BIN tidak pernah melarang kelompok masyarakat / mahasiswa mengkritisi pemerintah. BIN menyadari kritik merupakan sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa
Kontroversi Suap Aktivis: Wawan Hari Purwanto Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) membantah isu yang menyebut Kepala BIN menyuap sejumlah organisasi kemahasiswaan.
Suap itu dikabarkan sebagai kompensasi agar organisasi kemahasiswaan tidak mengkritisi pemerintah menjelang Oktober 2019.
“Isu tersebut tidak benar dan mendeskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN. Berita yang menyebut BIN menyuap organisasi mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoax”, ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (20/11/2018).
Menurut Wawan, BIN tidak pernah melarang kelompok masyarakat/mahasiswa mengkritisi pemerintah. BIN menyadari kritik merupakan sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa.
“Selama ini selalu ada kritik saran, dan itu tidak jadi masalah karena ada hak jawab yang diatur undang-undang demi keberimbangan”, imbuhnya.
Sementara terkait isu kepentingan politik, BIN menegaskan pihaknya tidak pernah melarang siapa pun baik itu perorangan, kelompok atau organisasi masyarakat untuk mendeklarasikan dukungan politik.
“Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE”, ucap Wawan.
Sebelumnya beredar isu yang menuding Kepala Budi Gunawan Kepala BIN menyuap beberapa organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, dan KMHDI, masing-masing Rp 200 juta per bulan.
Djoko Edhi Abdurrahman politisi yang berstatus mantan Anggota DPR RI, menyebarkan kabar itu lewat akun media sosialnya. (FK)
There is no ads to display, Please add some
