Image default
  • Home
  • Opini
  • PAN Dinilai Berpeluang Besar Diterima dalam Koalisi Pendukung Pemerintah
Opini Peristiwa Politik & Pemerintahan Profile

PAN Dinilai Berpeluang Besar Diterima dalam Koalisi Pendukung Pemerintah

bebas

Mungkin ini karena citranya PKB Nahdlatul Ulama dan PAN itu Muhammadiyah. Dan biasanya pasti mereka ditawari kursi menteri

Kontroverai.or.id: Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, ada dua partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 yang berpeluang bergabung ke koalisi pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Salah satunya, Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Hendri, PAN memiliki peluang paling besar untuk diterima dalam koalisi pendukung pemerintah.

“Dan kalau pertanyaannya apakah PAN akan diterima ke pemerintahan, hampir pasti menurut saya,” ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Hendri menjelaskan, jika melihat sejarah politik pasca-reformasi, hanya ada dua partai yang selalu mendapat jabatan menteri, siapa pun yang berkuasa. Meskipun berada di koalisi yang berbeda.

Kedua partai tersebut adalah PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal itu terjadi karena PAN dianggap memiliki kedekatan dengan organisasi keagamaan Muhammadiyah.

Sementara, PKB dianggap memiliki kedakatan dengan Nahdlatul Ulama (NU).

“Pasca-reformasi itu, ada dua partai politik yang sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal-hal yang signifikan, dalam arti tidak perlu berada dalam satu koalisi, tetapi dapat kursi menteri,” kata Hendri.

“Mungkin ini karena citranya PKB Nahdlatul Ulama dan PAN itu Muhammadiyah. Dan biasanya pasti mereka ditawari kursi menteri,” ujar dia.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.(kdc/isa)

bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Kontra Indikasi Orang yang Tidak Boleh Menerima Vaksin Sinovac

Penulis Kontroversi

DPRD Minta Presiden Tetapkan NTB Bencana Nasional

Penulis Kontroversi

Daerah Berpredikat WTP Tidak Jamin Bebas Korupsi

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas