Akhmad Purwanto: “Meski di lapangan pasti kadang tidak sesuai rencana tapi diupayakan tidak merubah fungsi jalan desa atau saluran air sebagai fasilitas umum. Kalau sedikit kena pasti akan dikembalikan sesuai bentuk awal dan fungsinya”
Kontroversi Tanah Tol: Sosialisasi pengadaan tanah tol Krian-Legundi- Boboh-Manyar (KLBM) tahun 2019 yang diadakan oleh PPK proyek KLBM (Dinas PUPR Propinsi Jawa Timur) bersama BPN Gresik serta Kejaksaan Gresik yang diikuti oleh warga dan 6 Kepala Desa di wilayah Kecamatan Cerme yang terdampak proyek tersebut pada Senin (4/2/2019) di pendopo kecamatan Cerme.
Para undangan sosialisasi tampak antusias mendengar arahan baik dari Ketua PPK proyek KLBM, BPN maupun Tim Kejaksaan Negeri Gresik terkait pengadaan tanah untuk proyek tol KLBM.
Ketua PPK Akhmad Purwanto atau biasa dipanggil Totok menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi pengadaan tanah untuk tol KLBM ini merupakan tahap awal.
“Agar warga dan pihak desa yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk proyek ini tahu dan mengerti sehingga proses pembebasan tersebut bisa terlaksana tanpa kendala. Maka perlu komunikasi dan koordinasi, “katanya.
Proyek tol ini, lanjut Ketua PPK tol KLBM sesuai rencana masih membutuhkan penambahan lahan di sisi kanan kirinya dengan lebar 5 meter sepanjang 15 km yakni dari Pranti kecamatan Menganti sampai Bunder.
Dimana nanti terdapat interchange atau pintu on/off di sisi tol KLBM yang terhubung dengan jalan arteri atau jalan nasional, rencananya ada dua interchange yakni di Cerme Lor (Cerme) dan Belahanrejo (kedamean).
Awalnya dari 30 meter terdapat 2 jalur di mana 1 jalur ada 2 lajur namun setelah ada penambahan rencananya 1 jalur ada 3 lajur,imbuhnya.
Disamping itu pemerintah dalam pembangunan tol KLBM masih mempertahankan kondisi existing atau tidak merubah kondisi semula di wilayah tersebut.
“Misal disamping tol KLBM keberadaan lahan persawahan atau tambak masih sesuai peruntukannya. Fungsi jalan desa maupun saluran air tetap seperti semula tidak ada perubahan,” terang Akhmad Purwanto.
Meski di lapangan pasti kadang tidak sesuai rencana tapi diupayakan tidak merubah fungsi jalan desa atau saluran air sebagai fasilitas umum. Kalau sedikit kena pasti akan dikembalikan sesuai bentuk awal dan fungsinya.
Selain itu, kata dia pada tahap pembebasan lahan nanti fasum tidak akan dibeli pemerintah jadi tetap sesuai fungsinya. Dan yang dibebaskan nanti lahan yang telah dipatok warga saja. Kegiatan sosialisasi ini merupakan tahap awal dari program pembebasan lahan dan tahap berikutnya yakni investigasi dan identifikasi setelah itu penilaian dan terakhir pembentukan tim appracel untuk pembayaran harga lahan.
“Tahap investigasi dan identifikasi disini kami menentukan berapa luas dan letak lahan, berapa pohon atau tanaman yang terletak di lahan tersebut. Misal pohon jati dengan lingkar pohon 50 cm ditaksir berapa. Pokoknya kami mengajak masyarakat tranparan terkait berapa besar nilai aset mereka yg masuk dalam pembebasan lahan tersebut,”ungkap Totok.
Sementara itu, Kepala BPN Gresik Imam Nawawi di tempat acara mengungkapkan bahwa pihak BPN akan memdampingi PPK proyek Tol KLBM dalam hal pembebasan lahan warga. (rud)
There is no ads to display, Please add some
