Bupati Bojonegoro: Industri migas bisa menjadi lokomotif peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bojonegoro yang tahun lalu belum mencapai Rp.500 Miliar menjadi Rp.1 Triliun pada tahun 2019
Kontroversi PAD 1Triliun: PT Pertamina EP siap mendukung Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro membantu meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini selaras dengan visi dan misi yang di usung untuk tumbuh bersama lingkungan di daerah operasi serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders.
“Soal dukungan perusahaan, kami jamin. Namun mohon Pemkab Bojonegoro juga bisa membantu penyelesaian proses perijinan yang merupakan aspek pemenuhan legalitas untuk melanjutkan kegiatan operasi,” kata Nanang Abdul Manaf dalam keterangan persnya. Sabtu(23/3/2019)
Komitmen perusahaan migas ini dalam program pengembangan daerah mengemuka menyusul
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah yang meminta industri migas bisa menjadi lokomotif peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bojonegoro yang tahun lalu belum mencapai Rp.500 Miliar menjadi Rp.1 Triliun pada tahun 2019.
Dikatakan, Pertamina EP sangat berharap perijinan yang berhubungan dengan kelangsungan operasi tidak tertahan karena proses formalitas perijinan. Alasannya, kelancaran kegiatan operasi sangat berpengaruh pada pencapaian target produksi.
“Bila itu tercapai, tentu akan ada investasi, membuka lapangan kerja dan akan bisa menyumbangkan tambahan PAD Kabupaten Bojonegoro lewat perputaran perekonomian”, ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Pertamina EP dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam juga berkunjung ke rumah dinas Bupati Bojonegoro, Anna mengaku gemas karena PAD Bojonegoro tidak sampai Rp.500 Miliar.
“Saya minta dukungan, bagaimana caranya PAD Bojonegoro bisa mendekati Rp.1 Triliun. Peningkatan PAD ini menjadi prioritas saya”, katanya.
Seperti diketahui, Kabupaten Bojonegoro kini menjadi salah satu tulang punggunh penghasil minyak dan gas nasional. Dari lapangan Banyuurip yang dikelola Exxon Mobil Cepu, Limited, Bojonegoro menyumbang 210.000 barel minyak per hari. Karena itu, Bojonegoro mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) migas lebih dari Rp.2,7 Triliun pada tahun 2018.
Sedangkan Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar menegaskan, bahwa semua masukan dan harapan Pemkab Bojonegoro akan benar-benar menjadi perhatian dari SKK Migas dan KKKS.
“Komitmen itu tidak perlu diragukan, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Harapannya hanya satu, yakni Pemda bisa mempercepat perijinan yang diperlukan kegiatan hulu migas, sehingga target-target tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR dapat tercapai”, harap Ali.
Sementara Ridwan Hisjam dari Komisi VII DPR yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa target lifting migas akan bisa tercapai apabila program kerja Pertamina EP berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu. Komisi VII DPR RI akan tetap mendukung Pertamina.
“Kami merasa perlu untuk mengingatkan diperlukannya penguatan sinergi dan dukungan dari PemKab Bojonegoro, agar produksi dan target lifting migas dari Pertamina benar-benar bisa dicapai”, tegas Ridwan. (bh/ri)
There is no ads to display, Please add some
