Image default
  • Home
  • Ekonomi
  • Kinerja BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan
Ekonomi Hukum & Kriminal Peristiwa Politik & Pemerintahan

Kinerja BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan

bebas

Pembentukan 40 Loka POM yang merupakan perwakilan BPOM di tingkat kabupaten dan kota sehingga diharapkan menjadi upaya penguatan kelembagaan dan cakupan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia

Kontroversi Kinerja BPOM: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi sebanyak 9.392 iklan obat dan makanan yang ditayangkan media lokal dan nasional.

“Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia”, kata Dra Mayagustina Andarini Apt MSc Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di Manado. Jumat (12/10/2018)

Andarini pada acara penguatan tindak lanjut pengawasan kosmetik mengatakan, pengawasan tersebut merupakan implementasi dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Telah dibentuk sebanyak 40 loka POM yang merupakan perwakilan BPOM di tingkat kabupaten dan kota sehingga diharapkan menjadi upaya penguatan kelembagaan dan cakupan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia”, katanya.

Pelanggaran iklan obat tradisional 3.467 dan suplemen kesehatan 911

Andarini mengatakan, berdasarkan pengawasan “post market” BPOM di tahun 2017 ditemukan banyak pelanggaran iklan obat dan makanan.

Dari 4.095 iklan obat yang dimonitor, sebanyak 390 iklan atau 9,52 persen tidak memenuhi ketentuan.

BPOM juga mengawasi sebanyak 5.297 iklan pangan dan ditemukan sebanyak 1.500 iklan atau sebanyak 28,32 persen yang tidak memenuhi ketentuan.

Ditemukan iklan obat tradisional sebanyak 3.467 pelanggaran atau 56,46 persen dan suplemen kesehatan sebanyak 911 pelanggaran atau 34,35 persen.

Iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, kata Andarini juga cukup tinggi yaitu 797 pelanggaran atau sebanyak 3,63 persen dari 21.955 iklan yang diawasi.

Secara umum pengawasan obat dan makanan terdiri dari dua tahap yaitu sebelum beredar (pre market) dan sesudah beredar (post market).

“Pengawasan tidak pre market tidak dilakukan untuk komoditas kosmetik dan pangan dengan tujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar. Pengawasannya lebih dititikberatkan pada pos market”, katanya. (Isa)

bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Tingkatkan Kemampuan Anggota, 40 Personel Sabhara Latihan Pemadaman Api

Penulis Kontroversi

Hari AIDS Sedunia Bukan Sebuah Perayaan

Penulis Kontroversi

Kepala BKPM sebut sejumlah hambatan investasi

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas