Image default
Berita Utama

BPUM Presiden Di Serah Digorok ?

bebas

Terkait pemerataan dana bantuan yang di berikan pada tanggal 01 september 2020 bertempat di balaidesa Serah dan dengan sepengetahuan kepala desa, namun saat dikonfirmasi kepala desa terkesan cuci tangan ini adalah upaya yang mengarah penyalahgunaan wewenang, apalagi kepala desa mengetahui adanya potongan tersebut dan dimungkinkan bahwa skenario potongan tersebut adalah upaya kepala desa berusaha untuk mereda adanya resesi kepercayaan masyarakat desa serah terhadap kepala desa

Kontroversi.or.id: Berawal dari dampak covid-19 yang sangat berdampak sekali bagi kehidupan perekonomian masyarakat, yang oleh Presiden kemudian di keluarkan bantuan langsung tunai berupa bantuan bagi pelaku usaha mikro di tahun 2020. Kebijakan pemerintah tersebut sungguh bertujuan membantu ekonomi kerakyatan.

Tujuan Pemerintah mengucur bantuan langsung tunai berupa bantuan bagi pelaku usaha mikro telah di atur dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor 6 tahun 2020 serta nomor 98 tahun 2020 sangatlah bertujuan mulia bagi rakyat indonesia.

Desa serah kecamatan panceng telah mengajukan sekitar 150 pelaku UMKM dan terealisasi sebanyak 64 pelaku UMKM, pelaku UMKM sangat senang sekali dengan adanya bantuan yang diterima oleh setiap penerima bantuan tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun ironis sekali ternyata bantuan tersebut setelah diterima oleh penerima bantuan selanjutnya diminta kembali oleh paguyupan UMKM desa serah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per penerima bantuan. Hasil potongan tersebut terkumpul sejumlah 64 X Rp.900.000,- =Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Potongan kemudian di ratakan kepada penerima lainnya yang belum menerima bantuan tersebut. Selaanjutnya potongan bantuan dibagikan kepada penerima lainnya yang belum mendapatkan sekitar ada 86 penerima.

Dalam pelaksanaan pemerataan bantuan tersebut kepala desa serah Abdul Said mengatakan, ” saya tidak tahu terkait pembagian pemerataan bantuan tersebut dan itu urusan paguyuban UMKM”.

Muhsin selaku sekretaris desa membenarkan, “adanya potongan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut melalui hasil kesepakatan bersama untuk diratakan kepada calon penerima yang diusulkan yang belum menerima”.

Asmani hanya terdiam dan berusaha menyembunyikan informasi.

Asmani mengatakan bahwa, “pihaknya melakukan potongan itu untuk dibagikan kepada penerima lainnya karena kasihan sama sama pelaku UMKM agar bisa jalan bersama dan sama sama merasakan bantuan tersebut dan jikalau nantinya bantuan selanjutnya milik calon penerima yang belum menerima itu cair nanti akan dilakukan hal serupa jadi semua bisa merasakan bantuan tersebut”.

Awakmedia menanyakan atas inisiatif siapa potongan dan pemerataan bantuan tersebut?. Asmani hanya terdiam dan berusaha menyembunyikan informasi.

Penerima BPUM yang tidak mau disebut namanya mengaku keberatan atas potongan bantuan tersebut, karena memang haknya menerima bantuan itu dan berdasar aturan yang diperuntukan kepada dirinya bahwa bantuan itu bertujuan untuk menata usaha yang dijalankannya, akhirnya dengan sangat berat hati menyerahkan sejumlah uang Rp. 900.000,- kepada salah satu perangkat desa.

Warga serah lainnya yang sebagai penerima pemerataan bantuan tersebut kaget saat menerima surat undangan pembagian dana bantuan pada 01 september 2020 bertempat dibalai desa, memang kop suratnya adalah kop paguyupan UMKM desa serah disitu mengetahui kepala desa serah. Sampeyan tanya pak kades serah saja soalnya saya tidak tahu urusan begituan mas pungkasnya.

Camat panceng Purbo saat dikonfirmasi awak media mengatakan, “nanti tak lihatnya aturannya ya”.

Ketua paguyuban UMKM sendiri tidak paham akan tujuan pemerataan tersebut dan tentunya telah kordinasi dengan pemerintah desa setempat”, 

Menurut lembaga kontrol sosial LSM Ilham Nusantara kalau, “BPUM itu adalah hak mutlak penerima dana hibah UMKM dengan tujuan pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di era pandemi ini”.

“Kalau kemudian bantuan yang diterima oleh penerima BPUM UMKM dan dipotong sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk di ratakan kepada calon penerima bantuan yang sudah diusulkan namun belum menerima bantuan, akhirnya ada upaya potongan bantuan untuk diratakan bahasanya”, tuturnya kepada awak media ini.

“Ketua paguyuban UMKM sendiri tidak paham akan tujuan pemerataan tersebut dan tentunya telah kordinasi dengan pemerintah desa setempat”, paparnya

Terkait pemerataan dana bantuan yang di berikan pada tanggal 01 september 2020 bertempat di balaidesa Serah dan dengan sepengetahuan kepala desa, namun saat dikonfirmasi kepala desa terkesan cuci tangan ini adalah upaya yang mengarah penyalahgunaan wewenang, apalagi kepala desa mengetahui adanya potongan tersebut dan dimungkinkan bahwa skenario potongan tersebut adalah upaya kepala desa berusaha untuk mereda adanya resesi kepercayaan masyarakat desa serah terhadap kepala desa. Ataukah mungkin perataan bantuan BPUM dipakai alat politik kepala desa kita belum tahu?.

Atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau diduga kepala desa menjadi dalang potongan BPUM di era pandemi untuk diratakan demi untuk mencapai tujuan politik kepala desa yang sedang mengalami resesi kepercayaan warga desa, hal ini tidak bisa didiamkan, kami akan usut tuntas permasalahan ini.

Ketika awak media ini mencoba mendapatkan pendapat lainnya, salah satu mantan Ketua AKD mengatakan, “Kades mengikuti opini masyarakat bagi rata ya salah pak. Itu kan bagi penerima dan jelas penerima nya juga tanda tangan surat pernyataan penerima di bank, kok dipotong lagi walau itu dalil oemerataan tetep salah Lah”, tutup sang mantan Ketua AKD. (SlM)

Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Aksi Damai LSM Ilham Nusantara Untuk Lingkungan Hidup

admin

Target Penerimaan Pajak 2020 Sulit Terealisasi

Penulis Kontroversi

Kades Ima’an: “Papan Informasi Penggunaan Dana Desa Terpasang Setelah PABDes Selesai”

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas