Anwari: “Jumlah pelanggaran ini mencapai lebih dari 3.000 temuan. Angka di Jatim ini lebih tinggi dibandingkan temuan di Sulawesi Selatan mencapai 571 temuan dan 470 temuan di Sulawesi Tengah”
Kontroversi Fungsi Bawaslu: Lembaga Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Jawa Timur mencatat jumlah pelanggaran Pemilu Provinsi Jatim menempati posisi tertinggi di Indonesia.
“Sesuai sata Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, jumlah pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Timur paling tinggi di Indonesia”, kata Koordinator Lembaga Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Jawa Timur Anwari saat menjadi pemateri bertajuk Peran Strategis Pengawasan Partisipatif dan Pemantau Dalam Pemilu pada agenda Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pemantauan Pemilu 2019, yang digelar Bawaslu Kabupaten Kediri di Hotel Front One Inn Kediri. Kamis(4/4/2019)
Anwari menyatakan jumlah pelanggaran ini mencapai lebih dari 3.000 temuan. Angka di Jatim ini lebih tinggi dibandingkan temuan di Sulawesi Selatan mencapai 571 temuan dan 470 temuan di Sulawesi Tengah.
“Sebanyak 3.000 lebih pelanggaran Pemilu di Jawa Timur, ini terhimpun antara tanggal 29 Desember 2018/ hingga sekarang. Dari data itu, sebanyak 2.550 kasus di antaranya, didominasi pelanggaran administrasi dan kasus sisanya merupakan pelanggaran hukum lain”, ujarnya.
Dia menambahkan bahwa kini juga terdapat 7 pelanggaran Pemilu yang sudah mendapat putusan. Kasus itu di antaranya, ada 9 putusan di Jawa Timur, di mana terkait keterlibatan ASN, TNI/ Polri sebagai pelaksana dan tim Kampanye.
“Ada pula sebanyak 8 putusan terkait politik uang”, katanya.
Untuk mengatasi pelanggaran itu lanjurnya, maka pihak lembaga JPPR Jawa Timur menerjunkan sekitar 3.000 relawan. Hal tersebut guna melakukan pengawasan ketat tentang penyelenggaraan Pemilu. Ribuan relawan ini, kemudian ditugaskan di 31 kabupaten/ kota di Jawa Timur.
“Kamipun berharap, dengan agenda semacam ini makin meningkatkan angka partisipasi pemilih. Bahkan, sekaligus mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu yang digelar serentak, baik untuk Pilpres, serta pemilihan DPR, DPRD Kabupaten/ Kota, dan DPD”, tutupnya. (ac)
There is no ads to display, Please add some
