebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sudah tak relevan lagi.
Pasalnya, setelah sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu, dia menilai ada perkembangan yang luar biasa terkait penyerapan anggarans serta program-program yang sudah mulai berjalan di kementerian dan lembaga.
“Itulah kenapa, kalau perlu direshuffle. Tetapi dalam relatif waktu yang singkat, kita melihat progres yang luar biasa di kementerian dan lembaga, antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat, program-program yang sudah mulai berjalan”, ujar Pratikno melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden, Senin (6/7/2020). (Isa)
Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.
Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.
Unduh Salinan SKB PTM di sini.
There is no ads to display, Please add some
