Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: “Untuk usaha pencegahan KPK memiliki program untuk sektor swasta dan BUMN bernama Profesional Berintegritas atau Profit”
Kontroversi Suap BUMN: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan beberapa pernyataan perihal dugaan suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.
Berangkat dari hasil kegiatan tangkap tangan di Jakarta yang dilakukan KPK pada Jumat (22/3/2019), KPK menegaskan tidak akan jemu-jemu untuk membongkar kasus suap
“Energi kami tak akan habis untuk menyatakan bahwa kami merasa sangat miris dan menyayangkan masih terjadinya suap dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Usaha Milik Negara. Apalagi PT KS adalah satu-satunya BUMN yang bergerak dalam industri baja. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1970 ini seharusnya sudah bisa menghasilkan industri baja nasional yang luar biasa. Namun karena oknum-oknum di dalamnya yang kotor, industri baja kita jadi tidak berkembang”, tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Sabtu(23/3/2019)
Ia pun berharap semua proses pengadaan barang dan jasa di PT KS dan seluruh BUMN bisa dilakukan secara transparan dan menutup kesempatan untuk orang tertentu menjadi broker atau perantara sehingga industri bisa kompetitif.
“Untuk usaha pencegahan KPK memiliki program untuk sektor swasta dan BUMN bernama Profesional Berintegritas atau Profit”, jelasnya.
Sampai saat ini ada 132 perusahaan swasta dan BUMN yang aktif dalam program PROFIT. Pihak KPK juga sudah menerbitkan Buku Panduan Teknis Pencegahan Sektor Usaha pada 5 Desember 2018 lalu. Panduan ini bisa digunakan oleh seluruh korporasi sebagai acuan minimum dalam membangun dan menerapkan sistem pencegahan korupsi. (ic/ri)
There is no ads to display, Please add some
